Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Law, Poliitic and Humanities
Anna Veronica Pont
Poltekes Kemenkes Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Informed Consent in Medical Practice: A Reconstruction of the Concept of Consent to Medical Procedures from Legal and Bioethical Perspectives Desy Kartika Ningsih; Yudhi Hertanto; Anna Veronica Pont; Silvester Magnus Loogman Palit; Tumian Lian Daya Purba
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3158

Abstract

The reform of Indonesia’s criminal law through the enactment of the National Criminal Code (Law Number 1 of 2023) signifies a fundamental transformation in the orientation of sentencing objectives. This shift reflects a transition from a retributive approach, which primarily emphasizes punishment of offenders, toward a more humanistic and restorative justice–oriented paradigm. This article aims to critically examine the reorientation of sentencing purposes within the National Criminal Code and its implications for the criminal justice system in Indonesia. This study employs a normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches, by analyzing relevant legal regulations and scholarly literature. The findings reveal that the objectives of sentencing under the National Criminal Code are no longer confined to the imposition of penalties, but also encompass crime prevention, offender rehabilitation, victim restoration, and social reintegration. This humanistic approach positions individuals as the central focus of criminal law, striving to balance the interests of offenders, victims, and society. Therefore, this reform is expected to foster a more equitable, responsive, and humane criminal justice system.
Peran Negara Dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara: The Role of the State in Guaranteeing the Right to Health as a Constitutional Right of Citizens Sri Setiawati; Yudhi Hertanto; Anna Veronica Pont; Arief Fahmi Lubis; M. Aslam Fadli
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.10463

Abstract

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia yang paling penting. Hak kesehatan setiap warga negara harus dipenuhi tanpa diskriminasi, menurut pengakuan tersebut. Pembentukan peraturan bukan satu-satunya cara untuk memenuhi hak-hak ini implementasi kebijakan publik yang berorientasi pada pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan, serta keberlanjutan sistem kesehatan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa peran negara dalam melindungi hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara, dengan memberikan penekanan khusus pada jenis tanggung jawab negara dan berbagai masalah yang muncul dalam menjalankan hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian data dievaluasi secara kualitatif untuk memahami hubungan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup secara normative komprehensif dalam menjamin hak atas kesehatan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan, keterbatasan tenaga medis, serta persoalan pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Dengan demikian, diperlukan penguatan peran negara melalui kebijakan yang lebih responsif, peningkatan alokasi anggaran, serta pengawasan yang efektif guna memastikan terpenuhinya hak kesehatan yang merata dan adil bagi semua orang
Analysis of the Legality of the Kris (Standard Inpatient Class) System from the Perspective of Health Administration Law Yudhi Hertanto; Anna Veronica Pont; Johannes Triestanto; Habibi; Mohamad Fadli Dg Patompo
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) January 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i1.9244

Abstract

The Standard Inpatient Class (KRIS) policy represents a significant reform in Indonesia’s national health service system, as stipulated in Presidential Regulation Number 59 of 2024, which replaces the former inpatient class system (Classes 1, 2, and 3) under the National Health Insurance (JKN) program administered by BPJS Kesehatan. The introduction of KRIS is intended to promote principles of equity, equal access, and non-discrimination in health services, while also streamlining the administrative structure of inpatient care in hospitals. This article aims to examine the legal validity of the KRIS system from the perspective of health administrative law, focusing on its legal foundation, governmental administrative authority, implementation mechanisms within healthcare facilities, and legal protection for both patients and hospitals. This study employs a normative juridical approach using library-based research on relevant legislation and national academic journals. The analysis is conducted by examining legal norms governing KRIS and their implications for health administration governance. The findings indicate that, from a normative standpoint, the KRIS system possesses a strong and legitimate legal basis as a state administrative policy in the health sector. Nevertheless, its practical implementation faces several challenges, including hospital infrastructure readiness, funding limitations, disparities in the capacity of healthcare facilities across regions, and potential administrative issues related to supervision and compliance enforcement. Furthermore, stronger technical regulations and more effective oversight mechanisms are required to ensure that the objectives of KRIS particularly legal protection and equal service provision for JKN participants are fully realized. Therefore, policy synchronization, reinforcement of governmental roles, and enhancement of healthcare facility capacity are essential factors for the successful implementation of the KRIS system in Indonesia.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus: Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Ayik Christina Efata; Deny; Anna Veronica Pont; Yulianis Safrinadiya Rahman; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7536

Abstract

Penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya merusak atmosfer akademik, tetapi juga mengancam keamanan serta kesejahteraan mahasiswa sebagai bagian dari komunitas pendidikan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok organisasi, maupun pihak lain yang berada dalam kawasan perguruan tinggi mencerminkan adanya kegagalan institusi dalam menciptakan ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum pidana memberikan konsekuensi terhadap pelaku dan bagaimana mekanisme perlindungan dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak penganiayaan yang terjadi di kampus, baik yang dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, teori kesalahan, serta konsep pertanggungjawaban pidana modern yang memungkinkan perluasan subjek pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan keterlibatan institusi pendidikan apabila ditemukan unsur pembiaran atau kelalaian struktural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan sejumlah kasus yang relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak penganiayaan di lingkungan kampus dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama, pihak yang turut serta atau membantu, serta institusi kampus apabila tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan. Temuan ini mempertegas urgensi penyusunan kebijakan kampus yang lebih tegas serta mekanisme penegakan hukum yang selaras dengan prinsip perlindungan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi internal dan sistem penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Medis: Legal Analysis of Hospital Responsibility for Medical Personnel Negligence Desy Kartika Ningsih; Anna Veronica Pont; Markus Suryoutomo; Annisa Susinta; Arif Paria Musta
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.8427

Abstract

Kelalaian tenaga medis merupakan salah satu isu paling krusial dalam pelayanan kesehatan karena dapat menimbulkan dampak serius bagi keselamatan pasien serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan. Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan tenaga medis yang berada di bawah koordinasinya, tetapi juga wajib memastikan terselenggaranya pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit, bentuk-bentuk kelalaian yang sering terjadi, serta model pertanggungjawaban yang diterapkan ketika kelalaian menyebabkan kerugian bagi pasien. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta doktrin perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab rumah sakit dapat mencakup pertanggungjawaban langsung akibat kelemahan sistem manajemen maupun pertanggungjawaban tidak langsung atas tindakan tenaga medis. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, peningkatan kualitas standar operasional, serta pengawasan internal untuk mencegah terjadinya kelalaian medis. Penguatan regulasi, mekanisme penegakan hukum, dan edukasi bagi tenaga medis juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Kewajiban Hukum Tenaga Medis dalam Penanganan Massa Aksi Demo Korban Kekerasan: Legal Obligations of Medical Personnel in Handling Mass Demonstrations Victims of Violence Christina Bagenda; Karolus Charlaes Bego; Anna Veronica Pont; Arif Paria Musta; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Oktober 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.8945

Abstract

Tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang sangat penting dalam memberikan pertolongan kepada korban kekerasan, termasuk dalam situasi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil. Kewajiban ini tidak hanya bersumber dari prinsip kemanusiaan, tetapi juga dari ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam konteks aksi demonstrasi, tenaga medis dituntut untuk bersikap profesional, netral, dan berpegang pada kode etik kedokteran serta prinsip hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, berbagai hambatan sering kali muncul, seperti intimidasi terhadap tenaga medis, keterbatasan fasilitas, serta dilema etika ketika harus memberikan pertolongan di tengah situasi yang penuh tekanan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum tenaga medis dalam penanganan korban kekerasan pada aksi massa melalui pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji hubungan antara norma hukum, prinsip etik profesi, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Kajian ini menyoroti pentingnya jaminan negara terhadap kebebasan dan keamanan tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya tanpa intervensi politik maupun tekanan institusional. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab hukum tenaga medis sebagai bagian dari sistem penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia.
Urgensi Kriminalisasi Perundungan (Bullying) Di Sekolah Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: The Urgency of Criminalizing Bullying in Schools in the Juvenile Criminal Justice System Hendrikus Haipon; Bustomi; Anna Veronica Pont; Mohamad Fadli Dg Patompo; Stelvia W. Noya
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9566

Abstract

Kasus perundungan di lingkungan sekolah menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dan memunculkan konsekuensi serius bagi perkembangan fisik maupun psikologis anak. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, perundungan belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika aparat penegak hukum harus menafsirkan tindakan perundungan melalui pasal-pasal kekerasan umum yang tidak sepenuhnya menggambarkan sifat perundungan yang berulang, terstruktur, dan melibatkan ketimpangan relasi kuasa. Artikel ini mengkaji urgensi kriminalisasi perundungan sebagai upaya preventif dan represif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta menjamin perlindungan maksimal bagi anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menelaah kekosongan norma dalam peraturan yang ada, dampaknya terhadap penanganan kasus, serta kebutuhan pembaruan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial di sekolah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kriminalisasi perundungan secara jelas dalam sistem peradilan pidana anak diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, mendorong penanganan yang lebih terukur, serta memastikan penerapan keadilan restoratif yang tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Co-Authors Annisa Susinta Arief Fahmi Lubis Arif Paria Musta Ayik Christina Efata Bustomi Christina Bagenda Deny Habibi Hendrikus Haipon Johannes Triestanto Karolus Charlaes Bego M. Aslam Fadli Markus Suryoutomo Mohamad Fadli Dg Patompo Ningsih, Desy Kartika Nopiana Mozin Silvester Magnus Loogman Palit Sri Setiawati Stelvia W. Noya Tumian Lian Daya Purba Yudhi Hertanto Yudhi Hertanto Yulianis Safrinadiya Rahman