cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 134   135   136   137   138 
IMPLEMENTASI OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP IRMAN GUSMAN (Studi Kasus Putusan Nomor 97PK/Pid.Sus/2019) NIM. A1012181193, MARIA PUTRI ANGGRAINI SARAGI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yang digunakan KPK yaitu penyadapan dan penjebakan. Akan tetapi kedua teknik ini memiliki kelemahan secara hukum. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam UU No. 30 Tahun 2002, sedangkan penjebakan tidak dikenal dalam berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia. Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan HAM.            Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kesesuaian operasi tangkap tangan atas tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan konsep tangkap tangan dalam KUHAP. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan keterangan yang diambil dari narasumber dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi sangatlah efektif dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi karena membuat terang dan jelas suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya Kata Kunci : KPK, Operasi Tangkap Tangan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP BISNIS USAHA TANAMAN KRATOM DI KABUPATEN KAPUAS HULU NIM. A1012171121, NOVENTUS YOGI MASSUKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Terhadap Bisnis Usaha Tanaman Kratom Di Kabupaten Kapuas Hulu” bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan terhadap bisnis usaha tanaman kratom di Kabupaten Kapuas Hulu Untuk mengungkapkan faktor penyebab bisnis usaha tanaman kratom di Kabupaten Kapuas Hulu di larang oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis usaha kratom di Kabupaten Kapuas Hulu atas pelarangan penanamanPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan terhadap bisnis usaha tanaman kratom di Kabupaten Kapuas Hulu masih terus dilakukan oleh para petani oleh karena tanaman kratom merupakan salah satu tanaman yang sangat mudah berkembang disana dan memberikan pendapatan yang cukup lumayan bagi para petani, sehingga saat ini meskipun telah keluar surat edaran dari Kepala Badan POM Nomor : HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Penggunaan Mitragyna Speciosa Korth (Kratom) Dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.Bahwa faktor penyebab bisnis usaha tanaman kratom di Kabupaten Kapuas Hulu di larang oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan dari  kandungan dalam tanaman kratom itu sendiri dapat menimbulkan efek yang menyerupai narkotika apabila menggunakan dalam dosis tinggi sehingga sangat tidak aman bagi tubuh jika digunakan tidak dengan aturan atau pengelolaan yang baik oleh lembaga yang berwenang membuat obat atau yang mengeluarkan izin edar obat. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis usaha kratom di Kabupaten Kapuas Hulu atas pelarangan penanaman adalah dengan meminta pemerintah melakukan pengkajian serta pengujian terlebih dahulu tentang kemanfaatan dari tanaman kratom baik sisi positif maupun negatifnya, karena tanaman kratom selama ini juga menjadi salah satu sumber daya alam yang dapat melindungi ekosistem lingkungan, sehingga upaya terus dilakukan oleh petani maupun masyarakat lainnya. Kata Kunci : Analisis, Bisnis, Tanaman Kratom
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN JASA PENGAMANAN ANTARA PT. RIDHO PRATAMA PUTRA DENGAN PIHAK KETIGA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012151190, RAMADHANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Perjanjian Pengadaan Jasa  Pengamanan Antara PT. Ridho Pratama Putra Dengan Pihak Ketiga Di Kota Pontianak” bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian pengadaan jasa pengamanan antara PT. Ridho Pratama Putra  dengan PT. Adilmart Di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab  pelaksanaan perjanjian pengadaan jasa pengamanan antara PT. Ridho Pratama Putra  dengan Pihak PT. Adilmart  Di Kota Pontianak belum sesuai. Untuk mengungkapkan upaya pelaksanaan perjanjian pengadaan jasa pengamanan antara PT. Ridho Pratama Putra  dengan pihak PT. Adilmart di Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum penelitian kepustakaan dimana penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian yang didukung oleh data primer. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perjanjian pengadaan jasa pengamanan antara PT. Ridho Pratama Putra  dengan PT. Adilmart Di Kota Pontianak belum dapat terlaksana sesuai keinginan para pihak masih terjadi persoalan dimana terjadi keterlambatan pembayara oleh pihak kedua kepada pihak pertama atas jasa yang telah diberikan serta tidak dipenuhinya kesediaan sumber tenaga kerja yang diharapkan oleh pihak pertama sebagaimana hak dan kewajiban yang telah ditur dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan Nomor : 034/PKS-RPM-Satuan Pengamanan/I/2020. Bahwa faktor penyebab belum terlaksananya perjanjian kerjasama jasa satuan pengamanan antara PT. Adilmart dan PT Ridho Pratama Mandiri disebabkan baik oleh pihak pertama maupun pihak kedua dimana terkadang pihak kedua terlambat membayar kewajiban  atas jasa pekerjaan tenaga kerja dari pihak pertama hal ini adalah disebabkan petugas keuangan PT. Adilmart terlambat mengirimkan uang kepada pihak kedua sehingga terjadilah keterlambatan melakukan pembayaran kepada pihak kedua dan pihak kedua juga kadang melakukan kelalaian dengan menempatkan tenaga kerja yang tidak sesuai yang diharapkan pihak pertama Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan Nomor : 034/PKS-RPM-Satuan Pengamanan/I/2020 antara PT. Adilmart dengan PT. Ridho Pratama Mandiri jika timbul permasalahan adalah terlebih dahulu dengan melakukan upaya musyawarah dan mufakat sebagaimana yang terlah tercantum dalam kontrak, jika musyawarah tidak menemukan jalan penyelesaaian makan akan dilakukan upaya melalui penyelesaian alternatif sengketa. Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan Jasa, Satuan Pengamanan
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP SISTEM INVESTASI DI PT. FUTURE VIEW TECH (VTUBE) NIM. A1011181208, NUR RAHIM SYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investasi merupakan suatu alat untuk penyediaan suatu barang modal yang dipergunakan sekarang dan mengharapkan sebuah keuntungan dimasa yang akan datang. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka masyarakat akan semakin sadar untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan dimasa depan. Maka dari itu masyarakat harus dapat membedakan mana investasi yang legal dan illegal. Seperti di PT. Future View Tech (VTUBE) yang diklaim oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan praktik investasi yang merugikan bagi masyarakat dan juga melanggar UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan skema piramida dalam UU No. 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan dan untuk mengetahui dan menganalisis sistem Investasi di Vtube ini diperbolehkan atau dilarang dikarenakan menggunakan skema piramida sesuai yang telah diatur didalam Undang-Undang 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Sistem Investasi di VTUBE berdasarkan UU Perdagangan melanggar pasal 9 yang tidak memperbolehkan memakai skema piramida dan juga OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) mengeluarkan siaran pers Nomor SP 06/SWI/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020, VTUBE merupakan salah satu daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak dibawah pengawasan OJK dan SWI juga melarang VTUBE melakukan keigatan investasi dikarenakan menggunakan skema ponzi yang sama-sama mengumpulkan uang masyarakat melalui rekrutmen anggota baru secara berkelanjutan.Kata Kunci : Investasi, UU Perdagangan, VTUBE
IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012181239, ALDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh Kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator, mediasi di Pengadilan merupakan Perwujudan dari ‘’impelementasi Asas Penyelenggaran peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan,  untuk jumlah mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sungai Raya dari bulan januari 2020 sampai dengan desember 2020 berjumlah 130 Perkara, Perkara Perceraian yang berhasil diselesaikan melalui mediasi berjumlah 3 Perkara, penetapan pencabutan 14 perkara sedangkan jumlah perkara perceraian yang tidak berhasil diselesaikan mediasi berjumlah 112.             Rumusan Masalah didalam penelitian ini adalah’’Apakah Ketidakberhasilnya Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Menyebabkan Tidak Terlaksananya Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ?, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi Pelaksanaan mediasi di Pengadilan dalam Penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi terkait dengan pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan ketidakberhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, untuk mengungkapkan akibat hukum berhasil dan ketidakberhasilnya dalam penyelesaian perkara perceraian mediasi terkait dengan pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan Hakim/Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi terkait dengan pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, penelitian ini menggunakan  metode penelitian hukum Empiris dengan Sifat Penelitian Deskriptif dan teknik analisis kualitatif.             Hasil yang diperoleh dari penelitian ini pelaksanaan terhadap semua perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dilakukan mediasi yang dibantu oleh mediator namun pada pelaksanaannya masih banyak hasil mediasi yang gagal sehingga penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan tidak tercapai, faktor tidak berhasilnya mediasi dikarenakan masing-masing kedua belah pihak bersikeras untuk melanjutkan ke persidangan, akibat berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah membuat akta kesepakatan mediasi dan akibat ketidakberhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya maka para pihak  melanjutkan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan mentaati putusan Hakim, Upaya Hakim/Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi belum berhasil, Hakim tetap selalu mengupayakan perdamaian sebelum perkara peceraian diputus oleh majelis Hakim.Kata Kunci : PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi Perceraian, Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Pengadilan Agama.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BAJU MANIK SUKU DAYAK TAMAN SEBAGAI PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI KONVENSI UNESCO TENTANG PERLINDUNGAN DAN PROMOSI KERAGAMAN EKSPRESI BUDAYA TAHUN 2005 NIM. A1011171065, CHRISTIAN BERNAD POLOKAYU
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suku Dayak Taman merupakan suku yang telah tinggal dan bermukim secara menetap, dan tersebar di daerah aliran Sungai Kapuas, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam masyarakat suku Dayak Taman terdapat kebiasaan Manamowe yaitu kebiasaan merantau dalam rangka mencari pengalaman, pengetahuan serta untuk memperbaiki nilai hidup. Biasanya orang Taman ini merantau dan menetap di daerah Sarawak, Malaysia. Tentunya mereka membawa tradisi dari tanah leluhur yang masih mereka pertahankan terutama pada saat gawai dan pesta pernikahan dengan menggunakan Baju Manik. Hal ini bisa mengancam kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat khususnya terhadap Baju Manik suku Dayak Taman yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat karena jika suatu saat pemerintah Malaysia mengklaim baju manik menjadi punya mereka.Berdasarkan pembahasan terhadap data penelitian yang telah dilakukan, bahwa sebagai bentuk implementasi Konvensi UNESCO Tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Budaya Tahun 2005, Pemerintah Indonesia sudah melakukan perlindungan dengan melakukan inventarisasi terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, untuk kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Baju Manik belum dilakukan inventarisasi sebagai pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional dikarenakan kurang proaktifnya pemerintah untuk melakukan sosialisasi dalam rangka membina ke seluruh komunitas suku Dayak Taman yang menetap dalam tiap-tiap rumah betang yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, padahal Baju Manik merupakan salah satu objek pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional yang seharusnya dilindungi oleh Pemerintah Indonesia menurut ketentuan pada Konvensi UNESCO tersebut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional, Baju Manik
WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN SECARA KREDIT PADA PENGUSAHA BUTIK AZKA COLLECTION DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011161021, RIAN ANDREANO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini membahas tentang wanprestasi pembeli dalam perjanjian jual beli pakaian secara kredit pada pengusaha butik azka collection di kota Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk meengungkap faktor apa yang menyebabkan pembeli melakukan wanprestasi terhadap pengusaha butik azka collection, akibat hukum bagi pembeli yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengusaha butik azka collection terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual-beli pakaian secara kredit.       Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hubungan hukum yang terjadi antara pengusaha butik azka collection dengan pembeli dikarenakan adanya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan oleh kedua belah pihak yang mana dalam perjanjian tersebut memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pembeli dalam pelaksanaaan kewajibannya melakukan pembayaran kepada pengusaha butik azka collection terdapat wanprestaasi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pengusaha butik azka collection.       pelaksanaan perjanjian jual-beli pakaian secara kredit antara pembeli dan pengusaha butik azka collection dilakukan hanya secara lisan tanpa diketahui orang lain atau saksi. Dengan kata lain, perjanjian jual-beli pakaian secara kredit ini terjadi karena adanya kepercayaan dari pengusaha butik azka collection kepada pembeli untuk melakukan perjanjian jual-beli secara kredit. Adapun faktor penyebab pembeli wanprestasi terhadap pengusaha butik azka collection dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak serta uang yang belum mencukupi. Akibat hukum bagi pembeli yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian secara kredit akan diberikan tempo waktu untuk melunasi sisa pembayaran dan teguran berupa sanksi denda apabila teguran tersebut tidak ditanggapi. Upaya yang dapat dilakukan oleh pengusasha butik azka collection terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi adalah menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah kekeluargaan. Kata kunci  :Perjanjian jual beli, kredit pakaian, wanprestasi
WANPRESTASI ANGGOTA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) NASARI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012141211, ENDRI FERDIAN FAUZIE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi merupakan kegiatan usaha rakyat yang banyak diminati masyarakat, karena cukup dengan modal kecil yang terjangkau juga dapat membantu perekonomian masyarakat yang ingin berusaha berupa pemberian modal kerja, dan/atau kebutuhan yang mendesak lainnya. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari ini mempunyai anggota sebanyak 384 orang dengan komunitasnya adalah para guru dan tenaga pendidik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar baik sekolah negeri atau swasta yang ada di Pontianak Selatan Kota Pontianak, yang telah didirikan  dengan badan hukum nomor 145/BH/X tanggal 31 Agustus 1998 dan koperasi ini setiap tahun selalu menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan).Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Faktor Apakah Yang Menyebabkan Anggota Koperasi Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dalam Membayar Angsuran Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari Di Kota Pontianak”. Tujuan penelitian yaitu objek dan instrumen yang mendukung penelitian ini, maka penelitian yang sedang di teliti di kelompokan ke dalam jenis penelitian empiris atau sosiologis.Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis, sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi  hukum di lihat sebagai prilaku masyarakat yang mengejala dan mempola kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya berbagai penemuan yang bersifat individual akan di jadikan bahan utama dalam pengungkapan permasalahan yang di teliti dengan berpeggang pada ketentuan empiris dengan sifat penelitian deskriptif yang ingin mengkaji dan menganalisis prestasi kewajiban para debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari dalam pembayaran angsuran dan atau pinjamannya, dan mengkaji kepatuhan dalam melaksanakan perjanjian simpan pinjam uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.             Hasil penelitian yang dicapai yaitu bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari  dengan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari  dilakukan secara tertulis sesuai dengan akad perjanjian yang telah di setujui oleh kedua belah pihak. walaupun pada awalnya melakukan jumlah penyetoran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati tetapi pada akhirnya walaupun melakukan penytoran tetapi jumlahnya tidak penuh sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Akibat hukum bagi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari  yang tidak memenuhi kewajibannya adalah mendapatkan sanksi, yaitu kedepannya jika  sudah  melunasi   pinjaman bisa  melakukan  pinjaman lagi dan Upaya yang dilakukan pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari terhadap anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari  yang Wanprestasi adalah dengan memberikan surat penagihan  kemudian diberikan surat pemanggilan untuk musyawarah.Kata Kunci : Wanprestasi, Simpan Pinjam, Koperasi
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012131259, OBRIEN MAROLOP SIMANGUNSONG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Usaha Terhadap Produk  Makanan Dan Minuman  Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pontianak”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pertanggung jawaban pidana pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan UUPK di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan belum terlaksananya pertanggung jawaban pidana pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan UUPK di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang terhadap pertanggung jawaban pidana pelaku usaha produk makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan  UUPK di Kota Pontianak.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang telah terjadi pada saat penelitian itu dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahannya berdasarkan fakta-fakta nyata.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pertanggung jawaban pidana pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan UUPK di Kota Pontianak belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meskipun masih ditemukan pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya memperdagangkan makanan dan minuman kadaluarsa sebagaimanayang ditemukan saat tim Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalimantan Barat menemukan sejumlah makanan kaleng kadaluarsa atau yang tidak layak di sejumlah toko di kawasan Pasar Flamboyan Pontianak. Bahwa faktor yang menyebabkan belum terlaksananya pertanggung jawaban pidana pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan UUPK di Kota Pontianak dikarenakan penindakan terhadap pelaku usaha tidak dapat dilakukan secara pidana dikarenakan tidak ada laporan dari konsumen atau masyarakat yang merupakan pihak yang paling dirugikan jika mengkomsumsi makanan dan minuman kadaluarsa, dikarenakan saat terjadi sidak pelaku usaha hanya diberikan teguran saja kepada para pelaku usaha karena faktor  Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang terhadap pertanggung jawaban pidana pelaku usaha produk makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan  UUPK di Kota Pontianak adalah dengan terus melakukan pengawasan dan memberikan peringatan serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran jika masih menjual makanan dan minuman kadaluarsa. Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Pidana, Perlindungan Konsumen
WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF) DI KOTA NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI NIM. A1011141237, WILLSON
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan akan alat transportasi menjadi bagian terpenting dari kehidupan masyarakat dewasa ini sebagai pendukung kenyamanan hidup sehari-hari dan pekerjaan. Tingginya tingkat gaya hidup pada masyarakat membuat kebutuhan akan sepeda motor sebagai pendukung kenyamanan hidup menjadi prioritas yang utama. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat tidak semuanya dapat memenuhinya dengan tunai. Oleh karena itu banyak perusahaan yang tumbuh dalam era sekarang ini berbentuk lembaga pembiayaan non bank. Lembaga pembiayaan menawarkan kepada masyarakat untuk memperoleh kebutuhan kenyamanan hidup berupa sewa beli sepeda motor dengan cara serta persyaratan yang mudah dan terjangkau oleh lapisan masyarakat..Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah ”Faktor Apa Yang Menyebabkan Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. Federal Internasional Finance (FIF) Di Kota Nanga Pinoh?”. Adapun salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data dan informasi mengenai perjanjian pembiayaan di PT. Federal Internasional Finance Nanga Pinoh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif.Hasil dari penelitian ini terbukti bahwa faktor yang menyebabkan debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan debitur kendaraan bermotor roda dua antara debitur dengan pihak PT Federal International Finance Nanga Pinoh karena adanya keperluan yang mendesak, karena belum mempunyai uang, dan karena lupa. Akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan debitur, maka debitur diberikan denda, diberikan sanksi atau denda, dan dapat juga ditariknya kendaraan bermotor roda dua. Upaya yang dilakukan PT Federal International Finance Nanga Pinoh  adalah dengan mengeluarkan surat peringatan. Kata Kunci : Perjanjian, Pembiayaan, Wanprestasi

Page 136 of 319 | Total Record : 3190

 134   135   136   137   138 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue