cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 159   160   161   162   163 
PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN SUNGAI TERHADAP WISATAWAN PADA DESTINASI WISATA SAKA II DI KABUPATEN SANGGAU WINDY ROMANA NIM. A1011181063
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerapan standar keselamatan angkutan sungai terhadap wisatawan pada destinasi wisata Saka II. Saka II merupakan destinasi wisata yang berada di Dusun Sungai Bemban Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Saka II menyuguhkan keindahan alam air terjun yang tinggi. Transportasi yang digunakan untuk mengangkut wisatawan  menuju Saka II adalah transportasi sungai, dimana yang sudah tersedia sekarang adalah sampan/kapal motor air bermesin.Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang sifat penelitiannya deskriptif dengan menganalisis subjek dan objek penelitian. Sumber dan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan teknik analisis data kualitatif,Hasil penelitian yang diiperoleh penulis dalam penelitian ini mengenai standar keselamatan angkutan sungai terhadap wisatawan pada destinasi Saka II masih jauh dari kata selamat dalam arti tidak ada satupun alat keselamatan yang tersedia pada alat angkut (sampan/kapal motor air bermesin), hal ini dikarenakan ketidaktahuan pemilik sampan/kapal motor air bermesin, ketentuan tersebut tidak dijalankan dikarenakan kurangnya sosialiasasi kepada para pelaku usaha/pemilik sampan/kapal motor air bermesin tentang alat keselamatan tersebut. Sekiranya tahu pun terhalang jarak yang cukup jauh untuk membeli perlengkapan  dan harus menuju kota serta faktor ekonomi mereka yang tidak mampu untuk melengkapi ketentuan tersebut. Kata kunci : standar keselamatan, angkutan sungai, dan wisatawan
PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMELIHARA DENGAN PEMILIK SAPI DI DESA GALANGNKECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH OLYVIA NUR AFIANI NIM. A1011141213
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, pasal 1 huruf c, Perjanjian Bagi Hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-Undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil diantara kedua belah pihak. Disetiap melakukan kegiatan kerjasama harus mempunyai perjanjian kerja, terutama dalam urusan pemeliharaan hewan ternak. Perjanjian tersebut berguna bagi pemilik hewan dan pemelihara agar dapat memenuhi hak dan kewajibannya selama proses kerjasama itu berlangsung. Rumusan masalah: “Apakah perjanjian bagi hasil antara pemelihara sapi dengan pemilik sapi di Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati?”. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yaitu suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu pengaturan suatu konteks tertentu dikaji dari sudut pandang yang utuh dengan menggunakan teknik dokumen dan teknik wawancara tertulis dengan sumber data, dan alat pengumpulan data yang menggunakan kontak langsung dengan pihak terkait. Bahwa terdapat wanprestasi antara pemelihara dengan pemilik sapi yang terjadi di Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian ini adalah pemelihara melakukan penjualan hewan ternak dari pemilik sapi tanpa meminta izin kepada pemilik sapi karena kebutuhan keluarga yang mendesak apabila pemelihara melapor terlebih dahulu pemelihara tidak akan mendapatkan sepenuhnya hasil penjualan sapi. Bahwa upaya yang dilakukan pemilik sapi meminta pemelihara untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela dan pemilik sapi juga menghentikan perjanjian bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut. Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Bagi Hasil.
WANPRESTASI PT. MEGAH UTAMA PRIMA TERHADAP RUMAH SAKIT LAPANGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI OKSIGEN KOTA PONTIANAK RISMA VIVIEN YULIANIZHA HESSY NIM. A1012171018
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini total kebutuhan oksigen untuk perawatan intensif dan isolasi pasien COVID-19 mencapai 1.928 ton/hari, sementara kapasitas yang tersedia ada 2.262 ton/hari. Dengan demikian, ditargetkan untuk wilayah Jawa-Bali bisa mensuplai oksigen sebanyak 2.262 ton/hari. Penyebab terjadinya kelangkaan stok oksigen di beberapa daerah disebabkan rantai distribusi yang belum optimal. Untuk itu, pemerintah mengupayakan agar penyaluran ke daerah-daerah yang kasusnya tinggi lebih dipercepat. Kesulitan lain yang dihadapi dalam proses distribusi oksigen adalah kurang liquidnya proses pengisian oksigen. Hal ini disebabkan karena banyaknya RS yang menggunakan tabung, seiring dengan penambahan Tempat Tidur (TT) darurat, sehingga yang harusnya bisa dikirimkan dalam truk besar dan dipindahkan ke tanki besar, untuk kemudian disalurkan dalam jaringan oksigen, namun untuk saat ini harus dimasukkan ke dalam tabung-tabung. Ini turut mempengaruhi waktu pengisian oksigen. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen, pihak Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Kota Pontianak melakukan perjanjian jual beli oksigen dengan PT. Megah Utama Prima. PT. Megah Utama Prima merupakan salah satu perusahaan distributor oksigen yang berada di Kota Pontaianak.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor Apa Yang Menyebabkan PT. Megah Utama Prima Wanprestasi Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Jual Beli Oksigen Di Kota Pontianak?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli oksigen antara PT. Megah Utama Prima dengan Pihak Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Kota Pontianak, untuk mengetahui faktor penyebab PT. Megah Utama Prima wanprestasi terhadap Pihak Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Kota Pontianak dalam perjanjian jual beli oksigen, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi PT. Megah Utama Prima yang wanprestasi dalam perjanjian jual beli oksigen dengan Pihak Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Kota Pontianak dan untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan Pihak Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Kota Pontianak terhadap PT. Megah Utama Prima yang wanprestasi dalam perjanjian jual beli oksigen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.Hasil dari penelitian tersebut adalah Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli oksigen antara PT. Megah Utama Prima dengan pihak Rumah Sakit Lapangan dibuat secara tertulis. Namun di dalam perjanjian jual beli tersebut masih terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Megah Utama Prima. Terhadap hal tersebut, pihak rumah sakit lapangan memberikan teguran dan memberikan toleransi kepada PT. Megah Utama Prima dalam penyediaan oksigen mengingat banyak juga masyarakat Kota Pontianak yang membutuhkan oksigen tersebut. Bahwa faktor penyebab perjanjian jual beli oksigen yang dilakukan dengan rumah sakit lapangan tidak dapat disediakan sesuai dengan perjanjian karena stok yang tersedia oleh PT. Megah Utama Prima di bagikan untuk juga di didtribusi ke rumah sakit lain yangada di Kota Pontianak. Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Megah Utama Prima terhadap rumah sakit lapangan Kota Pontianak yaitu Perjanjian jual beli oksigen yang dilakukan dengan rumah sakit lapangan tidak dapat disediakan sesuai dengan perjanjian karena stok yang tersedia oleh PT. Megah Utama Prima di bagikan untuk juga di didtribusi ke rumah sakit lain yang ada di Kota Pontianak. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak pihak rumah sakit lapangan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi yang terjadi, pihak rumah sakit lapangan melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah mengingat banyak masyarakat Kota Pontianak yang juga membutuhkan oksigen.  Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Oksigen, Rumah Sakit Lapangan
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 19 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP ORANG YANG BERMAIN LAYANGAN DENGAN MENGGUNAKAN TALI KAWAT (Studi Di Kecamatan Pontianak Timur) MUHAMMAD ASSADUL ULUM NIM. A1012151082
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Layang-layang sebagai sebuah permainan tradisional yang dikenal diseluruh penjuru dunia. Permainan ini dimainkan oleh berbagai kalangan usia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Namun di Kota Pontianak permainan layang-layang dilarang karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Larangan permainan layang-layang tertuang dalam pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Permainan layang-layang di Kota Pontianak tidak hanya menggunakan tali gelasan tetapi juga menggunakan tali kawat yang tentunya membahayakan nyawa manusia bila mengenai instalasi listrik.Dengan ini peneliti menggali informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum khususnya Pasal 19 ayat (2) dan juga dengan demikian secara tidak langsung masyarakat dituntut peka terhadap setiap tindakan yang dapat membahayakan dari permainan layang-layang, agar dapat mengklasifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau bukan. Peraturan hukum dalam peraturan daerah tersebut juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, maksudnya bahwa dengan adanya peraturan ini masyarakat menjadi sadar dan paham akan pentingnya menjaga rasa aman dan tertib di lingkungan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris, yakni metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan   meneliti   bagaimana   bekerjanya   hukum   di   lingkungan   masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat.Berdasarkan penelitian penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu bahwa hambatan petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas yaitu kurangnya personil khususnya dibidang PPNS, belum ada MOU pemerintah serta belum ada petunjuk pelaksanaan pekerjaan teknis, sehingga menyebabkan berkurangnya kinerja petugas Satpol PP dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar dan sanksi yang diberikan cenderung tidak memberikan efek jera.Hendaknya pihak Satpol PP menambah personil dibidang PPNS dan melakukan tindakan represif dalam penegakan Perda supaya memberikan efek jera kepada pemain layang-layang. Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi tentang bahaya permainan layang-layang dengan tali kawat. Hendaknya Pemerintah Kota Pontianak membuat lokasi khusus untuk mengakomodir kegiatan bermain layang-layang yang aman dan tertib karena permainan ini sudah menjadi budaya masyarakat Pontianak. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Layang- Layang, Satpol PP
TANGGUNG JAWAB PENUMPANG TERHADAP BARANG BAWAAN YANG BERLEBIHAN DI KOTA PONTIANAK DESRA PRAYOGA NIM. A1012181008
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Tanggung Jawab Penumpang Terhadap Barang Bawaan Yang Berlebihan Di Kota Pontianak ”bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab penumpang terhadap barang bawaan yang berlebihan di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab tidak dilaksanakannya tanggung jawab penumpang terhadap barang bawaan yang berlebihan di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha terhadap tanggung jawab penumpang terhadap barang bawaan yang berlebihan di Kota PontianakPenelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan pelaksanaan tanggung jawab penumpang terhadap barang bawaan yang berlebihan di Kota Pontianak belum dirasakan oleh konsumen lain selaku pengguna angkutan umum hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus ketidaknyamanan yang dialamai oleh konsumen yang menggunakan jasa angkutan umum sehingga timbul kekecewaan oleh konsumen maupun pengangkut atas sikap konsumen yang tidak mematuhi aturan dalam menggunakan angkutan umum secara bersama. Bahwa faktor penyebab tidak dilaksanakannya tanggung jawab penumpang terhadap barang bawaan yang berlebihan di Kota Pontianak adalah disebabkan kurangnya kesadaran hukum dari penunmpang terhadap barang yang akan dibawanya serta sikap toleransi kepada penumpang yang lain yang merasa tidak nyaman dengan barang bawaan yang berlebihan dari si penumpang serta tidak tegasnya pengangkut terhadap penumpang yang membawa barang berlebihan tersebut. Bahwa yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha terhadap tanggung jawab penumpang terhadap barang bawaan yang berlebihan di Kota Pontianak adalah dengan melakukan upaya menegur konsumen tersebut dan meminta konsumen untuk membayar kelebihan tempat barang-barang yang dibawanya dengan cara bernegosiasi dengan konsumen agar barang-barang dapat ditempatkan dengan baik dan tidak mengganggu penumpang atau konsumen yang lainnya. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Penumpang, Barang Bawaan 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK BERDASARKAN PASAL 51 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI KOTA PONTIANAK SAIJONI IMANUEL NIM. A1012141198
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun skripsi ini berjudul : “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Berdasarkan Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Kota Pontianak”. Rumusan Masalah dalam skripsi ini yaitu “Mengapa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Berdasarkan Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Kota Pontianak?”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analisis dan teknik analisis data yakni dengan teknik analisis kualitatif. Tujuan skripsi ini yakni :Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencurian aliran di meteran listrik PT. PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak oleh pelanggan.Untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab, hambatan serta upaya penaggulangannya terhadap terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik PT. PLN (Persero) RayonKota Pontianak oleh pelanggan. Untuk mengungkapkan apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh PT. PLN (Persero) terhadap belum diterapkannya penegakan hukum kepada pelaku pencurian listrik dan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan upaya-upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencuri analiran meteran listrik PT. PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak oleh pelanggan.              Dari hasil penelitian diketahui, bahwa modus pencurian aliran listrik oleh pelaku yakni menyuruh instalatir atau teman petugas PLN yang melakukan pembukaan segel meteran untuk memperkecil pembayaran setiap bulan dan biasanya di minta oleh masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dibuktikan bahwa kedapatan tangan di lapangan oleh Razia petugas PT. PLN dengan menggunakan alat Tang Meter dengan disambumgkan ke meteran maka kumparan akan kembali pada saat pemakaian yang sesuai daya listriknya serta aliran listrik yang dicuri tersebut akan terhitung di sistem administrasi Kantor PT. PLN (Persero) Pontianak. Oleh sebab itu, meteran listrik pelaku dikenai penyegalan.Adapun faktor penyebab pelanggan mencabut phasa nol meteran listrik PT. PLN (Persero) Rayon Pontianak adalah karena unsur kesengajaan, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu, untuk mengurangi biaya rekening listrik perbulannya dan menganggap biaya rekening listriknya terlalu mahal.Terhadap pencurian aliran listrik belum ditegakkan sesuai hukum pidana dikarenakan pihak PT. PLN (Persero) belum diserahkan kasus ini ke pihak Kepolisian karena selama ini tidak dilakukan.Selanjutnya. upaya hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) terhadap adanya tindakpidanapencurianlistrik di rumah pelanggan adalah melakukan penyegelan meteran, pemutusan aliran listrik di rumah pelanggan secara tetap serta dikenakan denda. Keyword :Pelanggan, Tindak Pidana, Pencurian
PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI LINGKUNGAN TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.I-02/AD/X/2019) YUSTIKA KRISTIANA WIDYANINGTYAS NIM. A1012181045
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

       Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia saat ini mengalami peningkatan, tidak terkecuali di lingkungan TNI. Dalam penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Hukum Bagi Pelaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Lingkungan TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.I-02/AD/X/2019) bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum dan analisis penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bagi oknum TNI yang terlibat kasus Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).       Bentuk penelitian yaitu normatif yang menekankan pada pendekatan yuridis normatif  dengan mengabil data sekunder yang berdasarkan bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier yang dikumpulkan secara studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.       Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa LGBT merupakan perilaku yang sangat menyimpang dari norma-norma yang berlaku di Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada peraturan hukum di Indonesia yang mengatur secara jelas mengenai LGBT baik itu hukum yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Sehingga dapat dikatakan terdapat kekosongan hukum yang kemudian menuntut hakim untuk mencari alternatif dalam menjatuhkan putusan yang terkait dengan LGBT. Kata Kunci : Peraturan Hukum, Penerapan Hukum, LGBT, Lingkungan TNI
IZIN MENGEMUDI TRANSPORTASI AIR DIKECAMATAN LEDO KARDINA SOPIANA NIM. A1011181008
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Transportation is one of the facilities used by the community to reach from one place to another. Transportation itself is also commonly defined as a process, namely the process of moving, moving, and transporting, and diverting where this process cannot be separated from the need for supporting tools to ensure a smooth transfer process in accordance with the desired time. Transportation is meant not only land transportation but also water transportation. Where not all destinations can be easily reached by land, especially in the Ledo District, Bengkayang Regency. then water transportation is the solution. The demand for transportation services that is not accompanied by the provision of proper transportation services will hamper the mobility of the community in meeting their daily needs. Seeing this condition, water transportation entrepreneurs in Ledo District in particular offer shipping services using boats as a means of transportation. Water transportation entrepreneurs can operate smoothly without any problems even though almost all of the drivers do not have operational permits or shipworthiness certificates (SKK).Therefore, the authors are interested in researching with the formulation of the problem, namely why the implementation of a water transportation driving license in Ledo sub-district has not been implemented effectively. The method used is the empirical legal method and normative law, which is a legal method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community and finds the truth based on scientific logic from the normative side. The data analysis used in this research is descriptive analysis.The factor that causes water transportation entrepreneurs not to fulfill their obligations is because there is no local government policy in Bengkayang Regency, in this case the Department of Transportation, which regulates the mechanisms and procedures for licensing river and lake crossings in the field of water transportation, thus preventing the fulfillment of requirements to have a shipworthiness certificate  (SKK), which must first have an operational permit issued by the Regional Government, especially the Bengkayang Transportation Service.Key Word : Transportation, Type Of  Transportation, Seaworthiness Certificate (SC).   Abstrak Transportasi merupakan salah satu sarana yang digunakan masyarakat untuk menjangkau dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi itu sendiri juga biasa diartikan sebagai sebuah proses, yakni proses pemindahan, pergerakan, dan pengangkutan, serta mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Transportasi yang di maksud bukan hanya transportasi darat melainkan juga transportasi air. Dimana tidak semua tempat tujuan dapat dijangkau dengan mudah melalui daratan, khususnya di daerah Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. maka transportasi air menjadi solusinya. Permintaan akan layanan jasa transportasi yang tidak diiringi dengan penyediaan layanan jasa transportasi yang layak akan menghambat mobilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat kondisi ini, para pengusaha transportasi air di Kecamatan Ledo khususnya menawarkan jasa pelayaran menggunakan perahu sebagai sarana transportasi. Pengusaha transportasi air dapat beroperasi dengan lancar tanpa kendala padahal hampir dari semua pengemudinya tidak mengantongi surat izin operasional maupun sertifikat kelaikan kapal (SKK).Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah yaitu mengapa pelaksanaan surat izin mengemudi transportasi air di kecamatan ledo belum terlaksana secara efektif. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dan hukum normatif yaitu suatu metode hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.Faktor yang menyebabkan pengusaha transportasi air tidak memenuhi kewajibannya adalah karena tidak adanya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dalam hal ini Dinas Perhubungan yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur perizinan penyeberangan sungai dan danau di bidang transportasi air, sehingga menyebabkan tidak bisa terpenuhinya syarat untuk memiliki sertifikat kelaikan kapal (SKK), yaitu harus memiliki surat izin operasional terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah  khususnya Dinas Perhubungan Bengkayang.Kata Kunci: Transportasi, Jenis Transportasi, Sertifikat Kelaikan Laut (SKK).
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG DITELANTARKAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR RAYNALDI NIM. A1011171221
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Pasal 1 ayat (2) PP No. 20 Tahun 2021 tanah terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang disengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara. Lalu diperjelas lagi dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Terlantar berupa tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, pada pasal 30 ayat (1) huruf a dan b, penetapan tanah memuat juga Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan dan Putusnya Hubungan Hukum dengan Pemilik Hak. Rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut “Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah yang Ditelantarkan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Kawasan Tanah Terlantar?”.Metode Penelitian ini adalah Penelitian Normatif dengan Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menganalisa Peraturan Perundang-Undangan, Tulisan dan Pendapat Para Sarjana/Pakar yang berkaitan dengan Masalah Penelitian. Pendekatan Perundang-Undangan, yakni dengan cara mengkaji dan menganalisa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan Analisis Konsep Hukum yakni dengan menganalisa konsep-konsep Hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum pada pemilik hak atas tanah yang statusnya terancam dihapus akibat ditelantarkan dan menganalisis akibat hukum pada pemilik hak atas tanah ditelantarkan.Perlindungan hukum ketika pelaksanaan penertiban tanah yang dilakukan kepada pemilik hak atas tanah adalah dalam bentuk perlindungan preventif yakni peringatan 1 (satu) sampai 3 (tiga) kepada pemegang hak atas tanah yang tanahnya terindikasi terlantar sebelum tanah tersebut akhirnya benar-benar ditetapkan sebagai tanah terlantar. Jika telah sampai pada tahap peringatan tertulis namun tidak ada tindakan sesuai dengan waktu tempo yang diberikan maka akan dilakukan penetapan bahwa tanah tersebut menjadi terlantar, Akibat hukum yang didapatkan adalah tanah tersebut menjadi kembali kepada negara atau milik negara yang nantinya akan dimanfaatkan sebagaimana fungsinya oleh pemerintah. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Penertiban Kawasan dan Tanah  Terlantar.
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 1999
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The holder or owner of land rights should maintain and care for and use the land that has been obtained properly and correctly so that it does not cause problems in the future which will then be investigated in this thesis research.The formulation of the problem in this study is whether the holder of State Land Rights has implemented their rights and obligations as referred to in the provisions of the Minister of Religion Number 9 of 1999 concerning Procedures for Granting and Canceling State Land Rights and Management Rights? The purpose of this study was to find out and obtain information related to the rights and obligations of land rights holders based on the Minister of Agrarian Regulation No. 9 of 1999 concerning Procedures for Granting and Cancellation of State Land Rights and Management Rights. To find out the factors causing the implementation of the rights and obligations of the holders of land rights based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs Number 9 of 1999 concerning Procedures for Granting and Canceling State Land Rights and Management Rights. To find out and analyze the legal consequences of not implementing the rights and obligations of the holders of state land rights based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs Number 9 of 1999 concerning Procedures for Granting and Canceling State Land Rights and Management Rights. To find out the efforts that can be made by land owners and related institutions in overcoming problems in the implementation of rights and obligations by holders of state land rights. This study uses the method of empirical legal researchBased on the results of research and discussion obtained the following results:. Whereas with regard to the rights and obligations of the holder of state land rights, especially those in Gang Kurnia which is owned by one of the residents, Ery Niswan, it is known that he has experienced neglect of land that is not managed at all, even left alone and this of course has violated the land regulations in particular. Minister of Agrarian Regulation Number 9 of 1999 concerning Procedures for Granting and Cancellation of State Land Rights. That the factor that causes the rights and obligations of land rights holders to be held based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs Number 9 of 1999 is due to the fact that the land owner's residence and the land he owns are quite far apart and on the other hand due to busy work, the informants do not have In addition to that, there are factors, such as the cost of land maintenance, and it is also mostly caused by the lack of internal encouragement of the right holder to maintain the land or in other words the low level of awareness of the land rights holders to maintain and protect the land. make optimal use of the land. That the legal consequences of not implementing the rights and obligations of the holders of state land rights can be in the form of takeover of land control by the State, but this can happen if the land is identified as having become forest again and its fertility is not maintained, and on the other hand the legal consequences What arises is that there will be a vacancy of control over the plot of land so that it has the potential to be given new rights to new cultivators. That the efforts that can be taken for land owners and related institutions caused by not maintaining and using land by the community are through deliberation to reach consensus in advance where settlement outside the court through deliberation for consensus is the way that should be prioritized in the event of a dispute over a plot of land.Keywords: Rightsholders, State Land, Rights and Obligations Pemegang atau pemilik hak atas tanah hendaknya menjaga dan merawat serta menggunakan tanah yang telah diperoleh dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkna persoalan dikemudian hari yang selanjutnya akan diteliti dalam penelitian skripsi ini.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Pemegang Hak Atas Tanah Negara Telah Melaksanakan Hak dan Kewajibannya Sebagaimana dimaksud Ketentuan Permenag Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ?”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui serta mendapatkan informasi berkaitan dengan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Untuk mengetahui faktor penyebab belum dilaksanakannya hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Untuk mengetahui dan menganalisis  akibat hukum tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah Negara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik tanah maupun lembaga terkait dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan hak dan kewajiban oleh pemegang hak atas tanah Negara. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum EmpirisBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut :. Bahwa  berkaitan dengan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah Negara khususnya yang berada di Gang Kurnia yang dimiliki oleh salah satu warga an Ery Niswan memang diketahui mengalami penelantaran tanah yang tidak dikelola sama sekali bahkan dibiarkan begitu saja dan hal ini tentu saja telah melanggar aturan pertanahan khususnya Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara. Bahwa yang menjadi faktor yang menyebabkan belum dilaksanakannya hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999 adalah dikarenakan dikarenakan rumah tinggal pemilik tanah dengan tanah yang dimilikinya memiliki jarak yang cukup jauh dan di sisi lain dikarenakan kesibukan pekerjaan menyebabkan narasumber tidak memiliki waktu untuk melakukan pemeliharaan atas tanah yang dimilikinya selain itu terdapat faktor, seperti, faktor biaya perawatan tanah, dan juga sebagian besar disebabkan oleh kurangnya dorongan internal pemegang hak untuk memelihara tanah atau dengan kata lain tingkat kesadaran yang rendah para pemegang hak atas tanah untuk memelihara dan mempergunakan tanah secara optimal. Bahwa akibat hukum tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah Negara adalah dapat berupa pengambilalihan penguasaan tanah oleh Negara, akan tetapi hal ini dapat terjadi apabila tanah tersebut teridentifikasi telah menjadi hutan kembali dan kesuburannya tidak terjaga, dan di sisi lain akibat hukum yang timbul adalah akan terdapat kekosongan penguasaan atas bidang tanah sehingga berpotensi untuk dibarikan hak yang baru kepada penggarap yang baru. Bahwa upaya yang dilakukan yang dapat ditempuh bagi pemilik tanah maupun Lembaga terkait yang disebabkan oleh tidak dipeliharanya dan dipergunakannya tanah oleh masyarakat adalah melakukan melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu dimana Penyelesaian diluar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat merupakan jalan yang sebaiknya diutamakan bila terjadi sengketa atas sebidang tanah.  Kata Kunci : Pemegang Hak,  Atas Tanah Negara, Hak Dan Kewajiban

Page 161 of 319 | Total Record : 3190

 159   160   161   162   163 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue