Al-Qisth Law Review
Merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurnal ini hadir untuk mendorong penyebarluasan pemikiran dan gagasan hasil penelitian dibidang hukum secara luas kepada masyarakat. Adapun ruang lingkup peneltian yang dipublikasikan adalah meliputi bidang ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERBANDINGAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN LEMBAGA SEJENISNYA DI TIGA NEGARA (INDONESIA, AUSTRIA DAN PERANCIS) ]]>
<![CDATA[Chandranegara, Ibnu Sina]]>
<![CDATA[ Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembentukan dari Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan manifestasi dari sebuah konsep negara modern. Eksistensi dari Mahkamah Konstitusi di Indonesia saat ini didasari oleh karena pengembangan menuju kearah supremasi konstitusi yang lebih ditegaskan. Suatu studi perbandingan terhadap fungsi dan kedudukan mahkamah Konstitusi di Indonesia, Austria dan Dewan Konstitusi di Prancis menjadi suatu kebergunaan dalam membandingkan mekanisme mengawal konstitusi sebagai esensi dari konstitusi sebagai hukum tertinggi.]]>
<![CDATA[FUNGSI PRESIDEN DALAM KEKUASAAN PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Surohmat, Surohmat]]>
<![CDATA[ Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ketegasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pembatasan kekuasaan, tidak terlepas dari luasnya kekuasaan Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan adanya inherent power (kekuasaan yang melekat). Namun demikian adanya ketegasan tersebut tidak serta merta hanya sebatas ketentuan yang secara tegas tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan juga berkaitan dengan pembatasan dari lingkup kekuasaan Presiden yang diatur dalam suatu undang-undang yang pada akhirnya terikat pula dengan sistem pemerintahan presidensial.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA: PERSPEKTIF ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA UNIVERSAL ]]>
<![CDATA[Sayogie, Frans]]>
<![CDATA[ Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan kebebasan beragama dalam Islam masih memiliki masalah yang belum terselesaikan. Dengan perspektif Piagam Madinah, Islam dapat memberikan kebebasan beragama dan memberikan hak non-Muslim. Namun dalam praktiknya, di beberapa negara Islam, sebenarnya ada berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna dan semangat Piagam Madinah. Di beberapa negara muslim, formalisasi dan perumusan syariah masih dilaksanakan di ranah publik. Negara tidak bisa bersikap netral terhadap semua doktrin agama dan selalu mengupayakan asas syariah sebagai hukum atau undang-undang negara. Oleh karena itu, kebutuhan akan doktrin tegang agama dan negara negara agar lebih mandiri dan diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap organ dan institusi negara terhadap daya tahan atas nama agama.]]>
<![CDATA[SUMBER BAHASA HUKUM INDODNESIA ]]>
<![CDATA[Sudiarto, Bambang]]>
<![CDATA[ Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum, sebagaimana halnya cabang ilmu sosial lainnya, memiliki karakternya sendiri. Di antara karakter yang dimilikinya itu, adalah bahasa hukum, yang tentu saja berbeda dengan bahasa ekonomi, bahasa politik, dan lain sebagainya. Bahasa hukum sebagaimana hukum itu sendiri, memiliki karakternya sendiri, dan sangat tergantung dari kondisi sosial dimana hukum dan bahasa hukum berkembang. Tulisan ini ingin menguraikan bahasa hukum dalam konteks Indonesia yang mendapat pengaruh dari tradisi hukum dari negara lain, termasuk pengaruh hukum Islam.]]>
<![CDATA[KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK CIPTA DAN PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad, A Aziz]]>
<![CDATA[ Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia dan bangsa-bangsa di sudut manapun di muka bumi ini, sekarang sudah terhubung dan terkooptasi ke dalam satu pola kehidupan. Akibatnya batas-batas territorial Negara nasional hampir tidak lagi menjadi penghalang bagi berkembangnya ragam aktivitas manusia, baik berkenaan dengan perniagaan maupun yang non perniagaan. Kecenderungan untuk hidup bersatu adalah kodrat naluri manusia. Kebutuhan perlindungan hukum atas Hak Cipta untuk tetap eksis di tengah era globalisasi tidak dapat dielakkan namun tidaklah mudah tanpa perangkat hukum yang jelas dan mengikat secara transnasional mengingat Hak Cipta rentan akan pelanggaran-pelanggaran transnasional, untuk menjawab permasalahan tersebut Indonesia meratifikasi TRIPâs dan sebagai konsekuensinya Indonesia wajib mengharmonisasikan peraturan tentang Hak cipta dengan ketentuan TRIPâs.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN PSIKIATRI FORENSIK DALAM KEJAHATAN IBU TERHADAP NYAWA ANAK KANDUNG ]]>
<![CDATA[Asmarawati, Tina]]>
<![CDATA[ Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Psikiatri Forensik memiliki peran penting dalam bidang hukum pidana sebagai unsur pembuktian dalam pertanggungjawaban pidana. Psikiatri menentukan besar kecilnya tanggung jawab seseorang dalam melanggar hukum pidana. Sering seorang dalam sehari-hari kelihatan pikiranya normal, tetapi dalam pemeriksaan psikiatri jelas menderita gangguan jiwa yang mengurangi tanggung jawabnya, tapi ia mendapat hukuman yang berat. Penegak hukum belum begitu familiar dengan kedokteran forensik psikiatri. Hakim dalam memutus perkara tidak selamanya tergantung hasil Visum et Repertum Psikiatrikum. Dampaknya pelaku tindak pidana tersebut ada yang di pidana dan tidak dijatuhi pidana tetapi menjalani perawatan. Perlu ada undang-undang yang mewajibkan kepada penegak hukum jika dalam sistem peradilan pidana pelakunya diduga menderita gangguan jiwa maka Penegak Hukum wajib melibatkan psikiater. Perlu adanya persamaan persepsi terhadap istilah kedokteran dalam penanganan kasus yang terdakwanya mempunyai gangguan jiwa. Agar penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dapat berlaku adil.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA FAKTA, NORMA, MORAL DAN DOKTRIN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM ]]>
<![CDATA[Astuti, Budi]]>
<![CDATA[ Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum, konsekuensi sebagai negara hukum tentu harus selalu berdasarkan atas ketentuan hukum, maraknya peradilan jalanan yang pengaruhnya terhadap kinerja penegak hukum cukup tinggi. fenomena ini akan berpengaruh terhadap kemandirian lembaga peradilan. Carut marut dalam berhukum di NKRI selama ini, menurut banyak pihak adalah karena rusaknya moral para penegak hukum. Hancurnya penegakan hukum khususnya dalam lembaga peradilan akan sangat berpengaruh terhadap tegaknya keadilan sehingga setiap Seorang hakim harus mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menjaga kemandiriannya, menerapkan norma hukum dengan moralitas yang tinggi, mematuhi etikadan kode etik profesi, memperhatikan doktrin dan pandangan-pandangan para Ahli hukum dalam pengambilan sebuah putusan.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LAUT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN DALAM MENJAGA KEDAULATAN NKRI ]]>
<![CDATA[Santoso, M Iman]]>
<![CDATA[ Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Sebagai suatu negara kepulauan, perbatasan tidak hanya ditentukan pada wilayah konvensional seperti daratan, udara, maupun lautan, namun dengan banyaknya pulau dan wilayah daratan yang berhubungan atau berbatasan langsung dengan negara lain, tentunya akan menimbulkan permasalahan tersendiri jika batas yang dimaksud adalah pada bagian landas kontinen. Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama pada 27 Oktober 1969. Kontribusi dari Hukum laut Internasional dalam hal mencakup penentuan batas landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia menghasilkan konferensi-konferensi. konferensi tersebut merujuk pada tercapainya kesepakatan semua pihak yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum Internasional. Konvensi Hukum Laut 1982 yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun1985 sudah jelas mengatur status hukum setiap rejim maritim bagi setiap negara pantai, meskipun dalam praktiknya tidak mudah karena kekayaaan laut mempunyai potensi sengketa bagi setiap negara.]]>
<![CDATA[PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Budisetyowati, Dwi Andayani]]>
<![CDATA[ Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Konsep âgood governanceâ adalah merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil melalui syarat efisien dan merata. âGood governanceâ bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaostic, random atau tidak terduga. Atau dalam bahasa lain sebagai kebijakan yang sestainabel (berkelanjutan). oleh karena itu, Konsep good governace merupakan manivestasi pergeseran konsep negara dari ânachwachterstaatâ (negara penjaga malam) ke konsepsi negara kesejahteraan (welfare state)]]>
<![CDATA[PERANAN PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DALAM PEREKRUTAN CALON TKI KE LUAR NEGERI MELALUI SKEMA P TO P ]]>
<![CDATA[Hartati, Sawitri Yuli]]>
<![CDATA[ Al-Qisth Law Review Vol 1, No 1 (2017): AL-QISTH LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peranan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan skema privat to privat (P to P), merupakan mekanisme dan skema yang paling banyak di pilih oleh tenaga kerja indonesia yang berkerja di luar negeri. Besarnya jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui skema privat to privat (P to P), pada kenyataannya tidak diikuti dengan pengaturan dan prosedur yang baik, sehingga justru mendatangkan berbagai permasalahan bagi tenaga kerja dikemudian hari. Tulisan ini hendak menelaah berbagai permasalahan, berkenaan dengan rekrutmen tenaga kerja indonesia melalui mekanisme privat to privat, dan menawarkan solusi alternatif, untuk menanggulangi permasalahan tersebut.]]>
