JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Articles
1,482 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PROSTITUSI LIAR DI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Indra Muda]]>;
<![CDATA[Marlina Deliana]]>;
<![CDATA[Nina Angelia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.607-610
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi terjadinya prostitusi liar di berbagai daerah di Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggabarkan suatu fenomena yang terjadi dan berkembang di masyarakat (fenomenologi). Untuk mendapatkan data-data penelitian dilakukan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, studi literatur dan observasi, dengan harapan mendapatkan data yang akurat. Adapun alat yang digunakan adalah pedoman wawancara. Tehnik analisis data yang didapatkan dari lapangan kemudian diolah melalui tahapn reduksi data, verifikasi data dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa prostitusi di Kota Medan oleh pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah perbuatan melakukan hubungan seksual dengan cara berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya dan dilakukan ditempat-tempat tertentu atau disebut lokalisasi seperti di hotel, tempat rekreasi, perkampungan dan lain-lain. Para PSK secara finansial mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang mereka lakukan, sehingga menjadi sebuah ketergantungan untuk bekerja seperti itu. Keuntungan yang didapatkan menurut mereka sangat praktis, sehingga membuat ketagihan. Dalam praktiknya pemerintah kota Medan menerapkan kebijakan berupa penertiban para PSK melalui Dinas Sosial Kota Medan dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), pihak Kepolisian dari Polrestabes Medan. Pada prinsipnya setiap PSK yang sudah terjaring razia Pemerintah Kota Medan hanya melakukan pendataan dan pembinaan melalui siraman rohani, lalu dilepas kembali sehingga tidak memberikan efek jera. Data-data PSK yang tersebar di Kota Medan bukan hanya berasal dari wilayah Kota Medan, akan tetapi dari wilayah lain seperti Deli Serdang. Hambatan penanggulangan praktik prostitusi terutama disebabkan cakupan wilayah cukup luas terdiri dari 11 Kecamatan dan 144 Kelurahan, sehingga dalam penerapan kebijakannya belum efektif dikarenakan kegiatan razia dilaksanakan hanya bersifat insidentil dan para PSK merasa leluasa menjalankan aksinya. Ditambah lagi adanya informasi yang bocor ketika hendak dilakukan razia, sehingga para PSK bisa kabur terlebih dahulu.]]>
<![CDATA[Polarisasi dan Suksesi Kekuasaan Politik Indonesia dalam Wacana Konsolidasi Demokrasi ]]>
<![CDATA[Zulkarnain Zulkarnain]]>;
<![CDATA[Katimin Katimin]]>;
<![CDATA[Elly Harahap Warnisah Harahap]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.726-735
<![CDATA[Polarisasi politik muncul setiapkali kontestasi politik dimulai dan proses demokratisisi Indonesia mengalami polemik seputar isu tersebut, tidak saja di tingkat elit, tapi merambah pada konstituen di akar rumput. Kekhawatiran banyak pihak, polarisasi dapat membelah dan menciptakan segregasi sosial, hal itu dianggap menghambat kemajuan bangsa yang majemuk. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan objektif seputar isu polariasi dalam persepektif akademis sebagai dasar pertimbangan politik, bagi multikulturalisme Indonesia dengan pilihan politik yang sangat multidimensional. Studi pustaka, questioner, dan investigasi mendalam digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui analisis konprehensif, terutama berbedaan motif dan orientasi politik dari aspek sosiologis. Hasilnya secara lebih objektif polarisasi dianggap tidak berbahaya bagi keutuhan, masa depan bangsa dan demokrasi Indonesia. Kesimpulannya bahwa polarisasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses demokratisasi dengan paradigma beragam seperti: gagasan, ideologi, kebijakan, dan teori politik berbeda. Heterogenitas pilihan politik elit dan konstituen mengkonseptualisasikan konsolidasi demokrasi dalam suksesi kekuasaan.]]>
<![CDATA[Implementasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan Ditinjau dari Aspek Kualitas Hidup Narapidana Lanjut Usia ]]>
<![CDATA[Fiqi Rheza Firmansyah]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.944-952
<![CDATA[A Detention Center is a facility for the rehabilitation of inmates, primarily conducted by correctional officers. The occupants of Detention Center also encompass various age categories, one of which is elderly inmates. Elderly inmates constitute a vulnerable group distinct from those in the productive age range. Minister of Law and Human Rights Regulation No. 32 of 2018 concerning Treatment for Detainees and Elderly Inmates stipulates the necessity of fulfilling the needs of elderly detainees or inmates to maintain their physical, mental, and social well-being. Despite the curtailment of inmates' freedom and mobility, Detention Center is obligated to execute rehabilitation and ensure the fulfillment of specific rights for elderly inmates, aiming to enhance their quality of life. This study aims to ascertain an overview of the quality of life and the challenges in meeting the quality of life for elderly inmates. The research employs a qualitative approach with data collection techniques involving interviews, observations, and documentation. The investigation was conducted at Class IIB Bangkalan Detention Center. The findings of the study indicate that the fulfillment of specific rights for elderly inmates has not been optimally executed in terms of physical healthcare service, psychological support, rehabilitation activities, social interactions, environment, and spiritual well-being of elderly inmates.]]>
<![CDATA[IMPACT OF THE QUALITY OF INTEGRATED ADMINISTRATION SERVICES (PATENTS) ON IDENTITY TREATMENT SERVICES FOR DOUBLE CITIZENSHIP IN THE NORTHERN KALIMANTAN PROVINCE ]]>
<![CDATA[Muhamad Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.603-606
<![CDATA[Bureaucratic reform is the government's effort to improve public services that have not met people's expectations. This is due to ignorance of public services, and unresponsive service delivery. This study aims to find out how the integrated administrative service innovation (PATEN) influences the handling of dual citizenship identities in Nunukan Regency, North Kalimantan Province. This study used a quantitative approach with a simple random sampling measurement method in Nunukan Regency. The results of the study show that there is a positive and significant relationship between the service quality variable and the satisfaction variable in handling dual citizenship identity in Nunukan Regency, North Kalimantan Province. Obstacles and obstacles faced by the Nunukan Regency government in handling dual citizenship identity, namely the low ability of the government seen from the level of education and suitability in supporting service tasks, limited service facilities and facilities in supporting service tasks, resulting in limitations in area coverage, borders that are difficult to pass because territorial waters, low community participation in ownership of identity cards (KTP).]]>
<![CDATA[Beban Kerja Terhadap Kinerja Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak ]]>
<![CDATA[Muhammad Hilal Alhamdi Bachman]]>;
<![CDATA[Naniek Pangestuti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.884-891
<![CDATA[Beban kerja pada petugas sejatinya disebabkan oleh tidak relevannya kriteria dan kompetensi yang dimiliki petugas, sehingga banyak dari mereka bekerja tidak sesuai dengan kompetensi. Dari 71 orang petugas, 43 diantaranya masih berpendidikan terakhir SMA. Sebagian dari petugas juga masih bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan setiap bulannya. Tentu saja, hal ini berdampak buruk pada kinerja yang mana bila kita ligat masih menyebabkan adanya petugas yang terlambat setiap bulannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja petugas. Penelitian ini mengambil lokus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Populasi yang digunakan adalah seluruh petugas yaitu sebanyak 71 orang. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel total sampling karena populasi penelitian kurang dari 100 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada setiap petugas secara langsung. Analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana dengan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y, dengan nilai R square 76,9%. Penelitian ini mendapati persamaan regresi Y= 10,651 + 0,809X, yang berarti persamaan regresi ini berbanding lurus karena nilai koefisien b memiliki nilai positif.]]>
<![CDATA[Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) Bagi Masyarakat Kurang Mampu Pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Susi Ratnawati]]>;
<![CDATA[Ismail Ismail]]>;
<![CDATA[Novalita Puteri Mellyasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.518-521
<![CDATA[The purpose of this study was to evaluate the existing Health Insurance program in the city of Sidoarjo. Because Sidoarjo City is still high in poverty level of its people, therefore the Sidoarjo City Government created a Health Insurance program. With the existence of free health services in the form of Poor People's Health Insurance (JKMM), which aims to alleviate poverty and help the economy and the burden of underprivileged people in meeting their needs. The JKMM program is only intended for people who live in Sidoarjo, because not all districts have the same program because districts have their own policies. This type of research is qualitative research, by obtaining data sources through interviews and documentation. The Poor People's Health Insurance Program (JKMM) lacks widespread information so that many Sidoarjo people still do not know and there are still many who have not received health insurance assistance. Among the various obstacles to this JKMM program, there is also support from the Sidoarjo City Government.]]>
<![CDATA[Motif Komunikasi Bermedia Sosial Kaum Tunanetra di Kota Bandung (Studi Fenomenologi Terapis Pijat Tunanetra Shiatsu di Kota Bandung) ]]>
<![CDATA[Deffri Ihza Adiyanto]]>;
<![CDATA[Antar Venus]]>;
<![CDATA[Iwan Koswara]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.868-876
<![CDATA[Penelitian ini menginvestigasi motif komunikasi bermedia sosial kaum tunanetra di Kota Bandung, khususnya terapis pijat tunanetra Shiatsu. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah membuat hampir seluruh warga dunia menggunakan smartphone. Penggunaan smartphone telah mencapai angka yang signifikan, bahkan di kalangan penyandang disabilitas, termasuk tunanetra. Saat ini, terapis tunanetra Shiatsu juga aktif dalam berbagai media sosial, seperti Instagram dan Whatsapp, untuk mencari pelanggan dan berkomunikasi dengan mereka.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melibatkan wawancara mendalam dengan tujuh terapis tunanetra Shiatsu di Kota Bandung. Tema-tema utama yang muncul dari penelitian ini adalah: (1) Penasaran, (2) Permintaan dari sanak saudara dan sesama tunanetra, dan (3) Improvisasi diri. Motif penasaran mendorong para terapis untuk mempelajari dan menggali lebih dalam tentang penggunaan gadget dan media sosial. Mereka juga terlibat dalam media sosial karena diminta oleh keluarga atau sesama tunanetra yang sudah terbiasa menggunakan teknologi. Selain itu, mereka menggunakan gadget dan media sosial sebagai bagian dari improvisasi diri untuk mengatasi keterbatasan ekonomi, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan diri.]]>
<![CDATA[Perlindungan Anak Dalam Lapas: Peningkatan Fasilitas Dan Peran Staf ]]>
<![CDATA[Muhammad Alwi Harahap]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.953-957
<![CDATA[This article addresses a crucial issue in the criminal justice system, namely the protection of children in prisons. The main focus of this article is on improving facilities in prisons and the role of staff in maintaining and improving the protection of these marginalized children. In this context, the authors will discuss the standards of separation of children and adults, the education and guidance of children in prison, the protection of children's psychological well-being, and the role played by families and communities in maintaining the protection of these children. This article aims to provide a better understanding of how child protection in prisons can be improved through improved facilities and the active role of prison staff.]]>
<![CDATA[Analisis Pembinaan Deradikalisasi di Lapas Kelas IIB Sentul ]]>
<![CDATA[Abdur Rahman Wahid]]>;
<![CDATA[Irvan Sebastian]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.972-979
<![CDATA[Pemasyarakatan telah mengalami evolusi signifikan dari fungsi awalnya sebagai tempat penahanan menjadi institusi yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Meskipun tujuannya sudah mulai beralih, implementasi program pembinaan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minat dan partisipasi narapidana. Penggunaan kekerasan dalam menangani terorisme tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya sehingga diperlukan upaya mengubah pemikiran radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi narapidana terorisme memiliki berbagai hambatan diantaranya narapidana yang tidak kooperatif dan kurangnya sarana pendukung. Parameter keberhasilan deradikalisasi diperlukan dalam rangka memperkuat dan mengevaluasi hasil rehabilitasi narapidana terorisme sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menggambarkan terorisme sebagai permasalahan individual yang membutuhkan pembinaan khusus sesuai prinsip individual pembinaan, dan tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana terorisme sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi yang efektif diperlukan partisipasi narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi narapidana terorisme.]]>
<![CDATA[Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Terhadap Makanan Tradisional Cimpa Matah Sebagai Makanan Khas Suku Karo ]]>
<![CDATA[Rini Armianti Berutu]]>;
<![CDATA[Dandi Putra Bintang]]>;
<![CDATA[Loficha Metesa Br Ginting]]>;
<![CDATA[Ikhsanul Fadly Butar-butar]]>;
<![CDATA[Parlaungan Gabriel Siahaan]]>;
<![CDATA[Reh Bungana Bungana Br. PA]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.980-984
<![CDATA[Masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat setempat terhadap cimpa matah, pemerintah belum mendaftarkan cimpa matah ke Rektoral jendral Kemenkumham sebagai bentuk pelindungan hukum pengetahuan tradisional terhadap cimpa matah. Tidak terbudayakannya dengan baik cimpa matah sebagai salah satu makanan tradisional, dan startegi, pengembangan oleh pemerintah dalam membudidayakan cimpa matah sebagai makanan khas suku karo. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana bentuk pelindungan hukum yang diberikan atas pengetahuan tradisional terhadap cimpa matah dan untuk menetahui strategi, upaya dalam pemanfaatan dan pembinaan Cimpa Matah sebagai salah satu suatu unsur kekayaan intelektual yaitu pengetahuan tradisional. pemerintah setempat dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat khusunya masyarakat suku karo baik secara teoritis maupun praktisnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap responden dengan lokasi penelitian di Desa Suku Julu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten karo Provinsi Sumatera Utara, adapun teknik pengumpulan data dengan Reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian memproleh bahwasanya cimpa matah belum terlindungi secara hokum, pelindungan hokum pengetahuan tradisional terhadap cimpa matah belum didaftarkan dan dimohonkan pelindunganya kepada DKJI Kemenkumham RI. Selain hal tersebut terdadapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan cimpa matah sebagai makanan khas suku karo yaitu dengan edukasi pendidikan terhadap pemuda setempat agar cimpa ini tersu terjaga kelesarianya, penegekan hokum terhadap pelindungan cimpa matah, pemasaran dan promosi oleh pemerintah setempat agar cimpa ini dapat dikenal tidak hanya disuku karo tetapi juga untuk masyarakat dan suku lainya. Kata Kunci: Cimpa Matah, Makanan Khas karo Pelindungan Pengetahuan Tradisonal. ]]>
