Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) IPSSJ
Yacob Ferdinan Martono
Universitas Palangka Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Ketaatan Perizinan di Sektor Perdagangan Barang dan Jasa: Kesenjangan Implementasi dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha Yacob Ferdinan Martono; Rikardo Dinata; Yana Lestari; Nani Triwahyuni; Fadlilah Muntaha
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.6882

Abstract

This research is motivated by the importance of business licensing in the trade of goods and services sector as an instrument of legality, supervision, and legal protection; however, its implementation still faces gaps between normative regulations and practices in the field. The purpose of this study is to analyze the level of business actors’ compliance with licensing obligations, identify obstacles in the implementation of risk-based licensing policies, and evaluate their impact on compliance. The method used is library research with a normative juridical approach, through an examination of primary legal materials in the form of laws and related regulations, as well as secondary and tertiary legal materials from scientific literature. The results show that the effectiveness of risk-based licensing policies has not been optimally achieved due to low legal literacy, limited digital understanding, and the perception that licenses are merely a formality, causing many business actors to neglect administrative obligations. This condition illustrates the existence of a gap between regulatory objectives and implementation practices. These findings emphasize the need for procedural simplification, intensified socialization, and strengthened technical assistance so that licensing policies become more responsive to the needs of business actors, while simultaneously encouraging compliance and enhancing national economic competitiveness.
KETAATAN HUKUM ATAS PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA: STUDI KASUS PELANGGARAN IZIN USAHA CUCI MOBIL MY CARWASH DI DENPASAR (PUTUSAN NOMOR 770/PID.SUS/2021/PN DPS) Yacob Ferdinan Martono; Imam Setiawan; Deo Bura Refanska; Zaini; Ezra, Jacob
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hukum dan implementasi perizinan sumber daya air di Indonesia melalui studi kasus My Carwash di Denpasar sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada mekanisme penerapan perizinan, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta implikasi sosial dan lingkungan akibat pelanggaran izin penggunaan air tanah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum serta fakta dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran izin terjadi karena rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Penerapan prinsip ultimum remedium menggambarkan bahwa sanksi pidana dijadikan langkah terakhir untuk menegakkan kepatuhan hukum. Kasus ini menegaskan pentingnya perizinan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral dalam menjaga kelestarian lingkungan.
PERAN HUKUM PERIZINAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK KOSMETIK ILEGAL Martono, Yacob Ferdinan; Prayoga, Sidik Dika; Uswatun, Umi; Maulina, Shinta; K, Feby Resta Ayu
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i1.620

Abstract

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia diiringi meningkatnya peredaran produk kosmetik ilegal dan tanpa izin edar, terutama melalui e-commerce. Kondisi ini menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen karena banyak produk mengandung bahan berbahaya dan tidak melalui evaluasi BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perizinan kosmetik, peran perizinan dalam menjamin keamanan produk, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem notifikasi BPOM berperan penting sebagai instrumen pengawasan keamanan, mutu, dan manfaat produk. Namun, lemahnya literasi konsumen, tingginya permintaan produk murah, serta pengawasan digital yang belum optimal menyebabkan maraknya kosmetik ilegal. Peningkatan edukasi, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk melindungi konsumen.
IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 2 OF 2015 JUNCTO SUPREME COURT REGULATION NUMBER 4 OF 2019 CONCERNING PROCEDURES FOR SETTLEMENT OF SIMPLE LAWSUITS REGARDING THE TIME LIMIT FOR SETTLEMENT OF SIMPLE LAWSUITS IN THE PALANGKA RAYA DISTRICT COURT Nugraha, Muhammad Dafi; Martono, Yacob Ferdinan; Evi; Theresia, Louise
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 7 No. 2 (2026): International Journal of Cultural and Social Science
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v7i2.1366

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of the deadline for resolving simple lawsuits based on Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2015 juncto Perma No. 4 of 2019 concerning the Procedure for Resolving Simple Lawsuits at the Palangka Raya District Court and to identify the factors causing the deadline to be exceeded. This research adopts an empirical legal method with a descriptive qualitative approach thru interviews and case data analysis using the Case Tracking Information System (SIPP). The research results show that the majority of simple lawsuits are not resolved within the 25 working days timeframe, with some cases even lasting up to 618 days. The delays are caused by the absence of the parties, the low level of legal understanding in society, the lack of good faith from the defendant, administrative obstacles, and the absence of sanctions for exceeding the deadline. This condition indicates a gap between norms and practices, so the goal of a simple lawsuit as a mechanism for quick, simple, and low-cost dispute resolution has not yet been fully realized.
Menumbuhkan Kesadaran Hukum Peserta Didik Sejak Dini Dalam Bermedia Sosial di Lingkungan SD Negeri 4 Menteng Palangka Raya Vicka Prama Wulandari; Yacob Ferdinan Martono; Dea Ariesta
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/k2fp1721

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola komunikasi dan interaksi sosial, termasuk di kalangan peserta didik sekolah dasar. Media sosial, sebagai salah satu bentuk komunikasi digital, menjadi ruang yang semakin akrab bagi anak-anak, meskipun belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dari penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum peserta didik sejak dini dalam bermedia sosial, dengan menekankan pentingnya etika digital, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab atas konten yang dibagikan. Melalui pendekatan edukatif berbasis nilai dan pembelajaran kontekstual, kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan SD Negeri - 4 Menteng kota Palangka Raya dengan metode ceramah interaktif, simulasi kasus, dan refleksi kelompok. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta didik mulai memahami batasan hukum dalam penggunaan media sosial, etika dalam bermedia sosial dan menunjukkan sikap lebih bijak dan bertanggung jawab dalam berinteraksi digital di media sosial. Penanaman kesadaran hukum sejak dini diharapkan menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab di era digital pada saat sekarang ini.
ENFORCEMENT LAW BY POLICE FORESTRY AS INVESTIGATOR EMPLOYEE COUNTRY CIVIL RESPONSIBILITY IN COMBATING THE CRIMINAL ACTS OF ILLEGAL LOGGING IN CITY PALANGKA RAYA Aini Happy Patricia; Yacob Ferdinan Martono; Rizki Setyobowo Sangalang; Achmad Adi Surya Guntur Silam
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, US a country endowed with abundant forest resources, faces various forestry-related issues, one of which is illegal logging. Central Kalimantan, particularly the city of Palangka Raya, is among the regions affected by illegal logging activities, which not only cause environmental degradation but also result in economic and social losses. This study aims to analyze lawenforcement efforts carried out by Police Forestry (Forest Rangers) US Civil Servant Investigators (PPNS) in combating illegal logging in Palangka Raya, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with relevant authorities and literature studies, particularly referring to Law Number 41 of 1999 and Law Number 18 of 2013. The results indicate that lawenforcement efforts are carried out through both preventive and repressive approaches. Preventive measures include publicawareness programs, reforestation, establishment of guard posts, and improvement of human resource capacity. Meanwhile, repressive efforts involve patrol activities, law enforcement operations, and legal actions against perpetrators of illegal logging. Thedata show a decline in the number of cases from 2023 to 2025, indicating an improvement in the effectiveness of law enforcement.
Co-Authors Achmad Adi Surya Guntur Silam Aini Happy Patricia Dea Ariesta Deo Bura Refanska Evi Ezra, Jacob Fadlilah Muntaha Imam Setiawan K, Feby Resta Ayu Maulina, Shinta Nani Triwahyuni Nugraha, Muhammad Dafi Prayoga, Sidik Dika Rikardo Dinata Rizki Setyobowo Sangalang Theresia, Louise Uswatun, Umi Wulandari, Vicka Prama Yana Lestari Zaini