cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor
ISSN : 23392800     EISSN : 25812666     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.
Arjuna Subject : -
Articles 284 Documents
 12   13   14   15   16 
Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh Salman Abdul Muthalib; Mansari Mansari; Mahmuddin Mahmuddin; Muslim Zainuddin; Hasnul Arifin
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1621

Abstract

Qanun Jinayat tidak hanya diberlakukan bagi orang dewasa, bagi anak yang telah berumur 12 tahun dan belum sampai 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan dapat dikenakan sanksi jinayat bila melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kajian ini menganalisis secara komprehensif dengan metode kontens analisis ketentuan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menjadi Qanun Hukum Jinayat sebagai bahan hukum primernya. Analisis data dilakukan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Hukum Jinayat belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak. Aspek yang belum terakomodir yaitu: Pertama, penyelesaian anak berhadapan dengan jinayat menggunakan system peradilan pidana anak, adanya restitusi bagi korban pemerkosaan, independensi hakim dalam menjatuhkan ‘uqubat  ,’uqubat   Bagi Anak 1/3 dari Orang Dewasa, Hukuman Bagi Pelaku yang Korbannya Anak Lebih Tinggi, Anak Memungkinkan Dijatuhi ‘uqubat   Tindakan. Aspek yang belum mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak meliputi, anak dapat memungkinkan dijatuhkan hukuman cambuk, batasa usia anak, restitusi harus diminta oleh korban pemerkosaan anak, hakim terikat pada Qanun Hukum Jinayat, adanya peluang bagi hakim menjatuhkan hukuman cambuk dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan.
Independensi Dari Mazhab: Ijtihad dalam Perspektif Al-Shawkānī Fuady Abdullah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1675

Abstract

Ijtihad dalam hukum Islam berfungsi menemukan norma hukum dari suatu perkara sebagaimana ditetapkan oleh Allah swt. Klasifikasi tertentu pastinya diperlukan seseorang untuk dapat melakukannya dan banyak dianggap sulit dicapai. Di sisi lain, mapannya doktrin hukum dalam mazhab-mazhab mendorong  taklid sehingga melontarkan wacana tertutupnya pintu ijtihad. Namun begitu, tidak sedikit ulama sepanjang sejarah berargumen kontra bahkan menyatakan diri sebagai seorang mujtahid. Salah satunya adalah al-Shawkānī. Hidup pada periode taklid  dan kejumudan hukum Islam, al-Shawkānī menyatakan dirinya sebagai seorang mujtahid independen (mustaqill). Tulisan ini berusaha menelusuri dan menelisik pendapat dan pemikiran al-Shawkānī terkait dengan konsep ijtihad dan probabilitasnya. Tulisan ini merupakan studi kualitatif dengan bentuk kajian pustaka terhadap karya-karya utama al-Shawkānī sebagai sumber primer.  Tulisan ini menunjukkan bahwa al-Shawkānī memiliki pandangan kritis dan unik terhadap wacana tertutupnya pintu ijtihad. Al-Shawkānī berargumen kelaziman ijtihad dan bahwa tingkatan mujtahid independen dapat dicapai setelah periode konsolidasi mazhab sebagaimana yang dia sematkan pada dirinya sendiri. Bahkan ijtihad dapat dicapai melalui jalan yang independen dari mazhab.
Development of The Notary Cyber Concept in Implementation of The Electronic GMS of Open Companies Ikhsan Lubis; Duma Indah Sari Lubis
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1733

Abstract

The development of information and communication has affected various aspects of human life, and has affected the implementation of the duties of a Notary, who based on this authority will provide legal services to the community. Related to the implementation of the duties of a Notary, it is called an e-notary or also called a cyber notary. The use of technology in the digitalization era, therefore provides opportunities for digital transformation to facilitate interaction patterns in all aspects of life. a change in mindset (paradigm) in order to provide a positive response to opportunities for convenience, speed and accuracy of data accuracy. This information is expected to be the right concept for completing tasks, especially in the notarial field. The concept of a cyber notary through the latest platform can be connected directly to the internet network using an electronic media digitization system. Moreover, this system has developed as an integration of digital technology or digital transformation. That's why the author wrote this article.
Refund Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Metode Adz-Dzari'ah Mahbub Ainur Rofiq; Nanda Dwi Oktavianti
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1281

Abstract

Situasi pandemi mengubah laju transportasi secara signifikan. Beberapa daerah terjadi penutupan akses wilayah. Hal ini berpengaruh pada penurunan intensitas kebutuhan transportasi terutama menjelang idul fitri yang syarat dengan tradisi mudik. Maka pemerintah menerbitkan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat ketentuan berbeda antara refund transportasi udara dengan moda transportasi lainnya yang memiliki mekanisme pengembalian tunai 100%. Hal itu menimbulkan polemik, utamanya dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak pengguna transportasi udara sebagaimana dalamiUndang-undang Nomor 8 tahun 1999. Tujuan artikel ini ialah menelaah mekanisme keberlakuan refund yang tertera di dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 menggunakan perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 guna melihat pemenuhan hak konsumen di dalam kebijakan refund penerbangan tersebut. Di samping itu, teori adz-dzari'ah digunakan untuk mengukur dampak yang ditimbulkan dengan penerbitan peraturan tersebut selama pandemi. Adapun artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pedekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dan hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Ketentuan refund tiket penerbangan di masa covid 19 dalam Permenhub itu menyalahi ketentuan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. (2) Dan dalam tinjauan metode adz-dzari'ah, Permenhub itu menimbulkan efek negatif bagi pengguna jasa penerbangan, sehingga perlu dikaji ulang bahkan dihapus.
Pencegahan Kerusakan Hutan Melalui Kegiatan Hutan Wakaf Serta Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Muhammad Akbar Syawal; Fully Handayani
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait pencegahan kerusakan hutan melalui kegiatan hutan wakaf serta peran Notaris dalam bidang perwakafan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut pula sebagai penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan kerusakan alam dapat dilakukan melalui kegiatan hutan wakaf untuk mengembalikan fungsi hutan seperti sedia kala. Pelaksanaan hutan wakaf dilakukan dengan cara wakif menyerahkan harta benda miliknya baik itu harta benda tidak bergerak berupa tanah maupun harta benda bergerak berupa uang kepada nazhir selaku pengelola harta benda wakaf. Sementara itu, keterlibatan Notaris di bidang pewakafan secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013. Adapun Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah Notaris yang beragama Islam, amanah, dan memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Keterlibatan Notaris dalam bidang perwakafan tiada lain guna melahirkan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian paling sempurna dan bertujuan memperkecil terjadi sengketa di antara para pihak.  
Fulfillment of The Rights and Obligations of The Prisoner's Husband at Class III Correctional Institutions Gunung Tua (Implementation of Marriage Law No.16 of 2019 Amendment to Law No. 1 Of 1974) Mhd Yadi Harahap; Hafsah Hafsah; Tarmizi Amin Harahap
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1735

Abstract

This research uses qualitative research or field research. Data was collected through interviews, observation, and documentation of the fulfillment of the obligations of husbands who are prisoners to their wives and children. Then it will be analyzed using descriptive analysis techniques, which is a method that describes and interprets data that has been collected in an inductive mindset. The results show that 50% of husbands who are prisoners cannot provide a living for their wives and children, and wives prefer to end their marriages. Meanwhile, another 50% choose to maintain the marriage, because the wife of the inmate can still earn a living with the results of the business she manages. Fulfillment of income is also obtained from the family, both the wife's family and the husband's family.
Hukum Cerai Gugat disebabkan Kesulitan Ekonomi Muhammad Sarbini; Muslim Muslim; Ujang Andi Yusuf
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1740

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum Islam yang terkait dengan masalah cerai gugat (Khulu’) yang disebabkan karena kesulitan ekonomi. Adapun pertanyaan penelitian difokuskan pada; 1. Bagaimana hukum Islam dalam masalah cerai gugat? 2. Bagaimana hukum Islam terkait masalah cerai gugat karena faktor kesulitan ekonomi? Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti. Sumber data dari studi kepustakaan diperoleh dari artikel-artikel ilmiah dan jurnal yang relevan dengan pembahasan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum islam terkait dengan masalah cerai gugat terikat dengan hukum-hukum taklifi yang lima, yaitu; wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Menurut Al-Madzhab Al-‘Arba’ah yang masyhur pendapatnya adalah mubah, akan tetapi pada kondisi tertentu bisa jadi makruh atau haram, tergantung dengan kondisi yang menyertai peristiwan yang terjadi. Adapun terkait dengan hukum cerai gugat karena faktor ekonomi, maka menurut para ulama madzhab hukumnya mubah jika yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan yang dharuriyat dan hajiat. Adapun jika yang tidak dapat dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan yang tahsiniyat maka cerai gugat hukumnya adalah makruh atau haram.
Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama Rizki Isihlayungdianti; Abdul Halim
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1189

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewarisan non muslim dalam perkawinan beda agama yang belum diatur secara jelas di Indonesia. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama. Kekosongan hukum tersebut kemudian menimbulkan masalah, salah satunya terkait kewarisan bagi non muslim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pembagian waris bagi non muslim dalam perkawinan beda agama dan penerapan pelaksanaan kewarisan bagi non muslim dalam perkawinan beda agama berdasarkan studi kasus putusan Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pembagian waris bagi non muslim dalam perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan wasiat wajibah. Penerapannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 dengan besarannya tidak melebihi 1/3 dari harta warisan.
Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Persfektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum) Khairul Fahmi Harahap; Amar Adly; Watni Marpaung
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1597

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai perhitungan weton yang sudah menjadi adat yang mengakar kuat dalam kebudayaan masyarakat jawa di Kabupaten Deli Serdang yaitu perhitungan weton sebagai penentu hari pernikahan. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan dibalik realita. Teknik pengumpulan data menggunakan metode Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi sedangkan untuk analisis data menggunakan metode deduktif. Adapun hasil penelitian adalah Weton merupakan himpunan tujuh hari dalam seminggu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at, Sabtu dengan lima hari pasaran Jawa Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon.Metode perhitungan Jawa terdapat suatu gambaran yang sangat mendasari yaitu cocok yang artinya menyesuaikan, sebagaimana anatara kunci dan gemboknya, begitu juga pria terhadap calon mempelai wanita yang akan dinikahinya. Dalam menghitung perhitungan weton pada umumnya masyarakat jawa menggunakan 3 kaleender yang sudah ada sejak dulu, yaitu: kalender saka, kalender Sultan Agung, dan kalender tani pranata mangsa. Weton dikategorikan u’rf al fasid adat/tradisi buruk jikalau weton diyakini sebagai penangkal hari sial dan jalan untuk terhindar dari hari sial. Didalam islam mempercayai sesuatu kesialan itu disebut dengan istilah Tathayyur.
Pernikahan dibawah Umur pada Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal Zainul Fuad; Mhd Yadi Harahap; Aswar Habibi
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1738

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebiasaan pernikahan dibawah umur dikecamatan Lingga bayu Mandailing Natal. Pristiwa tersebut pelaku Etnis/suku Jawa. Penelitian ini juga menganalisis konsep hak dan kewajiban menurut Kompilasi Hukum Islam karena itu tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan suami istri yang dikaitkan terhadap konsistensi pelaku pernikahan dibawah umur dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka berumah tangga. Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Subyek penelitiannya merupakan pelaku pernikahan dibawah umur yang bersuku jawa di Kecamatan Lingga Bayu. Tekhnik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan yang dilakukan peniliti bahwa yang melakukan pernikahan dibawah umur didominasi oleh masyarakat suku Jawa. Hak dan Kewajiban dalam KHI disimpulkan bahwa dalam pandangan umum hanya dapat diterima oleh umat Islam dari mayoritas ahli hukum Islam dan yang berpendidikan, namun tidak dari kalangan masyarakat awam yakni yang melakukan pernikahan dibawah umur. KHI telah menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri Kepemimpinan atau kendali rumah tangga ada di tangan suami. Sedangkan isteri wajib patuh kepada suami dalam ajaran dan kendali yang benar.

Page 14 of 29 | Total Record : 284

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 13 No 01 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 02 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022) Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 9, No 01 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 02 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 7, No 02 (2019) Vol 7, No 01 (2019): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 6, No 02 (2018) Vol 6, No 01 (2018) Vol 5, No 10 (2017) Vol 5, No 09 (2017) Vol 4, No 08 (2016) Vol 4, No 07 (2016) Vol 3, No 06 (2015) Vol 3, No 05 (2015) Vol 2, No 04 (2014) Vol 2, No 03 (2014) Vol 1, No 02 (2013) Vol 1, No 01 (2013) More Issue