Garuda - Garba Rujukan Digital

KEDUDUKAN ANAK KANDUNG SEBAGAI SAKSI PERCERAIAN ORANG TUA DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA NIM. A1012221045, BOBBY YUAN IRWANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This study aims to determine and analyze the legal provisions for witnesses of biological children in parental divorce in the practice of religious courts in Indonesia and the position of biological children as witnesses of parental divorce in the practice of religious courts in Indonesia. Testimony is a certainty given to the judge in court about the disputed events by means of verbal and personal notification by a person who is not a party to the case, who is summoned to the court. The position of biological children as witnesses in divorce cases in the practice of religious courts in Indonesia is a matter that needs to be studied further in this study. The results of the study indicate that the use of biological children as witnesses in divorce cases is permitted if there is a syiqaq situation. By considering the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, biological children can be family witnesses in court, as regulated in Article 76 of the Religious Courts Law. Although judges are free to include or not this law in their considerations, it is recommended to still consider biological children as witnesses to keep up with legal developments and have broad insight. The application of this law is considered relevant in resolving divorce cases in Religious Courts and is an important guideline in determining fair and just legal decisions, especially when involving biological children. The legal implications of using biological child witnesses in divorce proceedings in Indonesia are divided into two categories: negative and positive. Negative legal implications include violations of witness rights and the principle of a fair trial, a lack of impartiality, and psychological impacts on children. Positive legal implications include protection for child witnesses, consistency of testimony, and a reduction in witness stress levels. Keywords: Biological Child, Witness, Divorce ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum saksi anak kandung perceraian orang tua dalam praktik peradilan agama di Indonesia dan kedudukan anak kandung sebagai saksi perceraian orang tua dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan. Kedudukan anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian dalam praktik peradilan agama di Indonesia merupakan hal yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa Penggunaan anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian diperbolehkan jika terdapat situasi syiqaq. Dengan mempertimbangkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, anak kandung dapat menjadi saksi keluarga dalam persidangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 76 UU Peradilan Agama. Meskipun hakim bebas memasukkan atau tidak UU ini dalam pertimbangannya, disarankan agar tetap mempertimbangkan anak kandung sebagai saksi agar mengikuti perkembangan hukum dan memiliki wawasan yang luas. Penerapan hukum ini dianggap relevan dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama dan menjadi pedoman penting dalam menentukan keputusan hukum yang adil dan berkeadilan, terutama ketika melibatkan anak kandung. Implikasi hukum dari penggunaan saksi anak kandung perceraian orang tua dalam praktik peradilan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu implikasi negatif dan positif. Implikasi hukum negatif yang ditimbulkan berupa pelanggaran hak saksi dan prinsip persidangan yang adil, tidak netral dan berdampak psikologis anak. Adapun implikasi hukum positif yang ditimbulkan berupa adanya perlindungan saksi anak dan konsistensi kesaksian dan pengurangan tingkat stres saksi. Kata Kunci : Anak Kandung, Saksi, Perceraian

RESOLUSI KONFLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012221033, SYAIDHINA MUZAKAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Land owned by Indigenous communities is regulated in their respective customary laws. Customary land is land owned by a customary legal community unit. The land ownership system according to customary law that can be owned by indigenous people can occur through clearing forests, inheriting land, receiving land through gifts, exchanges or grants, expiration/verjaring. In the past, the determination of land boundaries was generally only based on non-permanent boundaries such as rivers, trees, and other plants, agreements on determining these boundaries were generally made and there was no written agreement between the bordering areas. Based on the formulation of the problem, namely: "Can the Land Boundary Dispute Between the Dayak Kanayatn Community in Sungai Ambawang Village, Kubu Raya Regency Be Resolved by Customary Law?" Therefore, the purpose of this research is to describe the resolution of land boundary disputes between land owners according to Dayak Kanayatn customary law, to explain the factors that cause land boundary disputes between land owners, to describe the legal consequences carried out by Dayak Kanayatn customary administrators, to explain legal efforts in the process