Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.
Articles
284 Documents
<![CDATA[Hakam dan Mediasi Dalam Perkara Syiqāq di Mahkamah Syar’iyah Bireuen Propinsi Aceh ]]>
<![CDATA[Pagar Pagar]]>;
<![CDATA[Zainul Fuad]]>;
<![CDATA[Muhammad Muhammad]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i01.2438
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the role of the judge, to know the mediation process, to find out the obstacles and mediation solutions to the settlement of syiqāq cases in reducing the divorce rate at the Bireuen Syar'iyah Court. This research includes field research (fild research) with the type of qualitative research. Which focuses on the function of hakam and mediation in the Syiqaq Case which this research was conducted at the Bireun Syari'ah Court, Aceh. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The primary sources in this research are the judges who are under the auspices of the Bireuen Syar'iyah Court, the community is directly involved in the Syiqaq case during the study. While the secondary sources are books, regulations and documents as well as laws related to this research and data in the form of documentation of the Syiqaq case at the Syar'iyah Court of Bireuen Regency. Data analysis techniques In this study using data analysis that is relevant to the data in this study, namely content analysis in order to be able to answer the problems that are the object of study in this study]]>
<![CDATA[Konsekuensi Hukum Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Yang Melakukan Kekerasan Pengrusakan ditinjau dari Hukum Adat Papua ]]>
<![CDATA[Andi Marlina]]>;
<![CDATA[Andi Muliyono]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i01.2235
<![CDATA[Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ragam budaya yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman budaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki sistem hukum lebih dari satu. Pluralisme hukum yang dianut Indonesia selain sistem hukum positif warisan kolonial Belanda, juga berlaku sistem hukum Islam serta siatem hukum adat yang oleh pakar hukum adat menyebut sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Kesadaran hukum adat yang seharusnya sudah menjiwa raga warga negara Indonesia, untuk kondisi Papua jauh dari yang seharusnya. Pertikaian, peperangan antar suku, bahkan melawan warga pendatang sudah sering terdengar. Suku-suku yang ada di Papua memang memiliki kebiasaan unik yang memandang dirinya sebagai pusat dari semesta. Akibatnya muncul gerakan separatisme seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). Untuk menghindari adanya disintegrasi bangsa, Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil penelitian ada beberapa pokok yang dapat disimpulkan. Hukum adat adalah sistem hukum rakyat pada hakikatnya merupakan instrumen pengendalian sosial secara empirik tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga musyawarah, mufakat, rukun, patut dan laras adalah cerminan dari nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat papua yang dijadikan sebagai asas dalam setiap penyelesaian perkara.]]>
<![CDATA[Analisis Nusyuz dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam An Uu Pkdrt No. 23 Tahun 2004) ]]>
<![CDATA[Fauzan Mas’ar]]>;
<![CDATA[Zulkarnain Zulkarnain]]>;
<![CDATA[Irwansyah Irwansyah]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i01.2442
<![CDATA[Pernikahan dalam Islam memiliki nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Sebagai bentuk ibadah yang panjang, bermula dari ijab dan kabul dari suami dan wali istri hingga berakhir pada pisah secara lafaz ataupun pisah karena kematian, maka diharapkan pernikahan penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan dalam hari-hari yang dilewati oleh pasangan suami-istri tersebut. Kendatipun realita kadang tidak seindah guratan cerita para pujangga. Selingan masalah yang timbul bisa berawal dari sikap seorang suami, ataupun dipicu oleh prilaku istri dapat menciptakan keretakan yang dapat mengakhiri tujuan dari pernikahan itu sendiri berupa sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam konsep keagamaan, problematika yang bermula dari sikap kedurhakaan yang menimbulkan riak-riak kecil dalam pernikahan disebut dengan nusyuz. Penilaian terhadap nusyuz yang menimbulkan konsekswensi hukuman dalam penilaian penulis sebagai upaya pencegahan dari putusnya perkawinan.Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach), sumber data yang digunakan bersifat primer, sekunder dan tersier. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam No. 23 Tahun 2004 serta teks-teks normatif Al-Qur’an dan Hadis yang berkenaan dengan upaya preventif nusyuz akan dianalisis dan dikomparasi karena dalam penilaian penulis terjadi pertentangan antara Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan teks-teks normatif Al-Qur’an dan Hadis.Kekerasan bersifat fisik, psikis, seksual dan penelantaran secara ekonomi menjadi kajian pembahasan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan menasehati, pisah ranjang dan memukul menjadi pokok pembahasan dalam preventifisasi nusyuz. Hal-hal tersebut yang akan menjadi objek pembahasan pada penelitian ini]]>
<![CDATA[Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah ]]>
<![CDATA[Ismail Ismail]]>;
<![CDATA[Busyro Busyro]]>;
<![CDATA[Nofiardi Nofiardi]]>;
<![CDATA[Fajrul Wadi]]>;
<![CDATA[Hamdani Hamdani]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i01.2263
<![CDATA[Covid-19 telah menghebohkan dunia, virus yang pertama muncul di Wuhan Cina tahun 2019 ini telah meluluhlantakkan tatanan kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, bisnis, hukum, politik, keamanan, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan ikut terkena imbasnya. Hal ini disebabkan karena virus ini mudah menular dan mematikan. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah menggerakkan program vaksinasi Covid-19 secara serius antara lain dengan menggratiskan biaya vaksinasi ini. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti program ini, dengan beragam alasan. Sehingga, pemerintah kemudian memberlakukan sanksi pidana bagi penolaknya. Pemberian sanksi ini rupanya melahirkan pro dan kontra pula di tengah-tengah masyarakat tak terkecuali kalangan ahli hukum, ulama, dan penggiat HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pemberian sanksi pidana terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 dan tingkat hukuman pidana yang diberikan menurut perspektif maqashid asy-syarih. Penelitian ini merupakan penelitian normatif analisis yang berbentuk library research. Metode yang digunakan adalah metode analisa isi (content analysis) dengan teknik deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa pemberian sanksi pindana terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan maqashid asy-syariah terutama dalam hal pemeliharaan jiwa. Sedangkan tingkat sanksi pidana yang diberikan tergolong kepada pidana ta’zir yang berat ringannya hukuman diteantukan oleh penguasa. ]]>
<![CDATA[The Sharia Concerning Hajj Based on Syar'u Man Qablana Approach (An Analysis of History and Maqashid Sharia) ]]>
<![CDATA[Muhammad Syukri Albani Nasution]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i01.2364
<![CDATA[Hajj is extraordinary worship in Islam and can be categorized as ancient worship, because the Hajj was performed long ago during the time of Prophet Ibrahim' alayhi sallam. As the people of the Prophet Muhammad salallahu' alayhi wasallam. who came later were also required to carry out the Hajj even he was the fifth pillar of Islam (pilgrimage for those who could) This Shari'a is valid because no one is abrogating even Allah subahahu ta'alah through his word in the Qur'an sura Ali Imran verse 97 emphasizes that performing the hajj is a human obligation to God, that is for those who are able to travel to the temple. Hajj is a Shari'a brought by the previous prophet in the term of jurisprudence known as Shar'u Man Qablana. This study uses the Syar'u Man Qablana approach, which is by observing verses or propositions regarding the relationship between Islamic Shari'a and the previous Ummah about the Hajj in the Ushul Fiqh Method. The aim is to give understanding to the public and academics to understand the essence of hajj as a pilgrimage in Islam and to give an understanding of the theory of sha'a man qablana to know about hajj as a law ordered by God in the Qur'an. This paper is expected to add to the scientific treasures, especially in the matter of the implementation of the pilgrimage. The results showed that the Hajj was a Shari'a from the Prophet Ibrahim which continued to the Prophet Muhammad. Hajj Pilgrimage which still applies to the people of the Prophet Muhammad. called shyar'u man qablana which is the laws of God brought by the Prophets / Apostles before the Prophet Muhammad SAW applies to their people at that time. The Hajj which is the Shari'a of the Prophet Ibrahim applies to the people of the Prophet Muhammad. because there is no proof of abrogation. The pilgrimage, which was originally the Shari'a of the Prophet Ibrahim As, was then prescribed also to the people of the Prophet Muhammad. accompanied by improvements and additions. One of the ritual elements that are developing is the issue of miqat (eating and eating). All of this is intended so that humans more fully appreciate the meaning of surrender completely to Allah.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-19 dalam Konsep Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Pagar Pagar]]>;
<![CDATA[Ansari Ansari]]>;
<![CDATA[Adenita Sahfitri]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i01.2437
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Penulis membatasi menjadi tiga permasalahan pertama mengenai keefektivan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, kemudian bagaimana keefektivan nya dimasa pandemic covid-19 dan dihubungkan dengan konsep Maslahah Mursalah, dalam hal ini penulis meneliti di kantor Pengadilan Agama Sei Rampah.Setelah penulis meneliti dan telah melakukan wawancara pada beberapa informan dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut demi untuk sebuah kemaslahatan untuk pihak yang berperkara agar bisa lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan sesuai dengan pasal 2 ayat 4 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Terlebih lagi pada masa pandemic covid-19 ini bisa menjadi penyelesaian atas perintah dari pemerintah untuk tidak adanya perkumpulan seperti hal nya perkumpulan untuk menunggu antrian persidangan, yang akan mengakibatkan cepat tersebarnya penyakit yang menular tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa elektronik litigation kurang efektif penerapannya di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan berbagai kendala, terkait masyarakat yang menggugat di pengadilan Agama Sei Rampah kurang memahami dalam penggunaan teknologi.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Terhadap Hak-Hak Disabilitas Dalam Layanan Jasa Keuangan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Asyifa Ar’rifqu Hamka Putri]]>;
<![CDATA[Abdul Halim]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i001.3474
<![CDATA[Penyandang disabilitas atau difabel merupakan subjek hukum yang berhak mendapatkan pelayanan di lembaga jasa keuangan. Indonesia telah menerbitkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), namun sayangnya peraturan tersebut belum terimplementasikan secara optimal. Difabel merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris yaitu different ability people atau differently abled people, yang mana memiliki arti orang-orang yang dapat melakukan sesuatu yang sama dengan manusia pada umumnya, namun dilakukan dengan cara yang berbeda. Penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang berhak mendapatkan pelayanan di lembaga jasa keuangan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan, khususnya perbankan, masih tertutup bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menghadapi banyak kesulitan dan hambatan, terutama dalam hal mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan, Padahal mayoritas dari kelompok masyarakat ini, merupakan kelompok yang rentan terhadap kemiskinan dan masyarakat yang sudah lanjut usia yang membutuhkan peran aktif dari negara untuk memperoleh hak-haknya. Negara harus mulai berperan aktif dalam membuat peraturan lebih tegas dan terperinci dalam penyediaan fasilitas serta pelayanan yang harus disediakan pada sektor jasa keuangan dan non-jasa keuangan.]]>
<![CDATA[MAFQUD SEBAGAI ALASAN FASAKH DI LUMUT, PERAK MALAYSIA. ]]>
<![CDATA[Muhammad Danish Muhammad Danish bin Mohd Fazil]]>;
<![CDATA[Amal Hayati]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i001.3533
<![CDATA[Status Mafqud penting bagi umat Islam karena pernikahan menjadi sulit jika tidak diketahui apakah suami Mafqud masih hidup atau sudah meninggal. Oleh karena itu status Mafqud perlu dilakukan oleh Pengadilan agar status suami yang Mafqud dapat diputuskan secara Muktamad. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tempoh bagi suami yang Mafqud menurut hukum perdata dengan syariah di Malaysia, dan juga alasan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Syariah di Lumut, Perak Malaysia serta penilaian saat ini terhadap Mafqud seperti yang dipraktikkan di Pengadilan Sivil dan Pengadilan syariah. Ditemukan adanya ketidaksamaan tentang ketentuan hukum dalam menentukan tempoh bagi suami Mafqud antara kedua Pengadilan tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif dan menggunakan metode desain naratif dengan hasil wawancara dinarasikan dengan tetap mencantumkan referensi wawancara. Hasil penelitian ini, diinginkan untuk menyelaraskan proses Permohonan Mafqud di Pengadilan Sivil dan Syariah dilanjutkan dengan harmonisasi batas waktu waktu yang diperlukan oleh Pengadilan untuk menetapkan tempoh Mafqud bagi mencegah terjadi komplikasi serius dalam hal konflik hukum dengan menjadikan Pandangan Hakim di Pengadilan Syariah khusus Lumut, Perak Malaysia sebagai rujukan alasan di mana Hakim tersebut menyatakan bahwa istri yang ditinggalkan lama oleh suaminya yakni telah Mafqud, maka istri berhak menuntut Fasakh.Kata Kunci: Mafqud, Pengadilan sivil, Pengadilan syariah, Lumut, Perak Malaysia, Tempoh, Fasakh.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Properti (Studi Kasus PT Developer Properti Indoland) ]]>
<![CDATA[Rani Shahira]]>;
<![CDATA[Surahmad Surahmad]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i001.3585
<![CDATA[Jual beli properti menggunakan konsep pre-project selling menjadi strategi untuk memperoleh modal awal untuk memulai proyek properti. Pre-project selling adalah strategi di mana developer properti menjual sebagian dari propertinya sebelum proyek selesai. Pre-project selling dapat membantu pengembang untuk memperoleh pendanaan awal dan untuk mengantisipasi risiko keuangan. Strategi pre-project selling juga dapat membantu pengembang untuk meningkatkan daya tarik proyek dan meningkatkan kepercayaan investor. Namun, pre-project selling juga memiliki beberapa kerugian, terutama bagi konsumen, antara lain klausul baku yang memaksa konsumen untuk mengikuti ketentuan dari developer yang prakteknya sering bertentangan baik itu terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. ]]>
<![CDATA[Penentuan Harga Pada Sistem All You Can Eat Di Restoran Kota Medan Perspektif Imam Syafi'i ]]>
<![CDATA[Rizky wahyu Andira]]>;
<![CDATA[Cahaya Permata]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v10i001.3691
<![CDATA[Penentuan harga dalam jual beli seharusnya berdasarkan kuantitas dan kualitas produk. Sistem all you can eat tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kedua hal tersebut. Konsep all you can eat saat ini berpengaruh besar karena dinilai sebagai bentuk modernitas dalam jual beli. Pengaruh tersebut ternyata berasal dari kecenderungan masyarakat yang menyukai hal-hal baru dan kesukaan masyarakat akan makan yang bebas pilih tetapi dalam harga yang terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga pada sistem all you can eat dan bagaimana penentuan harga tersebut jika ditinjau berdasarkan perspektif Imam Syafi’i. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan living case studies dan conceptual. Pendekatan ini berguna untuk meneliti konsep penetapan harga yang ada didalam sistem all you can eat. Menurut Imam Syafi’i bahwa dalam jual beli harus ada kejelasan dalam penentuan harga produk. Penentuan tersebut tentu berdasarkan kuantitas dan kualitas produk yang menjadi objek jual beli. Berdasarkan perspektif tersebut, penentuan harga pada sistem all you can eat mengandung gharar karena ada ketidakjelasan antara harga produk dengan kuantitas dan kualitas yang dikonsumsi. ]]>
