Articles
<![CDATA[Optimalisasi Pelaksanaan Regional Traffic Management Center (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Rina Sry Nirwanan Tarigan]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.270
<![CDATA[Terselenggaranya sistem Regional Traffic Management Centre merupakan transformasi digital yang sejalan dengan amanah Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan juga telah mereduksikan transformasi digital secara substantive di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dirumuskan pada Pasal 245 ayat (1) yang merumuskan untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan angkutan jalan dengan diselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi yang terpadu dalam pusat LLAJ yang dikendalikan dan dikelolah oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia. Polri khususnya Direktorat Lalu Lintas telah mengaplikasikan Regional Traffic Management Center ( RTMC ) dalam rangka pelayanan informasi publik bidang lalu lintas dan mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Lalu Lintas. Adapun permasalahan dalam penelitian yakni: Pertama, pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Ketiga, upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya melalui analisis kualitatif maka data yang dianalisis akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memecahkan permasalahan (problem solving) yang telah diidentifikasi pada penelitian tesis ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan media sosial secara masif menyebabkan kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) ditengah masyarakat dan berpengaruh terhadap pelayanan publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini mendorong Indonesia sebagai sebuah negara melakukan transformasi digital yang tentunya harus diikuti dengan regulasi hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan mereduksi RTMC sebagai pusat informasi publik terkait lalu lintas dan angkutan jalan termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pentingnya aturan hukum terkait RTMC di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dasarkan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, Regional Traffic Management Centre sebagai Pusat Pengendalian Anggota. Kedua, Regional Traffic Management Centre sebagai Pusat Pendataan Lalu Lintas. Ketiga, Regional Traffic Management Centre sebagai Penerima dan Pemberi Informasi Lalu Lintas. Keempat, Regional Traffic Management Centre sebagai rekam Jejak Elektronis ]]>
<![CDATA[Penanggulangan Kejahatan Transnational Crime Oleh Ditpolair Polda Sumut Di Wilayah Selat Malaka ]]>
<![CDATA[Erwin Wijaya Siahaan]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.266
<![CDATA[The development of a very dynamic strategic environment has resulted in efforts to enforce the law of sovereignty and security at sea, especially in the Malacca strait area from time to time always faced with quite complex challenges. Moreover, if it is related to the geographical constellation of Indonesia in the form of an archipelago with two-thirds of its territory consisting of the sea, its strategic position and the content of potential marine resources. The problems discussed in this thesis are: First, the formulation of legal policies against transnational crime. Second, the prevention of transnational crime in the Malacca Strait area by the Ditpolair Polda North Sumatra. Third, the obstacles in overcoming transnational crime in the Malacca Straits area by the Ditpolair Polda North Sumatra. The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis which is also referred to as library research or document study. Legal policy formulation, of course, must first begin by looking at the act as a crime by making criminal regulations that contain sanctions for criminals (criminalization). The criminalization of transnational crimes that occur in the waters of the Malacca Strait can be seen in the provisions contained in the legislation by grouping the elements of unlawful acts that can be held criminally responsible for the perpetrators. The criminal provisions contained in the laws and regulations that are formed are essentially for the creation of legal certainty as a legal goal. Legal policy for dealing with transnational crime based on the strategic environment of the Malacca Strait is influenced by several aspects, including geography, demography and natural resources. Border areas in the Malacca Strait that are not supervised, especially water areas, create vulnerability to the theft of natural resources such as illegal fishing. In addition, several border areas and outer islands which are only limited by forest areas also create vulnerability to illegal logging carried out by foreign nationals. ]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Yusuf Hondawantri Naibaho]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.271
<![CDATA[Dampak negatif akibat dari pada pemberitaan hoax dikalangan masyarakat awam yang tingkat literasinya masih sangat rendah biasanya mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan, bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Pertanggungjawaban anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyebaran berita hoax, harus melihat ketentuan hukum positif di Indonesia yang menedfinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Suatu unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong atau hoax; Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax; Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang; Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta; Objek, yaitu berita bohong atau hoax; Akibat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). ]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Herzoni Saragih]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[T Erwin Syahbana]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 13, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v13i2.267
