Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.219
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Musala : Jurnal Pesantren dan Kebudayaan Islam Nusantara Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan Islam Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan
Rifqi
Universitas Darul Ma'arif, Indramayu, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Implementation of the Merdeka Curriculum in Early Childhood Education: A Comprehensive Literature Review Irwanto Arsyim; Rifqi
Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan Islam Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/lpki.v1i4.66

Abstract

Kurikulum Merdeka (KM) hadir sebagai kebijakan pendidikan terkini yang bertujuan mentransformasi proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan kontekstual. Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), implementasi KM berlandaskan filosofi "merdeka bermain, merdeka belajar" yang menekankan pada penguatan literasi dini, pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila, dan diferensiasi pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi KM di PAUD, mengidentifikasi tantangan utama, dan merumuskan rekomendasi strategis melalui metode kajian literatur. Sumber data utama diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan dokumen kebijakan resmi yang relevan dengan KM pada PAUD. Hasil sintesis menunjukkan bahwa implementasi KM meliputi tiga aspek kunci: perencanaan pembelajaran yang fleksibel (melalui Capaian Pembelajaran/CP dan projek penguatan Profil Pelajar Pancasila), pelaksanaan yang berpusat pada anak (melalui bermain dan eksplorasi), dan asesmen yang holistik (sebagai bagian tak terpisahkan dari proses). Meskipun memberikan dampak positif signifikan terhadap motivasi dan kreativitas anak, tantangan utama yang dihadapi adalah adaptasi guru terhadap paradigma baru, keterbatasan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran berbasis proyek, serta perlunya sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Disimpulkan bahwa keberhasilan KM di PAUD sangat bergantung pada peningkatan kompetensi profesional guru, dukungan infrastruktur, dan peran aktif komunitas belajar sekolah.
Artificial Intelligence, Academic Ethics, and the Transformation of Learning in Higher Education (Kecerdasan Artifisial, Etika Akademik, dan Transformasi Pembelajaran di Perguruan Tinggi) Rifqi; Faiz Musthofa Abbas
Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan Islam Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/lpki.v1i4.68

Abstract

Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) generatif telah membawa perubahan signifikan dalam praktik penulisan akademik di pendidikan tinggi. Meskipun sering dipromosikan sebagai solusi efisiensi, penggunaan AI oleh mahasiswa memunculkan persoalan pedagogis, etis, dan epistemik yang serius. Artikel ini bertujuan mengkaji secara kritis implikasi ketergantungan mahasiswa terhadap AI dalam penulisan akademik, dengan menempatkan menulis sebagai proses pembentukan berpikir kritis, kejujuran intelektual, dan relasi pedagogis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap karya ilmiah, laporan media akademik, dan tulisan teoretis di bidang pedagogi kritis, psikologi pendidikan, dan etika akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan AI berpotensi menimbulkan ilusi kompetensi akademik, menggeser orientasi belajar dari proses ke hasil, melemahkan integritas akademik, serta mengikis dimensi kemanusiaan dalam relasi dosen–mahasiswa. Artikel ini menegaskan bahwa persoalan AI dalam penulisan akademik bukan semata isu teknologi, melainkan tantangan filosofis dan pedagogis terkait makna belajar dan tujuan pendidikan tinggi. Integrasi AI perlu diarahkan untuk mendukung, bukan menggantikan, proses berpikir dan pembelajaran manusia.
Kecerdasan Emosional Berbasis Kemampuan dalam Pengambilan Keputusan: Analisis Dimensi Intrapersonal dan Implikasinya bagi Pendidikan Karakter Muhammad Saefudin; Rifqi
Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan Islam Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/lpki.v1i4.70

Abstract

Kecerdasan emosional (emotional intelligence/EI) telah lama dipandang sebagai faktor penting dalam keberhasilan individu. Namun, perdebatan teoritis masih berlangsung terkait dimensi EI mana yang paling berperan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada situasi berisiko tinggi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis temuan empiris penelitian Sambol, Suleyman, dan Ball (2025) mengenai peran kecerdasan emosional berbasis kemampuan (ability emotional intelligence) dalam pengambilan keputusan afektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menganalisis artikel jurnal psikologi dan pendidikan yang relevan, serta membandingkannya dengan teori-teori EI sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa kecerdasan emosional tidak berfungsi sebagai konstruk tunggal yang homogen. Dimensi kemampuan memahami emosi diri sendiri (understanding emotions) terbukti memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan yang adaptif dan strategis, terutama dalam kondisi tekanan dan ketidakpastian. Temuan ini menantang pandangan populer yang menekankan kemampuan interpersonal sebagai inti EI, serta menegaskan pentingnya kecakapan intrapersonal dalam konteks pengambilan keputusan. Secara pedagogis, artikel ini menekankan perlunya integrasi pendidikan kecerdasan emosional yang berfokus pada refleksi diri, kesadaran emosi, dan pengelolaan tekanan psikologis sebagai bagian dari pengembangan karakter peserta didik. Dengan demikian, kecerdasan emosional berbasis kemampuan perlu ditempatkan sebagai kompetensi inti dalam kebijakan dan praktik pendidikan kontemporer.
Characteristics of Islam and Political Power in The Sumatran Kingdoms Ahmad Syaikhu; Rifqi Rifqi
Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/ld.v1i1.1

Abstract

Islam in the Nusantara has a close connection with its history of arrival and spread, including its role in the political sphere during the era of the sultanates, particularly in the Sumatra region. This paper discusses the characteristics of Islam and its influence in shaping political power during that period. The study begins by tracing the early history of Islam’s arrival in the Nusantara, which remains a topic of debate among historians. Initially, Islam appeared as small communities in coastal areas, driven by trade, maritime activities, and the spread of Islamic teachings (dakwah). These communities later developed into centers of political power, such as the Sultanate of Aceh, with significant influence on intellectualism and the international dissemination of Islam. The formation of Islamic communities in the Nusantara, particularly in coastal areas, marked the early stages of Islam’s development in the region. According to Taufik Abdullah et al. in *Sejarah Umat Islam Indonesia* (*The History of Islam in Indonesia*), between the 1st and 5th century Hijri (7th to 13th century CE), Muslim traders and preachers played an essential role in introducing Islam through communities amidst the maritime hegemony of Sriwijaya and the Hindu-Buddhist cultural setting. These communities eventually evolved into Islamic centers of power, such as Aceh in Sumatra; Demak, Pajang, and Mataram in Java; Gowa-Tallo and Bone in Sulawesi; and Ternate and Tidore in Maluku. The spread of Islam in the Nusantara is inseparable from the political dynamics, power structures, and political traditions of each kingdom. Besides religious motivations, political and economic interests also influenced the patterns of Islam’s dissemination and the formation of Islamic societies. In the political realm, Islam was initially used to strengthen the position of Islamic kingdoms in facing threats from non-Islamic powers, such as the Portuguese and the Dutch East India Company (VOC), which sought to monopolize maritime trade. Thus, Islam not only became a religious identity but also an essential tool in building political and economic power in the Nusantara.
Ecological Politics: The Role of the Term 'Environmentally Friendly' in Legitimizing Industrial and Government Activities Rifqi Rifqi; Abdillah Syaikhon
Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/ld.v1i1.2

