Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
M. Wendy Trijaya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Actor Incumbit Probatio in Matrimonio: Analisis Beban Pembuktian dan Itikad Baik dalam Sengketa Pembatalan Perkawinan Dewinda Permata Sari; Siti Nurhasanah; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2879

Abstract

Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum eksepsional dengan konsekuensi retroaktif yang drastis. Gugatan berbasis dalil subjektif seperti "penipuan" berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghadirkan tantangan prosedural signifikan: bagaimana pengadilan mengadili klaim itikad buruk seraya melindungi stabilitas institusional perkawinan? Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis yuridis-normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, sebuah kasus penting di mana gugatan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada dugaan penipuan mahar ditolak. Artikel ini berargumen bahwa putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada interpretasi hukum materiil, tetapi secara fundamental ditentukan oleh dua pilar hukum acara. Pertama, kegagalan mutlak penggugat dalam memenuhi beban pembuktian yang diamanatkan asas actor incumbit probatio (Pasal 163 HIR/283 RBg). Kedua, demarkasi hukum yang ditarik pengadilan antara 'cacat administratif' yang tidak fundamental (perbedaan jumlah mahar) dengan 'penipuan substantif' yang didasari itikad buruk. Analisis ini menyimpulkan bahwa hukum acara beroperasi sebagai perangkat kebijakan substantif yang menegakkan filosofi yudisial favor matrimonii, di mana ambang batas pembuktian yang tinggi berfungsi melindungi kesakralan lembaga perkawinan.
Integrasi Corporate Social Responsibility dalam Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Skema Public Private Partnership Ferdynan Sitompul; Sunaryo; Nenny Dwi Ariani; Kasmawati; M. Wendy Trijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2953

Abstract

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki posisi strategis dan vital dalam mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan, khususnya dalam proyek infratruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai persyaratan hukum dalam pelaksanaan proyek infrastruktur skema public private partnership di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan peraturan dan konseptual, melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha, serta literatur akademik mengenai implementasi CSR dalam pengembangan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam proyek KPS masih bersifat sukarela dan belum diinstitusionalisasikan dalam kerangka kontrak public private partnership (PPP). Kondisi ini menciptakan celah normatif dalam usaha perlindungan sosial dan lingkungan yang seharusnya sudah menjadi bagian integral dari kewajiban hukum para pihak. Implikasi hasil menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan klausul kontrak yang memasukkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan legitimasi proyek, serta pencegahan konflik masyarakat terdampak. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi dan kebijakan publik melalui gagasan normatif integrasi CSR dalam kerangka hukum PPP sebagai upaya menuju tata kelola infrastruktur berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada CV. Rifat Demi Keberlanjutan Usaha Halimah S, Rini; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4183

Abstract

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta menjamin keberlangsungan usaha, khususnya bagi badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG pada CV. Rifat dalam upaya mewujudkan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. Prinsip GCG yang dikaji meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan statute approach, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Rifat telah menerapkan sebagian prinsip GCG, khususnya pada aspek transparansi teknis, akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan, dan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja serta lingkungan. Namun demikian, penerapan prinsip independensi dan kewajaran masih belum optimal akibat keterbatasan struktur organisasi dan belum adanya sistem pengawasan internal yang formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan GCG melalui penyusunan standar operasional prosedur yang lebih menyeluruh, peningkatan sistem dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penerapan GCG secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menjamin keberlangsungan usaha CV. Rifat dalam jangka panjang.
Perlindungan Hukum terhadap Identitas Debitur dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia Muhammad Lutfhi Dharmawan; Ahmad Zazili; Dita Febrianto; Yennie Agustin MR; M. Wendy Trijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4448

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan financial technology (fintech), khususnya layanan pinjaman online, yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, praktik penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia kerap menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait penyalahgunaan identitas dan data pribadi debitur dalam proses penagihan. Permasalahan ini tidak hanya bertentangan dengan asas itikad baik dalam perjanjian, tetapi juga berpotensi melanggar hak privasi serta menimbulkan kerugian bagi debitur. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan identitas debitur ditinjau dari perspektif perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Perlindungan hukum terhadap debitur dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif, baik melalui pengaturan dan pengawasan oleh OJK maupun melalui mekanisme penegakan hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi debitur dalam penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia.
Problematika Perlindungan Merek Terkenal Asing dalam Sengketa Merek di Indonesia Mumtaz Rif’at Alrusydi; Kasmawati; Siti Nurhasanah; M. Wendy Trijaya; Dianne Eka Rusmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4965