<![CDATA[Media sosial merupakan sebuah mediainformasi online yang merupakan saran hubunganmanusia yang tidak terbatas ruang dan waktu, dimana penggunanya dapat berbagi lewat media internet, bergabung, berpartisipasi, serta membuat konten berupa youtube, media sosial, blog dan lain sebagainya. Internet atau jejaring sosial serta media sosial dan teknologi informasi sudah mejadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang membuat munculnya hal baru dalam kehidupan seperti saaat ini. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). Ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sudah menjelaskan mengenai batasan dan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam bermedia social. Pelanggaran hukum terkait ujaran kebencian di dunia maya sangat marak sekali dilakukan oleh masyarakat terbukti dari data yang diperolehpenerapan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Polri bahwa kejahatan dunia maya semakin tahun semakin meningkat. Ketentuan pidana juga telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu, penegakan hukum telah dilaksanakan secara maksimal dengan melibatkan tim khusus siber Polri guna meminimalisir kejahatan dunia maya terkait dengan ujaran kebencian. Para pelaku ujaran kebencian wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Pertanggungjawaban pidana telah diatur secara terperinci di dalam undang-undang. Hal yang mendasar adalah perbuatan ujaran kebencian merupakan perbuatan kejahatan di dunia maya yang menimbulkan dampak negatif. Hal ini juga telah di ataur di dalam KUHP namun aturan yang ada pada KUHP di nilai kurang lengkap dan tidak berkesesuaian dengan kondisi saat ini. ]]>
<![CDATA[Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing ]]>
<![CDATA[Tito Alhafezt]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 1 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.824 KB)
|
DOI: 10.34007/jehss.v3i1.206
<![CDATA[The principle of the pacta sun servanda agreement stating that the agreement made by the parties to the agreement, will be the law for both, remains in force and becomes the main hope in the law of the agreement. But the agreement that provides fiduciary guarantees under the hand cannot be executed. The execution process must be carried out by submitting a lawsuit to the Negri Court through normal procedural law so that the court's ruling decreases. This paper aims to analyze or examine the legal arrangements for the taking of movable objects as objects of leasing financing and criminal liability for the actions of taking movable objects as objects of leasing financing. The results of this study indicate that criminal policies against financial institutions in the execution of fiduciary guarantees by debt collectors who have changed hands under the law number 42 of 199 concerning fiduciary guarantees to ensure legal certainty are made akata by the notary public and registered with the fiduciary office. Law enforcement against leasing parties in withdrawing fiduciary collateral by debt collectors based on law number 42 of 1999 concerning fiduciary explains that the right of execution is the authority of the court, not the authority of the seller of debt collection services that are usually leased by the leasing party.]]>
<![CDATA[Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme ]]>
<![CDATA[Ghofur Hidayat]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 1 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.432 KB)
|
DOI: 10.34007/jehss.v3i1.191
<![CDATA[The eradication of criminal acts of terrorism in Indonesia is very intensively carried out due to the threat of terror, causing many casualties and public unrest at the strata of society. Therefore the government issued various regulations to overcome the criminal acts of terrorism. The eradication of the crime of terrorism certainly requires facilities and infrastructure, one of which is the bomb disposal unit. A detachment of the Gegana Brimob Bomb disposal unit is tasked with defusing bombs which are usually used by terrorists in carrying out their actions. This paper aims to analyze or examine the role of the North Sumatra Regional Police Mobile Brigade Detachment in the handling of terrorism crimes and the obstacles experienced by the North Sumatra Police Mobile Brigade Detachment in dealing with terrorism crime. The results of this study indicate that the role of the Police Mobile Brigade Corps Gegagana is carried out by bomb disposal which is carried out through the stages of preparation, implementation, and consolidation. The barriers experienced by the North Sumatra Regional Police Mobile Brigade Detachment Unit consisted of several internal and external factors.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Persidangan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Satlantas Polrestabes Medan) ]]>
<![CDATA[Foni Mega Wahyuni]]>;
<![CDATA[Triono Eddy]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>
<![CDATA[ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 1 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (77.155 KB)
|
DOI: 10.34007/jehss.v3i1.197
<![CDATA[Procedures for handling cases of traffic violations in Indonesia are regulated by Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport (LLAJ Law) which is a substitute for Act Number 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transportation and Law Number 8 Year 1981 concerning Criminal Procedure Law. In addition, there are several derivative regulations that complement the provisions in the Act. Traffic violations in the Criminal Procedure Act (KUHAP) are grouped together with minor criminal offenses to follow the procedure for examining fast events. The method in this research is empirical juridical legal research type, which is a study that conducts a study of research in the field, conducted a direct research (risearch) regarding the enforcement of court proceedings quickly in the settlement of traffic violation cases. This research uses a qualitative approach. Based on the research, it was found that there were several obstacles in enforcing fast trial law in the settlement of traffic violations, among others: First, the number of traffic violations in Medan City which made the Judges who heard would be overwhelmed, coupled with less extensive room facilities or inadequate infrastructure facilities. which will make the room will be filled with traffic violators who will sit in the courtroom. Second, in the trial process of fast events there are still many traffic violators who use brokers in their law enforcement processes, because the crowds of court officials sometimes find it difficult to distinguish which brokers often play in the maintenance of the law enforcement process.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin ]]>
<![CDATA[Jorico Lavianchandra]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[Ahmad Fauzi]]>
<![CDATA[ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.328 KB)
|
DOI: 10.34007/jehss.v3i2.258
<![CDATA[The issuance of law number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining provides a new authority in the world of the act does not close the gap of illegal mining which is rife in Indonesia. Although the law already exists, the fact is that mining without permits continues. This study aims to determine the forms of non-criminal illegal mining and accountability. Forms of illegal mining are criinal acts of mining without permission either UIP, IPR or IUPK. Criminal offenses submit false report data, criminal offenses of exploration without rights, criminal offenses as holders of UIP exploration without carrying out production operations activities, criminal acts of laundering mining goods, criminal offenses related to abuse of authority of the official of the licensing authority, criminal acts which is a legal entity. The criminal liability against companies that carry aut mining activities without a permit is by imprisonment and with a criminal fine. Besides that the leablity for companies that conduct mining with civi sanctions and also administrative sanctions by way of making a business.]]>
<![CDATA[Legal Protection of Children as Witnesses in Criminal Cases (Study at the Belawan District Attorney) ]]>
<![CDATA[Yenni Maya Sari]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[Ahmad Fauzi]]>
<![CDATA[ International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 3, No 3 (2022): September-December ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Reglement & Society (IJRS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/ijrs.v3i3.281
<![CDATA[The role of witnesses in every trial of criminal cases is very important because witness statements can influence and determine the tendency of judges' decisions. This study aims to analyze the position of children as witnesses in proving criminal cases, analyze the process of examining children as witnesses in the juvenile criminal justice system and analyze the legal protection of children as witnesses in criminal cases. This research method uses normative research with data types consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study are legal protection for children as witnesses in criminal cases as stated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The role of the prosecutor in presenting witnesses is related to the case to be examined in court. The main task of the Prosecutor's Office in the criminal justice system in Indonesia is prosecution, and vice versa, prosecution is the authority of the Prosecutor's Office. The authority to prosecute is the embodiment of the Dominus Litis Principle. However, the obstacles encountered in presenting children as witnesses are in establishing communication with children as witnesses in criminal cases]]>
<![CDATA[Criminal Sanctions Against the Crime of Misuse of Methamphetamine Types of Narcotics for Yourself (Case Study of Supreme Court Decision Number 1986 K/Pid.sus/2020) ]]>
<![CDATA[Chandra Priono Naibaho]]>;
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[Ahmad Fauzi]]>
<![CDATA[ International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 3, No 3 (2022): September-December ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Reglement & Society (IJRS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/ijrs.v3i3.282
<![CDATA[In the Supreme Court's decision No. 1986 K/Pid.sus/2020 that the Defendant had frequently used methamphetamine and the Defendant had last used methamphetamine on Wednesday, August 14, 2019 at around 09.00 am at the Witness Herman Alias' parents house. Bolong in Enrekeng, Enrekeng Village, Ganra District, Soppeng Regency. This study aims to analyze the legal regulation of criminal sanctions against the crime of abuse of methamphetamine type of narcotics for oneself, the concept of two-way punishment for the misuse of methamphetamine types of narcotics for oneself and criminal sanctions for the misuse of methamphetamine for oneself based on the Supreme Court Decision Number 1986 K. /Pid.sus/2020. This research method uses normative research with data types consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of this study, the abuse of shabu for oneself in the Supreme Court's decision Number 1986 K/Pid.sus/2020 the defendant was only given a prison sentence, there should be rehabilitation measures for the defendant. The prison sentence imposed by the judex juris is classified as light, the judex juris imposes a sentence on the defendant with a prison sentence of 1 (one) year and 6 (six) months, while at the first level and the appeal level in the aquo case, the defendant is sentenced to imprisonment for 3 (three) year. Article 27 paragraph (1) letter a explains that every narcotics abuser of class 1 shall be sentenced to a maximum imprisonment of 4 (four) years]]>
