cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Astri Siti Fatimah
Contact Email
astrisitifatimah36@gmail.com
Phone
+6285220601621
Journal Mail Official
stia.tasikmalaya@yahoo.co.id
Editorial Address
Jalan Raya Palka Km 3, Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten 42163, Indonesia. Telepon: Telp: (0254) 280330 ext. 228, Email: jap@untirta.ac.id
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Published by Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ISSN : 20878923     EISSN : 25499319     DOI : http://dx.doi.org/10.31506/jap.v4i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Industri kecil memiliki peranan strategis dalam perdagangan nasional hal ini karena proporsi usaha skala kecil mempunyai daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Kota Tasikmalaya memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan, baik industri bordir, makanan atau kerajinan. Industri Kecil Menengah telah terbukti mampu menghasilkan berbagai komoditas, lokal maupun pasar internasional, tetapi daya saing dari produk yang dihasilkan pengusaha tersebut belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh koordinasi dengan pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh koordinasi terhadap pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir sebesar 29,7 % sedangkan 70,3 % disebabkan oleh faktor lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 188 Documents
 7   8   9   10   11 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN SUBANG Zaenal Hirawan; Entang Adhy Muhtar; Asep Sumaryana; Josy Adiwisastra
Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (777.841 KB) | DOI: 10.31506/jap.v9i2.4762

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menggerus lahan pertanian ditambah dengan daya beli masyarakat atas perumahan masih minim. Adapun tujuan penelitian yaitu mengekplorasi tentang pembangunan perumahan di Kabupaten Subang dilihat dari berbagai aspek yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kabupaten Subang merupakan daerah yang secara geografis terbagi kedalam 3 bagian wilayah, yakni wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara. Pembagian wilayah diarahkan sebagai bentuk pengembang berdasarkan potensi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031. Diindikasikan dalam pelaksanaanya masih belum sesuai dengan aturan yang diamanatkan. Metode yang digunakan adalah deskriprtif kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Sementara itu, analisis data menggunakan analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Subang belum dapat dijalankan disebabkan RTRW belum dapat merefleksikan fungsi lahan dimasa yang akan datang. Ditambah belum adanya derivate kebijakan dari RTRW. Namun dari sisi lain, akses infrastruktur sebagian masyarakat menjadi lebih terbuka. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian pemberian rekomendasi kepada SKPD yang diberikan wewenang dalam pemberian izin belum dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah, kemampuan daya beli masyarakat masih rendah untuk memenuhi kebutuhan primer. Pendidikan, lapangan usaha dan budaya masyarakat Subang, masih jauh dari akses dan daya tarik untuk mendapatkan hunian layak yang dikembangkan oleh pihak pengembang. Namun ada beberapa masyarakat yang terserap dalam dunia usaha baik itu industri pengolahan dan industri jasa. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa implementasi kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Subang tidak sesuai dengan RTRW 2011-2031 hal ini disebabkan masih adanya persoalan yang terkait dengan pelaksanaan dilapangan, bahwa implementasi kebijakan tidak sesuai dengan peraturan daerah dan tidak didukung dengan RDTR dan peraturan zoning, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang berasal dari penyelenggara dan pelaksana kebijakan.Kata kunci : Implementasi kebijakan, Pembangunan Perumahan, Rencana Tata Ruang Wilayah
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA Richard Djiko; Charles H. S. Tangkau
Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.638 KB) | DOI: 10.31506/jap.v9i1.4738

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional didan apa yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) di Kabupaten Halmahera Utara. Dalam kajian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data digunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam kajian ini peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional belum berjalan secara maksimal sehingga masih banyak masyarakat belum ikut serta sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ada beberapa hal yang menjadi hambatan yaitu, Implementor belum memahami dengan baik apa yang menjadi standar operasional prosedur dalam pelayanan kepada masyarakat. Masalah lain yang timbul dari kebijakan ini adalah pelayanan sistem rujukan yang berjenjang. Hambatan lain yang di temui peneliti di lapangan adalah masih kurangya sumber daya manusia dan alat-alat penunjang, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang besaran iuran yang harus di bayar oleh masyarakat.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Jaminan Kesehatan Nasional
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 Atik Atiatun Nafisah; Dirlanudin Dirlanudin; Agus Sjafari; Ade Hadiono; Panji Hendrarso
Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.119 KB) | DOI: 10.31506/jap.v9i1.4725

Abstract

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan salah satu kualitas pelayanan publik, adalah dengan menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data atau informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Selain itu data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan desa di Kabupaten Pandeglang dan untuk mengetahui kelemahan serta kekurangan dari setiap jenis layanan yang diselenggarakan pemerintahan desa di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penjelasan deskriptif. Unit analisisnya adalah masyarakat pengguna layanan pemerintah desa yang tersebar di 53 desa di lima kecamatan yang mewakili lima zona di wilayah Kabupaten Pandeglang sebanyak 530 responden. Sehingga, teknik sampling yang tepat untuk digunakan adalah teknik aksidental. Adapun lama waktu dalam proses aksidental tersebut dilakukan secara serentak. Instrumen penelitian menggunakan angket dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pandeglang memperoleh nilai interval 2,7826 dan nilai interval setelah dikonversi adalah 69,56, sehingga mutu layanannya “C”. Nilai mutu tersebut menunjukan bahwa unit layanan Pemerintahan Desa masuk kinerja layanan yang “Kurang Baik”. Dari ke-9 unsur pelayanan yang disurvey, unsur ke-4 (Biaya/Tarif) memperoleh respon tertinggi dengan kategori kinerja mutu layanan ―Baik‖ (B) dari masyarakat. Sedangkan unsur dengan respon terendah terdapat pada unsur ke-8 (Penanganan pengaduan, saran dan masukan) dan unsur ke-9 (Sarana dan Prasarana), keduanya masing-masing memperoleh kinerja mutu layanan ―Tidak Baik‖ (D).
KUALITAS PELAYANAN BPJS di RSU. SILOAM KUPANG Hendrik Toda; Ira Irawati; Oekan Obdoellah; Tachjan Tachjan
Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.677 KB) | DOI: 10.31506/jap.v9i2.4763

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan fenomena sosial terkait kualitas pelayanan bagi pasien rawat inap peseta BPJS di RSU. Siloam Kupang. Hasil penelitian menunjukan Dimensi tangible terkait penampilan dokter dan perawat, tampilan fasilitas fisik, fasilitas penunjang lainnya sudah baik hanya saja suasana di ruangan dan sekitar halaman ruangan rawat inap yang sangat nyaman bagi pasien. Dimensi reliability sudah cukup baik di buktikan dengan kemampuan tenaga medis memberikan pelayanan dengan cepat pada saat pasien membutuhkan hanya saja ada beberapa keluhan dari pasien kepada dokteer spesialis yang seringkali datang pada siang hari. Dimensi Responsivennes dimana kemampuan tenaga kesehatan sanggup merespon keluhan pasien pada saat penanganan pertama sampai tindakan di ruang rawat inap. Dimensi assurance jaminan pelayanan berkaitan dengan ketersedian tenaga medis yang cukup banyak tetapi tidak sebanding dengan jumlah pasien. Mengingat jumlah pasien yang menggunakan jasa di RSU. Siloam cukup banyak bukan saja pasien BPJS tetapi ada juga pasien umum dan pasien yang menggunakan asuransi lainnya. Dimensi empaty dimana pelayanan yang diberikan melalui nilai-nilai rumah sakit dengan tidak membeda-bedakan status sosial pasien.Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Pasien Rawat Inap, Peserta BPJS. RSU. Siloam
ANALISIS PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA ROTI GULACIR DI DESA SUKABARES KECAMATAN WARINGIN KURUNG KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN Rahmawati Rahmawati; Maulana Yusuf
Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.58 KB) | DOI: 10.31506/jap.v9i2.4758

Abstract

Badan Usaha Milik Desa merupakan amanat yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejalan kewenangan ekonomi yang dimiliki oleh desa, pemerintah desa dapat mendirikan dan mengelola BUMDesa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan dan pengembangan BUMDesa di Desa Sukabares. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan penelitian antara lain perangkat desa, tokoh masyarakat, pelopor usaha roti gulacir. Desa Sukabares memiliki pangan local khas kampung gulacir yaitu roti gulacir. Produk panganan tersebut masih bersifat usaha rumah tangga dengan pemasaran di sekitar wilayah Serang dan Cilegon. Permintaan panganan roti gulacir tersebut cukup tinggi terutama pada saat menjelang hari raya idulfitri. Pengemasan yang masih sederhana dan pekerja berasal dari kerabat dekat membuat usaha roti gulacir tertutup untuk dikembangkan lebih besar lagi. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan kesepakatan melalui rembug desa dengan memngundang perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, pelaku usaha dan anggota PKK untuk mendirikan BUMDesa tiga tahun ke depan yaitu 2021, sehingga belum adanya surat keputusan yang mengatur mengenai anggaran dasar, aturan kerjasama dengan pihak lain dan rencana pengembangan desa. Pengembangan dan pengelolaan BUMDes roti gulacir baru bisa dilaksanakan pada tahun 2021 karena desa masih memproritaskan pembangunan fisik (infrastruktur) terlebih dahulu. Dari sisi pengusaha roti gulacir juga masih ada keengganan untuk mengembangkan lebih besar lagi usahanya dengan alasan menjaga rahasia usaha keluarga. Rekomendasi penelitian adalah desa dapat membentuk usaha berbentuk koperasi yang lebih menekankan pada pemasaran dan pelabelan produk panganan khas desa dan mewajibkan roti gulacir sebagai konsumsi dalam rapat-rapat di pemerintahan desa.Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Roti Gulacir, Panganan khas local desa
STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN SUBANG Zaenal Hirawan; Hadi Nugroho
Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.53 KB) | DOI: 10.31506/jap.v9i1.4734

Abstract

Penelitian ini didasarkan UMKM di Kabupaten Subang yang umumnya kesulitan dalam mendapatkan bantuan financial. Faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan tingkat kesulitasn UMKM untuk mendapatkan akses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk strategi pengembangan UMKM melalui permodalan usaha. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan pertimbangan bahwa penelitian diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang strategi pengembangan UMKM melalui permodalan usaha. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank Indonesia meluncurkan suatu kebijakan dalam rangka menunjang proses usaha UMKM dengan mengoptimalkan peran Konsultan Keuangan, pengaturan dalam system bagi hasil serta pelibatan lembaga keuangan dalam meningkatkan perekonomian melalui UMKM.Kata Kunci: strategi pengembangan usaha, UMKM
REKRUTMEN TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG Mia Rosmiati; Asep Sumaryana; AD. Saefullah; Ahmad Buchari
Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (765.119 KB) | DOI: 10.31506/jap.v9i2.4764

Abstract

This article is the result from dissertation research about open recruitment. Indonesia has been running several methods in employee‟s selection . According to UU No. 5 Year 2014 on State Civil Apparatus (ASN), in order to get a competent employee based on merit system, all district should held the open recruitment system. The purpose of this study is to determine the implementation of open recruitment for Leader Position (JPT) Pratama in BKD Bandung. Open recruitment conducted by the government of Bandung with BKD as an organizer institution, is part of a merit system where the aim is to obtain candidate who will headed an institution with competence, based on the existing rules in merit system.. But the fact showed there are still many things that have not been as expected. The method used is qualitative research design where in this study the author seeks to observe and reveal in depth what is happening in the field and will be more observed and explored the behavior of the object under investigation which includes examining the process undertaken by the Agency Bandung Regional Personnel who have implemented an open recruitment system. The results of this study indicate that some problems appeared as the findings of this research. The conclusion of this research is the implementation of open recruitment in Bandung city has been running well but there are some inputs that the author suggest as a recommendation to the government of Bandung in order to forwards the implementation of this open recruitment system can do more better.Keywords: Open Recruitment, Competent, Merit System
MANAJEMEN INOVASI OPEN DATA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG Anne Friday Safaria; Entang Adhy Muhtar; Ira Irawati; Ida Widianingsih
Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1782.728 KB) | DOI: 10.31506/jap.v9i2.4759

Abstract

Artikel ini merupakan hasil riset pelaksanaan inovasi open data dalam layanan informasi publik pada Pemerintah Kota Bandung, sebagai satu-satunya kota percontohan Open Data di Indonesia. Manajemen inovasi ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan Manajemen Perubahan model three steps Lewin yang dimodifikasi oleh Pugh dalam konteks pelayanan informasi. Riset ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa pelaksanaan inovasi Open Data belum efektif di pemerintah Kota Bandung, dan untuk menemukan konsep baru bagi pengembangan manajemen perubahan dan inovasi, khususnya di sektor publik.Kata kunci: Open Data, Inovasi, Informasi Publik, Manajemen Perubahan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus di BSD Serpong dan Pasar Manis Purwokerto) Ranjani Ranjani; Lintang Ayu S; Mitha Nurhikmah
Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.587 KB) | DOI: 10.31506/jap.v9i1.4735

Abstract

Pertumbuhan pasar modern yang menggeser pasar tradisional perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Pasar BSD Serpong pada tahun 2004 telah dinilai sebagai pasar yang telah berhasil dimodernisasi. Sedangkan salah satu pasar yang direvitalisasi pada tahun 2016 adalah Pasar Manis Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses modernisasi pasar tradisional di pasar BSD Serpong, bagaimana implementasi kebijakan di pasar Manis Purwokerto, serta bagaimana kebijakan revitalisasi pasar tradisional untuk pengembangan pasar tradisional pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi kasus terpancang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses modernisasi pasar tradisional di pasar BSD Serpong telah mengintegrasikan antara modernisasi fisik dan non fisik. Implementasi Kebijakan revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Manis Purwokerto baru pada aspek fisik. Sementara aspek manajemen, ekonomi, dan sosial sudah diupayakan namun belum maksimal. Kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Indonesia seharusnya mencangkup aspek fisik, manajemen, sosial, dan ekonomi secara keseluruhan.Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Revitalisasi, Pasar Tradisional
IDENTIFIKASI POTENSI DAN MANAJEMEN PENCEGAHAN BENCANA INDUSTRI DI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN Pramudi Harsono; Suflani Suflani
Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (858.378 KB) | DOI: 10.31506/jap.v9i2.4760

Abstract

Industrialisasi memiliki potensi yang besar dalam penerimaan PAD dan penyerapan tenaga kerja. Namun disatu sisi industri menyimpan potensi bencana, yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan atau ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bencana yang ditimbulkan oleh industri di Kota Cilegon dan menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pencegahan bencana industri di Kota Cilegon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif . Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi bencana industri berbeda-beda berdasarkan bidang usaha industri. Industri terbesar di Kota Cilegon adalah industri kimia (36%), sehingga potensi bencana industri terbesar adalah berasal dari industri kimia. Potensi bencana industri kimia dapat disebabkan oleh kegagalan industri seperti kebocoran zat kimia, infra struktur industri, meledaknya tabung reaktor, kebocoran gas, kebakaran, keracunan, radiasi, dan epidemi. Selain itu bencana industri disebabkan oleh bencana alam, seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Manajemen bencana untuk mencegah bencana industri di Kota Cilegon dilakukan secara terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pihak perusahaan pemilik industri. Manajemen bencana di Kota Cilegon meliputi mitigasi bencana, kesiapsiagaan, respon/daya tanggap dan pemulihan/recovery.Kata Kunci : Bencana , Industri, Manajemen

Page 9 of 19 | Total Record : 188

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 15, No 2 (2024): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 15, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 14, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 14, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 13, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 12, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 11, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 9, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 8, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 8, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 2 (2010): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2010): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK More Issue