Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.813
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum Lex Generalis JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Law_Jurnal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia
Taufiq Supriadi
Universitas Pelita Harapan
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Pendekatan Non-Pidana dalam Perlindungan Lingkungan Berdasarkan Studi Lapangan di RT 08 Malaka Jaya Jakarta Timur: Penelitian Taufiq Supriadi; Divya Aliyyu; Imanuel
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5635

Abstract

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia secara normatif menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium, namun realitas empiris menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana formal kurang efektif dalam menjangkau pelanggaran lingkungan berskala kecil tetapi masif di tingkat komunitas. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu: (1) mekanisme penerapan instrumen non-pidana berbasis komunitas dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum lingkungan warga, serta (2) efektivitas sanksi sosial dan nilai-nilai living law sebagai alternatif penegakan hukum lingkungan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal dan pendekatan kasus, melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi di RT 008 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Hasil pembahasan rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa instrumen non-pidana bekerja efektif melalui sinergi regulasi lokal berupa Surat Edaran Eco-RT, pengawasan sosial berbasis teknologi CCTV, serta pelembagaan partisipasi warga, yang membentuk sistem pengendalian internal komunitas. Hasil pembahasan rumusan masalah kedua membuktikan bahwa sanksi sosial berbasis rasa malu, kewajiban moral, dan insentif ekonomi lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan pidana formal karena mampu mengubah perilaku warga, menekan biaya penegakan hukum, dan menciptakan manfaat ekonomi sirkular dari pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan non-pidana berbasis living law merupakan model penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di kawasan perkotaan padat penduduk. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah mengadopsi dan memformalkan model ini melalui regulasi daerah serta pendekatan restorative justice dalam tata kelola lingkungan hidup.
Penguatan Solidaritas Sosial dalam Perlindungan Lingkungan Berbasis Komunitas di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur: Penelitian Taufiq Supriadi; Bestari Nirmala Santi; Candra Robasa Sijabat; Otto Sumaryoto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5650

Abstract

Permasalahan lingkungan di kawasan perkotaan Indonesia, seperti pencemaran air, limbah domestik, dan keterbatasan ruang hijau, menuntut solusi berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran solidaritas sosial dalam perlindungan lingkungan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur, sekaligus menilai kesesuaian praktik tersebut dengan kerangka hukum nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif untuk menelaah UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 dan peraturan turunan, serta empiris terbatas melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solidaritas sosial dan modal sosial mendukung partisipasi aktif warga dalam pengelolaan drainase menjadi kolam budidaya lele, komposter, lubang resapan biopori, UMKM berbasis hasil panen dan platform digital RT Online. Praktik ini selaras dengan hukum Indonesia, memberikan legitimasi normatif, serta menciptakan komunitas urban yang resilien, produktif, dan berkelanjutan. RT 08 RW 04 menjadi model perlindungan lingkungan berbasis komunitas yang efektif dan dapat direplikasi.
Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berpotensi Berbahaya sebagai Instrumen Non-Pidana dalam Hukum Lingkungan Suci Ridhoandhista; Taufiq Supriadi; Anindita Kusumaedhi; Astari Silmy
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 11 (2025): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i11.3201

Abstract

This study examines the application of the precautionary principle as a non-penal instrument in environmental law, focusing on the management of household syringe waste in RT 08 RW 04, Malaka Jaya, East Jakarta. The emergence of syringe waste at the household level, which is normatively classified as hazardous and toxic waste (B3 waste), indicates potential risks to public health and the environment, even though no legal violations or significant pollution impacts have been identified. This research employs a normative juridical approach supported by qualitative-descriptive field observations. The findings reveal that the precautionary principle has been implemented through non-penal mechanisms, including waste segregation at the source, separate collection by the communitybased waste bank and community-based monitoring conducted by neighborhood administrators (RT). However, preventive gaps remain, particularly due to the absence of standardized operational procedures and an integrated management scheme for household medical waste. This study affirms that environmental law functions not only repressively but also preventively through participatory, community-based governance mechanisms.
Co-Authors Adisti Puspa Setyawan Aisyah Nisrina Ayu Sugiharto Alfrinno Archon Aliza Sakinah Anindita Kusumaedhi Antonius Sambodo Adi Astari Silmy Bestari Nirmala Santi Candra Robasa Sijabat Deddy Siswanto Dinda Nurdianti Divya Aliyyu Erpuat Erpuat Erwin Tampubolon Ester Stefany Sahelangi Fabrian Iman Laksmono Simorangkir Fiorentirta Candra Gabriel Chivalry Miracle Kusen Imanuel Immanuel Christian Sudarno Jhon Fernando S Maria Oktaviani Ongge Muhammad Elvio Bramaditra Otto Sumaryoto Rd. Shabrina Azwa Aqila Reinhart Christian Rini Swandi Rionaldy Bernadus Sahat Parlindungan Simarmata Sahat Simarmata Shakira Putri Destam Siti Patimah Stefani Nuranugrah Putrijaya Suci Ridhoandhista Xena Danella