Abstract

The discourse of being environmentally friendly has become increasingly prevalent in various aspects of life, often associated with terms like go green, ecotechnology, and biodiversity. This concept, originally aimed at encouraging environmental conservation and mitigating global warming, is sometimes utilized superficially to legitimize industrial and governmental activities. Products and actions labeled as environmentally friendly, from household items to large-scale projects, frequently use this designation more as a marketing or legitimizing tool than a genuine commitment to sustainable practices. Through the lens of ecological politics, it becomes evident that this discourse can mask underlying social and environmental injustices. Ecological politics, influenced by neo-Marxian thought, critiques the superficial use of the environmentally friendly label, highlighting how power dynamics and economic inequalities contribute to environmental degradation. This approach urges a critical examination of such labels, revealing their potential to serve as symbolic violence and perpetuate social inequality. The need for raising public awareness about the true impact of these discourses is emphasized, promoting a critical perspective on the empirical reality of environmentally friendly claims. This abstract underscores the importance of scrutinizing the authenticity of environmentally friendly initiatives, advocating for a more profound and genuine commitment to environmental justice and sustainability.
Marriage in the Perspective of Islamic Law: A Study on the Validity and Meaning of Marriage Siti Nurbaya; Rizqiani Novita Sari; Nurjaya Nurjaya; Rifqi Rifqi; Sumarta Sumarta
Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/ld.v1i2.6

Abstract

This study examines the concept of munakahat (Islamic family law), focusing on the legal requirements (syarat), pillars (rukun), and underlying wisdom (hikmah) of marriage in Islam. Using a normative library research approach based on the Qur’an, Hadith, and scholarly opinions, the study finds that marriage in Islam is not merely a social contract but an act of worship with legal and moral implications. The validity of marriage requires the fulfillment of key elements, including eligible spouses, a guardian (wali), two witnesses, ijab kabul, and mahr. These components ensure both the legal legitimacy of the marriage and the protection of the spouses’ rights. Furthermore, marriage aims to establish a harmonious family characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah, contributing to social and moral stability. This study highlights the importance of integrating legal norms and philosophical values in understanding Islamic marriage, particularly in contemporary contexts. It contributes to strengthening Islamic legal literacy in the field of munakahat.
The Dynamics of Understanding and Rejecting Hadith as a Source of Islamic Law: A Study of Inkar al-Sunnah and Syiah Fazar Ramadhan; Nurjaya; Sumarta Sumarta; Kusyana Kusyana; Rifqi Rifqi
Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/ld.v1i2.7

Abstract

This study aims to examine the meaning of hadith as one of the primary sources of Islamic law. The research employs a literature study design, with data collection conducted through the review of scholarly journals, reference books, and publications relevant to the theme of Islamic legal sources, particularly hadith. The main findings indicate that hadith (or sunnah) encompasses all sayings, actions, and approvals attributed to Prophet Muhammad (peace be upon him), serving as essential guidance for human well-being alongside the Qur’an. However, the development and transmission of hadith have not been as straightforward as that of the Qur’an. Various doubts and even rejections have emerged alongside the evolution of hadith studies. Skepticism toward hadith reached a peak with the emergence of groups that deny the authority of the sunnah (Inkar al-Sunnah), including certain interpretations within Shia Islam that are often viewed as deviating from the perceived authenticity of Prophetic traditions. The implications of this study highlight the importance of enhancing public understanding of hadith in everyday life, enabling Muslims to apply Islamic teachings more effectively. The originality of this research lies in its comprehensive analysis of the dynamics of acceptance and rejection of hadith, particularly through the lens of Inkar al-Sunnah and Shia Islam perspectives, which are often underexplored in mainstream discussions on the authenticity of Islamic legal sources.
Analyzing the Impact of Narcotics through Maqasid Sharia: Toward Integrative Prevention Approaches Isya Hanifa Kurnianto; Rifqi Rifqi
Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan Vol. 1 No. 3 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/ld.v1i3.13

Abstract

Drug abuse is a serious threat to the sustainability of human life. From the perspective of Maqasid Sharia, narcotics destroy the five main goals of Islamic law is protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), progeny (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). This research aims to examine the dangers of narcotics within the framework of Maqasid Sharia and explore prevention solutions based on Islamic values. The method used is literature study by collecting data from Islamic references, scientific journals, and drug policy documents. The findings indicate that narcotics damage social, moral, and spiritual structures. These findings imply the importance of religious-based approaches to drug prevention in Indonesia. The study concludes that integrating Maqasid Sharia values into educational, social, and legal policies is essential to reduce drug abuse.
Investment and Capital Investment in Indonesia: PMDN, PMA, and Investment Policies Indri Nailatul Ma'rifah; Rifqi Rifqi
Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/ld.v1i4.24

Abstract

Investment and capital investment are important factors in driving economic growth and national development. Investment is defined as the allocation of funds to financial and real assets with the objective of generating future returns, accompanied by a certain level of risk. Meanwhile, capital investment refers to the placement of capital, originating from both domestic and foreign sources, to undertake business activities that contribute to increased production capacity, job creation, and economic growth. This paper discusses the concepts of investment and capital investment, the types of investment based on form, source of capital, time horizon, and investor involvement, as well as the role of investment in Indonesia’s economic growth. The findings indicate that domestic investment (PMDN) and foreign direct investment (PMA) have a positive impact on the increase in Gross Regional Domestic Product (GRDP), although their effects vary across sectors and regions. Foreign direct investment has been shown to promote technology transfer and the expansion of the industrial sector, while domestic investment strengthens the local economy. Nevertheless, the implementation of investment in Indonesia continues to face several challenges, particularly related to legal uncertainty, overlapping regulations, and the effectiveness of policies at the regional level. Therefore, consistent government policies, improvements in infrastructure and human resource quality, and regulatory harmonization are required to ensure that the benefits of investment are distributed equitably and sustainably.
The Role of Government in Indonesia’s Economy: State Budget, Fiscal, and Monetary Policies Sifah Faoziah; Rifqi Rifqi
Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/ld.v1i4.27

Abstract

The government plays a strategic role in the national economy as a regulator, coordinator, and guarantor of public welfare. This role is manifested through regulatory functions, income redistribution, economic stabilization, the provision of economic stimulus, and protection for economic actors. In carrying out these roles, the government utilizes key policy instruments, namely the State Budget (APBN), fiscal policy, and monetary policy, which are interrelated and mutually reinforcing. The APBN serves as an instrument of planning, authorization, supervision, allocation, distribution, and economic stabilization, while also functioning as an essential tool for promoting economic growth and equitable development. Nevertheless, the management of the APBN continues to face challenges, particularly with regard to transparency and budget oversight, as reflected in cases of budget mismanagement that have resulted in state losses and hindered development efforts. Fiscal policy plays a crucial role in influencing macroeconomic conditions through the regulation of taxation, government expenditure, and deficit financing, implemented in the form of either expansionary or contractionary policies to maintain economic stability and fiscal sustainability. Meanwhile, monetary policy, implemented by the central bank, focuses on controlling the money supply, maintaining price stability, stabilizing the exchange rate, and safeguarding the financial system, while also taking into account global economic dynamics and developments in financial technology. From an Islamic economic perspective, monetary policy emphasizes principles of justice, equity, and the prohibition of riba (interest). The synergy between the APBN, fiscal policy, and monetary policy is essential in achieving stable, inclusive, and sustainable economic growth in Indonesia.
Co-Authors Abdillah Syaikhon Abdul Hapiz Mursidin Syabani Ahmad Syaikhu Dinata Firmamansyah Dinata Firmansyah Faiz Musthofa Abbas Fauziyah Fazar Ramadhan Hani Mustikasari Hilmi Wardatusyafaqoh Hudallah Hudallah Hudallah Indi Rahmat Hidayat Indri Nailatul Ma'rifah Irwanto Arsyim Isya Hanifa Kurnianto Kambali Kambali Kusyana Kusyana Mar’atus Sholiha Mohamad Kholil Muhammad Saefudin Nisrina Syfa Syaugiah Nurjaya Nurjaya Nurjaya Rizqiani Novita Sari Rosidin Rosidin Sifah Faoziah Sigit Prian Siti Fatimah Zahra Siti Nurbaya Sri Ani Suhartono Sumarta Sumarta Sumarta Sumarta Sumarta Supriyanti Tatik Tatik Yusuf MZ Zhaskiyah Nur Sabillah