Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Media Iuris

Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Adam Barnini; Nyulistiowati Suryanti; Artaji Artaji
Media Iuris Vol. 4 No. 2 (2021): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v4i2.26286

Abstract

This article will examine the position of creditors who are not registered in the peace agreement that has been ratified in filing a bankruptcy statement and the strength of the homologation decision against creditors who are not registered in the peace agreement. The research method used is juridical normative by referring to written legal materials by reviewing secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials relating to bankruptcy and suspension of payment. The results of this study conclude that first, creditors who feel disadvantaged because they are not registered in the peace agreement cannot file a bankruptcy statement. Second, the homologation decision still has legal force against creditors who are not registered in the homologation decision.Keywords: Suspension Of Obligation For Payment Of Debt; Homologation Decision; Creditors are Not Registered in the Peace Agreement.Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan kreditor yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kekuatan putusan homologasi terhadap kreditor yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada bahan-bahan hukum tertulis dengan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, terhadap kreditor yang merasa dirugikan karena tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kedua, putusan homologasi tetap memiliki kekuatan hukum terhadap kreditor yang tidak terdaftar dalam putusan homologasi.Kata Kunci: PKPU; Putusan Homologasi; Kreditor Tidak Terdaftar; Perjanjian Perdamaian.
Keabsahan Keadaan Solven Debitor sebagai Dasar Pertimbangan dalam Perkara Kepailitan Clarita Stefanie Panjaitan; R. Kartikasari; Artaji Artaji
Media Iuris Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1.27480

Abstract

AbstractThis article will discuss the basic considerations of the judge in considering the debtor’s solvent condition as the reason for rejecting the bankruptcy case. This article also provides an explanation that the consideration of debtor solvent conditions as the implementation of the principle of balance in the examination of bankruptcy cases is an essential thing to resolve the problems that occur in the Bankruptcy Law in order to create legal certainty for the parties The research method used in this article is a normative legal research method that is descriptive analytical, with the application of a normative juridical approach, by observing secondary data legal materials, with data collection techniques through document studies, with library analysis. The results of the article indicate that Judges must apply the principle of balance by taking into account the debtor’s solvent condition in examining Bankruptcy cases in order to protect the interests of the parties and the interests of the business community.Keywords: Bankruptcy; Insolvency Test; Principle of Balance.AbstrakPenelitian ini akan membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan mengenai keadaan solven Debitor sebagai alasan penolakan perkara Kepailitan. Penelitian ini juga memberikan penjelasan bahwa pertimbangan keadaan solven Debitor sebagai implementasi asas keseimbangan dalam pemeriksaan perkara kepailitan, merupakan suatu hal yang esensial guna menyelesaikan problematika yang terjadi dalam Undang-Undang Kepailitan demi mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan penerapan metode pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan pengamatan terhadap bahan-bahan hukum data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, dengan analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim haruslah menerapkan asas keseimbangan dengan turut mempertimbangkan keadaan solven Debitor dalam memeriksa perkara Kepailitan guna melindungi kepentingan para pihak serta kepentingan masyarakat bisnis.Kata Kunci: Kepailitan; Insolvency Test; Prinsip Keseimbangan.