cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 24   25   26   27   28 
TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE YANG MENGGUNAKAN REKENING BERSAMA NIM. A1012141197, HERAL GERALDY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan yang terbatas menyebabkan adanya pembaharuan cara-cara dalam pemenuhan kebutuhan tersebut yaitu salah satunya dengan melakukan jual beli online dengan menggunakan jasa rekening bersama sebagai pihak perantara dalam melaksanakan transaksi jual beli, namun didalam jual beli online dengan menggunakan rekening bersama terdapat juga pihak rekening bersama yang melakukan kecurangan atau penipuan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli online dalam menggunakan rekening bersama. Kedua, untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku penyedia jasa rekening bersama terhadap pembeli dan penjual. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research). Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan kemudian data terkumpul di analisis secara kualitatif.Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekening bersama telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana serta mewujudkan kelancaran sistem pembayaran nasional. Dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana terdapat ketentuan mengenai perizinan bagi penyedia transfer dana, pada pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi.Dalam perkara tanggung jawab penyedia jasa rekening bersama terhadap penjual dan pembeli ini, dapat dilakukan dengan dua cara yakni litigasi dan non litigasi. Pelaku kejahatan rekening bersama dapat dituntut dengan pasal penggelapan dan penipuan yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda-beda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan pasal 1365 KUHPer tentang gugatan melawan hukum serta pasal 60 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan membayar ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00.                                                                                                 Kata Kunci: Transaksi Jual Beli, Rekening Bersama, Perlindungan Hukum
PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PERBAIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH BENGKEL APUI DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA NIM. A11110078, GUSTI TAZRI RIO SAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian tentang “Pelaksanaan Perjanjian Jasa Perbaikan Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Bengkel Apui Di Kecamatan Pontianak Kota ” bertujuanUntuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jasa perbaikan kendaraan bermotor pada bengkel apui di Kecamatan Pontianak Kota, Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jasa perbaikan jasa bengkel kendaraan roda dua pada bengkel apui di kecamatan pontianak kota, Untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan atas pelaksanaan perjanjian jasa perbaikan kendaraan bermotor roda dua pada bengkel apui di kecamatan pontianak kota .Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa faktafakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut :Bahwa telah terjadi perjanjian jasa perbaikan kendaraan bermotor roda dua yang bermasalah antara bengkel Apui dengan pemilik kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan dengan perjanjian secara lisan yang dibuktikan dengan melalui selembar bon atau kuitansi pemesanan perbaikan kendaraan bermotor roda dua.Bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaanpekerjaan jasa perbaikan kendaraan bermotor roda dua yang bermasalah oleh pihak bengkel Apui tidak maksimal atau kurang memuaskan disebabkan karena tidak semua karyawan bengkel memiliki kemampuan melakukan pekerjaan perbaikan kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan yang memiliki kualitas bermacam-macam sehingga kadang kala salah memberikan suku cadang yang diinginkan oleh pelanggan, yang akhirnya terjadi ketidakpuasan oleh pihak pelanggan. Bahwa akibat hukum yang timbul bagi bengkel Apui yang telah melakukan wanprestasi adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dengan terus melakukan pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya.Bahwa upaya yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor roda dua yang bermasalah terhadap bengkel Apui yang telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah upaya pertama yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor roda dua yang bermasalah adalah dengan melakukan teguran kepadabengkel Apui mengenai hal kelalaian yang telah dilakukannya. Selanjutnya meminta bengkel Apui untuk segera menyelesaikan pekerjaan perbaikan dengan baik. Upaya yang dilakukan lebih bersifat musyawarah atau melalui jalur di luar pengadilan. Kata Kunci : Perjanjian Jasa Bengkel, Perbaikan, Kendaraan Bermotor Roda Dua
KEBIJAKAN FORMULASI HAK BIOLOGISWARGA BINAAN DILIHAT DARI PERPEKTIF HAM NIM. A1011131017, RAGIL DARMAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Pelanggaran terhadap hukum harus di sertai dengan pidana bagi pelanggarnya. Salah satu jenis pidana berdasarkan KUHP adalah pidana penjara yang menghilangkan kemerdekaan dan menempatkan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pidana penjara yang hanya dibenarkan untuk merampas kemerdekaan secara tidak langsung merampas hak biologis dari narapidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemasyarakatan seiring perubahan tujuan pemidanaan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan konvensi internasional mengenai hak asasi manusia dan kepenjaraan. Kebutuhan biologis sebagai kebutuhan dasar manusia menyebabkan narapidana melakukan pemenuhan secara informal dan menyimpang untuk memenuhi hak biologisnya. Negara indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia warga negaranya tidak terkecuali narapidana. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis apakah hak biologis narapidana merupakan bagian dari hak asasi manusia dan bagaimana reformulasi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan motode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Teknik analisi bahan hukum menggunakan interpretasi sistematis. Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan dan Hak Biologis
PELAKSANAAN INPRES NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DIKOTA PONTIANAK NIM. A1012141113, WILDAN ADAM MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government diKota Pontianak dengan permasalahan Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 diKota Pontianak. Selain itu, penulis juga ingin menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan E-Government diKota Pontianak. Serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Pontianak mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan E-Government. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan E-Government yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak belum efektif. Karena aplikasi Simyandu yang dikeluarkan DPMTKPTSP dan aplikasi E- Lawar   yang   dikeluarkan   DISHUBKOMINFO   masih   kekurangan   sosialisasi, sehingga masih banyak masyarakat Kota Pontianak yang belum mengetahui adanya aplikasi tersebut. Rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah lebih digiatkan kembali sosialisasi oleh aparatur Dinas terkait sehingga masyarakat dapat mengetahui kegunaan, manfaat dan mempunyai hasrat untuk menggunakan aplikasi tersebut dengan tujuan memajukan Kota Pontianak. Kata Kunci: Inpres Nomor 3 Tahun 2003, Pelaksanaan, E-Government,
EKSISTENSI BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN) DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MD3 TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN DPR NIM. A01111034, KEVIN DWITAMA JAUHARIE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang eksistensi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai Alat Kelengkapan Dewan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 terhadap fungsi pengawasan dari DPR. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah melihat eksistensi BAKN sebagai Alat Kelengkapan Dewan dalam memperkuat fungsi pengawasan DPR dan Untuk menilai urgensi BAKN sebagai Alat Kelengkapan Dewan dalam memperkuat fungsi pengawasan DPR. Penulis mempergunakan metode penelitian Hukum Normatif/Doctrinal Legal Reserch dengan studi kepustakaan yang menggabungkan teori Lembaga Negara, konsep keuangan Negara, konsep parlemen, dan konsep pengelolaan keuangan Negara untuk melihat dan menganalisanya Penelitian ini penulis memaparkan eksistensi perkembangan BAKN sebagai Alat kelengkapan dewan dalam setiap periodenya. Memberikan gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab BAKN serta hasil pencapaian kinerjanya. Penulis juga menghasilkan kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Jo. 42 Tahun 2014 yang merupakan perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 mengakibatkan adanya perubahan struktur dalam alat kelengkapan DPR, salah satunya adalah BAKN yang dihapuskan. Dengan dihapuskannya BAKN penulis menganalisa implikasi dari dampak tersebut, yaitu mengakibatkan pelemahan fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara, adanya pemberatan tugas dan tanggung jawab terhadap alat kelengkapan DPR, dan adanya kesenjangan kerja antara DPR dan BPK sebagai lembaga negara. Dalam bagian ini pun penulis memberikan opini untuk adanya upaya memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, antara lain dengan melakukan revisi kembali terhadap UU MD3, membentuk Auxilary State’s Organ dalam menunjang akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan membangun hubungan kelembagaan yang efektif antar BPK dan DPR dalam pengawasan keuangan negara. Kata kunci:Alat Kelengkapan Dewan, Auxilary State’s Organ, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, Fungsi Pengawasan, Keuangan Negara, Pengelolaan Keuangan Negara, Sidang Paripurna,
STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN NIM. A1012141010, PRAJA FIRMANSYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini karena melihat keadaan Indonesia yang seperti saat ini, banyak masyarakat berpendapat bahwa penegakan hukum yang dilakukan saat ini, masih jauh dari apa yang dikatakan sebagai ideal. Oleh karena itu dalam menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia perlu adanya usaha yang keras dari aparat penegak hukum. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan penulis, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: “Apakah putusan hakim yang menjatuhkan vonis tindak pidana pencurian lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana korupsi sudah tepat apabila dilihat dari perspektif keadilan.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi, mengenai faktor – faktor, serta penganalisaan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencurian  yang dilihat dari perspektif keadilan. Manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum pidana, sedangkan manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah mengenai faktor-faktor dan kendala-kendala mengapa putusan hakim dalam tindak pidana korupsi cenderung lebih rendah dari putusan tindak pidana pencurian, hal tersebut dapat dilihat pada data yang terdapat dalam skripsi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan hubungan secara tidak langsung dengan sumber data, sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan, untuk menjawab permasalahan yang diajukan.Hasil dari analisis penelitian ini adalah putusan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencurian sangat jelas berbeda apabila dilihat dari perspektif keadilan yang berdasarkan keadilan moral, hal tersebut dikarenakan vonis terhadap terdakwa tindak pidana korupsi lebih rendah dari vonis tindak pidana pencurian. Memang baik kasus pencurian maupun korupsi sama-sama mempunyai kesamaan yakni sama-sama mengambil atau merampas hak milik orang lain yang artinya kedua perbuatan tersebut adalah “terlarang”. Namun pada kasus pencurian biasa dimana hanya merugikan satu orang saja dibandingkan dengan hasil korupsi milyaran rupiah yang telah menyengsarakan lebih banyak orang. Kata Kunci : Keadilan, Korupsi, Pencurian, Perbandingan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA KEKAYAAN DESA UNTUK MENEINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASAL 77 AYAT (2) JO PP NO 47 TAHUN 2015 PASAL 110 AYAT (1) ( STUDI DI DESA PULAU KUMBANG, KECAMATAN SIMPANG HILIR, KABUPATEN KAYONG UTARA ) NIM. A1011131078, FIGAR ASWIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat bagi desa untuk mengatur dan mengelola aset serta kekayaan desa bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf penghidupan masyarakat. Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang diharapkan dapat menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga mempunyai peranan penting dalam merealisasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa diharapkan lebih berperan dalam mengelola kekayaan alam atau aset desa untuk  meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.desa memiliki  banyak sumber kekayaan yang dimiliki dan harus dikelola oleh pemerintah desa untuk menunjang perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli desa,kekayaan asli desa sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 yakni,tanah khas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, tempat pelelangan ikan, dan lain-lain kekayaan asli desa, Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 78  disebut bahwa pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu aspek utama dalam mencapai tujuan pembangunan desa.dengan mengelola aset atau kekayaan pemerintah mengharapkan agar masyarakat desa atau pemerintah desa dapat berkembang dengan baik sehingga perekonomian masyarakat menjadi meningkat dengan begitu masyarakat dapat hidup sejahtera serta hal lain pemerintah desa juga memiliki pendapatan asli desa, keywords : desa,kekayaan desa,pendapatan asli desa
URGENSI PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA MUHAMMAD FAJRI HAZDAN NIM. A11107260
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian tentang Urgensi Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik  Berdasarkan    Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Di Desa Pal IX  Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : Bagaimanakah Urgensi Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik  Berdasarkan    Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Di Desa Pal IX  Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya ?.       Untuk membahas masalah tersebut, menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer bersumberkan pada responden melalui wawancara. Data sekunder berupa jumlah tanah wakaf di Desa Pal IX  Kecamatan Sungai Kakap tahun 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan kasus sengketa tanah wakaf  Masjid Jami’ul Muttaqim Desa Pal IX  Kecamatan Sungai Kakap.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan : Pertama, bahwa di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya terdapat 6 (enam) bidang tanah wakaf berikut peruntukannnya sebagai sarana rumah ibadah, seperti masjid, mushalla/surau, dan pemakaman muslim. Kedua, bahwa  faktor-faktor   yang menjadi hambatan  belum didaftarkannya tanah wakaf yang ada di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, adalah kurang lengkapnya surat-surat tanah yang diwakafkan,  Wakif dan Nadzir yang  tidak tahu prosedur untuk mendaftarkan perwakafan tanah tanah milik, dan tidak ada biaya untuk mendaftarkan perwakafan tanah tanah milik; dan Ketiga, bahwa  urgensi diadakan  pendaftaran tanah wakaf, adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah wakaf yang ada di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, terutama terkait dengan status haknya, penguasaannya, lokasi dari tanah wakaf yang akan didaftarkan, dan luas dan batas-batas dari tanah wakaf tersebut, dapat membuktikan dengan mudah mengenai orang  yang mewakafkan tanah tersebut, letak dan peruntukan tanah wakaf tersebut.Dari kesimpulan tersebut disarankan : Pertama, bahwa atas tanah wakaf yang ada di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, maka kepada perangkat Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap perlu memastikan tempat/lokasi tanah wakaf tersebut, sehingga akan dapat memeberikan  informasi kepada masyarakat tentang keberadaan tanah wakaf yang ada di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap; Kedua, bahwa untuk memberikan pemahaman kepada nadzir yang terdapat di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap tentang prosedur/tata cara pelaksaaan pendaftaran perwakafan tanah hak milik, maka perlu diadakan penyuluhan hukum secara berkala kepada  nadzir tersebut, terutama yang terkait dengan  surat-surat yang harus dilengkapi  dalam perwakafan tanah milik; dan Ketiga, bahwa agar tanah wakaf yang ada di Desa   Pal IX  Kecamatan  Sungai Kakap mempunyai jaminan kepastian hukum yang kuat, maka terhadap tanah wakaf tersebut urgen diadakan pendaftarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.Kata Kunci : perwakafan tanah, urgensi pendaftaran tanah wakaf, dan jaminan kepastian hukum tanah wakaf.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DIATAS PARIT BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 31 HURUF (b) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi di Desa Arang Limbung Kabupaten Kubu Raya) NIM. A01111145, GOREGRIUS RIYATNO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Seiring pekembangan zaman pelanggaran peraturan daerah yang semakin pesat sehingga dapat menimbulkan bentuk ketidaktirtiban umum secara umum yang dapat dipandang kurang baik bagi perkembangan suatu daerah yang memiliki aturan yang sudah tertata dengan baik.Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat umum yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah yang diberikan kepala daerah DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran mengenai ketertiban umum di wilayah Kabupaten Kubu Raya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya secara langsung mendapat perintah dari kepala daerah Kabupaten Kubu Raya.Adapun metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan meneliti dan menganalis data fakta pelanggaran yang dilakukan pelaku terhadap Ketentuan Pasal 31 Huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, juga data sekunder yang didapatkan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dan data primer pada saat penelitian dilakukan.Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran ketentuan pasal 31 huruf (b) peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang ketertiban umum belum terlaksana dengan baik, karena bentuk penegakan hukum terhadap pelaku belum dibarengi dengan pemahaman yang baik kepada masyarakat wilayah Kabupaten Kubu Raya terutama dengan pelaku pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya, dan juga masyarakat yang kurang kepedulian terhadap peraturan daerah yang berlaku di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Keywords : Hukum,Penegakan,Peraturan Daerah.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA TANPA DIBACAKAN DIHADAPAN PARA PIHAK YANG MENGHADAP DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012131139, DAVID ACHMAD AFANDY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Adanya kewajiban dan pengecualian Notaris dalam membacakan akta otentik yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris melatar belakangi penelitian ini, karena pengaturan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris malah menyebabkan timbulnya persepsi seakan-akan membacakan akta sepertinya sudah menjadi tidak wajib lagi sifatnya, yaitu dalam praktek berubah dari wajib menjadi fakultatif  karena adanya aturan tersebut. Permasalahan yang diangkat ialah: Apakah Notaris yang mebuat akta tanpa dibacakan dihadapan para pihak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum?.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan.Tujuan Penelitian : Untuk menjelaskan tentang proses dan tata cara pembuatan akta. Untuk menjelaskan dan menguraikan tentang urgensi pembacaan akta yang dibuat oleh Notaris dihadapan para pihak yang menghadap. Untuk memaparkan akibat hukum atas tidak dibacakannya akta yang dibuat oleh Notaris dihadapan para pihak yang menghadap. Untuk mengungkapkan upaya yang perlu dilakukan oleh para pihak dalam menghadapi permasalahan hukum atas akta yang telah dibuat namun tidak dibacakan oleh Notaris dihadapan para pihak yang menghadap.Hasil Penelitian : Bahwa dalam hal pembuatan akta otentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani pada jam, dan tanggal yang sama. Akta otentik yang telah dibuat oleh Notaris harus dibacakan dihadapan para penghadap, karena hal tersebut merupakan perintah Undang-undang. Terkecuali jika para penghadap sudah mengerti isi akta, dan meminta agar Notaris tidak perlu membacakannya dihadapan mereka. Bahwa akibat hukum atas tidak dibacakannya akta otentik yang telah dibuat dihadapan para penghadap, bahwa akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Sehubungan dengan lalainya Notaris dalam arti tidak membacakan akta otentik yang telah dibuatnya, para penghadap diharapkan mampu untuk mengingatkan serta meminta agar akta tersebut dibacakan Keywords: Notaris, Akta, Perbuatan Melawan Hukum.

Page 26 of 309 | Total Record : 3081

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue