Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN UDARA DI DALAM PENYIDIKAN KASUS NARKOBA DALAM WILAYAH HUKUM LANUD SOEWONDO (MEDAN) Benyamin Sirait; Alpi Sahari
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v7i1.658

Hampir semua kalangan saat ini terjerat penyalahgunaan narkotika. mulai dari masyarakat hingga aparat penegak hukum juga tidak luput dari rayuan narkotika. Pengaturan hukum tentang peran Polisi Militer Angkatan Udara dalam penyidikan kasus narkotika diatur sesuai Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 69 yaitu (1) Penyidik adalah : a. Atasan yang berhak menghukum; b. Polisi Militer; dan c. oditur. (2) Penyidik Pembantu adalah : a. Provos Tentara Nasional Angkatan Darat; b. Provos Tentara Nasional Angkatan Laut; c. Provos Tentara Nasional Angkatan Udara. Proses penyidikan diatur di dalam Petunjuk teknis TNI Angkatan Udara tentang penyelenggaraan penyidikan Polisi Militer dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Narkotika merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat.Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara ilegal.

Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System Jarot Yusviq Andito; Alpi Sahari; T Erwinsyahbana
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.276

Pembuktian seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi terbilang cukup sulit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika. 2. Pemikiran Double Track System menginginkan adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai pecandu narkotika, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkotika dan dengan proses ini dilksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkotika hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah

Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut) Rinaldo Rinaldo; Triono Eddy; Alpi Sahari
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.281

Rehabilitasi penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Polri khususnya Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara pada dasarnya ditujukan untuk memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, namun dalam penerapannya belum efektif sehingga diperlukan reorientasi sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Arti pentingnya reorinetasi sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku adalah melakukan tindakan secara efektif terhadap pelaku sebagai korban kejahatan peredaran gelap Narkotika secara komprehensif akibat pengaruh lingkungan sosial. Adapun permasalahan yang dikemukakan terkait penerapan rehabilitasi, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif. Permasalahan yang muncul dalam pengimplementasian kewajiban rehabilitasi oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sinergitas antar kelembagaan dengan terjadinya perbedaan persepsi antar instansi terkait dalam penanganan penyalahguna narkotika Penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana Narkotika melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkontrusikan kasus penyalahguna Narkotika kedalam pasal rehabilitasi, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan terkait rehabilitas yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN, namun ketika vonis pengadilan tidak dihukum menjalani rehabilitasi melainkan hukum penjara. Ditingkat penyidikan Kepolisian, penyidik tidak pernah atau tidak berani menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal dengan alasan antara lain Kepolisian Daerah Sumatera Utara pernah mencoba membuat 1 (satu) studi kasus hanya menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal, akan tetapi setelah berkas perkara selesai disidik oleh Penyidik Kepolisian dan dikirimkan kepada JPU, ternyata berkas perkara dikembalikan dengan petunjuk agar dicantumkan Pasal 112 ayat (1).

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR ATAS TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA MEDAN Yemi Mandagi; Triono Eddy; Alpi Sahari
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.278

Pembuktian seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi terbilang cukup sulit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika. 2. Pemikiran Double Track System menginginkan adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai pecandu narkotika, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkotika dan dengan proses ini dilksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkotika hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah.

Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Boy Siregar; Alpi Sahari; Ahmad Fauzi
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.279

Pembuktian seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi terbilang cukup sulit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika. 2. Pemikiran Double Track System menginginkan adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan, tentu saja ini sangat perlu diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai pecandu narkotika, sehingga tentu saja ada efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkotika dan dengan proses ini dilksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Namun jika korban penyalahgunaan narkotika hanya perlu diberikan tindakan penyembuhan/rehabilitasi dari pemerintah.

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan) Mustafa Nasution; Triono Eddy; Alpi Sahari
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.280

Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan antara lain: Pertama, masuk secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Kedua, pelaku memuat barang yang tidak sesuai dengan dokumennya dengan masukkan Narkotika di dalam barang muatan. Ketiga, menggunakan kapal nelayan dengan transaksi di tengah laut. Keempat, melalui jalur-jalur tikus dan luput dari pengawasan petugas. Kondisi faktual menggambarkan bahwa tindakan kepolisian melalui pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara khususnya Polres Pelabuhan Belawan guna mengamankan wilayah Pelabuhan dari potensi ancaman tindak pidana penyelundupan Narkotika dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antar lintas sektoral yang ada, misalnya TNI AL, Bea Cukai, KPLP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Pemda serta Kesatuan Operasional Dasar (KOD). Adapun permasalahan di dalam penelitian tesis ini terkait dengan pemberantasan peredaran gelap Narkotika oleh Polres Pelabuhan Belawan, faktor-faktor penghambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dimaksud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator belum optimalnya penanganan dengan pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika antara lain dalam pelaksanaan tindakan kepolisian belum dilakukan melalui penyusunan perencanaan yang matang dengan melibatkan lintas sektoral, sehingga upayaupaya yang dilakukan dalam kegiatan operasi tindakan kepolisian dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika di wilayah Pelabuhan belum sepenuhnya mampu menyentuh berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya srategis melalui koordinasi, komunikasi antar instansi sebagaimana dirumuskan dalam tata kelola manual mutu yang tersusun dalam susuan tata kelola organisasi Kepolisian yang mencakup kewenangan Polres Pelabuhan Belawan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah Pelabuhan Belawan.

Settlement Of Conflict Utilization Of Plantation Land Above Ulayat Rights Of Indigenous Communities Alpi Sahari
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i1.61

Conflict resolution disputes that are carried out through the courts often experience obstacles, including the absence of legal benefits in resolving disputes between communities cultivating customary land rights and plantation company authorities. The development of this conflict will certainly have an impact on national development plans related to the welfare of the entire community. One example of a dispute occurring in North Sumatra Province is the control of plantation land by a company which is claimed by the community as customary land of the Deli Sultanate, based on historically before the independence of the Republic of Indonesia, it was the land of the local community which was handed over to the Sultan to be managed. Keselutanan Deli then collaborated with the Dutch Colonial to manage the land handed over by the community based on the Van Consessie Deed which was signed by Sultan Maimon Al Rasyid Perkasa Alam and Deli Cultur Administrator Maatschaappij J.G. A. Godenhart and approved by Resident der Outkust Van Sumatra P.J Kooreman. The results showed that the revitalization of plantations in the agricultural, trade and manufacturing industries could be a strategy for improving community welfare and avoiding land problems between plantation companies that were granted management rights to customary law communities.

Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan Hotdiatur Apri Wandi Purba; Alpi Sahari; Ahmad Fauzi
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.268

Impelementasi mewujudkan rasa aman terhadap implikasi kriminalitas kejahatan jalanan (street crime) misalnya yang terjadi di Kota Binjai maka Polri khususnya Satuan Fungsi di bidang Reserse harus mengambil langkah-langkah strategic untuk menanggulanginya. Saat ini Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai telah merumuskan program penanggulangan kejahatan melalui tindakan pengungkapan dengan pemanfaatan IT terhadap beberapa kejahatan yang dikategorikan kedalam 3 C yakni Curas, Curat dan Curanmor yang sebagai kejahatan jalanan (street crime) dengan alasan jenis kejahatan ini semakin meningkat dan sering terjadi di Kota Binjai serta berdampak langsung terhadap Harkamtibmas. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut: Pertama, pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan kejahatan melalui pemanfaatan IT oleh Satreskrim Polres Binjai. Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya melalui analisis kualitatif maka data yang dianalisis akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memecahkan permasalahan (problem solving) yang telah diidentifikasi pada penelitian tesis ini. Peranan TI dalam pengungkapan setiap kasus pada proses penegakan hukum yang ada di Kepolisian, sangatlah dominan dan dijadikan sebagai alat bukti atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di dalam proses penyidikan terutama untuk menemukan tersangka. Contoh, dalam pelacakan posisi pelaku, cukup dengan mendeteksi sinyal HP menggunakan sistem LBS (Location Base Transmiter). Oleh karenanya melalui peran TI, maka kepolisian dapat dimudahkan dalam mencari pelaku atau tersangka dalam kasus yang sedang ditangani. TI juga digunakan untuk menganalisa bukti-bukti dalam kasus yang sedang dihadapi oleh Kepolisian, khususnya mengenai alibi dan perencanaan kegiatan serta pasca kejadian melalui isi SMS (SMS Content), WA, Istagram, Facebook dan Rekaman suara (Voice Tapping) dan analisa data TI lainnya.

Optimalisasi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme Mukhtar I Kadoli; Triono Eddy; Alpi Sahari
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.269

Perkembangan lingkungan strategis yang diiringi dengan maraknya isu globalisasi selain berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat, juga telah membawa dampak yang besar terhadap situasi kamtibmas. Dimana perkembangan tersebut seharusnya menjadikan tatanan masyarakat semakin maju dan berkembang serta terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi yang terjadi sebaliknya yaitu memunculkan berbagai gerakan-gerakan ekstrim dan radikal berbasis sosial dan keagamaan yang mengarah kepada bentuk dan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pancasila berupa aksi kekerasan, teror dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya siuasi kamtibmas yang kondusif. Penanggulangan radikalisme diarahkan untuk mengembangkan potensi dan kekuatan dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dengan sasaran perioritas untuk dilaksanakan yang dilakukan secara profesional dan proporsional untuk terwujudnya daya cegah dan daya tangkal terhadap gangguan Kamtibmas yang berkadar tinggi yakni radikalisme dan intoleransi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tidak diikuti dengan penjelasan secara rinci perihal kegiatan apa saja yang masuk kategori ekstrimisme sehingga terjadinya multi tafsir dan memunculkan stigmatisasi di masyarakat. Hal ini tentunya berimpilkasi terhapap upaya yang dilakukan oleh Polri khususnya Satbrimob dalam penanggulangan aksi radikalsime. Satbrimob Polda Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan aksi radikalisme adalah melaksanakan patroli kemitraan di setiap daerah rawan penyebaran dan kegiatan kelompok-kelompok radikal yang menjadi lingkup tugas dimasing-masing Batalyon sebagai salah satu implementasi program Quick Wins Renstra dan transformasi menuju Polri yang PRESISI yaitu “penertiban dan penegakkan hukum bagi organisasi radikaldan anti pancasila

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Doddy Hermawan; Alpi Sahari; Ahmad Fauzi
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.265

Crime against child perpetrators in Indonesia is getting more and more worrying from time to time. One of the most common crimes committed by children and their victims are children is sexual abuse. One of the triggers for the emergence of sexual abuse by children with child victims is the proliferation of pornographic sites on the internet that can be easily accessed by children via mobile phones or the internet due to technological advances. Technological progress has a positive impact because it makes it easier for humans to fulfill their needs but also has a negative impact if it is misused. The type of research used in this research is normative legal research. The main data in this study are secondary data, namely data or information from the review of similar research documents that have been done before, library materials such as books, literature, newspapers, magazines, journals or archives that are in accordance with the research to be discussed. The data analysis in this study was qualitative, which was based on the relevance of the data to the problem, not based on the amount of data (quantitative). Based on the results of research that in Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection as amended by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection also provides regulated child protection. Strictly speaking Article 15 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states that: "Every child has the right to obtain protection" from abuse in political activities, involvement in armed disputes, involvement in riots social, involvement in events that contain elements of violence, involvement in war and sexual crimes. The law requires the punishment of children who are perpetrators of criminal acts in the severe category which are punishable by more than 7 years of imprisonment and if the child's age has reached 14 (fourteen) years. Whereas in Indonesia itself, with the issuance of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, applying the concept of diversion and restorative justice as a form of solving the problem of criminal acts committed by children as perpetrators and making sentencing as an ultimum remidium or last resort used when not achieving the right solution through these two concepts.

Title

Found 83 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 83 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 83 Documents
Search