cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor
ISSN : 23392800     EISSN : 25812666     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.
Arjuna Subject : -
Articles 284 Documents
 14   15   16   17   18 
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SAAT PANDEMI COVID-19 SESUAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mhd Yadi Harahap; Hafsah Hafsah; Aula Mashuri Siregar
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.2059

Abstract

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research), dan merupakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini disebut penelitian kualitatif apabila jenis dan data analisis  data yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran. Kemudian penelitina ini juga menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yaitu peneitian non doctrinal yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, seperti masyarakat sebagai sumber pertama dalam sebuah penelitian.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh anak-anak berkebutuhan khusus di Kota medan khususnya berkenaan dengan pendidikan, rehabilitas, serta bantuan sosial masih belum tersentuh walaupun provinsi Sumatera Utara telah menerapkan peraturan daerah yang menyatakan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk anak-anak, hal ini belum sepenuhnya dapat di laksanakan karena sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di kota medan sehingga pemenuhan hak-hak tersebut menjadi terhambat.
LANGSA COMMUNITY LEGAL AWARENESS AND COMPLIANCE AGAINST QANUN PRAYER IN CONGREGATION Zulfikar Zulfikar; Jaidatul Fikri; Sitti Suryani
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.2549

Abstract

This paper aims to find out how awareness ang legal compliance of the people in Langsa city regarding congregational prayer. This research is a field research, using qualitative methods with a normative approach and legal sociology. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. The results showed that some people have a high awareness of the obligation to pray in congregation, namely internalization, but others still have low levels of awareness and compliance with the law. The conscious and obedient behavior of the people in Langsa city regarding the implementation of congregational prayer is conscious behavior and obedience to religious orders, not obedience to qanun number 11 of 2002
Peran Notaris sebagai Pihak Ketiga dalam Sebuah Perjanjian di bawah Tangan yang di Waarmerking Ananta Trifani; Surastini Fitriasih
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut terkait penjelasan mengenai bagaimana tanggungjawab Notaris sebagai pihak ketiga dalam sebuah perjanjian dibawah tangan yang di waarmerking oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan dan dalam penelitian ini cara pengumpulan data  menggunakan cara studi kepustakaan yang mana menggunakan data sekunder kemudian untuk kaji dan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan deskripstif yang mana setelah ini dapat mendeskripsikan secara lengkap mengenai bagaimana tanggungjawab dari seorang Notaris atas perjanjiaan dibawah tangan yang diwaarmerkingnya dan bagaiamana akibat hukum yang timbul atas akta dibawah tangan yang di waarmerking oleh Notaris tersebut. 
Pembagian Waris Harta Molakuik Hiduik (Harta Semasa Hidup) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman) Mhd. Fadli Al Hadi; Imam Yazid; Tetty Marlina Tarigan
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2425

Abstract

Pembagian harta pada masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, ada harta yang dikenal dengan sebutan harta molakuik hiduik (harta semasa hidup). Harta molakuik hiduik (harta semasa hidup) yang dimiliki seseorang berupa harta benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menariknya, ketika pemilik harta molakuik hiduik (harta semasa hidup) meninggal dunia, maka harta tersebut tidak menjadi hak ahli warisnya sebagaimana hukum waris dalam Islam, akan tetapi berpindah hak kepemilikannya kepada adik perempuannya sebagaimana pembagian waris menurut pertalian matrilineal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana bagaimana pembagian waris harta molakuik hiduik (harta semasa hidup) pada masyarakat Minangkabau Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dalam praktik masyarakat dan pandangan Datuak Nagari. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris harta molakuik hiduik (harta semasa hidup) masyarakat Minangkabau Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Bagaimana pengaruh adat pembagian waris harta molakuik hiduik (harta semasa hidup) masyarakat Minangkabau Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman terhadap dinamika perubahan sosial. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori ‘urf, Penelitian ini menemukan bahwa:Dalam pembagian waris harta molakuik hiduik (harta semasa hidup)pada masyarakat Kecamatan Rao Selatan yang menjadi ahli waris hanya kaum perempuan.Kaum laki-laki tidak memiliki hak atas harta molakuik hiduik (harta semasa hidup)
Genealogi Perkembangan Hukum Islam: Studi Soal Jawab A. Hasan Sebagai Embrio Dewan Hisbah PERSIS Rafid Abbas
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2056

Abstract

Dua tahun setelah organisasi PERSIS berdiri, A.Hasan resmi masuk di organisasi tersebut, dari sinilah mulai banyak pertanyaan yang ditujukan kepadanya seputar masalah ibadah dan tauhid, ragam pertanyaan dijawabnya dengan lugas dan tegas, tanya jawab tersebut dihimpun dan diberi nama “Soal Jawab”, buku ini berjumlah 4 jilid. Perkembangan buku ini menjadi bagian dari perjalanan organisasi PERSIS dalam bidang keislaman dan hadits. Dalam buku soal Jawaab ini, ternyata A.Hasan tidak seorang diri menjawabnya, ada beberapa orang yang namanya tidak diketahui identitasnya atau tidak dijelaskan dan ada pula yang  diketahui identitasnya, namun kenyataannya, A.Hasan mengihimpun dari majalah al-Lisan, yang dirintisnya, ada kemungkinan A.Hasan mengetahui identitasnya, namun pada saat itu tidak dianggap penting dan hak cipta sudah beralih ke majalah tersebut. Jika dicermati, dalam buku itu akan nampak perbedaan dalam menjawab pertanyaan antara A.Hasan dan putranya Abdul Qadir Hasan dan dengan tim lainnya, dari ketegasannya dan dalil-dalil yang dikemukakannya, walau demikian buku tersebut telah mengangkat khususnya nama A.Hasan yang membawa nama organisasi Persatuan Islam atau yang disingkat PERSIS. Organisasi PERSIS terangkat namanya bukan dari pengelolaan organisasinya, akan tetapi dari pemikiran A.Hasan tentang hukum Islam, yang sumbernya lebih banyak dari kitab Bulughul Maram, berangkat dari sinilah akhirnya dibentuk Majlis ulama PERSIS yang dikemudian hari dirubah namanya menjadi Dewan Hisbah PERSIS.
Studi Analisis Terhadap Kebijakan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Medan Terkait Konsekuensi Ketidakmampuan Membayar Akibat Talak Mhd Yadi Harahap; Ramadhan Syahmedi; Muhammad Safii Sitepu
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2436

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman konskuensi yang timbul akibat tidak kemampuan pembayaran disebabkan oleh kasus talaq sebelum ikrar talak dibacakan terhadap kasus permohonan cerai talak, untuk bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan agama terkait kasus yang ditimbulkan akibat ketidakmampuan pembayaran Akibat Talak sebelum ikrar talak dibacakan terhadap kasus permohonan cerai talak, Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan nondoktrinal research, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan historis (historical approach), teknik pengumpulan datanya dengan meneliti sampel berkas putusan perkara cerai talak seperti Putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Medan Nomor: 567/Pdt.G/2016/PA. Mdn, Hasil penelitian ini yaitu tidak boleh mengikrarkan talak didepan pengadilan jika tidak sanggup membayar, uang panjar yang dibaya akan hangus jika proses perkara terhenti, penetapan pembayaran Akibat Talak bagi pemohon ini memiliki regulasi yang jelas, memberi kesempatan kepada pemohon untuk mencukupkan jumlah Akibat Talak yang sudah ditetapkan juga agar terlindungi hak-hak perempuan sebagaimana yang diharapkan oleh UU Nomor 23 tahun 2004, majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan sebagai Hakim hanya memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara sampai memberikan putusan.
Kebijakan Pelaksanaan Reparasi Korban Pelanggaran HAM di Aceh Amalia Mukhtar; Mahfud mahfud; Zahratul Idami
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2505

Abstract

Pasca perdamaian Aceh tahun 2005, Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pembentukan Komisi Kebenaran merupakan salah satu metode pelaksanaan tanggung jawab penyelesaian kasus pelanggran Hak Asasi Manusia masa lalu (selama konflik aceh berlangsung) menjadi salah satu materi penting aturan tersebut. Hal ini sebagaimana termuat dalam pasal 229 dan 260. Salah tugas utama KKR Aceh adalah menyusun rekomendasi reparasi terhadap korban. KKR Aceh telah merekomendasikan 245 orang untuk ketegori reparasi mendesak dan pada akhir masa jabatan Komisioner KKR Aceh periode 2016-2021 telah menyerahkan sebanyak 5.178 data korban untuk kebutuhan rekomendasi reparasi yang komprehensif. Rekomendasi Reparasi yang telah disampaikan oleh KKR Aceh, belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Kajian ini menggunakan pendekata normatif dan historis dengan menitik-beratkan pada realitas pemberlakuan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah aceh untuk menindaklanjuti rekomendasi reparasi KKR Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah menyusun rekomendasi reparasi, Selanjutnya rekomendasi reparasi tersebut dilaksnakan oleh pemerintah Aceh, dan yang terakhir konsep pelaksanaannya yaitu pemerintah Aceh dapat melakukan instruksi kepada satuan kerja pemerintah Aceh terkait untuk melaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban sesuai rekomendasi komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh. 
Kebatalan Surat Kesepakatan Perdamaian Tentang Nafkah Hadhanah yang Dilegalisasi Oleh Notaris (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 677/Pdt.G/2019/Pa.Pdg) Adinda Indah Rahayu; Wirdyaningsih Wirdyaningsih
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2355

Abstract

Bapak dan Ibu dapat melakukan kesepakatan perdamaian mengenai kewajiban untuk membiayai dan memelihara anak dikarenakan perkawinan telah berakhir karena perceraian. Kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris merupakan salah satu perjanjian yang diharapkan mampu melahirkan kepastian hukum dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu perlu untuk meneliti dan menganalisis kekuatan pembuktian surat kesepakatan perdamaian serta kedudukan hukum di Pengadilan. Bentuk penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang secara khusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis pada data sekunder untuk menjawab permasalahan. Hasil analisis adalah surat kesepakatan perdamaian yang legalisasi oleh notaris, mempuyai kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut dan surat kesepakatan perdamaian batal demi hukum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian
The Role of Waqf in Financing Religious Social Activities in North Labuhanbatu Regency Syahnan Syahnan; Syafruddin Syam; Ali Saat Husaini Siregar
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2434

Abstract

The most important problem that is so easy to see is the problem of understanding and knowledge about waqf, both those who are waqf and those who manage the waqf. So far, those who do waqf only understand that waqf is only a worship whose reward will flow continuously without limit. This type of research is field research and juridical normative. In order to obtain answers from this research, the researchers conducted direct research in North Labuhanbatu Regency. The primary data from this study are waqf data originating from the Ministry of Religion of North Labuhanbatu Regency, KUA throughout North Labuhanbatu Regency and those from waqf nazirs in North Labuhanbatu Regency. In addition, secondary data sources are Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, Government Regulation No. 42 of 2006 concerning the Implementation of Law no. 41 of 2004, books related to research. This study explains whether waqf in North Labuhanbatu Regency has a role or not in helping finance social activities. Then explain the application of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf in North Labuhanbatu Regency. There are three research questions that are answered in this study, including those related to waqf institutions in North Labuhanbatu Regency in terms of Law no. 41 of 2004 concerning Waqf. Then about the procurement and management process of waqf in financing social activities in North Labuhanbatu Regency. Then in North Labuhanbatu Regency there is no BWI representative. So that the waqf there is managed by waqf nazirs who are legalized by the existence of the Waqf Pledge Deed (AIW) issued by the Head of the District Office of Religious Affairs. None of the waqf nazir has been approved by the Indonesian Waqf Board.
Hukum Nafkah Mut’ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat) Taufiq Fathur Ronzie Saragih; Sahmiar Pulungan; Adlin Budhiawan
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2443

Abstract

Perceraian yang diinginkan oleh istri yang diajukan kepada Peradilan Agama dikenal dengan sebutan cerai gugat. Dalam islam sebutan cerai gugat dikenal dengan kata khulu yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita merupakan pakaian bagi lelaki, dan sebaliknya. khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan iwadh atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami. Hukum islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu, sebagaimana hukum islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Akibat hukum dari pengajuan permohonan cerai (khuluk) yang dilakukan oleh isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya (nusyuz) ini adalah: (a) Perkawinan putus dengan talak ba 'in sughra; (b) Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk; (c) Istri menjalani iddah talak biasa; (d) Bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas istri; (e) Tidak ada hak mut'ah (berupa uang atau benda) bagi si isteri. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Salah satu nya adalah dengan adanya SEMA No.3 Tahun 2018 termuat dalam rumusan hukum kamar agama yang salah satu bunyi nya adalah “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah idah sepanjang tidak terbukti nusyuz", sehingga memberikan kesempatan bagi wanita yang mengguat cerai suaminya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai mantan isteri yang harus ditunaikan mantan suaminya dengan syarat tidak terbukti nusyuz Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti peraturan perundang-undangan yang relavan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach). Pada perkara khulu' istri tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah idah dan mut'ah baik itu menurut fiqh maupun hukum perkawinan islam di Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 sesuai dengan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan Pancasila sebagai landasan Negara yang dalam sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan kepada seluruh rakyat Indonesia jaminan untuk mendapatkan keadilan

Page 16 of 29 | Total Record : 284

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 13 No 01 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 02 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022) Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 9, No 01 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 02 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 7, No 02 (2019) Vol 7, No 01 (2019): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 6, No 02 (2018) Vol 6, No 01 (2018) Vol 5, No 10 (2017) Vol 5, No 09 (2017) Vol 4, No 08 (2016) Vol 4, No 07 (2016) Vol 3, No 06 (2015) Vol 3, No 05 (2015) Vol 2, No 04 (2014) Vol 2, No 03 (2014) Vol 1, No 02 (2013) Vol 1, No 01 (2013) More Issue