Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.402
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INTERNATIONAL JOURNAL ON LANGUAGE, RESEARCH AND EDUCATION STUDIES WAJAH HUKUM Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Multidisplin Reformasi Hukum Trisakti Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Indonesian Research Journal on Education Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Amicus Curiae Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu Lentera Negeri
Prastopo, Prastopo
Military Law College, East Jakarta Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TERBUKA MELANGGAR KESUSILAAN DILAKUKAN OLEH MILITER (PUTUSAN NOMOR 62-K/PM. II-10/AD/XI/2021) : The Crime Of Willfully And Openly Violating Decency Committed By The Military (Verdict Number 62-K/Pm. II-10/Ad/XI/2021) Muhammad Faritza Ardeanny Kurniawan; Prastopo
Reformasi Hukum Trisakti Vol 6 No 1 (2024): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v6i1.18929

Abstract

Every citizen, including members of the military, who commit criminal offenses will be processed in accordance with applicable regulations, including violations of military decency decided in Decision Number 62-K / PM. II-10/AD/XI/2021. One of the issues raised is: Does the defendant's actions fulfill the elements of the crime of decency as stipulated in Article 281 Paragraph (1) of the Criminal Code? and Was the conviction of the defendant based on the provisions of Article 281 Paragraph (1) that the criminal act of intentionally and openly violating decency was appropriate? This research uses normative legal research with descriptive analytical research type. Secondary data obtained from literature study is used for qualitative analysis, and conclusions are made using deductive logic. The results showed that the perpetrator did not commit the elements mentioned in Article 281 Paragraph (1), but the defendant committed a criminal offense that fulfilled the elements mentioned in Article 284 Paragraph (1) 2nd letter-a. The punishment of the defendant based on the provision that the criminal offense intentionally and openly violates decency is not in accordance with Article 281 Paragraph (1), but rather uses the provisions mentioned in Article 284.
Penguatan Regulasi dalam Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Progam Jaminan Kesehatan Nasional:: Perspektif Governance, Risk, and Compliance (GRC) Probowati, Dina Puspita; Arimbi, Diah; Prastopo, Prastopo; Edwin, Edwin
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 4 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i4.1386

Abstract

Sejak operasional BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, seiring berjalannya program JKN membawa dampak pada peningkatan akses layanan Kesehatan di seluruh fasilitas Kesehatan pada semua segmen Peserta JKN, sehingga mendorong peningkatan biaya manfaat kesehatan di fasilitas kesehatan Pemerintah maupun swasta. Program JKN juga memberikan proteksi finansial kepada peserta JKN dalam hal kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang telah diterima oleh peserta tersebut. Program JKN telah memberikan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN dari awal berdirinya di tahun 2014 hingga tahun 2022 sebesar Rp 753,49 Trilliun. Dalam perjalanan satu dasawarsa operasional program JKN, program ini dihadapkan pada beberapa tantangan antara lain risiko fraud yang memiliki dampak bagi keberlangsungan program JKN yaitu kerugian finansial, merusak reputasi organisasi, mengganggu operasional jaminan pelayanan Kesehatan, serta konsekuensi hukum dan regulasi berupa sanksi dan denda. Prinsip GRC membantu dalam mengidentifikasi dan melakukan mitigas risiko fraud pada Program JKN. Prinsip GRC menjadi strategi dalam pencegahan dan penanganan fraud melalui langkah-langkah pencegahan yang tepat dan menerapkan pengendalian internal untuk mengurangi peluang terjadinya fraud. Selain itu dari perspektif kepatuhan akan memastikan bahwa prosedur dan kebijakan telah diterapkan dan dipatuhi oleh semua pihak terkait. Melihat dampak- dampak tersebut menunjukan pentingnya pencegahan dan penanganan fraud yang efektif melalui kerangka Good Governance, Risk Management and Compliance.Tulisan ini memaparkan analisa penerapan prinsip GRC (Governance, Risk, and Compliance) sebagai strategi pencegahan dan penanganan fraud dalam Program JKN dari perspektif kepatuhan (governance), identifikasi risiko (risk), dan kepatuhan terhadap peraturan (compliance).Metode penelitian: yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif. Implementasi prinsip GRC dalam pencegahan dan penanganan fraud Program JKN merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan integritas dan perlindungan hukum Program JKN. Pengendalian internal memainkan peran sentral dalam penerapan strategi GRC untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani fraud dengan efisiensi. Penguatan regulasi berperan dalam pencegahan kecurangan (fraud) khususnya meminimalkan risiko kepatuhan.
Implikasi Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Inteligent) Dalam Penegakan Diagnosis Pasien di Rumah Sakit Sastria, Evan; Prastopo, Prastopo; Mulyono, Mulyono; Prasetyo, Boedi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3640

