Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.734
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Edusoshum: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Humaniora Jurnal Iman dan Spiritualitas QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies PESHUM Anthroposia: Journal of Social and Human Development Sapientia Diversalis: Journal of Human Interaction and Social Studies RUMI
Taufiq Alamsyah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PENGATURAN PERAN KPAD DALAM PERDA KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Soraya Salimah; Ija Suntana; Taufiq Alamsyah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1311

Abstract

Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 menempatkan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) pada posisi pengawas dan pemberi rekomendasi, fokus tulisan ini adalah menguji ketegasan normatif desain kewenangan tersebut dan implikasinya terhadap realisasi prinsip maqasid syari’ah khususnya hifdz nafs dan hifdz nasl serta konsepsi otoritas hukum dalam negara hukum. Analisis menunjukkan bahwa karakter rekomendatif KPAD menciptakan jurang antara tujuan perlindungan anak sebagai kewajiban negara dan kapasitas normatif untuk memaksa tindak lanjut tanpa mekanisme pemaksaan administratif, kewajiban institusional menjadi bersifat moral administratif semata sehingga mengurangi kepastian perlindungan korban kekerasan seksual. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan yang gagal menjamin perlindungan jiwa dan keturunan tidak memenuhi syarat maslahat substantif, dari teori otoritas hukum, norma tanpa daya paksa kehilangan efektivitas sebagai instrumen pengaturan sosial. Tulisan ini mengajukan argumen konseptual bahwa siyasah dusturiyah layak diposisikan bukan sebagai legitimasi retoris tetapi sebagai alat kritik arsitektural norma, mengukur kecukupan kewenangan melalui kriteria kemampuan memaksa, akuntabilitas, dan kepastian tindak lanjut. Secara normatif, diperlukan reformulasi instrumen perda dan peraturan pelaksana yang memasukkan kewajiban respons, mekanisme pemaksaan administratif, dan jaminan sumber daya agar perda menjadi instrumen protektif yang substantif bukan simbolik.
Tinjauan Hukum Terhadap Tahapan dan Syarat Pengajuan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serta Kendala Praktiknya Muthiara Angraeni; Teti Saputri; Wardatul Azizah; Edward Rifaldy Solehudin; Lufti Hasbullah; Taufiq Alamsyah
RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2026): RUMI (Rumah Ilmiah Jurnal Multidisiplin) (Juni)
Publisher : RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan dan syarat pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta mengkaji berbagai kendala yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan gugatan di PTUN harus melalui tahapan administratif yang sistematis, mulai dari pengajuan gugatan hingga pendaftaran perkara melalui sistem elektronik, serta harus memenuhi syarat formal dan material, seperti kejelasan identitas para pihak, adanya objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara, dan pemenuhan tenggang waktu pengajuan gugatan. Selain itu, perkembangan hukum administrasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah mempengaruhi pola beracara di PTUN, terutama melalui kewajiban upaya administratif dan perluasan objek sengketa. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, antara lain kompleksitas prosedur, rendahnya pemahaman masyarakat, ketidaksinkronan norma antar peraturan, serta kesulitan dalam penerapan konsep fiktif positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan normatif telah cukup komprehensif, implementasinya belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan upaya penyederhanaan prosedur, peningkatan literasi hukum, dan harmonisasi regulasi guna mewujudkan peradilan tata usaha negara yang lebih efektif dan berkeadilan.
Co-Authors Ahmad Ramdani Aliyah Nur Alip Chaerul Shaleh Dea Puspitasari Edward Rifaldy Solehudin Fathan Nabiel Gaffar Ally Zulfikar Lufti Hasbullah Lutfi Fahrul Rizal, Lutfi Fahrul Muhammad Adam Ilhamsyah Muthiara Angraeni Nila Syahfitri Hasibuan Nurul Fuadha Siregar Rama Raihan Faturrohman Restu Ramania Revameila Susanti Ridwan Eko Prasetyo Saebani, Beni Ahmad Salma Alfia Widjana Santana Suryapringgana Soraya Salimah Suntana, Ija Teguh Abdurrohman Shodiq Teti Saputri Tierra Kresna Wardatul Azizah Zulfi Ashari