Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia is a peer-reviewed scientific journal that publishes original research and critical studies in various fields of science, including education, social sciences, humanities, economics, and engineering. The journal aims to provide a platform for researchers, academics, and practitioners to disseminate their findings and insights for the advancement of knowledge and practice in Indonesia and beyond.
Articles
6,234 Documents
Sindrom Stevens Johnson pada Pasien dengan HIV Reaktif
Novriana, Dita Eka;
Mochtar, Moerbono
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i4.14922
Sindrom Stevens-Johnson (SSJ) dan Nekrolisis Epidermal Toksik (NET) adalah hipersensitivitas akibat obat yang bersifat akut dan dapat mengancam nyawa. Infeksi HIV/AIDS merupakan faktor predisposisi terjadinya SSJ dan NET. Terapi SSJ dan NET bersifat suportif dan simtomatik. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tatalaksana SSJ dan NET pada seorang pasien dengan infeksi HIV/AIDS. Metode penelitian menggunakan studi kasus terhadap seorang wanita usia 29 tahun dengan infeksi HIV/AIDS yang mengalami SSJ dan NET setelah mengonsumsi ARV. Pasien telah terdiagnosa dengan infeksi HIV dan telah mengonsumsi ARV yaitu nevirapin, lamivudin dan zidovudin sejak Oktober 2019. Hasil pemeriksaan fisik pasien ini didapatkan bula yang telah pecah, krusta hemoragik, erosi dan pelepasan epidermis. Tatalaksana pada pasien ini yaitu metilprednisolon intravena 62.5mg/24jam kemudian di tapering off, medikasi dengan kompres NaCl 0.9% selama 10-15 menit kemudian oles salep triamsinolon asetonida 0.1% pada area erosi di mukosa bibir diberikan 2x sehari dan gentamisin salep pada area erosi di tubuh 2x sehari. Sindrom Stevens-Johnson dan Nekrolisis Epidermal Toksik ditandai dengan adanya makula pupurik, bula, lesi target atipikal dan pelepasan epidermis. Obat yang diketahui sering menyebabkan SSJ dan NET pada pasien dengan infeksi HIV/AIDS adalah nevirapin. Pasien dengan infeksi HIV/AIDS memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk mengalami SSJ dan NET. Kortikosteroid sistemik, imunoglobulin intravena dan terapi imunosupresif lainnya dapat digunakan untuk kasus ini. Sindrom Stevens-Johnson merupakan hipersensitivitas akibat obat yang sering terjadi pada infeksi HIV/AIDS. Kondisi ini dapat disebabkan oleh ARV seperti nevirapin.
Pengaruh Psychological Capital Terhadap Job Performance Tenaga Medis pada Salah Satu Rumah Sakit Swasta di Jawa Barat
Larasati, Mikania Vita;
Kadiyono, Anissa Lestari;
Nugraha, Yus
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i3.14924
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh psychological capital dengan job performance pada tenaga medis (perawat) pada Rumah Sakit X yang merupakan rumah sakit swasta kelas C di Jawa Barat. Temuan utama dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara psychological capital terhadap job performance dengan nilai Pvalue 0.989 < α (0.05). Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan psychological capital pada perawat pada kelompok usia diatas 29 tahun, hal ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam menghadapi tantangan pekerjaan. Perawat rumah sakit X memiliki kepercayaan diri, membuat atribusi positif, pantang menyerah, dan mampu bertahan dan bangkit ketika terdapat kesulitan dalam pekerjaan. Perawat juga cukup mampu memenuhi standar kinerja yang ditetapkan secara umum dengan konsisten.
Perbandingan Sistem Hukum Kesehatan di Indonesia dan Amerika Serikat dalam Hal Malpraktik Medis
Marliana, Lia;
Simanjuntak, Juniaty Caroline;
Hasnawan, Yudi;
Ferdian, Jhohan Adhi;
Saptomo, Ade
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i3.14935
Malpraktek medis adalah suatu tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian, baik fisik maupun psikis, kepada pasien. Sistem hukum kesehatan di setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam mengatur malpraktek medis. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan budaya, nilai-nilai, dan sistem hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan sistem hukum kesehatan di Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal malpraktek medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem hukum malpraktik di Indonesia dan Amerika serikat memiliki beberapa perbedaan diantaranya dari sistem hukum Indonesia menganut civil law dan Amerika menganut common law. Sedangkan dari sisi pembuktian Indonesia melakukan pembuktiann dengan pembuktian langsung dan Amerika dengan pembuktian terbalik. Kemudian dari bentuk pertanggungjawabannya, Indonesia mengimplementasikannya dalam bentuk Litigasi dan Non litigasi dan Amerika dalam bentuk hukum perdata. Selain itu, dari pengaturan dan pengawasan indonesia berada di dalam pengawasan Kementerian Kesehatan dan Lembaga profesi seperti MDKDI dan IDI dan Amerika dalam pengawasan badan federal dan yuridiksi negara bagian.
