cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
ISSN : 23392800     EISSN : 25812666     DOI : -
Core Subject : Social,
Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.
Arjuna Subject : -
Articles 284 Documents
Implementasi Wakaf Uang dalam Pengelolaan Halalmart Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Perspektif UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang Ammar Zaki Siregar; Ramadhan Syahmedi Siregar; Mhd Yadhi Harahap
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1627

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wakaf uang dalam pengelolaan Halal Mart MUI Sumut Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologis dengngan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang dari Halalmart MUI Sumut merupakan bentuk dari wakaf melalui uang. Pendiriannya diawali dari dana wakaf yang terhimpun dipakai sebagai modal usaha mini market. Selanjutnya modal usaha tersebut dikelola agar menghasilkan dan lebih produktif. Hasil keuntungan dari pengelolaan wakaf uang sampai saat ini digunakan sebagai modal pengembangan Halalmart MUI Sumut agar lebih bertambah aset wakafnya dan juga digunakan sebagai dana sosial yang diberikan pada yang berhak (mauquf ‘alaih).  Akad-akad yang digunakan dalam pengelolaan wakaf uang di Halalmart MUI Sumut meliputi akad jual beli, akad wakaf, akad hibah hasil manfaat. Akad ini yang memenuhi setiap kegiatan di Halalmart MUI Sumut sehari-harinya. Dalam pandangan fiqh, model pengelolaan seperti yang dilakukan oleh Halalmart MUI Sumut tidak melanggar aturan syariat. Meskipun terdapat multiakad dalam kegiatan jual beli barang di Halalmart MUI Sumut, akan tetapi akad-akad tersebut tidak bertentangan. Akad yang digunakan merupakan hasil modifikasi sistem muamalah yang terus berkembang agar ibadah harta tidak monoton.
Konversi Perjanjian Kredit Perbankan Konvesional Menjadi Akad pada Perbankan Syariah Muhammad Dustur; Syahrizal Abbas; Sri Walny Rahayu
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1878

Abstract

Pasca disahkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah berimplikasi pada keharusan semua bank konvensional beralih pada perbankan berbasis syari’ah. Bank konvensional yang berbasis perjanjian kredit mengalihkan kredit nasabah kepada Bank Syari’ah melalui subrogasi. Peralihan tersebut berbeda dengan fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi konversi dari perjanjian kredit menjadi akad syari’ah dan status hak dan kewajiban nasabah pasca konversi. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunnjukkan bahwa implementasi konversi kredit dari perbankan konvensional kepada perbankan syari’ah bertentangan dengan fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Hal ini dikarenakan Perbankan Syari’ah tidak terlebih dahulu memberikan penjaman kepada nasabah untuk melunasi kredit di perbankan syari’ah. Status hak dan kewajiban nasabah beralih dari bank konvensional kepada perbankan syari’ah. Nasabah berkewajiban membayar kepada perbankan syari’ah karena merupakan kreditur baru yang menggantikan kreditur lama yakni perbankan konvensional.
Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori Conviction Rationee Evi Setia Permana
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1776

Abstract

Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat terutama dalam dunia medis dan sangat dibutuhkan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat khususnya generasi muda.  Secara yuridis penggunaan narkotika hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalah gunaan nartokita tanpa hak atau melawan hukum selain yany ditentukan dalam undang-undang narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Conviction Raisonee adalah pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis. Faktor penghambat dibagi menjadi dua yaitu faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi diluar diri hakim sedangkan faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi diri pribadi hakim. 
Implementasi Peraturan Zakat Terhadap Konsep Amil di Masjid Medan Utara Ingah Maulana; Sukiati Sukiati; Syafruddin Syam
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1781

Abstract

This study aims to understand and analyze: 1. The understanding of the administrators of the Mosque Prosperity Agency in North Medan regarding the concept of amil zakat, 2. The extent to which zakat regulations regarding amil zakat are implemented in North Medan mosques, and 3. What factors influence the implementation of zakat regulations. on the concept of amil in the North Medan mosque. The type of research that the researcher conducts is empirical research with a sociological legal approach, and the nature of this research is qualitative-descriptive-inductive. The subject of this research is the mosque community or BKM in North Medan. Primary data were obtained by researchers through interviews, as well as questionnaires (questionnaires) that researchers gave to 46 (forty six) BKMs in all urban villages in North Medan. The results of the study show that: 1. The majority of BKM in Majid Medan Utara in the period before 2020 understood that KUA was the institution authorized to raise zakat amil at the North Medan mosque (81% of all respondents). The factors that influence the implementation of zakat regulations on the concept of amil are: first, the lack of education to the mosque community about zakat regulations; second, the lack of socialization of zakat regulations; and third, the narration of the Islamic State has not yet been completed.Keywords: Implementation, Zakat Regulation, Amil, North Medan Mosque.
Filosofi Mior Dadin sebagai Internalisasi Pendidikan Karakter Peserta Didik di Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka Lukas Bera; Marianus Yufrinalis; Hermus Hero
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1780

Abstract

This research is motivated by an understanding of the importance of character education and its application to students in elementary schools. By adopting Mior Dadin as a philosophy that comes from the local wisdom of the Sikka community, this study aims to introduce Mior Dadin as a cultural treasure that needs to be preserved in its implementation to students in elementary schools. The research took place in several elementary schools in the Doreng District, which acted as pilot schools in the implementation of Mior Dadin. Data were collected through observation, interviews, and documentation studies. The results showed that most pilot schools had made Mior Dadin the main activity for developing the character of students and used it as teaching material or teaching material for teachers in the classroom. Mior Dadin is also integrated with efforts to introduce and develop other local cultural elements, such as traditional games, cultural arts, and local crafts so that students can gain a lot of knowledge and skills that come from these cultural elements.
Tinjauan Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban Qurrata A'yun; Lies Sulistiani; Nella Sumika Putri
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1729

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban” bertujuan untuk menganalisis Pasal 47 Qanun Jinayat terkait pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dikaitkan dengan pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Besarnya dampak yang muncul dari pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang diatur dalam Pasal ini memberikan trauma berkepanjangan bagi anak sebagai korban karena Pasal 47 belum memberikan perlindungan terhadap anak baik dari segi pemidanaan pelaku maupun pemberian restitusi. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum Jinayat di Provinsi Aceh bertujuan untuk memelihara lima hal pokok dalam kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, namun pemidanaan yang diatur dalam Qanun Jinayat belum memenuhi kualifikasi terkait perlindungan anak sebagai korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, jenis penelitian kualitatif menggunakan spesifikasi deskriptif analitis atau penelitian kepustakaan, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan beberapa literature terkait pemidanaan serta perlindungan anak sebagai korban.Keyword: Pemidanaan, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Qanun Jinayat, Perlindungan Korban
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK MELALUI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam) Dhiauddin Tanjung; Mhd Yadi Harahap; Fadlan Fuadi
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.2060

Abstract

Berdasarkan pertimbangan yang mengandung kepentingan (mashlahah) dan norma hukum yang berlangsung di masyarakat (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Kenyataan menunjukkan bahwa ada dua kasus hak asuh anak yang jatuh pada suami (ayah) meskipun anak tersebut belum mumayyiz setelah perceraian yang disebabkan oleh kematian dan perceraian (thalaq). Hak asuh anak jatuh kepada ayah dalam Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Selanjutnya hak asuh anak juga jatuh ke tangan ayah dalam Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Penelitian ini berfokus pada empat rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana gambaran umum Pengadilan Agama Medan dalam hal sengketa pengasuhan anak; Kedua, bagaimana pengaturan pengasuhan anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam; Ketiga, bagaimana implementasi putusan Pengadilan Agama Medan terhadap sengketa hak asuh anak; Keempat, apa dasar pertimbangan hukum pengasuhan anak yang diberikan kepada selain ibu? Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa putusan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada selain ibu yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Medan Tahun 2019 relevan dengan pasal-pasal terkait dalam Kompilasi Hukum Islam meskipun terkesan Bertentangan dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam
IMPLEMENTASI KMA NO. 3 TAHUN 1999 (STUDI TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH OLEH BP4 PADA MASA COVID-19 (STUDI KASUS KUA KABUPATEN ACEH TAMIANG) Zainul Fuad; Ramadhan Syahmedi; Mutia Safitri
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.2181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui tentang bagaimana upaya BP4 dalam menerapkan peraturan KMA No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah, serta mengetahui tentang perbedaan serta signifikasi mengenai pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah baik di masa normal maupun di masa pandemi Covid-19, dan faktor-faktor penghambat peraturan KMA No. 3 Tahun 1999 di masa pandemi  Covid-19 di KUA Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan studi kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Sumber datanya yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu Pertama adapun upaya menerapkan peraturan KMA No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah dengan melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dengan memberi materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24  jam pelajaran dan sosialisasi tentang upaya terbentuknya keluarga sakinah, kedua perbedaan pelaksanaan tentang penerapan peraturan KMA No.3 Tahun 1999 pada masa normal dan pada pandemi masa Covid-19 dalam pelaksanaan pada masa normal upaya pembinaan gerakan keluarga sakinah dengan melakukan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dengan cara bertatap muka langsung dengan petugas KUA sedangkan pada masa pandemi covid-19 melakukan bimbingan pra nikah dengan metode daring, ketiga untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan peraturan KMA No.3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah pada masa covid-19
IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 di Kota Medan. Dhiauddin Tanjung; Ramadhan Syahmedi; Gatot Teguh Arifyanto
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.2179

Abstract

This study explains the MUI Fatwa Number 14 of 2020 which discusses the Implementation of Worship in the situation of the Covid-19 Outbreak in Medan City. This study also analyzes the MUI fatwa number 14 of 2020. This type of research includes empirical legal research and also includes field research. The approach used is an approach using laws and also a conceptual approach. The sources used in this study are the primary sources, namely the Qur'an and Hadith and the secondary sources are primary legal materials and the principles of fiqh and MUI fatwa no. 14 of 2020 concerning the Implementation of Worship during the Covid-19 period. The collection techniques are interviews, observations and documentation studies. The results of his research, namely the Implementation of the MUI Fatwa Number 14 of 2020 concerning the implementation of worship in the situation of the Covid-19 outbreak in the city of Medan, are still not effective, because based on the interview the author found that the results of several mosques in the city of Medan only accepted the MUI Fatwa appeal but did not carry out the completely as directed by the fatwa, they consider the fatwa only an appeal.
KEKERASAN ANAK DALAM KELUARGA MUSLIM BATAK TOBA SELAMA MASA PANDEMI DI KABUPATEN DAIRI Zainul Fuad; Sukiati Sukiati; Jamadun Silalahi
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.2180

Abstract

Penilitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak selama masa pandemi yang dilakukan oleh orang tua yang ada di Kabupaten Dairi, Untuk mengetahui cara  merumuskan  bentuk perlindungan hukum terhadap kasus-kasus  kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-undang Nomor. 35 tahun 2014 dan Hukum Islam, dan Untuk menganalisis tindakan hukum dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat baik itu tokoh masyarakat tokoh adat dan pemuka Agama sebagai pemecahan masalah dalam tindakan kekerasan anak. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriftif analitis. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan studi kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Sumber datanya yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ialah mengabaikan atau tidak memperdulikan seorang anak termasuk kekerasan kepada anak disebut juga Emotional abuse, Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman orangtua atau seorang ibu tentang bentuk-bentuk kekerasan pada anak masih sangat minim. kekerasan, yang berarti suatu tindakan yang melukai fisik seperti menghina, mempelototi, membandingkan, menyalahkan, mengancam dan mengabaikan tidak dianggap sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap anak. faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan anak selama masa pandemi yaitu seperti:Faktor ekonomi, Faktor keagamaan, Faktor pendidikan, Faktor lingkungan. 

Filter by Year

2017 2025