cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 23033169     EISSN : 25793098     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
JISPO adalah Jurnal ilmiah yang dikelola dan diterbitkan oleh FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah terindeks di Moraref, Google Schoolar, Neliti dan Mendeley. Bagi anda yang berminat mengirimkan artikel ilmiah dapat melakukan registrasi sebagai Author dan mengikuti langkah -langkah selanjutnya.
Arjuna Subject : -
Articles 358 Documents
 32   33   34   35   36 
Aplikasi Kencan Online dan Implikasinya Terhadap Transformasi Perilaku Seksual di Kalangan Mahasiswi di Yogyakarta Efendi, Zakaria; Abdullah, Irwan; Hanim, Meysella Al Firdha
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 14 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v14i2.40477

Abstract

Abstrak Artikel ini mengkaji pengaruh sosiokultural aplikasi kencan online (misalnya, Tinder, Bumble, dan Tantan) terhadap perilaku seksual mahasiswi di Yogyakarta, Indonesia. Aplikasi-aplikasi ini, yang menawarkan fitur "orang terdekat" dan anonimitas, memfasilitasi koneksi dan berpotensi berkontribusi pada praktik seksual yang lebih permisif. Dengan menggunakan metodologi etnografi kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana beberapa mahasiswi memanfaatkan platform ini untuk menjalin hubungan seksual kasual. Faktor-faktor yang berkontribusi pada fenomena ini meliputi kemudahan akses, anonimitas yang diberikan oleh aplikasi, lanskap sosial yang berubah, dan pengaruh budaya populer yang meluas, yang semuanya tampak mengurangi batasan sosial tradisional pada ekspresi seksual. Temuan menunjukkan bahwa aplikasi ini tidak hanya memfasilitasi pertemuan seksual tetapi juga mendorong lingkungan virtual di mana mahasiswi menegosiasikan dan berpotensi menginternalisasi nilai-nilai seksual yang berkembang, yang dibentuk oleh budaya populer dan konteks sosial yang lebih permisif.  
Meninjau Ulang Komodifikasi Agama: Peran Fungsional di Balik Komersialisasi Dakwah Islam Hanan Attaki Andini, Sri; Dede Syarif; Rini Sulastri
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 14 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v14i2.44513

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas komodifikasi agama yang telah banyak dikaji oleh para peneliti dengan kesimpulan umum bahwa komodifikasi agama dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Komodifikasi ini dianggap telah mengubah fungsi agama dari sesuatu yang sakral menjadi sekadar komoditas yang diperdagangkan demi keuntungan material. Namun, pandangan tersebut cenderung mengabaikan aspek lain dari komodifikasi agama yang justru memiliki fungsi bagi agama itu sendiri. Dengan mengkaji komodifikasi agama dalam ceramah keagamaan oleh Hanan Attaki, kami secara kritis mengevaluasi tesis negatif tersebut. Komodifikasi agama, pada kenyataannya, dapat mereformulasi agama agar lebih menarik, menjangkau jamaah yang lebih luas, menjadi lebih praktis, serta mampu mengakomodasi nilai-nilai sosial generasi masa kini. Alih-alih mereduksi agama, komodifikasi agama dalam ceramah keagamaan justru memberikan dimensi fungsional dengan menyesuaikannya dengan tuntutan beragama di tengah perubahan masyarakat.    
Satire Media Sosial: Medium Baru Pembentukan Persepsi Politik Generasi Z Astuti, Diza Putri; Wulandari, Lia
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2025): JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v15i1.43980

Abstract

Dalam era digital, media sosial telah menjadi medium dominan bagi Generasi Z di Indonesia untuk memperoleh informasi sekaligus mengekspresikan pandangan politik, menggantikan peran media konvensional. Salah satu fenomena yang menonjol adalah popularitas akun Instagram @politicaljokesid, yang menyajikan humor dan satire politik serta berhasil menarik perhatian generasi muda menjelang Pemilu 2024. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konten satire yang diproduksi akun tersebut memengaruhi persepsi politik Generasi Z, khususnya terkait minat, sikap kritis, dan pemahaman mereka terhadap dinamika koalisi partai politik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain survei. Sebanyak 80 responden berusia 17–28 tahun yang merupakan pengikut aktif @politicaljokesid terlibat sebagai partisipan. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hubungan antara intensitas paparan konten satire dan persepsi politik responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan konten satire berpengaruh signifikan terhadap persepsi politik Generasi Z. Responden yang lebih aktif mengikuti akun ini cenderung menunjukkan ketertarikan lebih tinggi pada isu politik dan sikap yang lebih kritis terhadap manuver partai. Temuan ini menegaskan bahwa satire politik berfungsi tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana edukasi politik informal. Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada pengembangan political cue theory dalam konteks media sosial berbasis humor. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa akun satire dapat berperan strategis dalam membentuk opini politik generasi muda. Secara teoretis, implikasinya membuka ruang kajian baru tentang komunikasi politik digital berbasis humor sebagai instrumen partisipasi dan literasi politik di era disrupsi informasi. In the digital era, social media has become the dominant medium for Generation Z in Indonesia to access information and articulate political views, replacing the role of conventional media. A prominent phenomenon is the popularity of the Instagram account @politicaljokesid, which presents political humor and satire and has successfully attracted young audiences in the lead-up to the 2024 General Election. This article aims to analyze how the satirical content produced by the account shapes the political perceptions of Generation Z, particularly in terms of their interest, critical attitudes, and understanding of party coalition dynamics. The study employs a quantitative method with a survey design, involving 80 respondents aged 17–28 who are active followers of @politicaljokesid. Data were collected through an online questionnaire and analyzed using statistical techniques to examine the relationship between exposure to satirical content and political perceptions. The findings indicate that exposure to satire significantly influences the political perceptions of Generation Z. Respondents who actively follow the account tend to display greater interest in political issues and more critical attitudes toward party maneuvers. These results suggest that political satire functions not merely as entertainment but also as an informal means of political education. Theoretically, the article contributes by extending political cue theory into the context of humor-based social media. The conclusion emphasizes that satirical accounts can play a strategic role in shaping the political opinions of young citizens, with broader implications for research on digital political communication and youth political literacy in the information disruption era.
Grassroots Election Oversight: Enhancing Electoral Accountability and Civic Engagement Nur Hamidin, Bambang; Hendy Setiawan
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2025): JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v15i1.44039

Abstract

Despite high expectations for Indonesia’s elections, including the most recent in 2024, widespread violations undermined their integrity. In response, there is a pressing need for grassroots participation in electoral monitoring to complement formal oversight by government bodies. This article investigates community-based participatory election supervision through the establishment of Election Monitoring Villages in Batang Regency, Indonesia. The study aims to assess how these initiatives enhance grassroots democratic literacy and foster meaningful political engagement. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews with 10 informants, field observations, and a review of relevant literature. Four monitoring villages—Sijono, Bandar, Ujung Negoro, and Sidorejo—were established by the local Elections Supervisory Agency (Bawaslu) based on strategic and participatory considerations. The findings reveal that these villages have raised public awareness of electoral processes, strengthened civic responsibility, and encouraged residents to actively report violations. Academically, this study contributes to the discourse on participatory democracy by offering empirical evidence of how structured village-based programs can cultivate political awareness and expand community oversight. The research concludes that monitoring villages function not only as mechanisms for electoral supervision but also as platforms for civic education and democratic consolidation. Meskipun pemilu di Indonesia, termasuk yang paling mutakhir pada tahun 2024, diharapkan menjadi tonggak kedewasaan demokrasi, berbagai pelanggaran yang meluas justru merusak integritasnya. Menyikapi hal tersebut, muncul kebutuhan mendesak akan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di tingkat akar rumput guna melengkapi pengawasan formal yang dilakukan lembaga pemerintah. Artikel ini meneliti pengawasan pemilu partisipatif berbasis komunitas melalui pembentukan desa pengawasan di Kabupaten Batang, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana inisiatif tersebut meningkatkan literasi demokrasi masyarakat dan mendorong keterlibatan politik yang lebih bermakna. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan 10 informan, observasi lapangan, serta telaah literatur yang relevan. Empat Desa Pengawasan Pemilu—Sijono, Bandar, Ujung Negoro, dan Sidorejo—dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat berdasarkan pertimbangan strategis dan partisipatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa desa-desa ini telah meningkatkan kesadaran publik terhadap proses pemilu, memperkuat tanggung jawab kewargaan, serta mendorong masyarakat untuk secara aktif melaporkan pelanggaran. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada wacana demokrasi partisipatif dengan menghadirkan bukti empiris mengenai bagaimana program berbasis desa yang terstruktur dapat menumbuhkan kesadaran politik dan memperluas pengawasan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desa pengawasan berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pengawasan pemilu, tetapi juga sebagai wadah pendidikan kewargaan dan konsolidasi demokrasi.
Diplomasi Pendidikan Berbasis Komunitas: Strategi Perlindungan Hak Pendidikan Anak Migran Non-Prosedural Aliffya Sabina Putri Hidayat; Amin, Khoirul; Gilang Mukti Rukmana
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2025): JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v15i1.44877

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia non-prosedural di Malaysia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat ketiadaan dokumen resmi dan keterbatasan kebijakan negara tujuan. Kondisi ini membuat ribuan anak tidak dapat mengakses sekolah formal, sehingga berimplikasi pada masa depan mereka sekaligus mencerminkan keterbatasan perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan dasar anak migran non-prosedural melalui studi kasus Sanggar Belajar Subang Mewah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis difokuskan pada kebijakan, mekanisme koordinasi, serta bentuk keterlibatan komunitas dalam pengelolaan pendidikan alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanggar Belajar tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak migran, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen diplomasi lunak melalui kerja sama lintas sektor dengan LSM, universitas, dan komunitas diaspora. Selain itu, keberadaan sanggar memfasilitasi layanan pencatatan sipil seperti penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) yang penting bagi status hukum anak. Kesimpulannya, pendidikan non-formal berbasis kolaborasi negara–komunitas dapat menjadi strategi efektif untuk melindungi hak dasar warga negara di luar negeri sekaligus membangun citra positif Indonesia di ranah diplomasi publik. Penelitian ini berkontribusi pada literatur pendidikan, diplomasi, dan tata kelola migrasi dengan menawarkan perspektif integratif mengenai peran pendidikan sebagai alat diplomasi publik dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks migrasi transnasional di Asia Tenggara. The fulfilment of the right to education for Indonesian non-procedural migrant children in Malaysia continues to face significant barriers, primarily due to the absence of official documents and the restrictive policies of the host country. These conditions prevent thousands of children from accessing formal schools, affecting their future opportunities while also reflecting the limited capacity of the Indonesian state to protect its citizens abroad. This study aims to analyse the role of the Indonesian government in safeguarding the right to basic education for non-prosedural migrant children through a case study of Sanggar Belajar Subang Mewah. Employing a qualitative approach, data were collected through observation, documentation, and literature review, with analysis focusing on policy frameworks, coordination mechanisms, and the role of community involvement in managing alternative education initiatives. The findings reveal that Sanggar Belajar not only expands access to education for migrant children but also serves as an instrument of soft diplomacy through cross-sectoral collaboration with NGOs, universities, and Indonesian diaspora communities. Furthermore, the learning center facilitates civil registration services, such as the issuance of the Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (Certificate of Birth Registration), which is crucial for children’s legal identity. The study concludes that non-formal, community-based education coordinated with state institutions can serve as an effective strategy for protecting citizens’ fundamental rights abroad while simultaneously strengthening Indonesia’s image in the sphere of public diplomacy. It contributes to the literature on education, diplomacy, and migration governance by offering an integrative perspective on the role of education as both a tool of public diplomacy and a mechanism of human rights protection within the context of transnational migration in Southeast Asia.
Transformative Citizenship Education: Strengthening Civic Engagement to Empower People with Disabilities Nanggala, Agil; Suryadi, Karim; Darmawan, Cecep; Saepudin, Epin
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2025): JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v15i1.45598

Abstract

Disability in Indonesia and globally remains closely associated with systemic discrimination, as legal protections alone have not been sufficient to dismantle stigma rooted in ableism, isolation, and exclusion. Citizenship education, when integrated with disability studies, offers a constructive framework for promoting inclusivity and civic participation in line with the social model of disability, which challenges the medical and charity models that perpetuate marginalization. This study aims to analyse how disability studies can be integrated into non-formal citizenship education to strengthen civic engagement that empowers people with disabilities and reflects transformative citizenship and civic empowerment. This research used a qualitative descriptive method with purposive and snowball sampling. Data were collected through interviews and observations with people with disabilities and their families, philanthropic communities, election officials, disability service units in higher education, and experts in citizenship education, health, public policy, and Pancasila studies. The findings show that empowerment initiatives—such as philanthropic programs, service learning, and inclusive election practices—are present but remain fragmented, ceremonial, and constrained by weak inter-sectoral collaboration. Nonetheless, the integration of service learning and pentahelix collaboration strengthens civic competence, youth leadership, and inclusive participation in communities. This study concludes that Indonesia’s Pancasila citizenship model provides a strong normative foundation for embedding disability empowerment in citizenship education. Its contribution lies in expanding citizenship education theory through disability perspectives while offering practical strategies for cross-sectoral collaboration. The implication is the need for sustainable policies and civic practices to transform legal guarantees into inclusive social justice.  Disabilitas di Indonesia maupun global masih terkait dengan diskriminasi sistemik, karena perlindungan hukum belum cukup untuk menghapus stigma yang berakar pada ableisme, isolasi, dan eksklusi. Pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan kajian disabilitas menawarkan kerangka untuk memperkuat inklusivitas dan partisipasi kewargaan sesuai model sosial disabilitas, yang menolak model medis dan amal yang sering melanggengkan marginalisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kajian disabilitas dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan kewarganegaraan non-formal untuk memperkuat keterlibatan kewargaan yang memberdayakan penyandang disabilitas serta merefleksikan kewargaan transformatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik purposive dan snowball sampling. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap penyandang disabilitas dan keluarga, komunitas filantropi, penyelenggara pemilu, unit layanan disabilitas di perguruan tinggi, serta para ahli pendidikan kewarganegaraan, kesehatan, kebijakan publik, dan Pancasila. Hasil menunjukkan bahwa inisiatif pemberdayaan—seperti program filantropi, service learning, dan praktik pemilu inklusif—sudah ada, namun masih terfragmentasi, seremonial, dan terkendala lemahnya kolaborasi lintas sektor. Meski demikian, integrasi service learning dan kolaborasi pentahelix terbukti memperkuat kompetensi kewargaan, kepemimpinan pemuda, dan partisipasi inklusif di masyarakat. Kesimpulannya, model kewarganegaraan Pancasila memberi dasar normatif kuat untuk mengintegrasikan pemberdayaan disabilitas dalam pendidikan kewarganegaraan. Kontribusi penelitian ini adalah memperluas teori pendidikan kewarganegaraan melalui perspektif disabilitas serta menawarkan strategi praktis kolaborasi lintas sektor. Implikasinya, diperlukan kebijakan berkelanjutan dan praktik kewargaan kolaboratif untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif.
Tagar sebagai Praktik Perlawanan Digital Warga: Strategi Diskursif dalam #TolakRUUTNI di Media Sosial Athallah, Rheza Eka; Khairunnisa, Asri; Safitri, Dini
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2025): JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v15i1.46463

Abstract

Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menuai penolakan karena dianggap akan membuka jalan bagi kembalinya militer di ruang sipil dan minimnya partisipasi publik, sehingga memicu gelombang protes di media sosial dengan tagar #TolakRUUTNI sebagai simbol resistensi kolektif yang viral pasca aksi Koalisi Masyarakat Sipil di Hotel Fairmont pada 15 Maret 2025. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan tagar #TolakRUUTNI sebagai bentuk perlawanan digital terhadap RUU TNI dengan fokus pada akun @barengwarga di platform X. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) dari Norman Fairclough, artikel ini mengkaji gaya bahasa, strategi diskursif, dan makna sosial yang lebih luas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tagar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat berbagi informasi, tetapi juga sebagai simbol perlawanan sipil yang terorganisir terhadap militerisasi sipil dan kemunduran representasi demokratis. Melalui penggunaan bahasa yang informal, satiris, dan sarat muatan politik, akun @barengwarga membangun identitas kewargaan kolektif dan narasi tandingan yang menantang wacana negara. Artikel ini menyimpulkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital, tempat masyarakat sipil dapat menegaskan agensinya secara politik dalam cara yang partisipatif, terhubung, dan dialogis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian yang berkembang tentang aktivisme digital, perlawanan sipil, dan analisis wacana kritis, dengan menunjukkan bagaimana suara-suara yang terpinggirkan memobilisasi strategi simbolik dan diskursif untuk melawan kekuasaan negara melalui platform jaringan dalam konteks Indonesia. The Draft Law on the Indonesian National Armed Forces (RUU TNI), criticized for enabling military involvement in civilian affairs and lacking public participation, has sparked widespread protests on social media, with the hashtag #TolakRUUTNI becoming a symbol of collective resistance—especially after the Civil Society Coalition disrupted a closed meeting at the Fairmont Hotel on March 15, 2025. This article analyzes the use of the #TolakRUUTNI hashtag as a form of digital resistance, focusing on the @barengwarga account on platform X. Employing a qualitative descriptive method and Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis (CDA), the study explores linguistic styles, discursive strategies, and their broader social implications. The findings show that the hashtag serves not only to disseminate information but also to construct a symbolic space for organized civil resistance against creeping militarization and democratic backsliding. Through informal, satirical, and politically charged language, @barengwarga builds a collective civic identity and articulates counter-narratives that challenge state-led discourses. This research concludes that social media acts as a digital public sphere where citizens can express political agency in participatory and dialogic ways. The study contributes to scholarship on digital activism, civil resistance, and critical discourse by revealing how marginalized voices deploy symbolic and discursive strategies to resist state power in Indonesia’s evolving digital landscape.
Dari Kudeta ke Krisis: Kudeta Myanmar dan Dampaknya terhadap Keamanan Manusia dan Stabilitas Regional Hana Novia
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2025): JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v15i1.48069

Abstract

Kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 telah menimbulkan krisis politik dan kemanusiaan yang mendalam, yang tidak hanya berdampak pada situasi domestik tetapi juga mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara. Berlandaskan teori sekuritisasi dari Copenhagen School dan kerangka keamanan manusia dari United Nations Development Programme (UNDP), penelitian ini menganalisis dampak multidimensional kudeta, khususnya terhadap keamanan personal, politik, dan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana instabilitas internal Myanmar berimplikasi lintas batas serta menilai kapasitas kolektif ASEAN dalam merespons krisis tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder berupa laporan organisasi internasional, dokumen resmi ASEAN, dan kajian akademik. Temuan menunjukkan bahwa represi militer telah memicu pengungsian besar-besaran—lebih dari 440.000 orang sejak kudeta—serta runtuhnya layanan kesehatan yang semakin diperparah oleh pandemi COVID-19. Arus migrasi paksa ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia menegaskan dimensi regional krisis ini, sekaligus mengungkap keterbatasan ASEAN yang masih terikat pada prinsip non-intervensi dan lemahnya mekanisme penegakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis Myanmar menegaskan urgensi reformulasi tata kelola keamanan kawasan yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia dan perlindungan kemanusiaan. Kontribusi utama penelitian ini adalah menghadirkan perspektif keamanan manusia sebagai lensa sentral dalam studi keamanan kawasan yang selama ini didominasi pendekatan negara-sentris. Implikasi kebijakan yang ditawarkan mencakup pengaktifan mekanisme ASEAN Political-Security Community, penguatan perlindungan pengungsi, serta mendorong dialog regional yang inklusif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara. The 2021 military coup in Myanmar has generated profound political and humanitarian crises that extend beyond national borders and pose serious challenges to Southeast Asian regional stability. Rooted in the securitization theory of the Copenhagen School and the human security framework of the United Nations Development Programme (UNDP), this study examines the multidimensional impacts of the coup, particularly on personal, political, and health security. The research aims to analyse how Myanmar’s internal instability reverberates across the region and to assess ASEAN’s collective capacity to respond. This study employs a qualitative descriptive method, relying on secondary sources including reports from international organizations, official ASEAN documents, and scholarly analyses. The findings reveal that widespread military repression has resulted in large-scale displacement—over 440,000 people since the coup—while the collapse of health services, compounded by the COVID-19 pandemic, has worsened civilian vulnerability. Forced migration flows to neighbouring countries such as Thailand, Malaysia, and Indonesia illustrate the regional dimension of the crisis, highlighting ASEAN’s limited effectiveness due to its adherence to non-intervention and weak enforcement mechanisms. The study concludes that Myanmar’s crisis underscores the need to reformulate regional security governance in ways that prioritize human rights and humanitarian protection. Its main contribution lies in advancing human security as a central lens within regional security studies, traditionally dominated by state-centred approaches. Policy implications include the activation of ASEAN Political-Security Community mechanisms, stronger refugee protection, and inclusive regional dialogue to safeguard peace and stability in Southeast Asia.

Page 36 of 36 | Total Record : 358

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 14 No. 1 (2024): JISPO Vol. 14, No. 1, 2024 Vol. 14 No. 2 (2024) Vol. 13 No. 2 (2023): Vol. 13 No. 2, 2023 Vol. 13 No. 1 (2023): JISPO Vol 13 No 1 2023 Vol. 12 No. 2 (2022): JISPO Vol 12 No 2 2022 Vol. 12 No. 1 (2022): JISPO Vol 12 No 1 2022 Vol 12, No 1 (2022): JISPO Vol 12 No 1 2022 Vol 11, No 2 (2021): JISPO Vol 11 No 2 2021 Vol. 11 No. 2 (2021): JISPO Vol 11 No 2 2021 Vol. 11 No. 1 (2021): JISPO Vol 11 No 1 2021 Vol 11, No 1 (2021): JISPO Vol 11 No 1 2021 Vol 10, No 2 (2020): JISPO Vol 10 No 2 2020 Vol. 10 No. 2 (2020): JISPO Vol 10 No 2 2020 Vol 10, No 1 (2020): JISPO Vol 10 No 1 2020 Vol. 10 No. 1 (2020): Vol. 10 No. 1 2020 | JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 2 (2019): JISPO Vol 9 No 2 2019 Vol 9, No 2 (2019): JISPO Vol 9 No 2 2019 Vol 9, No 1 (2019): JISPO Vol 9 No 1 2019 Vol 9, No 1 (2019): JISPO : Vol 9 No 1 2019 Vol. 9 No. 1 (2019): JISPO Vol 9 No 1 2019 Vol 9, No 1 (2019): JISPO Vol 9 No 1 2019 Vol. 8 No. 1 (2018): JISPO Vol. 8 No. 1 (2018): JISPO Vol 8 No 1 2018 Vol 8, No 2 (2018): JISPO Vol 8 No 2 2018 Vol 8, No 2 (2018): JISPO Vol 8 No 2, 2018 Vol. 8 No. 2 (2018): JISPO Vol 8 No 2 2018 Vol 8, No 1 (2018): JISPO Vol 8 No 1 2018 Vol 8, No 1 (2018): JISPO Vol 8 No 1 2018 Vol 7, No 2 (2017): JISPO 2017 Vol 7, No 1 (2017): JISPO 2017 Vol 7, No 1 (2017): JISPO 2017 Vol 6, No 2 (2016): JISPO Vol 6 No 2 2016 Vol 6, No 1 (2016): JISPO 2016 Vol 1, No 1 (2013): JISPO 2013 Vol 1, No 1 (2013): JISPO More Issue