of resolving land boundary disputes according to Dayak Kanayatn customary law. The method used in this study is empirical legal research. This research is descriptive in nature. This study aims to reveal whether the land boundary dispute between the Dayak Kanayatn community in Sungai Ambawang Village, Kubu Raya Regency can be resolved through customary law. That the Settlement of Land Disputes in Sungai Ambawang Village is carried out through the head of the Dayak Kanayatn Customary, Factors that cause Land Disputes in Sungai Ambawang Village, Kubu Raya Regency due to insufficient economic factors, and the desire to control the land, The legal consequences arising from the Settlement of Land Disputes in Sungai Ambawang Village, Kubu Raya Regency are sanctions for the disputing parties by replacing all losses in the settlement of Land Disputes amounting to Rp. 5,000,000.00 (Five Million Rupiah) and efforts that can be made by Customary Functionaries to prevent the occurrence of Land Disputes in Sungai Ambawang Village, Kubu Raya Regency are by providing warnings and explanations so that the same case does not happen again and the land boundaries are returned to their original state. Keywords: Keywords: Dispute Resolution, Customary Land, Dayak Kanayatn Abstrak Tanah kepunyaan masyarakat Adat diatur dalam hukum Adat masing- masing. Tanah Adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum Adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum Adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, daluwarsa/verjaring. Dahulu penetapan batas-batas tanah umumnya hanya berpatokan pada batas yang tidak permanen seperti halnya dengan sungai, pohon-pohon, dan tanaman lainnya, perjanjian penetapan batas tersebut umumnya telah dilakukan dan tidak terdapat suatu perjanjian tertulis antara satu wilayah yang berbatasan. Berdasarkan rumusan masalah yakni : “Apakah Sengketa Batas Tanah Antara Masyarakat Dayak Kanayatn Di Desa Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Dapat Diselesaikan Secara Hukum Adat?”. Maka tujuan dilaksanaknnya penelitian ini adalah untuk menggambarkan penyelesaian sengketa batas tanah antara pemilik tanah secara hukum adat Dayak Kanayatn, untuk memaparkan faktor yang meyebabkan terjadinya sengketa batas tanah antara pemilik tanah, untuk menguraikan akibat hukum yang dilakukan pengurus adat Dayak Kanayatn, untuk menjelaskan upaya hukum dalam proses penyelesaian sengketa batas tanah secara hukum adat Dayak Kanayatn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini ingin mengungkapkan Sengketa Batas Tanah Antara Masyarakat Dayak Kanayatn Di Desa Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Dapat Diselesaikan Secara Hukum Adat. Bahwa Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Sungai Ambawang dilakukan melalui kepala Adat Dayak Kanayatn, Faktor yang menyebabkan Sengketa Tanah Di Desa Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya karena faktor ekonomi yang tidak berkecukupan, dan keinginaan untuk menguasai tanah tersebut, Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah adanya sanksi bagi pihak yang yang bersengketa dengan menganti seluruh kerugian dalam penyelesaian Sengketa Tanah sebasar Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) dan upaya yang dapat dilakukan oleh Fungsionaris Adat untuk mencegah terjadinya Sengketa Tanah Di Desa Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah dengan memberikan teguran dan penjelasan agar kasus yang sama tidak terulang kembali dan batas tanah dikembalikan seperti semula. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Tanah Adat, Dayak Kanayatn

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI DISTRIK SINAK KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA TENGAH NIM. A1012221196, DIMAS ADITIYA PERKASA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Law enforcement against armed criminal groups in Sinak District faces various complex obstacles. The mountainous terrain and minimal infrastructure complicate the mobility of law enforcement officers and their access to crime scenes. Local communities are often faced with a dilemma between supporting state officials and maintaining relations with armed criminal groups with whom they share cultural ties. Coordination between agencies such as the Indonesian National Armed Forces (TNI), the Indonesian National Police (Polri), the Attorney General's Office, and other law enforcement agencies requires synchronization, a process that is not always easy to achieve. These challenges require a law enforcement strategy that relies not solely on a repressive approach but also considers humanitarian aspects and procedural justice. This research is urgently needed to address the gap in empirical research on criminal law enforcement against armed criminal groups (KKB) in Sinak District. A thorough understanding of empirical law enforcement mechanisms in conflict areas is crucial for formulating more effective and equitable law enforcement policies. This research is expected to provide a scientific contribution in the form of a comprehensive understanding of law enforcement practices at the operational level, while also offering recommendations for future policy formulation. Law enforcement is expected to be not merely repressive but also capable of realizing justice, protecting human rights, and restoring peace in the Papua region. Successful law enforcement against armed criminal groups (KKB) will provide a sense of security for the community, restore public trust in law enforcement officials, and create a conducive environment for regional development. Keywords: Law Enforcement, Armed, Crime, Criminal Abstrak Penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Distrik Sinak menghadapi berbagai kendala kompleks. Kondisi geografis berupa wilayah pegunungan dengan infrastruktur minim menyulitkan mobilitas aparat dan akses ke lokasi kejadian. Masyarakat lokal kerap berada dalam posisi dilema antara mendukung aparat negara atau menjaga hubungan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata yang memiliki kedekatan kultural. Koordinasi antarinstansi seperti TNI, Polri, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya memerlukan sinkronisasi yang tidak selalu mudah diwujudkan. Tantangan tersebut menuntut strategi penegakan hukum yang tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan prosedural. Penelitian ini urgen dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian empiris mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku KKB di Distrik Sinak. Pemahaman mendalam tentang mekanisme penegakan hukum secara empiris di wilayah konflik menjadi penting untuk merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman komprehensif tentang praktik penegakan hukum di tingkat operasional, sekaligus menawarkan rekomendasi bagi perumusan kebijakan di masa mendatang. Penegakan hukum yang diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan memulihkan kedamaian di wilayah Papua. Keberhasilan penegakan hukum terhadap KKB akan memberikan rasa aman bagi masyarakat, mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, dan menciptakan kondisi kondusif bagi pembangunan daerah. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Bersenjata, Kriminal, Pidana

PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012221023, NISRINA ALISHA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The high number of traffic violations is a recurring problem in urban areas, especially in Pontianak City. Violations such as not wearing a helmet while riding a motorcycle, using a cell phone while driving, and not wearing a seatbelt are still common, despite the fact that Pontianak City has implemented an Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system at five strategic locations since 2021. The ETLE system was designed to raise public awareness that they are being monitored while driving to maintain traffic order even when no police officers are present. However, in reality, violations have increased from 1,084 cases in 2022 to 1,286 cases in 2024, with a total of 3,643 violations over the past three years. This study aims to identify and analyze the factors that cause the people of Pontianak City to continue violating traffic regulations despite the implementation of an electronic ticketing system. This research uses a sociological juridical method with a descriptive analytical approach. Data was obtained through literature studies, interviews with the Head of Traffic Division of West Kalimantan Regional Police, academics, ETLE monitoring officers, and distribution of questionnaires to 36 traffic violators. The theories used are the legal awareness theory from Soerjono Soekanto and criminology theory to analyze the behavior of violators. The research results show that there are three main factors causing the high rate of violations: (1) Low understanding of drivers regarding the ETLE system, working mechanisms, and legal consequences, especially among high school graduates who are the dominant group of violators (aged 17-25 years); (2) Society's habits and culture of being "negligent" towards traffic rules with various personal reasons such as urgent matters, being in a hurry, forgetting or being careless, which have been normalized in daily life; (3) Lack of comprehensive and equitable socialization from the police to all levels of society, so that information about ETLE has not been effectively conveyed Keywords: Electronic tickets, Traffic Violations, Society Abstrak Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan yang terus berulang di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Pontianak. Pelanggaran seperti tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor, menggunakan telepon seluler saat mengemudi, dan tidak mengenakan sabuk pengaman masih sering terjadi meskipun Kota Pontianak telah menerapkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di lima lokasi strategis sejak tahun 2021. Sistem ETLE dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka dipantau saat berkendara guna menjaga ketertiban lalu lintas bahkan ketika tidak ada petugas polisi. Namun pada kenyataannya, pelanggaran justru mengalami peningkatan dari 1.084 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.286 kasus pada tahun 2024, dengan total 3.643 pelanggaran dalam tiga tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kota Pontianak masih terus melanggar peraturan lalu lintas meskipun telah diterapkan sistem tilang elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan Kasubdit Ditlantas Polda Kalbar, akademisi, petugas monitoring ETLE, serta penyebaran kuesioner kepada 36 pelanggar lalu lintas. Teori yang digunakan adalah teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto dan teori kriminologi untuk menganalisis perilaku pelanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama penyebab tingginya angka pelanggaran yaitu Rendahnya pemahaman pengendara terhadap sistem ETLE, mekanisme kerja, dan konsekuensi hukumnya, terutama di kalangan lulusan SMA yang menjadi kelompok pelanggar dominan (usia 17-25 tahun), Kebiasaan dan budaya masyarakat yang "abai" terhadap aturan lalu lintas dengan berbagai alasan pribadi seperti kepentingan mendesak, terburu-buru, lupa atau khilaf, yang telah ternormalisasi dalam kehidupan sehari-hari, Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh dan merata dari pihak kepolisian kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga informasi tentang ETLE belum tersampaikan secara efektif. Kata kunci: Tilang elektronik; Pelanggaran Lalu Lintas; Masyarakat

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PASAL 23 AYAT (1) NOMOR 13 TAHUN 2013 TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM RAMAH DISABILITAS (STUDI KASUS DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT) NIM. A1011221183, LYDIA SPINOLA SIMANJUNTAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The fulfillment of accessibility rights for persons with disabilities is a state obligation as stipulated in Law Number 8 of 2016 and reinforced through Pontianak City Regional Regulation Number 13 of 2013. However, in practice, gaps are still found between the legal provisions and their implementation, especially in public facilities such as shopping centers. This study aims to assess the implementation of Article 23 Paragraph (1) of the regional regulation in three supermarkets in West Pontianak District. The study uses an empirical legal method with a qualitative approach. Primary data were obtained through direct observation of accessibility facilities and interviews with supermarket management, Pontianak City Social Service, and individuals with physical disabilities. Secondary data were obtained from literature studies on legislation and related references. The results of the study show that the implementation of Article 23 Paragraph (1) has not been carried out effectively. Among the three The supermarkets studied largely have not provided basic accessibility facilities such as disability toilets, designated parking areas, or ramps that meet standards. The findings also indicated limited government oversight, minimal coordination between agencies, and low awareness among public facility managers about their obligations to provide accessibility. These conditions show a gap between regulation and reality on the ground. Policy implementation has not been optimal due to a lack of resources, weak commitment from implementers, and the absence of evaluation mechanisms and enforcement of sanctions. Local government efforts are also considered insufficient, so the fulfillment of the rights of persons with disabilities has not been fully realized. Improvements in oversight, socialization, and collaborative actions are needed to create inclusive public facilities. Keyword : Persons with Physical Disabilities; Accessibility Abstrak Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013. Namun, di lapangan masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya, khususnya pada fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan. Penelitian ini bertujuan menilai pengimplementasian Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Daerah tersebut pada tiga supermarket di Kecamatan Pontianak Barat. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan melakukan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap fasilitas aksesibilitas serta wawancara dengan pengelola supermarket, Dinas Sosial Kota Pontianak, dan penyandang disabilitas fisik. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 23 Ayat (1) belum terlaksana secara efektif. Dari tiga supermarket yang diteliti, sebagian besar belum menyediakan fasilitas dasar aksesibilitas seperti toilet disabilitas, area parkir khusus, ataupun jalur landai yang sesuai standar. Temuan juga menunjukkan keterbatasan pengawasan pemerintah, minimnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran pengelola fasilitas umum mengenai kewajiban pemenuhan aksesibilitas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi dan realita di lapangan. Implementasi kebijakan belum optimal karena kurangnya sumber daya, lemahnya komitmen pelaksana, serta belum adanya mekanisme evaluasi dan penegakan sanksi. Upaya pemerintah daerah juga dinilai belum maksimal, sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terwujud. Diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi, serta langkah kolaboratif untuk mewujudkan fasilitas umum yang inklusif. Kata Kunci : Penyandang Disabilitas Fisik; Aksesibilitas

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP DISTRIBUSI GAS ELPIJI BERSUBSIDI DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN NIM. A1011221281, REIHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The responsibility of subsidized 3 kg LPG gas station operators not only includes the obligation to provide goods, but also to ensure that consumer rights are fulfilled and that distribution is on target. This study examines the responsibility of business actors in the distribution of 3 kg LPG gas in South Pontianak District from the perspective of consumer protection law and energy subsidy policy. The purpose of this study is to analyze the implementation of business operators' responsibilities and identify obstacles and efforts to ensure that the distribution of 3 kg LPG complies with legal provisions. The research method used is empirical juridical with a literature study approach and field data collection through interviews with Pertamina, the Cooperative, Micro Business and Trade Agency, depot owners, and consumers. The results of the study show that depots are required to sell at the Maximum Retail Price (HET), distribute to poor households and micro-businesses, and provide compensation for consumer losses. However, some depots still distribute LPG to retailers, causing consumer prices to exceed the maximum retail price and subsidies to not fully reach their target. The main obstacles include low legal awareness, supply patterns from agents, small profit margins, and weak supervision and enforcement of sanctions. This study contributes to strengthening economic laws regarding the responsibility of business actors for the distribution of subsidized goods and recommendations for improving supervision at the regional level. Keywords: Business Actor Responsibility, Consumer Protection, 3 Kg LPG Gas. Abstrak Tanggung jawab pelaku usaha pangkalan gas elpiji 3 Kg bersubsidi tidak hanya mencakup kewajiban menyediakan barang, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen serta penyaluran yang tepat sasaran. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pelaku usaha terhadap distribusi gas elpiji 3 Kg di Kecamatan Pontianak Selatan dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan kebijakan subsidi energi. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha serta mengidentifikasi hambatan dan upaya agar pendistribusian elpiji 3 kg sesuai dengan ketentuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kepustakaan dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan pihak Pertamina, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, pemilik pangkalan, serta konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangkalan wajib menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), menyalurkan kepada rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro, serta memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Namun, sebagian pangkalan masih menyalurkan elpiji kepada pengecer sehingga harga di tingkat konsumen melebihi HET dan subsidi tidak sepenuhnya tepat sasaran. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum, pola suplai dari agen, margin keuntungan kecil, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan hukum ekonomi mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas distribusi barang bersubsidi dan rekomendasi peningkatan pengawasan di tingkat daerah. Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Gas Elpiji 3 Kg.

ANALISIS YURIDIS PENGGANTIAN DIREKSI TANPA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM NIM : A1012191145, RADEN WISMOYO ADE PRASETYO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The research on "Legal Analysis of the Replacement of Directors Without a General Meeting of Shareholders" aims to obtain data and information on the validity of the replacement of Directors without a General Meeting of Shareholders (GMS). To uncover the factors causing the replacement of Directors without a General Meeting of Shareholders (GMS). To uncover the measures that can be taken by parties aggrieved by the replacement of Directors without a General Meeting of Shareholders (GMS). This research was conducted using an empirical legal method with a descriptive analytical approach, namely legal research that functions to examine the law in a concrete sense by examining how the law works in a community environment. Therefore, the empirical legal research method can also be described as sociological legal research. Based on the research results and discussion, the following conclusions were obtained: The validity of the replacement of Directors without a General Meeting of Shareholders (GMS) is considered invalid by interested parties because procedurally, the replacement of Directors must be carried out according to the mechanisms and regulations stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, specifically Article 94 paragraphs (1) and 95, and Article 111 paragraphs (1) and (5). The reason why the replacement of the Board of Directors was carried out without a General Meeting of Shareholders (GMS) was because the Board of Directors and Shareholders believed that a GMS was unnecessary because the replaced Directors had neglected their duties. This occurred because the shareholders were insiders or