Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Wawasan Yuridika

jwy
Website

Published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung

ISSN : 25490664 EISSN : 25490753 DOI : 10.25072

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a peer-reviewed journal published by Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) is a Journal published biannually in March and September. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Arjuna Subject : -

Articles 7 Documents

Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2021): September 2021" : 7 Documents clear

Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Hari Sutra Disemadi
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum perlindungan data pribadi yang tersebar dan hanya menyesuaikan dengan muatan utama dari masing-masing undang-undang, sehingga perlindungan hukum yang diberikan masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan artificial intelligence (AI) sebagai alat bantu dalam melindungi data pribadi dan mengkaji urgensi sebuah regulasi khusus di Indonesia dalam menciptakan perlindungan terhadap data pribadi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia perlu untuk segera membentuk dan mengesahkan instrumen hukum khusus dalam mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Selain itu, upaya yang dapat dimaksimalkan dalam melindungi data pribadi adalah dengan memanfatkan potensi dari AI. Pemanfaatan AI dalam perlindungan data pribadi akan meminimalisir terjadinya human error sehingga perlindungan data pribadi dapat lebih terjamin.

Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi Azwad Rachmat Hambali; Rizki Ramadani; Hardianto Djanggih
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kedudukan dan politik hukum dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku korupsi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif-konseptual terhadap data sekunder lalu dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki dasar atributif dari undang-undang, namun demikian substansinya tidak memiliki legitimasi yuridis dari peraturan yang lebih tinggi. Politik hukum pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan upaya MA untuk mengisi kekosongan hukum akibat absennya pedoman pemidanaan yang menyebabkan terjadinya disparitas. Meskipun demikian, substansinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan kepastian hukum disebabkan terbatasnya ruang lingkup pengaturan dan absennya sanksi bagi hakim yang tidak mengikutinya. Dari aspek keadilan, rumusan pemidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah disusun secara proporsional, sehingga dapat mewujudkan keadilan jika diterapkan secara konsekuen.

Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ramsen Marpaung; Tristam Pascal Moeliono
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asal mula dan penerapan praperadilan dalam kaitannya dengan Habeas Corpus dan menelisik sejauh mana pranata hukum Habeas Corpus dari sistem peradilan pidana Inggris ini diadaptasikan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia berpotensi berkembang menjadi malicious. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian perbandingan hukum melalui pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan praperadilan yang ditransplantasikan dari Habeas Corpus tersebut telah menimbulkan banyak masalah, yang akhirnya beberapa masalah berkembang menjadi atau digunakan untuk sesuatu yang malicious, bahkan apabila dibiarkan, maka sesuatu yang malicious tersebut berpotensi memorak-porandakan sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka peran pemerintah diperlukan untuk mereformulasi pengaturan dan praktik praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia Siska Lis Sulistiani
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan terkait penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang melalui perbankan syariah di Indonesia yang disebut dengan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Pengambilan sampel digunakan dengan metode purposive sampling sehingga ditentukan 8 LKS-PWU dari 17 LKS-PWU, pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi perbankan syariah yang hanya sebagai penerima dana wakaf uang ini masih sangat terbatas sehingga membatasi ruang untuk ikut mengembangkan potensi wakaf uang tersebut. Selain itu, menimbulkan istilah “wakaf melalui uang” untuk melegitimasi akad wakaf di luar LKS-PWU, untuk tetap memberikan hak penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada nazhir perorangan maupun badan hukum di luar LKS-PWU.

Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah Syofyan Hadi; Tomy Michael
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resentralisasi kewenangan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasi hukum resentralisasi kewenangan terhadap keberlakuan produk hukum daerah. Menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Resentralisasi kewenangan tersebut secara filosofis bertentangan dengan prinsip otonomi, hubungan kewenangan yang adil dan serasi, dan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Karenanya, resentralisasi kewenangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi kepada ketidakberlakuan produk hukum daerah berdasarkan argumentasi hukum (1) asas lex superiori derogat legi inferiori, peraturan daerah dikesampingkan oleh keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja; (2) Secara normatif, Pasal 250 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menentukan peraturan daerah dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Edi Setiadi
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Urgensi penelitian ini berkaitan dengan sinergitas hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam hal menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara demi menyelenggarakan peradilan serta penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melakukan fungsi sebagai penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskripsi analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi pustaka, adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif. Tugas yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah pengawasan terhadap hakim yang berfungsi sebagai kontrol demi tegaknya kehormatan, martabat, serta perilaku hakim sebagai aparatur penegak hukum. Dengan demikian tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum sebagaimana amanat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau Tri Novita Sari Manihuruk
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Dana desa yang dikelola belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Fakta di lapangan menunjukkan tingginya kasus korupsi dana desa di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum korupsi dana desa di Provinsi Riau beserta penyelesaian hukumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa belum berjalan maksimal, karena terdapat kendala di antaranya: perbedaan persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan negara, tersangka kabur, sulitnya menghadirkan saksi, sumber korupsi tidak hanya dana desa, dan terpidana tidak membayar uang pengganti. Penyelesaian hukumnya dengan penjatuhan pidana penjara, denda, dan pidana tambahan bagi terpidana.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 2 (2025): 2025 Vol 9 No 1 (2025): 2025 Vol 8 No 2 (2024): 2024 Vol 8 No 1 (2024): 2024 Vol 8, No 1 (2024): 2024 Vol 7, No 2 (2023): September 2023 Vol 7 No 2 (2023): September 2023 Vol 7, No 1 (2023): March 2023 Vol 7 No 1 (2023): March 2023 Vol 6, No 2 (2022): September 2022 Vol 6, No 1 (2022): Maret 2022 Vol 5, No 2 (2021): September 2021 Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): Maret 2018 Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): Maret 2017 Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 34, No 1 (2016) Vol 33, No 2 (2015) Vol 32, No 1 (2015) Vol 31, No 2 (2014) Vol 30, No 1 (2014) Vol 29, No 2 (2013) Vol 28, No 1 (2013) Vol 27, No 2 (2012) Vol 26, No 1 (2012) Vol 25, No 2 (2011) Vol 24, No 1 (2011) Vol 23, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irwan Sugiarto

Contact Email irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irwan Sugiarto

Contact Email
irwan.sugiarto@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal@sthb.ac.id

Editorial Address
Jalan Cihampelas Nomor 8 Bandung 40116

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA