cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anindya Bidasari
Contact Email
anindya@unikama.ac.id
Phone
+6282144176776
Journal Mail Official
panorama.hukum@unikama.ac.id
Editorial Address
Jl, S. Supriadi 48 Sukun, Malang, Jawa Timur
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Panorama Hukum
Published by Universitas Kanjuruhan Malang
ISSN : 25281992     EISSN : 25276654     DOI : https://doi.org/10.21067/jph
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Manuscript is relevant for scientific investigation with the journal scope such as Criminal Law, Civil Law, Business Law, Civic Law, and International Law.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 1 (2024): Juni" : 9 Documents clear
Peran Partai Politik Terhadap Kekuasaan Legislatif: Peran Partai Politik Dalam Kekuasaan Legislatif Sandy, Rifky; Algibran, Ahmad; Habibie, Bayu Rasya; Rahmawati, Nurlaili
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.9415

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi peran vital partai politik dalam kekuasaan legislatif dengan pendekatan hukum normatif. Kekuasaan dalam suatu negara melibatkan kewenangan individu dalam tindakannya, yang dapat didistribusikan sesuai kebijakan negara. Partai politik menjadi perantara penting antara pemerintah dan pengelolaan sosial, menjalankan fungsi-fungsi kunci untuk memastikan demokrasi yang sehat. Komunikasi politik yang etis dan sopan berkembang seiring tumbangnya rezim Orde Baru di Indonesia, menonjolkan nilai-nilai demokrasi. Partai politik memainkan peran esensial dalam merekrut anggota yang dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai calon legislatif. Dalam pemilu, mereka yang meraih suara terbanyak menegaskan manifestasi kedaulatan rakyat. Peran partai politik tidak hanya terbatas pada internalnya, melibatkan pembinaan dan pengaderan anggota, tetapi juga mencakup tanggung jawab konstitusional dan moral dalam membawa perubahan yang positif. Kesimpulannya, peran partai politik memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan sistem politik, memainkan peran krusial dalam mencapai "mewujudkan kesejahteraan umum" sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Pengaturan Hukum Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan Multinasional: Pengaturan Hukum Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Abid Akbar Velayati, Muhammad; Muhammad, Danang Wahyu
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.9473

Abstract

Perusahaan multinasional merupakan hal yang sudah sangat umum di era globalisasi ini. Banyak peruabahan yang terjadi di dunia terutama di bidang ekonomi. Namun, dengan mudahnya Perusahaan multinasional ini hadir di sebuah negara, tidak hanya memberikan dampak yang positif namun juga ada dampak negatifnya. Seperti Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan multinasional. Pengaturan hukum yang jelas tentu diperlukan agar perilaku penghindaran pajak dapat dicegah. Penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, antara lain studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengaturan hukum pajak untuk Perusahaan multinasional. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk membantu memahami bagaimana pengaturan hukum yang dapat diaplikasikan terhadap perusahaan-perusahaan penghindar pajak. Hal tersebut krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi para perusahaan multinasional yang berada ataupun melakukan kegiatannya di Indonesia.
Implikasi Yuridis Multinational Corporation Terhadap Transfer Pricing Di Indonesia: Implikasi Yuridis Multinational Corporation Terhadap Transfer Pricing Di Indonesia Fadly Kurniawan, Muhammad; Muhammad, Danang Wahyu
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan multinasional tak jarang menggunaan strategi dalam system pembayaran pajak untuk meminimalisir pengeluaran sehingga mendapatkan lebih banyak keuntungan atau profit, namun demikian, implikasi dari adanya Transfer pricing adalah timbulnya kerugian pada negara yang seharusnya dapat mendapatkan surplus dari PPh yang sebagaimana diatur terkait dengan perpajakan ini. Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat masalah yang perlu dibahas yaitu bagaimana prinsip arm’s length (prinsip kewajaran harga) diterapkan dan implikasi dari Transfer pricing di Indonesia. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan terhadap bidang perusahaan multinasional dan menggunakan jenis penelitian normatif serta menerapkan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian berupa penerapan prinsip kewajaran belum menggunakan metode yang paling efektif dan disamping itu juga memberikan akibat yang merugikan keuntungan yang seharusnya didapat oleh negara.
Penggunaan Drone dalam Konflik Palestina Israel dan Tinjauan Hukum Humaniter Internasional: Konflik Palestina Israel Salsabilla, Annisa; Khairani, Nurul; Putri, Syifa; Salsabila, Fariezka; Hidayat, Farsya; Lewoleba, Kayus
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.9483

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penggunaan drone oleh Israel dalam konflik dengan Palestina, dengan fokus pada pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI). Meskipun teknologi drone telah memperkuat pertahanan Israel, penggunaannya menimbulkan kontroversi terkait dampaknya terhadap warga sipil di Gaza. Berdasarkan Konvensi Den Haag 1907, pembatasan penggunaan senjata dalam konflik bersenjata menjadi penting, namun penerapannya terhadap teknologi drone masih kurang jelas dalam forum hukum internasional. Pelanggaran HHI yang teridentifikasi meliputi dampak terhadap warga sipil, termasuk korban tewas dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah metode kualitatif yang menitikberatkan pada pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peristiwa konflik. Artikel ini menekankan perlunya regulasi yang jelas dalam HHI mengenai penggunaan drone untuk mencegah dampak yang merugikan pada populasi sipil dalam konflik bersenjata.
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Bakrie: Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Dwi Syafi'i, Azhari; Putra Widiyanto, Alif; Farros Friyadhi, Naufal; Kartika Dewi, Ulva; Aora Fadilla, Dea; Lubis, Thondi; Aryanti Ramadhani, Dwi
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.9488

Abstract

Dalam era kemajuan teknologi, kebutuhan manusia yang semakin kompleks mendorong pentingnya sebuah perlindungan melalui asuransi. Kasus perusahaan asuransi jiwa PT Bakrie Life, menarik perhatian karena tantangan pembayaran klaim terkait produk inovatif mereka, Diamond Investa, saat krisis ekonomi global. Fokus penelitian adalah memahami perlindungan hukum bagi pemegang polis dan tanggung jawab perusahaan terkait kegagalan pembayaran klaim. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Studi Kasus dengan menganalisis secara mendalam terhadap isu-isu hukum yang terjadi pada kasus gagal bayar PT Bakrie Life serta melakukan studi literatur terhadap sumber - sumber bacaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang pentingnya transparansi dan kewajiban perusahaan asuransi dalam melindungi pemegang polis dari risiko keuangan yang tidak terduga serta menekankan bahwa perlunya sebuah keseimbangan antara inovasi produk dan tanggung jawab hukum untuk memastikan keamanan finansial bagi para pemegang polis.
Analisis Hukum Terhadap Hak Hak Atas Tanah Ditinjau dari Undang Undang Pokok Agraria (Studi Kasus: Eksistensi Sultan Ground di Daerah Istimewa Yogyakarta): Hak Atas Tanah Ditinjau dari Undang Undang Pokok Agraria Wijaya, Arthur; Yudhanto, Tajali; Rachma, Najma; Betari, Ilona; Bela, Lovensky
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.9496

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk membahas kompleksitas hubungan antara hak atas tanah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta menganalisis dampak dan relevansi Sultan Ground dalam kerangka hukum, dan mengidentifikasi status hukum tanah Kasultanan Kraton Yogyakarta. Penelitian ini merinci jenis dan hak-hak tanah yang diperoleh oleh negara berdasarkan UUPA. Fokus juga diberikan pada eksistensi Sultan Ground di DIY, yang terkait dengan tradisi dan budaya lokal, dan bagaimana regulasi nasional menghadapi eksistensi keistimewaan Sultan Ground ini. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas keberadaan Sultan Ground dalam konteks hukum nasional, dengan tantangan mengenai definisi status kepemilikan dan implementasi UUPA. Tanah Sultan Ground masih memerlukan klarifikasi status hukumnya dalam kerangka hukum nasional, sementara upaya antisipatif untuk mencegah penyalahgunaan hak terus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Implementasi Perwujudan Jaminan Sosial: Perwujudan Jaminan Sosial Yusuf, Ahmad; Najicha, Fatma Ulfatun
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.9565

Abstract

Perkembangan pesat dalam bidang informasi dan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Teknologi tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek politik dan sosial. Dalam konteks ini, Islam dan berbagai nilai sosial seperti kesejahteraan dan jaminan sosial memiliki peran penting dalam mengatasi tantangantantangan yang muncul. Artikel ini membahas pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis Indonesia dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila juga merupakan sumber inspirasi untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep Pancasila tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga tercermin dalam kekayaan budaya dan spiritual masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait. Pembahasan mencakup definisi Pancasila, kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan upaya untuk mewujudkan jaminan sosial. Kesejahteraan masyarakat diukur melalui berbagai indikator, termasuk aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya Pancasila sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dapat membantu mencapai tujuan jaminan sosial yang merata dan berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Produk Pengolahan Ikan Di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang: Hak Kekayaan Intelektual Ambarsari, Ririen; Wijaya, Darajatun Indra Kusuma; Zakaria, Fahmi Arif
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.10679

Abstract

Kabupaten Malang, Kecamatan Sumbermanjin-Wetang, Desa Tambakrejo dan Dusun Sendanbil mempunyai potensi besar dalam pengolahan hasil laut seperti ikan tuna yang kaya protein. Meskipun potensi ini dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, terbatasnya wawasan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI), khususnya  merek dagang, menjadi hambatan dalam pemasaran produk olahan makanan laut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi sumber daya kelautan untuk menunjang kesejahteraan. Survei masyarakat di Dusun Sendanville, (2) Penelitian tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual produk olahan hasil laut. Kajian ini menyoroti perlunya dukungan masyarakat untuk memahami pentingnya merek untuk melindungi hak kekayaan intelektual agar produk olahan seperti sutra ikan  memenuhi standar pasar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dan mengembangkan perekonomian Dusun Sendanville secara berkelanjutan.
Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang: Penegakan Hukum Zakaria, Fahmi Arif; Wijaya, Darajatun Indra Kusuma; Wijaya, Christian Ade
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.11384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak di Kota Malang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yang mengedepankan pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak, seperti mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak menggunakan helm, merupakan fenomena umum yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian meliputi kurangnya personel dan sarana prasarana. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sebagai langkah strategis untuk menciptakan keamanan berlalu lintas. Dengan demikian, upaya preventif dan represif yang dilakukan Satlantas diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan anak-anak.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025): Juni Vol 9 No 2 (2024): Desember Vol 9 No 1 (2024): Juni Vol 8 No 2 (2023): Desember Vol 8 No 1 (2023): Juni Vol 7 No 2 (2022): Desember Vol 7 No 1 (2022): Juni Vol 6 No 2 (2021): Desember Vol 6 No 1 (2021): Juni Vol 5 No 2 (2020): Desember Vol 5 No 1 (2020): Juni Vol 4 No 2 (2019): Desember Vol 4 No 1 (2019): Juni Vol 3 No 2 (2018): Desember Vol 3 No 1 (2018): Juni Vol 2 No 2 (2017): Desember Vol 2 No 1 (2017): Juni Vol 1 No 2 (2016): Desember Vol 1 No 1 (2016): Juni More Issue