Analysis of The Relationship Between Cash Flow Volatility with Capital Structure Decisions in Food and Beverage Companies in 5 Asean Countries
Riani, Kania Chandra
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i3.14936
This study aims to evaluate the impact of cash flow volatility on capital structure. This study uses a sample taken from Thomson Reuters for the period 2018 - 2022. This sample consists of companies from 5 countries in Southeast Asia, namely the Philippines, Vietnam, Thailand, Malaysia and Indonesia, in the food and beverage manufacturing subsector. The data used is a combination of cross-section data and time series data. The results showed that overall the cash flow volatility variable had a negative and significant impact on long-term debt while the short-term debt variable gave positive and significant results at the 1% level. In addition, this journal also analyzes cash flow volatility in companies that have different levels of cash flow. Based on previous research, the effect of cash flow volatility on capital structure decisions has not been examined in manufacturing companies, especially in Southeast Asian countries. Given the results, the academics should prove that the measurement of cash flow volatility will have an impact on the significance and direction of influence of a company's capital structure decisions. For managerial and food and beverage companies, can use the results of research as a role in determining the level of debt to be used in corporate funding.
Implikasi Hukum Peralihan Pendaftaran Perseroan Komanditer Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2018
Edwin, Shane;
Rahayu, Mella Ismelina Farma
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i4.14939
Penelitian ini mengkaji dampak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 terhadap peralihan pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) dengan fokus pada implikasi hukum yang signifikan. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan pengelolaan yang lebih terstruktur dan jelas bagi CV, yang semula dikelola langsung oleh pemiliknya. Tujuannya adalah untuk menganalisis penegasan terhadap tanggung jawab pemilik terhadap perusahaan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pihak terlibat. Metode yang digunakan melibatkan studi literatur dan analisis hukum untuk mengevaluasi dampak peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut memberikan kejelasan hukum yang lebih baik bagi CV, memperkuat perlindungan hukum bagi pihak terlibat, namun juga menuntut pemahaman dan kesiapan pemilik CV untuk beradaptasi dengan aturan baru yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2018 memiliki dampak positif dalam memperkuat struktur hukum Perseroan Komanditer, namun diperlukan upaya pemahaman yang mendalam dan kesiapan dalam mengimplementasikan aturan baru tersebut.
Mengurai Kepastian Hukum: Deadlock dan Implikasinya Terhadap Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Berimbang
Sheerleen, Sheerleen;
Rahayu, Mella Ismelina Farma
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i4.14940
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyatakan bahwa PT dapat didirikan oleh minima dua orang atau lebih, tetapi tidak mengatur tentang persentase kepemilikan saham yang harus dimiliki oleh masing-masing pemegang lsaham. Dalam situasi ini, terdapat kemungkinan terbentuknya kepemilikan saham yang seimbang di mana setiap pemegang saham memiliki 50% saham. Pemilikan saham yang seimbang ini merupakan penerapan prinsip keseimbangan yang mencerminkan nilai-nilai positif, tetapi juga dapat mengalami kebuntuan (deadlock) jika terjadi ketidakharmonisan di antara para pemegang saham yang seimbang. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi-solusi hukum sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak ketidaksepakatan antara para pemegang saham yang seimbang dan menganalisis opsi hukum untuk menyelesaikan situasi kebuntuan ltersebut. Penelitian menggunakan pendekatan metode penelitian hukum lnormatif. Informasi yang diterapkan adalah informasi kedua yang telah dibagi menjadi dua sumber utama, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Berdasarkan hasi lpenelitian, dapat disimpulkan bahwa deadlock yang disebabkan oleh kepemilikan saham yang seimbang menyebabkan RUPS tidak dapat dilaksanakan. Jika deadlock ini berlanjut hingga berakhirnya masa jabatan direksi dan komisaris, maka akan terjadi kekosongan jabatan yang mengakibatkan PT tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Kedua, UU PT diperkenalkan suatu solusi untuk masalah ini yaitu dengan memberikan kekuasaan kepada pengadilan negeri untuk menentukan jumlah peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diperlukan untuk dapat memutuskan tindakan tertentu, serta untuk membubarkan perusahaan jika terdapat alasan yang jelas bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melanjutkan kegiatan.
Analisis Kecenderungan Masyarakat Kota Kendari dalam Penerimaan Berita: Studi Kasus Ferdy Sambo di detik.com
Jamil, Nadra Azzulany Ayis Putri;
Mau, Muliadi;
Sonni, Alem Febri
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i1.14957
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kecenderungan masyarakat kota kendari dalam penerimaan berita. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kuantitatif deskriptif untuk menganalisis kecenderungan masyarakat Kota Kendari dalam penerimaan berita kasus Ferdy Sambo di detik.com. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Kendari cenderung menerima atau mengetahui berita kasus Ferdy Sambo. Jumlah masyarakat yang pernah membaca, mendengarkan, atau menonton berita kasus Ferdy Sambo lebih banyak dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang tidak pernah membaca, mendengarkan, atau menonton berita tersebut. Selain itu, jumlah masyarakat yang sering membaca, mendengarkan, atau menonton berita kasus Ferdy Sambo hingga tuntas lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang jarang atau bahkan tidak pernah membaca, mendengarkan, atau menonton berita tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Kendari cenderung menerima dan mengetahui berita kasus Ferdy Sambo yang dilaporkan di detik.com.
Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank dalam Hal Debitur Meninggal Dunia
Saputra, Mochammad Iqbal;
Djajaputera, Gunawan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i4.14958
Perjanjian kredit biasanya dibarengi perjanjian agunan serta perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi inilah menjadi sarana pengalihan risiko bagi bank, khususnya asuransi jiwa dalam hal debitur meninggal dunia, disamping kredit juga dapat jatuh kepada ahli waris jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi sisa kreditnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat Hukum terhadap Perjanjian Kredit Bank dalam hal Debitur Meninggal Dunia dan mengetahui tanggung Jawab Pihak Asuransi terhadap Perjanjian Kredit Bank dalam hal Debitur Meninggal Dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia ada dua kemungkinan yaitu kredit jatuh ke ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 833 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) atau jaminannya dieksekusi pihak bank, serta kemungkinan kedua adalah kredit hapus karena adanya klausula asuransi jiwa atau perjanjian asuransi jiwa dengan syarat banker’s clause, artinya disini pihak asuransi harus bertanggung jawab melunasi sisa utang debitur yang meninggal sesuai syarat dan ketentuan dalam polis, jika tidak maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan somasi hingga menggugat pihak asuransi. Dari hal tersebut, simpulannya para pihak haruslah memahami betul isi dari perjanjian kredit yang dibuat, sehingga nantinya jika terjadi risiko tersebut, maka ada kejelasan terhadap pembayaran sisa utang debitur.
Determinant Yield Spread Sukuk dan Obligasi Konvensional di Indonesia
Putra, Utut Rara
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i1.14959
Penelitian ini bertujuan untuk mempertegas perbedaan antara Sukuk dan Obligasi Konvensional melalui faktor yang mempengaruhi yield spread pada Sukuk dan Obligasi Konvensional. Peneliti menggunakan dua variabel utama dalam menganalisa perbedaan yield spread yaitu firm spresific dan kondisi makro ekonomi. Data yang digunakan adalah Sukuk dan Obligasi Konvensional pada periode 2015 – 2021 dengan jangka waktu jatuh tempo pada 3, 5 dan 7 Tahun dengan total 385 Obligasi Konvensional dan 80 Sukuk. Hasil Penelitian mengungkapkan pada Obligasi Konvensional, rasio kecukupan bunga berpengaruh secara signifikan terhadap selisih imbal hasil, sedangkan pada Sukuk rasio modal menjadi variabel yang signifikan mempengaruhi. Sukuk dan Oblagasi Konvensional juga dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi dengan variabel yang berbeda.
Tanggung Jawab Debitor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara
Pratama, Diza;
Adam, Richard Candra
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i1.14960
Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti tentang penyebab dan dampak kemudahan pengajuan pailit di Indonesia, khususnya di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengatur syarat pengajuan pailit dengan mudah, yaitu cukup dengan minimal 2 kreditor dan 1 utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudahan tersebut telah menimbulkan kerugian baik secara materiel dan imateriel kepada debitor selain itu kreditor yang beritikad baik dan konsumen juga dibuat resah dengan adanya isu pailit. Buruh tentunya juga akan terdampak dengan adanya PHK dari perusahaan pailit. Dengan demikian persyaratan pengajuan haruslah diperketat. DPR melalui fungsi legislasi dapat memperketat persyaratan tersebut melalui revisi terhadap UU Kepailitan. Selain itu melalui fungsi pengawasan, DPR dapat berupaya mencegah munculnya tindakan berlebihan daripihak yang terkait dengan kepailitan seperti suspensi saham.