Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.986
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Reza Okva Marwendi
Institut Islam AL-Mujaddid Sabak
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pelatihan Manajemen Media Sosial untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muhammad Zakaria; Wandi; Alisyah Pitri; Nilfatri; Reza Okva Marwendi; Arif Mustofa; Al Munif
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6059

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan manajemen media sosial terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan dalam memanfaatkan media sosial secara efektif untuk meningkatkan interaksi publik dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana pelatihan tentang pengelolaan media sosial dapat meningkatkan kemampuan staf DPRD dalam mengelola komunikasi publik secara lebih transparan dan akuntabel. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen pre-test dan post-test. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pengukuran perubahan pengetahuan serta keterampilan staf sebelum dan setelah pelatihan. Responden penelitian adalah 30 staf DPRD yang terlibat dalam pengelolaan media sosial. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan perbandingan skor pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta, dengan skor rata-rata meningkat sebesar 35%. Selain itu, interaksi masyarakat di media sosial DPRD juga meningkat, yang mencerminkan peningkatan partisipasi publik. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan model pelatihan media sosial bagi lembaga legislatif daerah, serta kontribusi teoretis dalam mengembangkan konsep digital governance dalam konteks pemerintahan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan media sosial yang lebih efektif.
Analisis Praktik Jual Beli Bola Bulu Tangkis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Gedung Hall Sk 10 Kelurahan Bandar Jaya) Syahril Ramadhan; Haeran Haeran; Zeni Sunarti; Kurniawan Kurniawan; Alisyah Pitri; Reza Okva Marwendi; Ahmad Hidayat
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12798

Abstract

This study analyzes the practice of buying and selling badminton shuttlecocks at the SK 10 Hall in Bandar Jaya Urban Village from an Islamic legal perspective. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews and direct observation involving sellers, buyers, hall management, and local religious figures. The results indicate that transactions are conducted directly using simple verbal agreements, with sellers honestly disclosing price and product quality information prior to the transaction. Viewed through the lens of *fiqh muamalah* (Islamic commercial law), this economic practice generally adheres to fundamental Sharia principles such as mutual consent, price transparency, and honesty between parties. However, a potential for minor *gharar* (uncertainty) remains regarding the durability and specific quality of the shuttlecocks in certain transactions. This study contributes to the development of Sharia economic law scholarship regarding micro-economic activities within community sports settings. Future research is encouraged to expand the scope of informants to ensure a comprehensive analysis.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Waralaba Es Teh Poci (Studi Kasus Es Teh Poci Geragai) Sela Septiani Putri; Haeran Haeran; Hasna Dewi; Kurniawan Kurniawan; Alisyah Pitri; Reza Okva Marwendi; Ahmad Hidayat
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the implementation mechanism of the Teh Poci Geragai franchise agreement and analyze it from the perspective of Sharia economic law. The study is motivated by the growth of the franchise system in Indonesia—which involves a cooperative agreement between the franchisor and franchisee—necessitating an assessment of its compliance with Sharia principles. This research employs a qualitative method with empirical and sociological approaches. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed descriptively based on Sharia economic law principles and DSN-MUI Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 concerning the *Ijarah* (lease/service) contract. The findings indicate that the Teh Poci franchise system in Geragai utilizes a cooperative agreement incorporating elements of *ijarah* regarding the use of the brand and business system, alongside a sale-and-purchase agreement for the supply of raw materials. Such practices are fundamentally permissible under Sharia economic law as they satisfy the principles of mutual consent, contractual clarity, and a *halal* (permissible) business object. However, instances of non-compliance with the agreement's terms were identified, indicating that the implementation of the contract has not yet been optimal.
Analisis Faktor Sosial-Budaya dan Kelembagaan dalam Implementasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Reza Okva Marwendi
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.292

Abstract

Implementasi hukum pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dari aspek sosial-budaya dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor sosial-budaya dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana dalam kasus korupsi, serta menganalisis hubungan antar variabel tersebut secara mendalam. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan lembaga penegak hukum dan institusi akademik di Provinsi Jambi, yang turut melibatkan aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum sebagai mitra. Permasalahan utama yang ditemui adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya integritas kelembagaan, dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum antikorupsi. Melalui pendekatan studi pustaka dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengumpulkan data dari literatur ilmiah terbaru, laporan institusional, serta dokumen resmi yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi guna mengidentifikasi tema utama, mengklasifikasikan informasi, dan mensintesis temuan penelitian. Temuan utama menunjukkan bahwa budaya hukum yang permisif, rendahnya integritas kelembagaan, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hambatan struktural dalam efektivitas implementasi hukum pidana terhadap korupsi. Sebagai hasil dari kegiatan ini, dirumuskan rekomendasi kebijakan berbasis pendekatan integratif yang mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi budaya hukum antikorupsi bagi masyarakat. Kontribusi kegiatan ini adalah tersedianya model pendekatan multidisipliner yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum dalam merancang program pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan
Co-Authors Ahmad Edi Saputra Ahmad Hidayat Al Munif Alisya Pitri Alisyah Pitri Arif Mustofa Cania Daud Daud Erwina Kartika Devi Fitria Sahwa Haeran Haeran Hasna Dewi Hesti wahyuni Kurniawan Kurniawan Kurniawan Lisna Wati Muhammad Zakaria Nanda Oktaviani Astuti Niko Febriansyah Nilfatri Nilfatri Nilfatri Puput Indarwati Rhodiah Almunawwarah Ria Astuti Safitri Riski Mulia Sanjani Sarwono Sayida Khoiratun Nisak Sela Septiani Putri Siti Fatimah Syahril Ramadhan Triyana Wulandari Wandi Zaenal Abidin Zeni Sunarti