Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

A Socio-Legal Analysis of the Conflict Between Indigenous Peoples’ Customary Land Rights and Investment Interests in National Development Rabith Madah Khulaili Harsya; Paramita Andiani; Tina Isnaeni
West Science Law and Human Rights Vol. 4 No. 04 (2026): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v4i04.3199

Abstract

This study examines the legal conflicts between indigenous peoples’ customary land rights and investment interests in Indonesia, focusing on constitutional protection, regulatory inconsistencies, and sustainable national development. Employing a normative juridical method supported by a socio-legal perspective, the research analyzes constitutional provisions, agrarian legislation, investment regulations, and relevant judicial decisions through statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings reveal that despite constitutional recognition, customary land rights remain vulnerable to administrative barriers, overlapping territorial claims, regulatory fragmentation, and unequal power relations between indigenous communities and investment actors. Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 and Ministerial Regulation Number 14 of 2024 provide important legal foundations for strengthening indigenous territorial recognition; however, their effectiveness depends on institutional coordination and accessible administrative procedures. The study proposes an integrated rights-based governance framework emphasizing customary land recognition, participatory territorial mapping, preventive legal protection, meaningful community consultation, and equitable benefit distribution. It contributes to the literature by integrating constitutional justice, legal pluralism, and investment governance into a coherent normative framework. The study concludes that sustainable national development requires balancing investment certainty with indigenous land tenure security through transparent, inclusive, and constitutionally accountable legal mechanisms.
Kriminalisasi Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan Secara Sengaja Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Rabith Madah Khulaili Harsya; Dila Padila Nurhasanah; Sintia Permata Sari
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i03.4031

Abstract

Pencemaran lingkungan merupakan persoalan hukum yang memerlukan kepastian dalam menentukan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku, khususnya terhadap pencemaran yang dilakukan secara sengaja. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kriminalisasi pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta implikasi yuridis penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 98 mensyaratkan pembuktian kesengajaan, pelampauan baku mutu atau kriteria kerusakan lingkungan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat pencemaran. Pembuktian memerlukan integrasi bukti ilmiah dan analisis yuridis, terutama dalam perkara yang melibatkan korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi harus mempertimbangkan kewenangan, keterlibatan, dan atribusi kesalahan sesuai ketentuan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membawa perubahan struktur sanksi yang berimplikasi terhadap diskresi hakim dan proporsionalitas pemidanaan. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan Pasal 98 bergantung pada konsistensi pembuktian unsur delik, penentuan pertanggungjawaban pidana, dan penerapan sanksi berdasarkan prinsip legalitas, keadilan, serta kepastian hukum.