Abstract

Artikel ini membahas implikasi hukum perlindungan konsumen terkait penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam penegakan diagnosis pasien di rumah sakit. Seiring dengan meningkatnya peran teknologi AI dalam sektor kesehatan, yang meningkatkan akurasi diagnosis dan efisiensi operasional, penting untuk membahas kerangka hukum yang mengatur hak dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menganalisis regulasi dan pedoman yang ada seputar aplikasi AI dalam layanan kesehatan, berfokus pada tanggung jawab penyedia layanan kesehatan dalam memastikan keselamatan pasien dan informed consent (persetujuan berdasarkan informasi). Melalui tinjauan literatur dan analisis kasus, makalah ini mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan diagnosis berbasis AI, termasuk masalah tanggung jawab hukum, akuntabilitas, dan transparansi. Lebih lanjut, artikel ini membahas kebutuhan akan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari malpraktik dan memastikan standar etika dalam implementasi AI. Temuan ini menyoroti perlunya kolaborasi antara ahli hukum, profesional kesehatan, dan pengembang teknologi untuk menetapkan undang-undang perlindungan konsumen yang komprehensif yang dapat beradaptasi dengan lanskap AI yang terus berkembang dalam layanan kesehatan.
Penyelesaian Sengketa Medis Pasca Disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Sari, Kumala; Prastopo, Prastopo; Bungin, Sator Sapan
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa medis pasca disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam regulasi layanan kesehatan di Indonesia, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa medis. Dalam konteks ini, penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi UU tersebut mempengaruhi proses penyelesaian sengketa antara pasien dan tenaga medis, serta antara tenaga medis dengan lembaga kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus dari berbagai sengketa medis yang terjadi setelah UU Kesehatan diundangkan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum, tenaga medis, dan pasien, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Kesehatan 17/2023 menyediakan kerangka hukum yang lebih jelas, tantangan tetap ada dalam hal penegakan hukum dan sosialisasi kepada semua pihak terkait. Temuan ini menyoroti perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran di kalangan tenaga medis dan pasien tentang hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya adanya mekanisme mediasi yang efektif. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi untuk mempermudah akses bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, UU Kesehatan 17/2023 dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan lingkungan medis yang lebih aman dan transparan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih baik di Indonesia.
Analisis Peran Polri Saat Negara dalam Keadaan Darurat Militer Kharisma, M. Zendi; Prastopo, Prastopo; Makbul, A.
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1863

Abstract

Polri's main responsibilities are to uphold public security and order, enforce the law, and provide protection and services to the public. During martial law and wartime, Polri functions as a State Defense Resource to carry out state defense operations. This study seeks to explain the function of Polri during Martial Law, drawing lessons from the implementation of Martial Law in Aceh. The Polri has a dual role, particularly a special function in assisting military operations, with deployment through mobilization to augment and improve the strength and capabilities of the TNI. Polri's role is to enforce the law and maintain security in areas under martial law, by ensuring compliance with applicable laws and regulations. This research utilizes a data collection strategy that involves information gathered through interviews and document analysis from various relevant sources. The conclusion that can be drawn is that it is imperative to consider the future role of Polri in the context of martial law and states of emergency, with regard to the regulation of duties, powers, and responsibilities, as well as the strategies employed by Polri. Effective law enforcement can provide a deterrent effect, suppress insurgents, and simultaneously gain legitimacy and public support. This research aims to enable Polri to participate in the implementation of Military Operations in the future.
Analisa Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Pelakunya Militer Melalui Keadilan Restoratif Huri, Sapwan; Prastopo, Prastopo; Jaeni, Ahmad; Hifni , Muchammad
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i2.3209

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi, menemukan, dan menganalisis dasar pemikiran penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya militer melalui keadilan restoratif dan untuk menentukan parameter tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data Sekunder meliputi bahan-bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang digunakan sebagai bahan pendekatan dalam penelitian. Data penelitian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif preskriptif. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini didapati dua kesimpulan. Pertama, dasar pemikiran penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya militer sebaiknya diselesaikan melalui mekanime keadilan restoratif karena telah mempunyai landasan filosofis berdasarkan sila ke-4 Pancasila dan landasan yuridis yaitu Pasal 71 ayat (1) huruf i UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif serta Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 Huruf d angka 2 tentang Penerapan keadilan restoratif (Resoratve Justitice) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, Parameter tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh militer yang dapat diselesaikan melalui keadilan restorative adalah apabila merupakan delik aduan delik aduan korban mencabut aduannya, terdapat persetujuan antara korban dengan terdakwa, dalam hal korban adalah suami/istri sudah hidup rukun kembali dan korban baru pertama kali melakukan tindak pidana ini.
Urgensi dan Strategi Penegakan Hukum Siber dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Fenomena Judi Online di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Ahmad Jaeni; Prastopo; Jefriansen Sipayung
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1538

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pertahanan dan keamanan negara. Transformasi digital tidak hanya menciptakan peluang baru dalam sistem pertahanan siber, tetapi juga menimbulkan tantangan serius berupa penyalahgunaan teknologi oleh aparat pertahanan. Salah satu fenomena yang mengemuka adalah keterlibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam praktik judi online yang melanggar hukum pidana umum dan hukum militer sekaligus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi hukum siber dalam lingkungan militer serta efektivitas penegakannya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum siber dalam tubuh TNI masih menghadapi kendala struktural dan normatif, seperti dualisme yurisdiksi, keterbatasan kapasitas forensik digital, dan lemahnya literasi digital di kalangan prajurit. Oleh karena itu, strategi penguatan penegakan hukum siber harus dilakukan melalui pendekatan regulatif, struktural, kultural, dan preventif secara terpadu. Integrasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Undang-Undang Disiplin Militer menjadi fondasi utama dalam membangun sistem hukum militer yang adaptif, profesional, dan berintegritas di era digital.
PEMIDANAAN TERHADAP MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBAT KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 38-K/PM.I- 02/AD/IV/2023): Sentencing Of Military Personnel Who Commit Traffic Crimes Resulting In Death (Case Study Of Decision Number 38-K/PM.I- 02/AD/IV/2023) Dhimas Indra Anggoro; Prastopo
AMICUS CURIAE Vol. 2 No. 4 (2025): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v2i4.24994

Abstract

Traffic accidents are regulated in Article 1 Number 24 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic. It was recorded that 3,168 TNI soldiers were involved in traffic accidents in 2023. What kind of punishment is expected or appropriate for TNI soldiers who commit criminal acts of negligence resulting in death? Based on the provisions of Article 310 paragraph (3) Juncto Paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, does the judge's decision in decision number 38-K/PM.I-02/AD/IV/2023 support the goal of criminalization? (Study of Decision Number 38-K/PM.I-02/AD/IV/2023). This study will describe and analyze the expected or appropriate punishment for TNI members who commit traffic crimes resulting in death in Decision Number 38-K / PM.I-02 / AD / IV / 2023 to determine whether the judge's considerations in the decision are in accordance with Article 310 Paragraph (3) Juncto (4) Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. This study uses normative law, namely research conducted by searching for secondary data or library sources. The method used to collect information in this study is by means of a literature review. In order to protect the public and enforce the law, the Military Auditor filed a lawsuit with the Panel of Judges by imposing a prison sentence of 10 (ten) months minus the detention period. Meanwhile, the defendant Jaswajul in Decision Number 38-K / PM.I-02 / AD / IV / 2023 was sentenced to 3 (three) months in prison with a probationary period of 5 (five) months. This is based on the findings of data analysis.
Diskursus Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum Tiarsen Buaton; Prastopo Prastopo; Agustinus Purnomo Hadi; Ateng Karsoma; Mulyono Mulyono; M. Ali Ridho
Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu Vol 2 No 1 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jasmi.v2i1.3515

Abstract

Purpose: Pros and cons about the position and jurisdiction of military courts still often occur in legal discourse in Indonesia. On the one hand, there are groups that state that military courts are only authorized to try military crimes and are not authorized to try general crimes committed by TNI soldiers, but other groups state that military courts still have the authority to try both general and military crimes. This article will capture the discourse that has existed so far. This article will also explain about the Position and Jurisdiction of Military Courts in Indonesia after being under the authority of the Supreme Court and the impact of the submission of TNI soldiers to the General Court on military principles. Method: The method used is an in-depth interview with a number of sources, especially to see the opinions that develop if TNI soldiers are tried in the general court. Result: The conclusion of this article is that psychologically and culturally, TNI soldiers are not appropriate to be tried in general courts. Thus the issue of submission of TNI soldiers to the general court is not only juridical but also psychological and cultural. In addition, if TNI soldiers are subject to the general court, this will result in the destruction of the joints or principles of the military which are the backbone of law enforcement and discipline of Soldiers.
Menuju Peradilan yang Independen dan Akuntabel Prastopo Prastopo; Agustinus Purnomo Hadi; Tiarsen Buaton; M. Ali Ridho; Ateng Karsoma; Mulyono Mulyono
Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu Vol 2 No 1 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jasmi.v2i1.3516

Abstract

Purpose: This paper will discuss the position and function of the judicial power in Indonesia, as seen from its development since 1959, when Indonesia returned to the 1945 Constitution until 2008. Thus this paper will look at the entirety of the legislation governing the judicial power since the return to the 1945 Constitution through the Presidential Decree of July 5, 1959 and towards a one-stop judiciary under the Supreme Court. The study will primarily be directed at how to make the judiciary in Indonesia more independent and accountable. Method: Examine legal literature, policies, and case studies related to judicial independence and accountability. Results: Identify key issues affecting the independence and accountability of the judicial system.
Co-Authors Agung Satria Susanto Agustinus Purnomo Hadi Ahmad Jaeni Ahmad Jaeni Budhi, Reza Santya Bungin, Sator Sapan Dharmaputra, Rio Perdana Dhimas Indra Anggoro Diah Arimbi Edwin Edwin Fachri Ardias Setiawan Hifni , Muchammad Huri, Sapwan Idris, Berlian Jefriansen Sipayung Kharisma, M. Zendi Kumala Sari M. Ali Ridho Makbul, A. Muhammad Faritza Ardeanny Kurniawan Mulyono Mulyono Mulyono Mulyono Novita, Maya Sri Prasetyo, Boedi Pratama, Alvinza Aditya Probowati, Dina Puspita Ridwan, Ridwan Rifai, Ibnu Shina Rita, Jelli Sanggel, Ade C I Sastria, Evan Sugianor, Sugianor