Abstract

Perlindungan terhadap merek terkenal asing dalam sengketa merek di Indonesia merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya arus globalisasi dan perdagangan internasional. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta telah meratifikasi perjanjian internasional seperti World Trade Organization (WTO) dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan. Problematika tersebut meliputi perbedaan penafsiran mengenai kriteria “merek terkenal”, pembuktian tingkat keterkenalan, prinsip first to file, serta adanya pendaftaran dengan itikad tidak baik. Selain itu, inkonsistensi putusan pengadilan dan keterbatasan harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional turut memperumit perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia, hambatan implementasi, serta upaya penyempurnaan sistem perlindungan merek di Indonesia guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.
Analisis Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Baduy dan Pelanggaran Adat yang Berimplikasi pada Pembatalan Perkawinan di Desa Kanekes, Banten Akmal Maulana; Ahmad Zazili; M. Wendy Trijaya
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.8214

Abstract

The Indigenous Baduy community is known for consistently maintaining its traditions, including in marriage practices, despite increasing modernization and interaction with the outside world that increasingly influence their way of life. This situation raises questions regarding how customary marriages are conducted and what types of violations may lead to the annulment of a marriage under Baduy customary law. This study aims to analyze the implementation of Baduy customary marriage and to identify customary violations that result in the invalidation of a marriage. An empirical legal research method with a normative–empirical approach was employed; primary data were obtained through direct observation and in-depth interviews with customary leaders (Puun, Jaro, and sesepuh adat) and members of the Baduy community in Desa Kanekes, Banten, while secondary data were collected from relevant literature, journals, and statutory regulations. The data were analyzed qualitatively by integrating empirical findings from the field with the prevailing norms of Baduy adat law and comparing them with national legal provisions. The results show that Baduy customary marriage is carried out through sacred processes such as bobogohan, ngariksa, and ngabokor, led by the Puun and Jaro in accordance with customary rules, and a marriage is deemed valid when it meets age requirements, obtains family approval, and receives the consent of customary authorities. Conversely, violations such as marrying an outsider, entering into marriage without the Puun’s approval, or failing to comply with prescribed ritual procedures result in the marriage being declared void and subject to customary sanctions. These findings affirm that Baduy customary law plays a crucial role in preserving cultural values and local wisdom, while also serving as concrete evidence of the reality of legal pluralism in Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Nasabah Bank Mandiri dari Kejahatan Phishing Fitria Wulandari; Dianne Eka Rusmawati; M. Wendy Trijaya; Maya Shafira; Dinda Anna Zatika
AHKAM Vol 5 No 2 (2026): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i2.9511

Abstract

Although the issue of personal data protection in the banking sector has received attention in various studies, studies that specifically examine the integration of the normative, ideal, and factual roles of banking in preventing phishing crimes remain limited. This study aims to analyze the role of Bank Mandiri in protecting customer data security from phishing crimes and to evaluate the effectiveness of legal protection based on laws and regulations in Indonesia. This study employed a qualitative approach with a case study design through a normative juridical method. Data were collected through library research and document analysis, and were then analyzed using descriptive-analytical techniques. The results show that Bank Mandiri has implemented comprehensive protection measures, including compliance with regulations, the use of advanced security technology, and customer education. In addition, the legal framework in Indonesia has provided preventive and repressive protection through various regulations governing data protection and cybercrime. These findings contribute to the development of legal protection theory and institutional responsibility in cybersecurity governance. This study concludes that synergy among banking institutions, regulators, and customers plays an important role in minimizing phishing risks. Therefore, improvements in cybersecurity infrastructure and the strengthening of digital literacy programs are needed to reinforce the protection of customer data. The implications of this study include theoretical contributions in the field of law and practical recommendations for strengthening data protection policies, while also opening opportunities for further studies on cross-sector collaboration and technological innovation in the financial sector.
Co-Authors Ahmad Zazili Akmal Maulana Dewinda Permata Sari Dianne Eka Rusmawati Dinda Anna Zatika Dita Febrianto Ferdynan Sitompul Fitria Wulandari Halimah S, Rini Kasmawati Maya Shafira Muhammad Lutfhi Dharmawan Mumtaz Rif’at Alrusydi Nenny Dwi Ariani Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Siti Nurhasanah Sunaryo Yennie Agustin MR