related to the Company, thus disregarding the importance of holding a General Meeting of Shareholders (GMS). The efforts that could be taken by parties aggrieved by the replacement of the Board of Directors without a General Meeting of Shareholders (GMS) were to request an explanation from the shareholders regarding the replacement of the Board of Directors without a GMS. This effort was carried out through negotiation and deliberation between the parties through deliberation and consensus to find the best solution for the parties and to maintain a good relationship between the parties. Keywords: Replacement, Board of Directors, General Meeting of Shareholders ABSTRAK Penelitian tentang “Analisis Yuridis Penggantian Direksi Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham”, bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi keabsahan penggantian Direksi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk mengungkapkan faktor penyebab penggantian Direksi dilakukan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas penggantian Direksi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa keabsahan penggantian Direksi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah dianggap tidak sah bagi pihak yang berkepentingan karena secara prosedur penggantian Direksi harus dilakukan dengan mekanisme serta aturan yang telah di tetapkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas khususnya pada Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95, serta Pasal 111 ayat (1) dan ayat (5). Bahwa faktor penyebab penggantian Direksi dilakukan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikarenakan para jajaran Direksi dan Pemegang Saham berpendapat bahwa tidak perlu melakukan RUPS karena Direksi yang diganti telah melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugasnya dan ini terjadi disebabkan karena para pemegang saham adalah pihak orang dalam Perusahaan atau para pemegang saham masih memiliki hubungan keluarga sehingga tidak menganggap penting melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas penggantian Direksi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah dengan meminta penjelasan kepada para pemegang saham atas penggatian Direksi yang tanpa melalui RUPS, upaya tersebut dilakukan dengan melakukan negosiasi dan musyawarah antara para pihak secara musyawarah dan mufakat sehingga ditemukan solusi terbaik bagi para pihak agar hubungan para pihak tetap dapat terjalin dengan baik. Kata Kunci : Penggantian, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham

TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR NIM. A1011221301, DIANA JEVANYA MARBUN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The rapid development of information technology has significantly transformed buying and selling activities through electronic commerce (e-commerce). Online transactions provide convenience and efficiency; however, legal issues arise when such transactions are conducted by minors who are not legally competent under civil law. This article aims to analyze the cancellation of online sale and purchase transactions carried out by minors from a civil law perspective. This research is based on normative legal research using statutory and conceptual approaches. The study examines the provisions of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), the Law on Electronic Information and Transactions, and related regulations. The findings show that minors are legally incapable of entering into binding agreements as stipulated in Article 1320 and Article 1330 of the Civil Code, resulting in agreements that are voidable. The cancellation of such agreements may be requested by parents or legal guardians, and the legal consequences restore the parties to their original position prior to the agreement. Therefore, legal awareness and supervision from parents, as well as protective measures from e-commerce platforms, are essential to prevent potential legal disputes involving minors. Keywords: Cancelletion of agreement, Minors, Online sale and purchase, Civil law Abstrak Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam praktik transaksi jual beli melalui media elektronik atau e-commerce. Transaksi jual beli online memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat, namun menimbulkan permasalahan hukum ketika dilakukan oleh anak di bawah umur yang secara hukum belum cakap bertindak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditinjau dari hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak di bawah umur tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUHPerdata, sehingga perjanjian yang dibuat bersifat dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian tersebut dapat diajukan oleh orang tua atau wali, dengan akibat hukum para pihak dikembalikan pada keadaan semula. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan orang tua, serta perlindungan dari platform e-commerce terhadap anak di bawah umur. Kata Kunci: pembatalan perjanjian; anak di bawah umur; transaksi jual beli online; hukum perdata

ANALISIS YURIDIS JASA DEBT COLLECTOR DALAM PENARIKAN OBJEK SENGKETA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN NIM. A1012221138, MUHAMMAD FARID HIBATULLAH AMZAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Motorcycle financing begins with the borrower selecting a motorcycle at a showroom, making a down payment, and then the showroom contacts the financing company. The financing company then conducts a credit assessment of the borrower's eligibility, and upon approval, the company will pay the remaining balance to the showroom. The borrower then makes periodic installment payments to the financing company. To collect delinquent installments, financing companies typically involve a third party, a debt collector. The relationship between the financing company, the borrower, and the debt collector is regulated by law, where the financing company (creditor) grants the debt collector (third party) the power to collect the debt based on the initial agreement and the power of attorney. The research question is: "Do Debt Collector Services in Recovering Disputed Objects Comply with Applicable Provisions?" The method used in this research is normative. This legal research is descriptive and analytical. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research uses several approaches: the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The author's research employed qualitative data analysis techniques. The research findings show that consumer finance companies may only use debt collector services based on a valid agreement and may not act unilaterally. This is stipulated in Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and is supported by provisions in the Civil Code and the Consumer Protection Law, which emphasize the protection of debtor rights and the requirement for agreement and consent in the collection or execution of collateral. This provides a legal basis for finance companies to appoint debt collectors to collect debts. This provision stipulates that finance companies are permitted to outsource the collection process to a third party or debt collector, but such appointment must be made through a legally valid written contract. Furthermore, the finance company remains fully responsible for all actions taken by the third party in carrying out its duties. The finance company is fully responsible for all execution procedures carried out, including by hired debt collectors. If a debt collector carries out forced collection without a court decision (if the voluntary requirements are not met), the finance company may be subject to severe sanctions by the Financial Services Authority (OJK), including revocation of its business license, and may face criminal or civil charges from the debtor. Financing companies must ensure that debt collectors act within the applicable legal framework following the Constitutional Court's ruling, emphasizing the importance of human rights and fair legal processes in the execution of fiduciary guarantees. Keywords: Debt Collector, Object Seizure, Financing Company Abstrak Pemberian pembiayaan konsumen sepeda motor dimulai dari debitur memilih motor di showroom, melakukan pembayaran uang muka, lalu showroom menghubungi perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan kemudian melakukan survei kelayakan debitur, dan setelah disetujui, perusahaan akan melunasi sisa pembayaran motor ke showroom. Setelah itu, debitur akan membayar cicilan secara berkala kepada perusahaan pembiayaan. Dalam penagihan cicilan yang menunggak, perusahaan pembiayaan biasanya melibatkan pihak ketiga yaitu debt collector. Hubungan antara perusahaan pembiayaan, debitur, dan debt collector diatur oleh hukum, di mana perusahaan pembiayaan (kreditur) memberikan kuasa penagihan kepada debt collector (pihak ketiga) untuk menagih utang debitur berdasarkan perjanjian awal dan kuasa tersebut. Rumusan masalah yang diangkat adalah Apakah Jasa Debt Collector Dalam Penarikan Objek Sengketa Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini menggunakan beberapa model pendekatan, yaitu: pendekatan Perundang undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian dicapai Penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan pembiayaan konsumen hanya dapat bertindak berdasarkan perjanjian yang sah dan tidak boleh melakukan tindakan sepihak. Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta didukung oleh ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang Undang Perlindungan Konsumen, yang menekankan perlindungan hak-hak debitur dan keharusan adanya kesepakatan serta persetujuan dalam pelaksanaan penagihan atau eksekusi jaminan. Hal ini memberikan dasar hukum bagi perusahaan pembiayaan untuk menunjuk debt collector dalam rangka melakukan penagihan terhadap debitur. Ketentuan ini mengatur bahwa perusahaan pembiayaan diperbolehkan menyerahkan proses penagihan kepada pihak ketiga atau debt collector, namun penunjukan tersebut wajib dilakukan melalui kontrak tertulis yang sah secara hukum. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan tetap memikul tanggung jawab penuh atas segala tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut dalam pelaksanaan tugasnya. Perusahaan pembiayaan bertanggung jawab penuh atas segala prosedur eksekusi yang dilakukan, termasuk oleh debt collector yang disewa. Jika debt collector melakukan penarikan paksa tanpa putusan pengadilan (apabila syarat sukarela tidak terpenuhi), perusahaan pembiayaan dapat dikenakan sanksi berat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk pencabutan izin usaha, dan dapat menghadapi tuntutan pidana/perdata dari debitur. Perusahaan pembiayaan harus memastikan debt collector bertindak sesuai koridor hukum yang berlaku pasca putusan MK, menekankan pentingnya hak asasi manusia dan proses hukum yang adil dalam eksekusi jaminan fidusia. Kata Kunci : Debt Collector, Penarikan Objek, Perusahaan Pembiayaan

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN NOMOR: 34/Pdt.P/2024/PN Ptk NIM. A1011221101, RATIH MUHAR PRATESA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Istilah dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan dengan mengajukan permohonan oleh salah satu orang tua pihak calon pasangan yang masih belum mencukupi usia boleh kawin. Dalam salah satu penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Ptk, mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pihak wanita. Permohonan ini melibatkan anak pemohon yang masih di bawah usia boleh kawin dengan calon suaminya berkewarganegaraan Taiwan yang terpaut usia 26 tahun. Alasan yang diajukan pemohon karna calon pasangan tersebut telah menjalin hubungan cinta, sehingga pengabulan ataupun penolakkan permohonan dispensasi kawin bergantung pada pertimbangan hakim. Apabila penetapan permohonan dispensasi kawin dikabulkan pasti ada pertimbangan yang menjadi alasan pengabulan tersebut. Dengan demikian, Penulis dalam hal ini mengangkat rumusan masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi kawin nomor 34/Pdt.P/2024/PN Ptk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam menetapkan Perkara nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Ptk dan menganalisis akibat hukum terhadap penetapan dispensasi kawin nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Ptk. Dengan menggunakan Metode Jenis Penelitian Yuridis Normatif dan Sifat Penelitian Deskriptif Analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 jenis data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan pengelolaan data secara studi kepustakaan, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selain itu, analisis data yang digunakan merupakan analisis kualitatif. Hasil penetapan dispensasi kawin nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Ptk bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara ini, mengabaikan asas kepastian hukum dengan hanya mengedepankan asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum saja. Adapun akibat hukum dari penetapan dispensasi kawin nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Ptk bahwa kedua calon pasangan tersebut dapat melakukan perkawinan dan dapat mencatatkan perkawinannya sesuai pada aturan perkawinan yang berlaku dengan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk bisa mendapatkan akta nikah. Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Pertimbangan Hukum Hakim. ABSTRACT The term marriage dispensation refers to the granting of marriage permission by a court upon a request from one of the parents of a prospective couple who is under the legal age of marriage. In one ruling, the Pontianak District Court, Number 34/Pdt.P/2024/PN.Ptk, granted a marriage dispensation request filed by the woman's parents. This request involved the applicant's underage daughter and her Taiwanese husband, 26 years younger than her. The petitioner argued that the prospective couple were already in a romantic relationship, and therefore, the decision to grant or reject the marriage dispensation request rests with the judge's discretion. If the marriage dispensation request is granted, there must be a rationale underlying the decision. Therefore, the author examines the judge's legal considerations in the marriage dispensation decision, Number 34/Pdt.P/2024/PN Ptk. This study aims to analyze the legal considerations of the Pontianak District Court judge in determining Case Number 34/Pdt.P/2024/PN.Ptk and analyze the legal consequences of the marriage dispensation determination. The study employed a normative juridical research method and a descriptive analytical approach. In this study, the author utilized three types of data: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data was managed through a literature review, using both a statutory and case-based approach. Furthermore, the data analysis employed a qualitative approach. The results of the marriage dispensation determination in case number 34/Pdt.P/2024/PN.Ptk indicate that the judge's considerations in granting this case ignored the principle of legal certainty, prioritizing only the principles of justice and legal expediency. The legal consequences of the determination of marriage dispensation number 34/Pdt.P/2024/PN.Ptk are that the two prospective couples can get married and can register their marriage in accordance with the applicable marriage regulations by being registered with the Population and Civil Registry Service to be able to obtain a marriage certificate. Keywords: Marriage Dispensation; Judge's Legal Considerations.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA