Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 526 Documents

5 6 7 8 9

Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal Hardianto Djanggih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThis study aims to examine the form of legal protection for children as victims of cyber crime through penal and non penal approach. Cyber crime that causes children as victims every year increases. The research is in studying using normative legal research method, by searching various sources of primary and secondary legal material described descriptively. The results showed that to cope with cyber crime that resulted in the child as a victim need to be protected in the form of penal and non penal policies. Penal policies by criminalizing various forms of crime are criminalized by offering the concept of criminal indemnification and special criminal sanctions. The non-penalty policy offered is restricting internet access to children.IntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatansiber melalui pendekatan penal dan non penal. Kejahatan siber yang mengakibatkan anak sebagai korban setiap tahun meningkat. Adapun penelitian ini dalam mengkajinya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran berbagai sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menanggulangi kejahatan siber yang mengakibatkan anak sebagai korban perlu dilakukan perlindungan dalam bentuk kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal dengan mengkriminalisasi berbagai bentuk kejahatan menjadi tindak pidana dengan menawarkan konsep pidana ganti kerugian dan pidana minimal khusus. Kebijakan

PERUBAHAN SOSIAL KEDUDUKAN DAN PERAN MAMAK TERHADAP ANAK DAN KEMENAKAN DI RANAH MINANG Sri Natin
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 2 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The result of this research proved that origin of mother’s position and role is very closed to the child and nephew/niece because the cultural concept based on equality of status among human being makes the harmony of life between man and woman. Because of the position of sumondonese is not as high as one in community of Patriarkhi to encourage obtaining child (quality of self competence of knowledge and science) by wandering. The social change of mother’s position and role is likely caused by 2 reasons; Different view of phenomenon that nature must change, time must rotate and experience is a teacher. Change of father’s position as sumondonese (the honor guest) becomes a father in family of Batih. The improvement of education and social status of nephew/niece, some mothers feel reluctant to guide the nephew/niece. Less intensity of relation is caused by far distance of residence, meanwhile the economic condition is very limited, caused by mother’s various activities as well. Change of relative member’s behavior is caused by lack of attention and care or mother may be sel. sh, therefore the faithfulness of nephew/niece decreases.

MENGKAJI KEMBALI POSISI KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Rena Yulia
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Victims of crime is the one suffer either a bodily injury or a mental injury, or both of them in a crime. At the moment, the legal tratment of the victims of crime is not worth the legal treatment of the offender. The victims tend to be left behind in the law enforcement process as the victims cannot be directly involved in the judicial process to defent their rights. The state through the general prosecutor, took charge of such rights. The prosecution to represent the victims in the judicial process and provide protection interests of the victim. Korban kejahatan merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan. Namun perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak sebanding dengan perlindungan terhadap pelaku. Bahkan korban cenderung menjadi pihak yang terabaikan dalam proses penegakan hukum. Korban tidak dapat menjadi pihak sebagaimana pelaku. Korban tidak terlibat langsung dalam proses peradilan untuk membela hak-haknya. Negara mengambil sebagian hak korban untuk melakukan penuntutan, kemudian menugaskan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Dengan diserahkannya hak-hak korban dalam penuntutan maka penuntutan yang dilakukan harus melindungi kepentingan korban.

MEKANISME sMALL CLAIMs CORTT DALAM MEWUJUDKAN TERCAPAINYA PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN Efa Laela Fakhriah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Business disputes require a quick and simple settlement. Such form of settlement could be attained through non-litigation methods or alternative dispute resolution. The result acquired from these methods would be in the form of a decision mutually agreed by the disputing parties. This however, does not have forcible power and often goes unexecuted. Thus, these is a need for a business disputeresolution mechanism agreed by the parties, where its process are concluded in courts under a differentprocedural law than what is normally applicable. Such could be found in small claims court, a quickinformal court to institute civil claims of small monetary value Sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana. Penyelesaian sengketa yang demikian dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Namun, hasil yang didapat berupa kesepakatan antara para pihak tidak memiliki daya paksa, sehingga seringkali tidak dilaksanakan. Diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yangdilakukan secara damai melalui kesepakatan para pihak, yang prosesnya dilakukan di pengadilan dengan prosedur beracara berbeda dari prosedur beracara biasa. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan adanyasmall claims court, yang diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal dengan pemeriksaancepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan yang nilai gugatannya kecil.

Kompatibilitas KHI dengan Konvensi Perempuan Lilik Andar Yuni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Having ratified CEDAW in 1984, Indonesia is obliged to eliminate gender-based discrimination that injure women’s rights and impair their position before the law. However, Compilation of Islamic Law in some parts still contradict CEDAW, e.g. the stipulations regarding marriage guardian, witnesses, age requirement, wife’s disobedience, and spouse’s rights and obligations. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Perempuan pada 1984, Indonesia diharuskan menghapus diskriminasi gender yang melanggar hak perempuan dan merugikan kedudukannya dalam hukum. Namun ternyata KHI masih bertentangan dengan Konvensi tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pasal tentang wali nikah, saksi, batas usia perkawinan, nusyuz, dan hak dan kewajiban suami isteri.

PENCEGAHAN TINDAK PROSTITUSI BERBASIS MASYARAKAT ADAT DALIHAN NA TOLU Kondar Siregar; Usman Pelly; Anwar Sadat
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ABSTRACTIt’s way before the decree of prostitution and pornography enforced in Indonesia, the Dalihan na Tolu customs had their own regulation in preventing prostitution phenomenon. Dalihan na Tolu consist of 3 elements as it is understood as three poles in traditional burning-stove which cooperating to each other, this is also applied to prostitution prevention. In every prevention of these prostitution practices, they lean on the philosophy of :”Somba mar Mora, Elek mar Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi”. Dalihan na Tolu custom has a principles that one cannot speak careless words or act in imprudent behaviour in front of the public.INTISARIJauh sebelum lahirnya undang-undang tentang prostitusi dan pornografi di Indonesia, ternyata masyarakat adat Dalihan na Tolu telah memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pencegahan tindak prostitusi. Masyarakat adat Dalihan na Tolu terdiri dari 3 unsur layaknya seperti tiga tungku yang saling bekerjasama dalam berbagai hal, termasuk dalam pencegahan tindak prostitusi. Dalam setiap pencegahan praktek prostitusi, mereka berpatokan pada filosofi:”Somba mar Mora, Elek mar Anak Boru, Manat-manat mar Kahanggi”. Masyarakat adat Dalihan na Tolu menganut prinsip bahwa seseorang tidak akan sembarangan bicara, apalagi bertindak sembrono di hadapan orang lain, karena masing-masing mengerti tentang hubungan kekerabatan satu dengan lainnya.

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI REKLAMASI PANTAI Urip Santoso
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Status of reclamation coast land is state land. The status of land rights acquired privately held company is derived from reclamation building right or use right. The status of land rights acquired local governmentis the management right or use right. The status of land rights acquired by privat company that workwith local government is building right or use right of management right. Land right derived from thereclamation acquired through the determination of the government in the from of decree granting right,namely those who do apply. Reclamation land titling state to the head of the national land agency republikof Indonesia. Status tanah hasil reklamasi pantai adalah tanah negara. Status hak atas tanah yang diperoleh perusahaanswasta yang berasal dari reklamasi pantai adalah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Status hak atastanah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Status hakatas tanah yang diperoleh perusahaan swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kotaadalah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan. Hak atas tanah yang berasal darireklamasi pantai diperoleh melalui Penetapan Pemerintah dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hakyaitu pihak yang melakukan reklamasi pantai mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah negarakepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM kreditur SEPARATIS DALAM KEPAILITAN Mr. Sularto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The discharging of one’s debt by bankruptcy aims to provide creditors with fair distribution of assets. However, for secured creditors, (those holding mortgage rights, fiduciary collateral, and other in rem security rights) provisions concerning stay of execution and limited foreclosure time are not consistent with securities law, hence jeopardizing their interests. This article arrives into a conclusion that several adjustments need to be made by amending the existing statutory regulations and by stipulating a Government Regulation, in order to ensure legal certainty on whether the right of secured creditors to foreclose exists. Penyelesaian utang melalui lembaga kepailitan dimaksudkan untuk mendapatkan pembagian yang adil bagi para kreditur. Namun bagi kreditur separatis (pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya), adanya ketentuan penangguhan eksekusi dan pembatasan jangka waktu eksekusi jaminan dalam UU Kepailitan kurang selaras dengan ketentuan hukum jaminan, sehingga berpotensi merugikan kreditur separatis. Dalam pembahasan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan suatu penyesuaian baik melalui revisi undang-undang maupun dengan Peraturan Pemerintah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai ada atau tidak adanya hak eksekusi kreditur separatis.

Efektivitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal Mrs. Herliana; Irna Nurhayati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Despite the high expectation for the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) to resolve financial market dispute in an efficient manner, it has settled very few disputes since its establishment. We find this low number of arbitration settlement roots from both institutional factors and capital market players. Walaupun kehadiran Badan Arbitrase Pasar Modal disebut-sebut bermanfaat bagi industri pasar modal karena mampu menyelesaikan sengketa secara efisien, ternyata belum banyak sengketa yang diselesaikan oleh BAPMI. Hasil penelitian menemukan bahwa minimnya jumlah sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase di BAPMI disebabkan karena faktor institusi dan pelaku pasar modal sendiri.

THE APPLICATION OF LEGAL CONSTRUCTION IN THE RULINGS OF THE CONSTITUTIONAL COURT Bisar Bisariyadi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The Constitutional Court does not only interpreting the Constitution in judicial review cases. The Courtalso applies legal construction which include constitutional construction and statutory construction. Thisarticle aims to identify this approach in the Court rulings. It also seeks to find conditions that trigger theCourt to venture on discovering the law by applying legal construction.

Page 7 of 53 | Total Record : 526

5 6 7 8 9

Filter by Year

2007 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA