Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora

muqoddimah
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ISSN : 25485067 EISSN : 25986236 DOI : -

Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,

Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret â€“ Agustus dan September â€“ Februari).

Arjuna Subject : -

Articles 1,482 Documents

2 3 4 5 6

ANALISA HUKUM TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG BAGI UMKM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RAKYAT (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis) Rahmat Suhargon
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAK Usaha Mikro Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UMKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi. Semakin banyak jumlah masyarakat yang berkecimpung di dunia Usaha UMKM pada saat ini juga menghasilkan begitu banyak pula masalah terkait hal tersebut, salah satunya adalah Merek dagang. Dari hal tersebut kecendrungan akan menimbulkan potensial permasalahan dikemudian harinya yaitu Penyalahgunaan Merek Dagang olek pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan UMKM tidak memiliki perlindungan hukum apabila merek dagang dari usaha UMKM tersebut belum didaftarkan merek dagangnya. Hal ini akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari. Perlindungan Hukum Merek Dagang di Indonesia berlaku setelah dilakukannya pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih tepatnya ketika Permohonan dikabulkan Ditjen HKI, maka perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah diterima sudah mulai berlaku dan dimana perlindungan hukum tersebut sesuai merek dagang sebagaimana ditampilkan dalam permohonannya.Kata Kunci : Merek Dagang, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMENEP Hasan Basri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAKPerkembangan sektor pariwisata pada saat ini telah menjadi sebuah industri. Hal ini dikarenakan aktivitas dari wisata tersebut secara ekonomi telah menciptakan permintaan yang memerlukan pemenuhan pasar bagi produk jasa dan pelayanan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang saling melengkapi, dimana syarat untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung si suatu objek wisata bukan hanya sekedar pada keindahan alam atau kekhasan budaya saja. Akan tetapi yang juga tidak kalah pentingnya yaitu pada kelengkapan sarana dan prasarana yang ada, produk cendera mata yang unik, perhotelan, makanan khas ataupun biro perjalanan. Pariwisata disini mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut. Perkembangan industri pariwisata ini secara tidak langsung menimbulkan dampak atau manfaat multi ganda (multiplier effect) bagi Negara, Pemerintah daerah dan masyarakat. Selain mendatangkan devisa bagi Negara dan pendapatan daerah, pengembangan industri pariwisata ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu membuka dan memperluas kesempatan kerja,serta meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama yang berada di sekitar daerah tujuan wisata. Kata kunci : Pariwisata, Peningkatan Ekonomi, Sumenep

ANALISIS HUKUM SURAT EDARAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 511.I/ 5900/ 2018 TENTANG PENGGUNAAN LPG BERSUBSIDI TABUNG 3 KILOGRAM BAGI USAHA KECIL MIKRO DAN RUMAH TANGGA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Dedy Suhendra; Muhammad Faisal
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Abstrak Gas LPG merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat pada saat ini, apalagi sejak berjalannya Program Pemerintah tentang Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG pada tahun 2007. Perbedaan harga antara LPG bersubsidi dan non subsidi tersebut sering dimanfaatkan oleh para pelaku pasar, maupun oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menjual LPG 3 Kg kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya dengan harga yang lebih tinggi, ataupun ulah para pengoplos LPG 3 Kg ke Tabung 12 Kg, bahkan cenderung menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kilogram Bersubsidi di pasaran. Pemerintah Kota Padangsidimpuan, dalam mnelaksanakan tugasnya untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap kebutuhan Gas LPG 3 Kg, mengambil sebuah kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran Walikota Padangsidimpuan Nomor 511.I/ 5900/ 2018 tentang Penggunaan LPG Bersubsidi Tabung 3 Kilogram Bagi Usaha Kecil Mikro dan Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam Tatanan Hukum Indonesia dan bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran Walikota Padangsidimpuan Nomor 511.I/ 5900/ 2018 tentang Penggunaan LPG Bersubsidi Tabung 3 Kilogram Bagi Usaha Kecil Mikro dan Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan berdasarkan Sistim Perundang-Undangan yang Berlaku di Negara Republik Indonesia.Kata kunci : Analisis Hukum, LPG Bersubsidi, Surat Edaran.

STRATEGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM UPAYA MEMENANGKAN PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 KOTA PADANGSIDIMPUAN Elfi Syahri Ramadhona; Natalia Parapat
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD menggaris bawahi setiap partai politik peserta pemilu mengajukan anggota calon legislatif untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan partisipasi perempuan sekurang-kurangnya 30% dengan kuota 30%. Tetapi di Kota Padangsidimpuan bukan lagi pada proses pencalonan anggota legislatif perempuan, tetapi proses bagaimana agar calon-calon legislatif perempuan tersebut mampu memenuhi kuota minimal 30% untuk mengisi kursi yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh calon legislatif perempuan dalam upaya memenangkan pemilihan legislatif 2019 Kota Padangsidimpuan beserta kelemahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh caleg perempuan meliputi: promosi dengan cara pemanfaatan media massa dan media cetak, menunjukkan produk dengan cara berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami place dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan masyarakat, dan memberi harga dengan cara mengandalkan peran tim sukses dalam kampanye. Sedangkan kelemahan dari pelaksanaan strategi bahwa partai politik tidak memiliki cara khusus guna mengangkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Strategi politik seluruhnya diserahkan kepada caleg masing-masing. Bahkan ada beberapa partai politik dimana keberadaan perempuan sebagai caleg hanya sebatas untuk memenuhi syarat partai politik menjadi peserta pemilu. Sehingga strategi yang digunakan oleh caleg perempuan belum matang atau belum dilakukan secara mendalam hanya menyentuh dasar-dasar dari teori strategi itu saja.Kata Kunci: Strategi, Caleg Perempuan, Pemilihan Legislatif

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI KOTA PEKANBARU saipul alsukri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i1.2020.26-33

AbstrakPersoalan kemiskinan dialami hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang diadopsi dari program Conditional Cash Transfer (CCT). Sasaran dari program ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada kesehatan dan pendidikan. PKH di luncurkan pertama kali tahun 2007 dan baru di tahun 2013 diimplementasikan di Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH di kota Pekanbaru. Implementasi ini terkait proses kegiatan yang secara bertahap dan konsisten dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi PKH di Pekanbaru sudah cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan yang berjalan sesuai dengan alur kerja PKH, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam verifikasi komitmen dan pemutahiran di website E-PKH. Hal ini terjadi karena server tidak sanggup menampung lonjakan pengunjung yang serentak mengakses dalam waktu hampir bersamaan.Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan.

STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN THE GOODS DEPT UNTUK MENARIK PEMBELI MILLENIAL (Studi Pada The Goods Dept Pondok Indah Mall) Faradina Aulia Putri; Nuriyati Samatan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i1.2020.1-6

Toko retail sekarang mulai digandrungi masyarakat terutama remaja bahkan yang sudah dewasa, karena banyak pilihan dan lengkap. Strategi komunikasi pemasaran tentunya dibutuhkan setiap toko atau perusahaan yang ingin produknya dikenal oleh masyarakat. Berdasarkan alasan tersebut, memotivasi peneliti untuk mengkaji bagaimana Strategi Komunikasi Pemasaran The Goods Dept untuk Menarik Pembeli Millenial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran The Goods Dept dalam menarik pembeli millenials. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Integrated Marketing Communication yang mempunyai konsep dasar pengembangannya mengenai strategi komunikasi pemasaran dan empat bauran pemasaran yang terdiri dari product, price, place, dan promotion. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif purposive sampling dengan mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian yaitu dengan selalu mengikuti trend zaman sekarang setiap tahunnya dan mempunyai visi utama untuk selalu mendukung para brand lokal, memanfaatkan teknologi yang ada untuk berinteraksi dengan konsumen terutama para millenials yaitu dengan menggunakan media sosial Instagram, web store, directmarketing, berinteraksi dengan konsumen, sponsorship, dan corporateidentityKata Kunci: Strategi Komunikasi Pemasaran, Menarik Pembeli, Millenials.

Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal Irman Puansah; Soritua Ritonga
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Abstrak Dengan otonomi desa saat ini, sesungguhnya mengarahkan agar desa-desa yang berada di seluruh Indonesia tidak lagi memiliki ketergantungan yang mutlak terhadap Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan juga Pemerintah Kota. Akan tetapai mampu menjalakan aktifitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Untuk mewujudkan otonomi desa tersebut, sesungguhnya telah dibarengai dengan turunnya dana desa yang dikeluarkan dari APBN dengan besaran tergantung desa yang bersangkutan, yang pengelolaannya dibebaskan kepada pemerintah desa yang bersangkutan dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi desa sesungguhnya belum dapat dipahami secara baik oleh Kepala Desa, Aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan kata lain penyelenggara Pemerintahan Desa belum paham akan tugas dan fungsinya masing-masing, struktur organisasinya sesungguhnya telah jelas akan tetapi bagaimana aplikasi dari struktur tersebut tidak jalan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan otonomi desa dan untuk mengetahui Bagaimana pemberdayaan aparatur Pemerintah desa Kata Kunci : Otonomi Desa, Pemberdayaan Aparatur, Pemerintah Desa

KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DENGAN KONSEP MEDIASI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM (PENIPUAN DAN PENGGELAPAN) PADA BAGWASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMUT Agus Pristiono
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penyelesaian tindak pidana umum (penipuan dan penggelapn) melalui kebijakan kriminal (criminal policy) dengan konsep mediasi, hanya didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, sehingga secara substansial dari aturan hukum yang berlaku masih terdapat hambatan signifikan, permasalahan pokok tersebut sebenarnya karena tidak ada satupun ketentuan yang memberikan batasan tegas tentang penerapan kewenangan diskresi kepolisian, sehingga tindakan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapn) melalui kebijakan kriminal (criminal policy) dengan konsep mediasi tidak ada payung hukum yang jelas.Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Konsep Mediasi Tindak Pidana Umum Penipuan dan Penggelapan.

PERBEDAAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 16 PALEMBANG DAN SMA YPI TUNAS BANGSA PALEMBANG Rizki Aulia; Abdullah Idi; Yoyok Hendarso
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Siswa di SMA YPI Tunas Bangsa Palembang juga termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian, dalam kategori tidak ada perbedaan signifikan (nyata) kualitas layanan pendidikan pada siswa SMA Negeri 16 Palembang dan SMA YPI Tunas Bangsa Palembang. Berdasarkan perhitungan statistik ditemukan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 <0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan (nyata) yang signifikan dalam kualitas layanan pendidikan pada siswa SMA Negeri 16 Palembang dan YPI Tunas Bangsa Palembang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kualitas layanan pendidikan pada siswa SMA Negeri 16 Palembang dan YPI Tunas Bangsa Palembang? 2) Apakah ada perbedaan kualitas layanan pendidikan untuk siswa di SMA Negeri 16 Palembang dan YPI Tunas Bangsa Palembang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 16 Palembang dan SMA YPI Tunas Bangsa Palembang; 2) perbedaan kualitas layanan pendidikan untuk siswa di SMA Negeri 16 Palembang dan YPI Tunas Bangsa Palembang. Desain ini menggunakan penelitian komparatif yaitu penelitian yang membandingkan, atau dalam bentuk hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Populasi penelitian adalah semua siswa SMA Negeri 16 Palembang dan YPI Tunas Bangsa Palembang, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dengan total 336 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan teknik analisis data menggunakan uji t dengan bantuan program SPSS for windows. Berdasarkan hasil penelitian kualitas layanan pendidikan untuk siswa di SMA Negeri 16 Palembang termasuk dalam kategori baik, sedangkan kualitas layanan pendidikan. Kata Kunci: Kualitas, Layanan, Pendidikan

KAJIAN HUKUM PEMAHAMAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DI SMA SWASTA ISLAM AZIZI MEDAN harahap, syahrul bakti
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.%p

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang No. 19 Tahun 2016 jo Undang-undang No. 11 Tahun 2008, tentang informasi dan teransaksi elektronik yaitu, Informasi eloktronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik dan interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail) telegram, telecopy, atau sejenisnya, hurup, tanda, angkakode akses, symbol atau porporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.Penelitian ini dilakukan di SMA Swasta Islam Azizi. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Swasta Islam Azizi Medan yang kurang memahami UU No. 19 Tahun 2019, dimana dari hasil penelitian yang dilakukan siswa-siswi 60% ( enam puluh persen) kurang memahami tentang Pasal 27 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Page 4 of 149 | Total Record : 1482

2 3 4 5 6

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025 Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025 Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024 Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024 Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari Vol 7, No 3 (2023): November 2023 Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 Vol 5, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress) Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020 Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota padangsidimpuan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota padangsidimpuan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota padangsidimpuan,

Sumatera utara

INDONESIA