cover
Contact Name
Dr. Radhiah Zakaria
Contact Email
radhiah@unmuha.ac.id
Phone
+6265131054
Journal Mail Official
jurnal.jukema@unmuha.ac.id
Editorial Address
Pusat Kajian dan Penelitian Kesehatan Masyarakat (PKPKM) Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Lantai II, Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) Jl. Muhammadiyah No.93, Bathoh, Lueng Bata, Banda Aceh, Aceh. Telp. (0651) 31054, Fax. (0651) 31053. Email: jurnal.jukema@unmuha.ac.id
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh)
ISSN : 20881592     EISSN : 25496425     DOI : https://doi.org/10.37598/jukema
Core Subject : Health,
Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh atau disingkat dengan JUKEMA merupakan kumpulan jurnal ilmiah yang memuat artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian di bidang ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan. Artikel ilmiah yang membahas topik-topik Kesehatan Ibu dan Anak, epidemiologi, gizi kesehatan masyarakat, Penyakit Tidak Menular (PTM) dan lain-lain sangat diharapkan dan disambut baik.
Articles 305 Documents
Kerugian Ekonomi Akibat Schizophrenia pada Penderita Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Aceh Tahun 2016 dan Estimasi Nilai Kerugian pada Tahun Berikutnya Isnaini Isnaini; Asnawi Abdullah; Irwan Saputra
Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh (JUKEMA)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jukema.v4i2.642

Abstract

Latar belakang: Rumah Sakit Jiwa Aceh merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa, dimana sebagian besar penderitanya adalah peserta asuransi sosial. Hal ini tentunya menjadi beban ekonomi bagi Pemerintah Aceh yang membayar premi asuransi kesehatan kepada seluruh masyarakat. Di samping beban ekonomi yang harus ditanggung penderita dan keluarga yang terus meningkat. Metode: Jenis penelitian ini adalah deskiptif dengan pendekatan Costs of Illness (COI) menggunakan desain cross sectional. Populasi berjumlah 318 penderita Schizophrenia rawat inap dan sampel sebanyak 74 penderita/keluarga. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria; penderita schizophrenia yang dirawat di kelas III, penderita baru pulang dirawat saat penelitian dilakukan, keluarga dapat diakses dan mau memberikan data. Hasil: Kerugian ekonomi akibat schizophrenia adalah sebesar Rp1.076.899.205,- dengan rata-rata kerugian Rp12.404.158,- per penderita. Dengan perkiraan penderita schizophrenia rawat inap tahun 2016 sebanyak 1.574 orang dan dikalikan dengan rata-rata kerugian per penderita, maka total kerugian ekonomi akibat Schizophrenia pada penderita rawat inap tahun 2016 sebesar Rp19.524.144.692,-. Estimasi nilai kerugian pada tiga tahun berikutnya yaitu; tahun 2017 dengan estimasi penderita 1.485 orang maka kerugian Rp18.420.174.630, tahun 2018 dengan estimasi penderita 1.396 orang maka kerugian Rp17.316.204.568,- dan tahun 2019 dengan estimasi penderita 1.307 orang akan terjadi kerugian Rp16.212.234.506,- Kesimpulan: Kerugian ekonomi akibat Schizophrenia pada penderita rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Aceh tahun 2016 adalah Rp19.524.144.692,-. Jumlah ini 1,02% dari 20 triliun rupiah kerugian ekonomi minimal akibat masalah kesehatan jiwa di Indonesia.
Editorial: Jagalah Kesehatan Anda versus Jaminan Kesehatan Aceh Nizam Ismail; Asnawi Abdullah
Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh (JUKEMA)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jukema.v2i1.544

Abstract

Jagalah Kesehatan Anda! adalah suatu ungkapan yang paling sering kita dengarkan pada hampir semua percakapan yang tujuannya mengingatkan satu sama lain akan pentingnya nilai-nilai kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Merujuk dari World Health Organization (WHO, bahwa kesehatan adalah suatu keadaan yang sejahtera dan sempurna fisik, mental, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan1,2. Kesehatan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga menjadi bagian dari komoditas ekonomi bisnis, sosial budaya, dan bahkan strategi politik dalam sebuah negara. Mantan Sekjend Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada pertemuan di Afrika tahun 2001 mengatakan bahwa sudah menjadi pertentangan yang mendunia dalam pendapat publik (public opinion)2 dimana tidak dapat diterima lagi pernyataan bahwa kesakitan dan kematian merupakan milik penduduk miskin, karena pelayanan kesehatan dan obat-obatan hanya menjangkau orang-orang kaya saja, lebih jauh dari itu sebagai sebuah sistem, maka kesehatan untuk semua (health for all)7 akan lebih bermakna dalam tatanan kehidupan dunia ke depan. Apalagi dalam era globalisasi saat ini hampir tidak ada perbedaan kejadian penyakit-penyakit menular (communicable diseases)2 dan penyakit-penyakit tidak menular (non-communicable diseases)2 antara negara maju dengan negara berkembang khususnya Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)1,2. Diketahui ada 136 katagori3 penyakit dan penyebab luka pada semua umur diseluruh dunia, 20 jenis penyebab3 kematian terbesar yang didominasi oleh penyakit jantung ischemic3 dan cerebrovascular3, diikuti oleh infeksi saluran pernafasan bawah termasuk pneumonia3, penyumbatan paru-paru chronic3, diare, HIV/AIDS, sedangkan TB masih sebagai penyebab kematian terbesar yang diperkirakan sekitar 3.5 juta meninggal pada tahun 2004. Tepatnya pada tahun 1978 telah dibuat deklarasi kesehatan dunia yang dikenal dengan deklarasi Alma Ata - menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan di seluruh dunia yang memperjuangkan kesehatan sebagai hak azasi manusia4. Semua pemerintah atau negara harus memperhatikan kesehatan sebagai suatu hak azasi di atas semua kepentingan ekonomi dan politik. Namun demikian hanya beberapa negara maju saja yang mampu mencapai derajat kesehatan yang paripurna seperti Swedia, Canada, Norwegia, dan beberapa negara maju lainnya1,5. Di Amerika Serikat sendiri yang diketahui telah menerapkan Medicare1,5 dan Medicaid1,5 sejak pertengahan tahun 1960an belum berhasil melindungi rakyatnya dari keterpurukan pelayanan kesehatan khususnya kepada kelompok miskin dan rentan penyakit. Sehingga pemerintah Amerika Serikat terus berupaya meningkatkan budget Medicaid menjadi $295.9 billion1 pada tahun 2004 dari $205.7 billion1 pada tahun 2000. Itupun belum mampu menfasilitasi rakyat Amerika Serikat menjadi pelayanan kesehatan yang paripurna. Di Indonesia, pelayanan kesehatan disediakan oleh pemerintah melalui suatu sistem pelayanan kesehatan nasional (SKN). Merupakan penjabaran dari UUD’45 pasal 28 ayat 1 yang memberikan hak kepada penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan pasal 34 ayat 2 yang memerintahkan negara untuk membangun Sistim Jaminan Kesehatan Nasional6. Di samping itu pemerintah Indonesia juga sudah menjalankan pelayanan dasar secara langsung kepada masyarakat mulai dari pelayanan bidan di Desa, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Puskesmas secara berjenjang sampai kepada pelayanan lanjutan di tingkat rumah sakit7, yang menerapkan sistem subsidi silang antara pasien mampu kepada pasien kurang mampu. Secara individual tentunya sudah terjadi ketidakadilan di antara masyarakat di mana pasien yang mampu harus menanggung beban pasien tidak mampu. Kita ketahui masa sakit merupakan masa tidak produktif  bagi individu tersebut dan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara. Beruntung bagi pegawai negeri sipil (PNS) - meskipun masih banyak keluhan terhadap mutu pelayanan kesehatan yang diterima melalui Asuransi Kesehatan (ASKES), akan tetapi dapat berlega diri dibandingkan dengan mereka yang bukan PNS. PNS dapat mengakses pelayanan kesehatan sampai pada tingkat tertentu melalui jaminan ASKES8. Banyak debat yang terus berlangsung dari kalangan akademisi maupun politikus membicarakan sistem pelayanan kesehatan, mulai dari penerapan bidan di desa sejak tahun 1990an sampai dengan Asuransi Kesehatan Rakyat Miskin (ASKESKIN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)9. Ketidaksempurnaan sistem yang diterapkan telah menjadi perdebatan yang tidak habis-habisnya di negara ini yang berimplikasi menjadikannya sebagai ranah politik praktis yang diperdagangkan politisi dalam kampanye pemilihan umum legislatif dan eksekutif pada tingkat pusat dan daerah. Upaya pemerintah menjamin fasilitas kesehatan publik terhadap penduduk miskin dan kurang mampu melalui program JAMKESMAS yang populasinya mencapai 61% penduduk8,9 masih sangat terbatas. Terbatasnya obat-obatan dan layanan yang dijamin membuat penduduk miskin dan kurang mampu masih belum sepenuhnya terbebas dari pengeluaran biaya. Peralihan sistem sentralisasi ke desentralisasi menjadi persoalan baru pemerintah lokal dalam menangani persoalan kesehatan masyarakatnya. Laporan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDA)11 2007 mengungkapkan bahwa prevalensi gizi buruk pada balita telah mencapai target Millennium Development Goals11(MDGs) yaitu 18.5% pada tahun 2007. Akan tetapi masih ada 19 daerah11 yang prevalensi gizi buruknya di atas nasional, termasuk salah satunya adalah Aceh, dimana hampir semua prevalensi status kesehatan Aceh berada pada posisi terpuruk dibandingkan nasional. Diperhitungkan karena kondisi konflik Aceh yang berkepanjangan ditambah dengan bencana gempa dan tsunami telah menempatkan Aceh pada posisi yang tidak menyenangkan. Terdapat sekitar 29% penduduk10 Aceh yang tidak memiliki jaminan kesehatan sama sekali, meskipun sebagian dari mereka mampu membayar biaya berobat yang relatif murah terutama untuk rawat jalan, namun sebagian besar mereka tidak sanggup membayar biaya rawat inap yang dapat melampaui kemampuan bayarnya. Menjawab amanat Memorandum of Understanding (MoU)10 Helsinky tahun 2005 telah melahirkan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Salah satu persoalan yang perlu segera ditangani telah tertuang pada Pasal 224, Pasal 225, dan Pasal 226 yaitu kewajiban pemerintah Aceh memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada penduduk Aceh terutama penduduk miskin, fakir miskin, anak yatim dan terlantar. Jaminan Kesehatan Aceh10 (JKA) berguna untuk mendorong terlaksananya sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan di Aceh dengan mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang berkeadilan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan. Hampir semua wilayah kabupaten dan kota di Aceh mempunyai peringkat indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat7,8,10,11 (IPKM) rendah, kecuali kota Sabang dan kota Banda Aceh di peringkat 12 dan 76 dari 440 wilayah. Bahkan Aceh Jaya dan Aceh Selatan berada pada peringkat 414 dan 424. Berdasarkan kategorisasi IPKM, dari 23 kabupaten dan kota, terdapat tiga kota (Sabang, Banda Aceh dan Subulussalam) dan lima kabupaten (Aceh Besar, Bireun, Aceh Tengah, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang) yang tidak termasuk daerah bermasalah kesehatan12 (DBK). Dengan adanya program JKA diharapkan dapat meningkatkan indikator kesehatan termasuk dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia10,11 (IPM) di Aceh. Obama telah terpilih sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 2009 karena kegigihannya mengkampanyekan pentingnya jaminan kesehatan bagi rakyat Amerika Serikat. Inspirasi tersebut mengilhami pemerintah Aceh periode 2007 – 2011 untuk menyelenggarakan JKA meskipun tidak berjalan secara efektif dalam pelaksanaannya. Hampir setiap hari media lokal mewartakan keluhan penyelenggaraan JKA dari berbagai aspek. Ada beberapa yang menjadi fokus penilaian efektifitas pelaksanaan12,13 JKA yaitu diantaranya kepesertaan, manfaat pelayanan yang dijamin dan prosedurnya, pendanaan dan sistem pembayaran serta pengorganisasian dan pengawasan. Meskipun belum ada evaluasi yang menyeluruh tentang efektivitas JKA, pemerintah Aceh 2012 – 2017 sebelum terpilih juga kerap kali mengakui pentingnya JKA, dan berjanji akan terus menyelenggarakan JKA dengan berbagai perbaikan untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Aceh tidak hanya cukup dengan jaminan kesehatan gratis yang bersifat menyembuhkan atau mengobati masyarakat yang sakit. Tetapi juga harus meliputi aspek-aspek yang mampu mencegah masyarakat terjangkit penyakit13. Pendekatan dalam merupakan solusi jangka pendek yang tidak akan dapat menyelesaikan masalah kesehatan dalam jangka panjang. Untuk jangka panjang pemerintah Aceh perlu mengupayakan  peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti upaya promosi kesehatan dan penyediaan bahan pokok yang murah12,13 sehingga dapat meningkatkan gizi masyarakat, yang pada akhirnya akan membuat masyarakat lebih sehat dan kebal terhadap penyakit. Jagalah Kesehatan Anda (JKA) bukan hanya dengan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Hubungan Demografi Ibu dan Asupan Makanan Asal Hewan terhadap Perkembangan Motorik Kasar Balita di Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar Safrizal Safrizal; Ridwan Amiruddin; Aulina Adamy
Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh (JUKEMA)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jukema.v3i2.665

Abstract

Latar Belakang: Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar seorang anak adalah ibu sebagai sumber memperoleh kasih sayang, perhatian dan perawatan selayaknya sehingga dapat menerapkan pola asuh yang tepat. Tujuan penelitian untuk mengetahui demografi ibu dan asupan makanan asal hewan terhadap perkembangan motorik kasar balita di wilayah Kecamatan Blang Bintang di Kabupaten Aceh Besar. Metode: Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan desain cross-sectional. Terdapat 73 responden yang diambil dengan accidental sampling. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 25 Januari-8 Februari 2017 melalui kuesioner. Analisis data menggunakan uji Chi-square untuk analisis bivariat dan uji regresi berganda untuk analisis multivariat. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan (p-value 0,033), pendapatan (p-value 0,044), pengetahuan (p-value 0,035), pendidikan (p-value 0,003) dan asupan makanan asal hewan (p-value 0,036) dengan perkembangan motorik kasar balita. Analisis multivariat pengaruh antara demografi ibu dan asupan makanan hewan dari hasil analisis statistik regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh nyata antara pendapatan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan dan asupan makanan asal hewan terhadap perkembangan motorik kasar balita, metode persamaan regresi menjelaskan keterkaitan faktor pekerjaan (OR = 4,10), pendapatan (OR = 3,99), pengetahuan (OR = 4,70), pendidikan (OR = 3,70) dan asupan makanan asal hewan (OR = 1,99) dapat mengalami peningkatan perkembangan motorik kasar balita. Kesimpulan: Perkembangan motorik kasar balita didasari dari pengetahuan dan tingkat kecerdasan, tapi juga dari waktu. 
Meta-Analisis Faktor Risiko Modifiable Penyakit Kardiovaskular di Asia Tenggara Defriman Djafri; Sri Ridha Hasanah
Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh (JUKEMA)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jukema.v2i1.550

Abstract

Latar Belakang: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko modifiable penyakit kardiovaskular di Asia Tenggara. Metode: Telaah sistematis dan Meta-analisis dilakukan terhadap penelitian Kohort dan Case-control yang dipublikasikan antara tahun 1980 sampai dengan 2013 pada database PubMed, ProQuest, dan EBSCO. Pooled odds ratio (OR) dihitung dengan fixed- dan random-effect models. Data diolah dengan menggunakan Review Manager 5.2 (RevMan 5.2). Hasil: Penelitian ini mereview sebanyak 6.202 artikel dan memasukkan 18 artikel (8 kohort dan 10 case-control) ke dalam telaah sistematis. Dilanjutkan dengan Meta-Analisis terhadap data yang relevan. Hasil Meta-analisis menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara merokok dengan Penyakit Jantung Koroner (OR 1.38 95% CI 0.81-2.35). Sebaliknya, hasil membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara obesitas dengan penyakit jantung koroner (OR 1.92 95% CI 1.17-3.16). Kesimpulan: Faktor risiko modifiable penyakit jantung koroner pada populasi di Asia Tenggara adalah obesitas. Masyarakat diharapkan untuk memanajemen obesitas yang mereka miliki atau mencegah agar tidak menjadi obesitas sehingga dapat menurunkan risiko menderita penyakit jantung koroner. 
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI INDONESIA (ANALISIS DATA SDKI 2017) Essi Guspaneza; Evi Martha
Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh (JUKEMA)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jukema.v5i2.735

Abstract

Latar belakang: Anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia terutama bagi kelompok Ibu hamil. Menurut WHO prevalensi anemia pada Ibu hamil diseluruh Asia sebesar 48.2%, Sedangkan prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia sebesar 37.1%. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab kejadian anemia pada ibu hamil di Indonesia. Metode: Penelitian ini adalah kuantitatif, desain cross-sectional. Populasinya adalah semua wanita hamil dari data SDKI 2017 di Indonesia berjumlah 1999 wanita, dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat. Hasil: Ibu hamil yang mengalami anemia sebesar 39% dan menunjukan adanya hubungan konsumsi tablet Fe (P value=0.0001, OR=311.630), jarak kelahiran (P value=0.0001, OR=164.300) dan paritas (P value=0.0001, OR=0.095) terhadap kejadian anemia pada Ibu hamil setelah dikontrol oleh umur saat hamil (P value=0.067, OR=1.658). Probabilitas pengaruh variabel tersebut sebagai penyebab anemia pada Ibu hamil sebesar 99.17%.  Kesimpulan: Faktor yang paling dominan penyebab terjadinya anemia pada Ibu hamil yaitu konsumsi tablet Fe. Saran untuk petugas kesehatan dalam melakukan promosi kesehatan khususnya promosi pada ibu hamil lebih menekankan pada perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu hamil khususnya promosi anemia ibu hamil dan cara meminum tablet zat besi (Fe) salah satunya dengan sosialisasi pentingnya konsumsi tablet zat besi yang tepat.
Rasionalitas Peresepan Antibiotik pada Kasus Diare di Rsud Tgk. Chik Ditiro Sigli Elvira Elvira; Ede Surya Darmawan; Hafnidar A. Rani
Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh (JUKEMA)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jukema.v3i1.628

Abstract

Latar Belakang: Peresepan obat tidak rasional yang sering terjadi sebagai akibat dari tidak terpenuhinya resep yang diberikan oleh petugas kesehatan, penggunaan yang berlebihan dan penggunaan antibiotika yang salah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui rasionalitas peresepan antibiotik pada kasus diare. Metode: Penelitian ini bersifat analitik dengan pendekatan cross-sectional study. Populasi adalah data rekam medik dan farmasi serta dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tgk. Chik Ditiro di Sigli pada tahun 2016 berjumlah 23 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik total sampling. Penelitian ini telah dilakukan sejak tanggal 22 September s/d 15 Oktober 2016 dengan menggunakan kuesioner dan observasi dokumen. Analisa data dilakukan dengan program komputer dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabulasi silang dan narasi. Hasil: Peresepan antibiotik untuk kasus diare mayoritas rasional sebanyak 160 responden (76,9%). Hasil uji statistik didapatkan tidak ada hubungan umur (OR = 0,5; p-value 0,488), jenis kelamin dokter (OR = 0,875; p-value 0,879), spesialisasi dokter (OR = 0,2; p-value 0,243), hubungan masa kerja (OR = 0,3; p-value 0,148), ketersediaan obat (OR = 1,45; p-value 0,673) dengan rasionalitas peresepan antibiotik. Ada hubungan kepercayaan dokter dengan rasionalitas peresepan antibiotik OR = 19,3; p-value 0,015). Saran: Bagi responden agar dapat meningkatkan kepercayaan pada formularium rumah sakit sebagai indikator peresepan obat sehingga dapat mencegah pemberian obat irasional dengan memberikan resep yang sesuai dengan diagnosis, jumlah yang sesuai dan patuh pada formularium rumah sakit sehingga dapat menjaga kualitas pelayanan kesehatan.
Karakteristik Bidan dan Kualitas Pelayanan Persalinan di Puskesmas PONED Kabupaten Aceh Besar Sri Wahyuni; Melania Hidayat; Aulina Adamy
Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh (JUKEMA)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jukema.v4i1.650

Abstract

Latar Belakang: Angka kematian Ibu (AKI) di Indonesia merupakan yang tertinggi di wilayah ASEAN pada tahun 2014. Demikian di Aceh AKI masih terbilang tinggi dan Aceh Besar merupakan salah satu daerah menyumbang AKI terbanyak. Salah satu upaya untuk menurunkan AKI adalah dengan melahirkan di puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED), namun penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatkan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan tidak dapat menurunkan AKI apabila kualitas pelayanan yang diberikan kurang baik atau buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristi bidan dan kualitas pelayanan persalinan di Puskesmas PONED Aceh Besar. Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan desain cross-sectional. Populasi adalah seluruh bidan yang menolong persalinanpada ibu bersalin yang berkunjung di Puskesmas PONed Aceh Besar dan mendapatkan 43 bidan sebagai sampel selama pengambilan data 20 Desember sampai 15 Januari 2017. Analisis data menggunakan uji chi-square. Hasil: Tidak ada hubungan antara umur dengan kualitas pelayanan persalinan dengan nilai P-value 0,132; tidak ada hubungan antara pendidikan dengan kualitas pelayanan persalinan dengan nilai P-value 0,089; terdapat hubungan yang bermakna antara lama masa kerja dengan kualitas pelayanan persalinan dengan nilai P-value 0,020; terdapat hubungan yang bermakna antara status kepegawaian dengan kualitas pelayanan persalinan dengan nilai P-value 0,024; dan tidak ada hubungan antara pelatihan dengan kualitas pelayanan persalinan dipuskesmas PONED Kabupaten Aceh Besar. Kesimpulan: Diharapkan kepada petugas kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan persalinan terutama di penanganan komplikasi dan kegawatdaruratan.
Faktor Risiko Filariasis di Kabupaten Aceh Jaya Mutia Ulfa Rahmad; Aulina Adamy; Asnawi Abdullah
Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh (JUKEMA)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jukema.v2i2.524

Abstract

Latar Belakang: Filariasis merupakan salah satu penyakit menular yang meskipun tidak mematikan tetapi dapat menyebabkan kecacatan permanen sehingga menurunkan produktivitas. Terdapat peningkatan kasus filariasis di Aceh. Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten dengan kasus filariasis terbanyak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor risiko kejadian filariasis di Aceh Jaya. Metode: Penelitian ini menggunakan desain matched case control 1:1. Kelompok kasus adalah semua pasien dengan filariasis, sementara kontrol adalah semua orang yang tidak menderita filariasis. Sampel sebanyak 118 orang responden terdiri dari 59 kasus dan 59 kontrol. Hasil: Analisis bivariat menunjukkan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian filariasis adalah “Lingkungan Fisik” yaitu Pemakaian Kawat Kasa OR = 4.13 (95% CI: 1.76-9.68), Konstruksi Dinding Rumah OR = 3.94 (95% CI: 1.71-9.04), Konstruksi Plafon OR = 2.33 (95% CI:1.10-4.92), Genangan Air OR = 2.17 (95% CI: 1.03-4.59), dan Keberadaan Semak-semak OR = 4.97 (95% CI: 2.19-11.24), dan “Prilaku” yaitu Kebiasaan Menggunakan Obat Nyamuk OR = 2.59 (95% 1.20-5.60). Dari analisis multivariat, faktor risiko yang paling dominan adalah Konstruksi Dinding Rumah dengan OR= 3.69 (95% CI: 1.52-8, p-value 0.004) dan Keberadaan Semak-semak dengan OR = 4.72; (95% CI: 2.01-11.06, p-value 0.000). Saran: Perlu dilakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor risiko filariasis mulai dari pemeriksaan vektor sampai dengan pemeriksaan darah tepi pada malam hari sehingga dapat diidentifikasi jenis bddmikrofilaria yang terdapat di kabupaten Aceh Jaya.
ADAPTASI ALAT UKUR LITERASI KESEHATAN PADA MAHASISWA ANGKATAN PERTAMA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG TAHUN 2019 Yessy Fitriani; Wa Ode Arin Sri Andriani; Yoslien Sopamena; Yulita Sirinti; Dien Anshari
Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh (JUKEMA)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jukema.v6i1.802

Abstract

Latar Belakang: Literasi kesehatan adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memproses dan memahami informasi serta pelayanan kesehatan dasar yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai kesehatan. Penelitian mengenai bagaimana literasi kesehatan berkaitan dengan status kesehatan seseorang masih belum banyak dilakukan di Indonesia, terutama karena belum adanya instrumen yang layak untuk mengukur tingkat literasi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengadaptasi versi singkat dari instrumen Health Literacy Scale yang dikembangkan di Uni Eropa (HLS-EU-Q16) agar dapat digunakan untuk kelompok usia remaja akhir dan dewasa muda di Sumatera Barat. Metode: Penelitian kualitatif ini mengambil data melalui wawancara kognitif dengan 10 mahasiswa tingkat pertama di Universitas Andalas, Sumatera Barat yang direkrut secara purposif pada Juni 2019. Panduan wawancara dikembangkan dari 16 pertanyaan dalam instrumen HLS-EU-Q16 yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Hasil: Secara umum informan banyak yang kurang paham dengan penggunaan frasa yang baku (seperti “mengambil keputusan”, “membutuhkan pemeriksaan kesehatan” dan “menilai mana perilaku sehari-hari” serta informan mengakui kesulitan memahami kosa kata “dokter lain atau second opinion”). Kesimpulan: Instrumen HLSE-EU-Q16 dapat digunakan untuk kalangan usia remaja akhir dan dewasa muda dengan penyesuaian pada pilihan frasa yang lebih mudah dipahami.
KAPASITAS ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN KINERJA PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR KOTA BEKASI, INDONESIA Ede Surya Darmawan
Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh) Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh (JUKEMA)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jukema.v5i2.740

Abstract

Latar belakang: Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas adalah penyelenggara program kesehatan masyarakat termasuk deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan antara kapasitas organisasi Puskesmas dan kinerja program PTM (pencapaian SPM). Metode: penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penampang silang. Uji korelasi Spearman dan multivarian dengan Partial least Square. Data penelitian adalah data primer dan mata pelajaran yang dipelajari adalah 31 Puskesmas di kota Bekasi. Hasil: hasil uji korelasi untuk variabel sumber daya Puskesmas menunjukkan bahwa dana dan sumber daya manusia tidak terkait dengan kinerja program PTM (p 0,05 dan koefisien korelasi atau r = 0,00 – 0,25). Sementara fasilitas infrastruktur terkait dengan kinerja program PTM (p 0,05 dan r = 0,26-0,50). Dalam manajemen Puskesmas variabel P1 (Perencanaan) tidak menunjukkan berkorelasi dengan kinerja program PTM (p 0,05 dan r = 0,00-0,25). Sementara P2 (aktivitas implementasi) dan P3 (pengawasan, pengendalian dan penilaian) secara signifikan berkorelasi dengan kinerja program PTM (p 0,05 dan r = 0,26-0,50). Hasil analisis PLS, diketahui bahwa sumber daya dan pengelolaan Puskesmas terkait dengan kinerja program PTM, hubungan ini hanya menjelaskan sekitar 5,89% (R = 0,0589). Kesimpulan: Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan pencegahan dan pengendalian PTM dengan membuat SPM sebagai indikator kinerja program PTM. Sinergisme dana Puskesmas dalam pembiayaan kesehatan menjadikan UKM sebagai upaya mendukung pengembangan kesehatan. Saran dari penelitian ini adalah untuk membuat program PTM sebagai program prioritas untuk meningkatkan kinerja dan membuat SPM sebagai instrumen untuk pelaksanaan kinerja berbasis penganggaran.

Page 2 of 31 | Total Record : 305