cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 136   137   138   139   140 
PERLINDUNGAN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN YANG DILINDUNGI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012171072, REGINA CAELY LATERSIA GINTING
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Perlindungan Terhadap Transaksi Jual Beli Hewan Yang Dilindungi Di Kota Pontianak” bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan terhadap transaksi jual beli hewan yang dilindungi di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya transaksi jual beli hewan yang dilindungi terjadi di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hewan yang dilindungi di Kota PontianakPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Pelaksanaan pelaksanaan perlindungan terhadap transaksi jual beli hewan yang dilindungi di Kota Pontianak sudah dilakukan dengan melakukan penangkapan terhadap pihak penjual berbagai aksesoris yang berasal dari bagian tubuh satwa yang dilindungi oleh penjual berbagai aksesoris dari bagian tubuh satwa dilindungi ini, yang selanjutnya akan diproses secara hukum agar menjadi pembelajaran bagi pihak lain. Adapun faktor penyebab penyebab terjadinya transaksi jual beli hewan yang dilindungi terjadi di Kota Pontianak dari keterangan narasumber bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi penjualan hewan atau satwa yang dilindungi adalah faktor ekonomi yang pertamadikarenakan harga satwa liar atau yang dilindungi sangat mahal, dan kedua adalah faktor lingkungan yang juga menjadi penyebab munculnya transaksi jual beli hewan atau satwa yang dilindungi, dikarenakan banyaknya lngkungan yang mulai menyukai koleksi hawan langka. Upaya upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hewan yang dilindungi di Kota Pontianak dengan dilakukan berbagai cara antara lain adalah dengan melakukan advokasi peraturan perundang-undangan, peningkatan sarana dan prasarana serta melibatkan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada hewan atau satwa yang dilindungi, dengan meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika terjadi sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum berkaitan dengan perlindungan hewan atau satwa yang dilindungi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi Jual Beli, Hewan Dilindungi
PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DAYAK KENINJAL DI DESA PAAL KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI NIM. A1012181001, OGIE SISWAKI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, pada umumnya di diami oleh masyarakat Dayak Keninjal di samping itu terdapat juga Jawa, Melayu, dan Batak. Salah satu adat istiadat yang masih berlaku pada masyarakat Dayak Keninjal sampai saat ini adalah adat istiadat perkawinan. Perkawinan menurut adat masyarakat Dayak Keninjal ialah hubungan/ikatan antara suami istri, tetapi antara keluarga atau kerabat kedua belah pihak. Dalam melaksanakan perkawinan di kalangan masyarakat Dayak Keninjal terdapat beberapa tahapan antara lain seperti: Betanyak, Nonsit, Kujo Peluet Pintu, Haluang Hampelek, Bentang/Maco Adat, Ijab Qabul/Akad, Manik Topong Tawa, Pegowai, dan Ngenoit Nantu. Semua dilakukan secara berurutan dengan maksud adat istiadat perkawinan ini dapat terjaga kelestariannya, juga agar terjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Saat ini hukum adat perkawinan dikalangan masyarakat Dayak Keninjal mengalami perubahan karena adanya Syariat Islam yang dimasukan kedalam prosesi perkawinan tersebut.Yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mendapatkan data dan informasi tentang perkawinan adat Dayak Keninjal, faktor penyebab terjadinya perkawinan adat Dayak Keninjal, mengungkapkan upaya akibat hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan adat Dayak Keninjal, mengungkapkan upaya fungsionalis adat Dayak Keninjal setempat. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan sifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, ataupun relita yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat sesuai dengan keadaan saat penelitian yang dilakukan, sesepuh adat dayak keninjal Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, 5 pasangan yang melakukan perkawinan adat.Perkawinan adat dayak Keninjal masyarakat muslim yang dilaksanakan harus memasukan syariat Islam kedalam adat perkawinan tersebut. Hal ini disebut dengan akulturasi budaya karena dalam hal ini kedua tradisi digabung menjadi satu. Karena dari kedua pihak tidak ingin meninggalkan tradisinya. Apalagi bagi masyarakat muslim harus memperhatikan betul nilai-nilai syariat Islam, faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan adat masyarakat muslim dayak keninjal ialah karena masuknya syariat Islam kedalam prosesi pelaksanaan upacara perkawinan adat masyarakat muslim dayak keninjal adalah karena agama. Karena jika pelaksanaan mengikuti seluruh adat dayak keninjal maka akan ada cekcok dalam pelaksanaannya, sebab ada tahapan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, akibat hukum yang ditimbulkan jika pasangan tidak menjalankan perkawinan secara adat adalah perkawinan akan dianggap tidak sah menurut masyarakat adat dayak keninjal, upaya yang dapat dilakukan untuk terus menjaga tradisi tersebut ialah dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi bahwa adat harus terus dilestarikan. Kata Kunci: Adat, Upacara Adat, Perkawinan, Dayak Keninjal.
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN KEBAKARAN LAHAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011171110, AJI PRATITIS ANGGRAITO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembakaran lahan yang dilakukan dengan sengaja merupakan tindak pidana lingkungan. Masyarakat luas menjadi korban akibat dampak dari kebakaran lahan tersebut. Dalam penyelesaian perkara pidana hukum seringkali mengedepankan hak-hak tersangka dengan mengabaikan hak-hak korban. Banyak korban kejahatan yang ditemukan kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif dengan Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menganalisa Peraturan Perundang-Undangan, tulisan dan pendapat para Sarjana/Pakar yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pendektan Perundang-Undangan, yakni dengan cara mengkaji dan menganalisa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan analisis konsep hukum yakni dengan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.Perlindungan hukum pidana belum maksimal di Kota Pontianak dikarenakan faktor Undang-Undang, kesadaran hukum korban serta fasilitas pendukung nya. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui upaya preventif seperti sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat bahaya akibat kebakaran lahan dan upaya represif seperti penjatuhan sanksi terhadap pelaku dan ganti rugi untuk pemulihan hak-hak korban.Kedepannya diperlukan rumusan atau klausul yang mengatur tentang ganti rugi dan pemulihan hak-hak korban. Perlu ditingkatkannya sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan yang terpenting perlu adanya komitmen dan keseriusan pemerintah yang didukung oleh segenap komponen bangsa, agar maksud dan tujuan perlindungan hukum terhadap korban dapat tercapai.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Korban, Kebakaran Lahan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMINJAMAN DANA PADA FASILITAS SHOPEE PAYLATER NIM. A1011181066, ERNI JUNIARTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini pemenuhan kebutuhan hidup dapat dilakukan tanpa adanya interaksi secara langsung, yaitu melalui media online, kegiatan ini disebut dengan electronic commerce (e-commerce) atau belanja online. Melalui media online proses berbelanja dilakukan dengan lebih singkat, kemudahan yang didapat ini menjadikan tren belanja secara online semakin meningkat. Belanja secara online membutuhkan sebuah media online, salah satu media online tersebut adalah ”marketplace”. Salah satu marketplace yang terkenal di Indonesia adalah Shopee. Shopee menawarkan berbagai macam produk dan juga program layanan yang menarik. Salah satunya adalah Shopee Paylater. Shopee Paylater merupakan salah satu metode pembayaran yang disediakan oleh pihak Shopee dimana cara kerjanya hampir sama dengan kartu kredit. Shopee Paylater termasuk dalam sistem kredit online yang disebut dengan peer-to-peer (P2P) Lending. Sedikit berbeda dengan pinjaman dari aplikasi fintech P2P lending lainnya, paylater hanya menyediakan pinjaman untuk pembayaran suatu barang dan jasa pada e-commerce yang menyediakan layanan tersebut.Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah ”Bagaimana pengaturan hukum terhadap peminjaman dana pada fasilitas Shopee Paylater?” dan “Bagaimana mekanisme peminjaman dana pada fasilitas Shopee Paylater?”. Adapun yang menjadi tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum terhadap peminjaman dana pada fasilitas Shopee Paylater serta mengetahui bagaimana mekanisme peminjaman dana pada fasilitas Shopee Paylater. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskripitfHasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini adalah terkait keabsahan atau legalitas dari fasilitas Shopee Paylater sudah terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang. Terkait perlindungan terhadap pengguna, pihak Shopee telah mengusahakannya. Namun, pihak Shopee juga tidak dapat menjamin keamanan secara absolut, terutama pada data pribadi pengguna. Selain itu, belum ada pengaturan secara khusus terkait Paylater dan Perlindungan Data Pribadi. Sehingga dapat menyebabkan belum adanya kepastian hukum bagi pengguna ketika terjadi permasalahan hukum yang dapat terjadi dikemudian hari. Kata Kunci : Paylater, Shopee, POJK.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2015 (Studi di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak) NIM. A1011181215, LIBERATA LARA RINTI TARIGAS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuaan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala Desa di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini adalah MENGAPA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) SERENTAK TAHUH 2019 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2015 DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK RENDAH. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kuisioner yaitu berupa daftar pertanyaan dimana responden tinggal memilih jawaban yang sudah peneliti sediakan. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 11 orang dari panitia pelaksana pemilihan kepala desa dan 89 orang dari masyarakat Desa di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Untuk menguji kebenaran penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data Deskriptif-Kualitatif. Deskriptif-Kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dihubungkan dengan teori yang menunjang pembahasan, sehingga bisa menjelaskan sebab akibat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di desa. Analisis deskriptif ini  diawali dengan pengumpulan data, penyajian data, analisis data dan akhirnya penarikan kesimpulan. Indikator dalam penelitian ini adalah karena adanya perangsang, karena karakteristik seseorang, karena faktor karakteristik sosial, karena faktor situasi dan lingkungan itu sendiri. Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor perangsang, karakteristik seseorang, karakteristik sosial dan situasi lingkungan itu sendiri mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di desa yang ada di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.Kata Kunci: Faktor, Masyarakat, Partisipasi
GASTRONOMI WISATA DALAM PERSPEKTIF PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011181224, KHAIRUNNISA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gastronomi merupakan suatu studi tentang seni, pengetahuan dan pemahaman yang berhubungan makanan yang baik dan enak. Gastonomi wisata adalah elemen dari gastronomi yang berkaitan erat antara, tradisi, budaya, dan warisan. Maka dari itu gastronomi mengkaji mengenai sejarah makanan tersebut, cita rasa, cara pembuatan, bentuk penyajian dan penyuguhannya. Berkaitan dengan kebudayaan, dengan adanya gastronomi wisata bagaimana hal ini dapat menunjukkan peran dari makanan itu sendiri khusunya makanan tradisional dalam memajukan kebudayaan di suatu daerah, yaitu Kota Pontianak. Dalam perspektif pemajuan kebudayaan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dapat kita teliti bagaimana pengimplementasiannya dari fungsi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dengan upaya dari segi inventarisasi, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah makanan khas tradisional berpotensi untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan di Kota Pontianak dan Bagaimanakah peran dari Pemerintah Kota Pontianak dalam pengembangan makanan khas tradisional demi pemajuan kebudayaan di Kota Pontianak” . Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis apakah makanan khas tradisonal berpotensi untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan di Kota Pontianak dan untuk mengungkapkan dan menganalisis bagaimanakah peran dari Pemerintah Kota Pontianak dalam pengembangan makanan khas tradisional demi pemajuan kebudayaan di Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio legal dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis.Hasil analisis dari penelitian ini bahwa mengenai potensi dari makanan tradisional Kota Pontianak mempunyai prospek yang bagus dan baik dalam pemajuan kebudayaan di Kota Pontianak. Namun dalam implementasinya, makanan tradisional Kota Pontianak khususnya kue tradisional perlu kajian lebih lanjut dan juga pengenalan lebih luas kepada masyarakat Kota Pontianak. Berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 202/DISDIKBUD/Tahun 2021 yang menetapkan berapa warisan budaya takbenda Kota Pontianak yang terdapat 8 (delapan) warisan budaya dan terdapat 4 (empat) makanan tradisional. Hal ini tentu berkaitan dengan bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan makanan tradisional Kota Pontianak. berdasarkan wawacancara bersama dinas-dinas terkait upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah dari segi penerbitan buku sebagai literatur dan bahan bacaan mengenai makanan tradisional, pengadaan kegiatan atau acara yang memperlihatkan dan mempromosikan hasil budaya Kota pontianak termasuk makanan tradisional. Kata kunci : Gastronomi Wisata; Pemajuan Kebudayaan; Makanan Tradisional
PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT KEDAH KEPADA PELAKU PENANGKAPAN IKAN YANG MENGUNAKAN RACUN TUBA DI DUSUN SETOR DESA TIGUR JAYA KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU NIM. A1012181039, YUNITA BERLIANA P
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan Skripsi ini berjudul “Penerapan Hukum Pidana Adat  Kedah Kepada Pelaku Penangkapan Ikan Yang Mengunakan Racun Tuba Di Dusun Setor Desa Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau”. Yang menjadi permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini bagaimana penerapan Hukum Pidana Adat terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Yang Mengunakan Racun Tuba di Dusun Setor Desa Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi.            Dalam pemberian hukuman kepada Pelaku Penangkapan ikan yang mengunakan racun tuba di dusun setor yaitu diselesaikan secara hukum pidana adat. diketahui bahwa keberadaan hukum pidana adat sudah atur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia. Namun jika dalam penerapan hukum pidana kepada pelaku penangkapan ikan yang mengunakan racun tuba di terapkan mengunakan undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Ketentuan Pidana Bab XV (Pasal 84 ayat 1 maka keberadaan Pidana Adat tidak lagi dapat diberlakukan.                           Hasil penelitian yang telah ditemukan dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adat yang diterapakan kepada pelaku penangkapan ikan yang mengunakan racun tuba Mengunakan aturan hukum pidana adat sebanyak 3 (tiga) lesa yang mana sudah di terapakan oleh para pengurus adat di Dusun Setor hal ini berdasarkan kesepakatan bersama antara pengurus adat dan masyarakat di Dusun Setor Desa Tigur Jaya Kecamaatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan penerapan hukum tersebut telah di lakukan secara turun temurun. Kecuali terhadap pelaku yang tidak mau mengakui perbuatanya maka proses penyelesaiannya melalui Hukum Positif Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Sanksi Adat, Penerapan Hukum Pidana, Penangkapan Ikan
KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/Pid.C/2019/PN.Skw) NIM. A1011161240, OKY ALVIAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia adalah tanah. Sangat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia seringkali menimbulkan suatu persengketaan atas tanah dalam lingkungan masyarakat. Seperti sengketa tanah garapan yang terjadi antara saudara Bahtiar dan saudari Novita yang telah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang No.21/Pid.C/2019/PN.Skw.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam penyelesaian sengketa tanah garapan serta menganalisis putusan hakim dalam perkara No. 21/Pid.C/2019/PN.Skw ditinjau dari aspek hukum administrasi negara. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sosiologis, penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskripstif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan serta melalui teknik wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Singkawang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Sumber kewenangan Pemerintah Kota Singkawang dalam penyeleseaian sengketa tanah garapan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  Namun terdapat kekeliruan dalam putusan hakim terhadap perkara No. 21/Pid.C/2019/PN.Skw karena penyelesaian sengketa tanah garapan tersebut dilakukan  oleh Pengadilan Negeri Singkawang. Kata Kunci : Kewenangan, Sengketa Pertanahan, Tanah GarapanSalah satu kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia adalah tanah. Sangat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia seringkali menimbulkan suatu persengketaan atas tanah dalam lingkungan masyarakat. Seperti sengketa tanah garapan yang terjadi antara saudara Bahtiar dan saudari Novita yang telah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang No.21/Pid.C/2019/PN.Skw.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam penyelesaian sengketa tanah garapan serta menganalisis putusan hakim dalam perkara No. 21/Pid.C/2019/PN.Skw ditinjau dari aspek hukum administrasi negara. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sosiologis, penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskripstif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan serta melalui teknik wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Singkawang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Sumber kewenangan Pemerintah Kota Singkawang dalam penyeleseaian sengketa tanah garapan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  Namun terdapat kekeliruan dalam putusan hakim terhadap perkara No. 21/Pid.C/2019/PN.Skw karena penyelesaian sengketa tanah garapan tersebut dilakukan  oleh Pengadilan Negeri Singkawang. Kata Kunci : Kewenangan, Sengketa Pertanahan, Tanah Garapan
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PARFUM REPLIKA NIM. A1012181058, I NYOMAN SATRIA WIJAYANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyak pelaku usaha di Indonesia yang tidak bertanggung jawab dengan menjual parfum yang tidak memenuhi persyaratan. Sebagai contoh, beredarnya produk parfum replika yang tidak memenuhi standar mutu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang banyak dijual di pasaran dengan harga yang murah. Produk yang tidak memenuhi persyaratan itu dapat ditemukan dengan mudah di mall, pasar tradisional, maupun melalui internet.Pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen adalah dengan cara membuat asumsi-asumsi mengatakan parfum replika tersebut apabila digunakan atau disemprotkan akan dapat bertahan 24 jam ketahanan wanginya. Tetapi setelah dibuktikan parfum tersebut bahkan hanya dapat bertahan wanginya tidak kurang dari 5 jam.Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :1. Bagaimanakah perlindungan dari pelaku usaha kepada konsumen terhadap penjualan parfum replika?Bagaimana upaya hukum perlindungan kepada konsumen dari pelaku usaha  terhadap penjualan parfum replika ?Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan ketentuan mengikat suatu perundangan.Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa di kota Pontianak masih dapat ditemukan kegiatan jual beli parfum replika. Hal tersebut di latar belakangi oleh masih kurangnya pengetahuan konsumen tentang bahayanya menggunakan suatu produk yang tidak memenuhi standar mutu serta harga parfum replika yang sangat murah di banding dengan harga sebuah parfum original nya.Kata kunci :  parfum, replika, perlindungan konsumen
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS ATAS SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Putusan Pengadilan No: 18 / Pdt.G / 2018 / PN Sbs) NIM. A1011181049, ELGIA PRAMESSETYA WARDANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkara Nomor 18/Pdt.G/PN.Sbs adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dimana Sertifikat Nomor 4123/Desa Harapan nama Pemegang hak Suriana, yang diterbitkan oleh tergugat V selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas tanpa meneliti terlebih dahulu data fisik dan data yuridis. Sehingga terjadilah kesalahan dalam penerbitan yang menyebabkan terjadinya sengketa kepemilikan hak. Sehingga berdasarkan putusan hakim menyatakan sertifikat tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sambas Atas Sengketa Hak Milik Atas Tanah.”Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum dari putusan yang menyatakan bahwa sertifikat itu cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hukum keputusan hakim Pengadilan Negeri Sambas dalam sengketa hak milik atas tanah No.18/Pdt.G/2018/PN.Sbs dan untuk menganalisis akibat hukum tentang sengketa hak milik atas tanah.Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan dalah penelitian deskriptif analisis. Dimana penelitian ini mendiskripsikan, menggambarkan dan melaporkan secara rinci, dan sistematis mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa hak milik atas tanah yang terdapat dalam putusan nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Sbs.Dari hasil penelitian diketahui bahwa akibat hukum terhadap sertifikat hak milik atas tanah yang cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum berdasarkan Putusan No.18/Pdt/G/2018/PN.Sbs. Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas adalah cacat secara kepemilikan karena penerbitan didasarkan kepada alas hak/bukti yang tidak sah. Sebab hak atas tanah tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena telah terbukti dan sah melanggar hukum yang berlaku maka berakibat hukum sertifikat yang dinyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum dapat dibatalkan / dimohonkan pembatalan ke Kantor Pertanahan tempat sertifikat tersebut diterbitkan. Serta pihak tergugat I harus mengosongkan tanah dan rumah tersebut dan mengembalikan kepada para pengugat. Kata Kunci : Sengketa, Sertifikat, Hak Milik Atas Tanah, Putusan Pengadilan

Page 138 of 319 | Total Record : 3190

 136   137   138   139   140 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue