Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA PADA MENU RUMAH MAKAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA NIM. A1012221112, SHAFA KESYA ARINDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study examines the factors that cause culinary business operators not to display food prices, the legal sanctions imposed for such practices, and the level of legal awareness among business actors regarding price transparency, particularly in Southeast Pontianak District. The research adopts a normative-empirical approach with qualitative methods and descriptive analysis, supported by questionnaires distributed to three restaurants and interviews with business owners. The findings show that the failure to list prices is driven by unstable raw material prices, low legal awareness, business strategies, limited resources and technology, traditional practices, lack of government supervision, and psychological considerations toward consumers. Such practices violate Indonesia’s Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999) and related regulations. Business actors who do not display prices may face administrative sanctions, including revocation of business licenses. Overall, the level of legal awareness among culinary business actors remains low, hindering price transparency in the sector. Keywords: Consumer Protection, Business Operators, Restaurants. Abstrak Penelitian ini mengkaji faktor penyebab pelaku usaha kuliner tidak mencantumkan harga makanan, sanksi hukum yang dikenakan, serta tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terkait kewajiban pencantuman harga menu, khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, didukung data kuesioner dari tiga restoran serta wawancara dengan pemilik usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dicantumkannya harga disebabkan oleh harga bahan baku yang tidak stabil, rendahnya pemahaman hukum, strategi bisnis, keterbatasan sumber daya dan teknologi, kebiasaan tradisional, kurangnya pengawasan pemerintah, serta pertimbangan psikologis konsumen. Praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Secara umum, tingkat kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah, sehingga menghambat transparansi harga di sektor kuliner. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Rumah Makan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER AKIBAT TRANSAKSI GRABFOOD FIKTIF DENGAN KLAUSULA CASH ON DELIVERY MELALUI APLIKASI GRABFOOD DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011221023, TRI WULANDARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The increasing number of fictitious orders using the cash on delivery (COD) payment method on GrabFood services in Pontianak City has caused losses to driver partners as delivery service providers, both financially and in terms of work comfort and efficiency. This study aims to analyze the legal regulations concerning fictitious GrabFood transactions using the COD payment method and to examine the forms of legal protection provided to driver partners who suffer losses as a result of such transactions. This research employs an empirical legal research method with a descriptive nature, using a statutory approach and a conceptual approach. The data consist of primary data obtained through interviews with relevant informants and secondary data collected through library research, which are then analyzed qualitatively. The results show that legal regulations regarding the security of electronic transactions have been stipulated in Government Regulation Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, particularly Article 23 and Article 24 paragraph (2), which require e-commerce business actors to ensure the security of electronic transactions. However, in practice, PT Grab still faces difficulties in implementing preventive legal protection, particularly in detecting early indications of potential fictitious COD transactions. The legal protection provided to driver partners who experience losses due to fictitious GrabFood transactions is primarily repressive in nature, in the form of reimbursement policies based on established standard operating procedures and restrictions on problematic consumers from conducting further transactions through the GrabFood application. Therefore, it is recommended that PT Grab enhance preventive legal protection by developing an early warning system to detect potentially fictitious transactions and by permanently blocking consumer accounts involved in fictitious transactions. Keywords: Legal Protection, Grabfood Transactions, Cash on delivery Clause. ABSTRAK Maraknya pemesanan fiktif dengan metode pembayaran cash on delivery (COD) pada layanan GrabFood di Kota Pontianak menimbulkan kerugian bagi mitra driver sebagai pelaku usaha jasa pengantaran, baik secara finansial maupun dari aspek kenyamanan dan efektivitas kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap transaksi GrabFood fiktif dengan metode pembayaran COD serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mitra driver yang mengalami kerugian akibat transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai keamanan transaksi elektronik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (2) yang mewajibkan pelaku usaha menjamin keamanan transaksi elektronik. Namun, dalam praktiknya PT Grab masih mengalami kesulitan dalam menerapkan perlindungan hukum preventif berupa deteksi dini terhadap potensi transaksi fiktif COD. Perlindungan hukum yang diberikan kepada mitra driver lebih bersifat represif, yaitu melalui kebijakan penggantian dana sesuai standar operasional prosedur serta pembatasan akses transaksi bagi konsumen bermasalah. Oleh karena itu, disarankan agar PT Grab meningkatkan perlindungan hukum preventif dengan mengembangkan sistem deteksi dini terhadap transaksi fiktif dan menerapkan sanksi tegas berupa pemblokiran permanen terhadap akun konsumen yang melakukan transaksi fiktif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Transaksi Grabfood, Klausula Cash on delivery.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN SEPATU THRIFT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN NIM. A1012211016, DIMAS SYAFUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract The trade of thrift shoes or imported second-hand footwear has become increasingly popular in Indonesia, particularly among young consumers seeking affordable fashion alternatives. However, the widespread distribution of thrift shoes that do not meet health standards poses legal concerns, especially in relation to consumer protection. Products that are not properly sterilized and potentially contaminated with fungi, bacteria, or harmful substances may endanger consumer health and violate their rights to safety, comfort, and proper information as stipulated by law. This research aims to analyze the legal protection of consumers in the trade of thrift shoes that fail to meet health standards and to examine the legal responsibilities of business actors under the prevailing laws and regulations. This study uses a normative juridical approach, employing statutory, conceptual, and case-based methods, with secondary data sources from legal literature, regulations, and relevant case decisions. The results of the study indicate that the trade of non-sterilized thrift shoes contradicts the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 36 of 2009 on Health, and Law No. 7 of 2014 on Trade. Business actors may be held civilly, administratively, and criminally liable for selling goods that cause harm or pose risks to consumers. Moreover, the ineffectiveness of government oversight and the low public awareness of product safety issues have worsened the circulation of unsafe thrift footwear. Keywords: Consumer Protection, Thrift Shoes, Health Standards, Business Liability, Second-Hand Trade Abstrak Perdagangan sepatu thrift atau sepatu bekas impor semakin marak di Indonesia seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk fesyen berbiaya rendah. Namun, maraknya peredaran sepatu thrift yang tidak memenuhi standar kesehatan menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen. Produk yang tidak steril dan berpotensi membahayakan kesehatan, seperti mengandung jamur atau bakteri, dapat merugikan konsumen dan melanggar hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan sepatu thrift yang tidak memenuhi standar kesehatan serta meninjau tanggung jawab pelaku usaha menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta sumber data sekunder berupa literatur hukum, regulasi, dan putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan sepatu thrift yang tidak melalui proses sterilisasi atau tidak sesuai dengan standar kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pelaku usaha dapat dikenai tanggung jawab perdata, administratif, hingga pidana apabila terbukti memperdagangkan barang yang merugikan atau membahayakan konsumen. Selain itu, lemahnya pengawasan dari pemerintah dan kurangnya kesadaran konsumen turut memperparah peredaran sepatu thrift yang tidak aman. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Sepatu Thrift, Standar Kesehatan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Perdagangan Bekas

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011221066, DWI NADILA SEPRIYANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Masih peredarannya Skincare yang mengandung bahan berbahaya mengakibatkan konsumen mengalami kerugian materiil berupa kerusakan fisik dan uang yang dikeluarkan untuk membeli produk dan juga kerugian immateriil berupa beban psikologis akibat rusaknya fisik yang diakibatkan oleh produk Skincare mengandung bahan berbahaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan masih beredarnya produk Skincare mengandung bahan berbahaya di kota Pontianak, mengetahui pengawasan yang dilakukan pihak terkait atas peredaran Skincare yang mengandung bahan berbahaya, dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa masih beredarnya produk skincare mengandung bahan berbahaya di Kota Pontianak disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan pra-peredaran (pre-market) dan pasca-peredaran (post- market) oleh instansi terkait, terutama terhadap toko kecil dan pelaku usaha mikro. kurangnya literasi konsumen mengenai bahaya bahan berbahaya serta kesadaran hukum pelaku usaha turut memperparah kondisi ini. Pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah sesuai ketentuan, namun belum menjangkau seluruh pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil yang menjadi celah peredaran produk skincare berbahaya. Upaya perlindungan konsumen di Kota Pontianak memerlukan sinergi antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, pelaku usaha, dan masyarakat melalui pengawasan, edukasi, serta peningkatan kesadaran hukum agar perlindungan konsumen lebih optimal. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pengawasan, Skincare, Bahan Berbahaya. ABSTRACT Consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers. The continued circulation of Skincare products containing hazardous materials results in consumers experiencing material losses in the form of physical damage and money spent to purchase the product and also immaterial losses in the form of psychological burdens due to physical damage caused by Skincare products containing hazardous materials. The purpose of this study is to reveal the factors that cause the continued circulation of Skincare products containing hazardous materials in the city of Pontianak, to find out the supervision carried out by related parties on the circulation of Skincare products containing hazardous materials, and efforts made to improve consumer protection. The research method used in this study is empirical legal research with a descriptive nature. Data obtained came from two sources: primary data and secondary data, which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary data. Data collection techniques used included observation, interviews, and literature review. The data analysis method used was qualitative analysis, which produced descriptive data. Based on the research results, it was found that the continued circulation of skincare products containing hazardous ingredients in Pontianak City is caused by suboptimal pre-market and post-market supervision by relevant agencies, especially for small shops and micro-businesses. Low consumer literacy regarding the dangers of hazardous materials and legal awareness of business actors also exacerbate this condition. Supervision carried out by the Food and Drug Monitoring Agency in Pontianak is in accordance with regulations, but has not reached all business actors, especially micro and small businesses that become a loophole for the circulation of hazardous skincare products. Consumer protection efforts in Pontianak City require synergy between the Food and Drug Monitoring Agency, business actors, and the community through supervision, education, and increasing legal awareness for more optimal consumer protection. Keyword : Consumer Protection, Supervision, Skincare, Hazardous Materials.

ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOSTUM COSPLAY DI GRUP WHATSAPP KANG RENTAL PONTIANAK- SINGKAWANG NIM. A1011221179, SHENDY DWINATASYA HENDRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkembangan budaya cosplay di Indonesia telah mendorong munculnya usaha penyewaan kostum cosplay, termasuk Kota Pontianak. Dalam praktiknya, pelaku usaha rental kostum cosplay sering menghadapi permasalahan wanprestasi yang dilakukan konsumen, seperti keterlambatan pengembalian kostum, kerusakan kostum, kehilangan aksesoris, hingga penyalahgunaan kostum. Kondisi ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriill bagi pelaku usaha sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perjanjian sewa-menyewa kostum cosplay yang diterapkan oleh pelaku usaha di Grup WhatsApp Kang Rental Pontianak-Singkawang, serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dengan teknik snowball, pembagian angket dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa praktik perjanjian sewa-menyewa yang diterapkan terdiri dari perjanjian tertulis berbentuk formulir dan perjanjian lisan berbasis kepercayaan. Kedua bentuk perjanjian ini sah berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHperdata sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi meliputi keterlambatan pengembalian, kerusakan kostum, kehilangan aksesoris, pembatalan sepihak, penyalahgunaan kostum, dan penyewa tidak bertanggung jawab, yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPerdata. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahap somasi, negosiasi dan musyawarah, sesuai Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 UUPK, serta sanksi berupa sistem blacklist yang perlu dilakukan secara hati-hati untuk menghindari pelanggaran Pasal 27B ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE dan Pasal 433 ayat (2) KUHP. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha bersumber dari KUHPerdata, khususnya ketentuan tentang sewa-menyewa (Pasal 1548-1600), ketentuan tentang wanprestasi (Pasal 1243,1246,1267) serta UUPK (Pasal 1 angka 10, Pasal 45 ayat (2), Pasal 47) yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Kata Kunci: Perjanjian Sewa-Menyewa, Kostum Cosplay, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, penyelesaian Sengketa ABSTRACT The growth of cosplay culture in Indonesia has spurred the emergence of cosplay costume rental businesses, including in Pontianak City. In practice, cosplay costume rental businesses often face issues of consumer default, such as late costume returns, damaged costumes, lost accessories, and misuse of costumes. These conditions result in material and immaterial losses for businesses, necessitating adequate legal protection. This study aims to determine the cosplay costume rental agreement practices implemented by businesses in the Kang Rental Pontianak-Singkawang WhatsApp Group and to analyze the dispute resolution mechanisms used between businesses and consumers. The method used in this study is empirical juridical with a descriptive nature. Data were obtained from two sources: primary and secondary data, encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques used included interviews using the snowball technique, questionnaire distribution, and observation. The data analysis method employed was qualitative analysis. The results of the study revealed that rental agreement practices consist of written agreements in the form of forms and verbal agreements based on trust. Both forms of agreement are valid based on Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code as long as they meet the requirements for a valid agreement. Forms of default that occur include late returns, damaged costumes, lost accessories, unilateral cancellations, misuse of costumes, and irresponsible renters, which can give rise to claims for compensation based on Article 1243 and Article 1246 of the Civil Code. Dispute resolution is carried out through the stages of summons, negotiation and deliberation, in accordance with Article 45 paragraph (2) and Article 47 of the UUPK, as well as sanctions in the form of a blacklist system that needs to be carried out carefully to avoid violations of Article 27B paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to the ITE Law and Article 433 paragraph (2) of the Criminal Code. Legal protection for business actors comes from the Civil Code, especially provisions on rent (Articles 1548-1600), provisions on default (Articles 1243, 1246, 1267) and the Consumer Protection Law (Article 1 number 10, Article 45 paragraph (2), Article 47) which gives business actors the right to receive protection from consumer actions with bad intentions. Keywords: Rental Agreement, Cosplay Costumes, Breach of Contract, Legal Protection, Dispute Resolution

PELAKSANAAN REGULASI PEMBATASAN PENJUALAN PRODUK TEMBAKAU DALAM RUANG LINGKUP USAHA MIKRO KECIL PADA LINGKUNGAN UNIVERSITAS DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012221071, HERDY FATURRAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Regulasi larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan merupakan strategi pemerintah Kota Pontianak dalam mengurangi penggunaan rokok pada anak dibawah umur, namun fakta lapangan masih banyak usaha mikro kecil yang masih menjual. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian peraturan dan fakta lapangan. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis faktor – faktor penyebab larangan penjualan produk tembakau dari lingkungan universitas di Kota Pontianak belum efektif diterapkan dan apa saja upaya pemerintah Kota Pontianak dalam mengefektivitaskan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundangan – undangan dan konseptual. Data diperoleh dari hasil wawancara pelaku usaha, Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Data yang dikumpul akan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari area universitas yang dikarenakan belum adanya petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dibentuk dalam Peraturan Walikota Pontianak, maka dari itu Pemerintah Kota Pontianak belum sama sekali menjalankan kewajibannya sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kata Kunci : Regulasi Pembatasan Penjualan Produk Tembakau, Usaha Mikro Kecil, Universitas ABSTRACT The regulation prohibiting the sale of tobacco products within a 200-meter radius of educational units is a strategy of the Pontianak City government to reduce cigarette use among minors, but in fact there are still many small retail businesses that still sell. This condition shows that the regulations do not match the facts on the ground. The purpose of this study is to analyze the factors causing the ban on the sale of tobacco products in university environments in Pontianak City to not be realized and what efforts the Pontianak City government has made to make the regulation effective. This study uses an empirical legal method with a statutory and conceptual regulatory approach. Data were obtained from interviews with business actors, the Pontianak City Health Office, and the Pontianak City Civil Service Police Unit. The collected data will be analyzed qualitatively and quantitatively. The study results indicate that many business actors remain unaware of the prohibition on selling tobacco products within a 200-meter radius of the university area, primarily due to the lack of clear instructions for implementing guidance and supervision as required by the Pontianak Mayor's Regulation; consequently, the Pontianak City Government has not fulfilled its obligations under Pontianak City Regional Regulation Number 4 of 2025 regarding Smoke-Free Areas. Keyword : Regulations Restricting the Sale of Tobacco Products, Micro, Small Enterprises, Universities

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENGAMPU TERHADAP HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL NIM. A1012221082, ANNISA GYANDINI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Persons with mental disabilities are legal subjects who have the right to inheritance; however, limitations in their legal capacity require the involvement of a guardian in managing such property. In practice, the position and responsibilities of guardians often give rise to issues that may adversely affect the heirs. This research aims to examine the legal standing of guardians in the management of inherited property and the legal consequences of negligence or abuse of authority. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The research applies statutory and conceptual approaches by examining provisions of the Indonesian Civil Code, Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, and other relevant legislation. The data were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that guardians have a legal position as lawful representatives of heirs with mental disabilities in managing inherited property. However, their authority is limited by law and subject to supervision by the court and the Heritage Office (Balai Harta Peninggalan). Therefore, proper regulation and supervision of guardians are essential to ensure legal protection and certainty of rights for heirs with mental disabilities. Keywords: Law Number 8 of 2016, guardian (curator), inheritance, persons with disabilities, civil law Abstrak Penyandang disabilitas mental memiliki hak atas harta waris sebagai subjek hukum, namun keterbatasan dalam bertindak secara hukum menuntut adanya peran wali pengampu dalam pengelolaannya. Dalam praktik, kedudukan dan tanggung jawab wali pengampu masih kerap menimbulkan permasalahan yang berpotensi merugikan ahli waris. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan wali pengampu dalam pengelolaan harta waris serta akibat hukum atas kelalaian atau penyalahgunaan kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali pengampu memiliki kedudukan hukum sebagai wakil sah dari ahli waris penyandang disabilitas mental dalam pengelolaan harta waris, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh hukum dan berada di bawah pengawasan pengadilan serta Balai Harta Peninggalan. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan terhadap wali pengampu sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hak bagi ahli waris penyandang disabilitas mental. Kata kunci: Undang-Undang N. 8 Tahun 2016, pengampu, harta waris, penyandang disabilitas, hukum perdata

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK ATAS PEREDARAN MEREK ERSPO PALSU MELALUI E-COMMERCE NIM. A1011221191, YOGA TRI IRAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) melalui platform marketplace telah mendorong kemudahan transaksi jual beli, namun sekaligus menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait peredaran barang bermerek palsu. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah peredaran jersey Tim Nasional Indonesia merek Erspo palsu yang diperdagangkan melalui marketplace, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab marketplace atas peredaran jersey timnas Erspo palsu melalui e-commerce serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas peredaran jersey palsu di e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis data berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum, tanggung jawab marketplace, serta perlindungan hukum terhadap pemegang merek dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace secara normatif bertanggung jawab menjamin legalitas dan keaslian merek dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemeritah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, namun marketplace dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas masih beredarnya produk bermerek palsu sepanjang telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan mekanisme pelaporan. Meskipun demikian, teknologi marketplace belum mampu mengimplementasikan norma tersebut secara preventif. Sistem e-commerce masih memungkinkan produk bermerek diunggah dan diperdagangkan tanpa kewajiban verifikasi atau unggah bukti legalitas merek sejak tahap awal, sehingga perlindungan hukum yang berjalan cenderung bersifat represif melalui mekanisme pelaporan dan penindakan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum merek dalam e-commerce perlu diarahkan pada pengembangan dan optimalisasi teknologi marketplace agar mampu mengaplikasikan norma jaminan legalitas barang secara preventif guna mencegah peredaran produk bermerek palsu. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pelanggaran Merek, Jersey Timnas Indonesia. ABSTRACT The development of electronic commerce (e-commerce) through marketplace platforms has facilitated buying and selling transactions, but at the same time has given rise to legal issues, particularly those related to the distribution of counterfeit branded goods. One of the issues that has come to light is the circulation of counterfeit Erspo Indonesian National Team jerseys traded through marketplaces. Therefore, this study aims to examine and analyze the responsibility of marketplaces for the circulation of counterfeit Erspo national team jerseys through e-commerce and to analyze the forms of legal protection for brand owners against the circulation of counterfeit jerseys in e-commerce. This study uses a normative legal research method with secondary data types, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. These legal materials were obtained through literature studies and analyzed qualitatively to gain a comprehensive understanding of legal regulations, marketplace responsibilities, and legal protection for trademark holders in electronic commerce. The results of the study show that marketplaces are normatively responsible for ensuring the legality and authenticity of brands in electronic trading as stipulated in Article 13 paragraph (2) letter (d) of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems. However, marketplaces can be exempted from legal responsibility for the continued circulation of counterfeit branded products as long as they have fulfilled their obligations by providing a reporting mechanism. Nevertheless, marketplace technology has not been able to implement this norm preventively. The e-commerce system still allows branded products to be uploaded and traded without the obligation to verify or upload proof of brand legality from the initial stage, so that the legal protection that is in place tends to be repressive through reporting and administrative enforcement mechanisms. Therefore, this study emphasizes that legal protection of brands in e-commerce needs to be directed towards the development and optimization of marketplace technology so that it is able to apply the norm of legal assurance of goods preventively in order to prevent the circulation of counterfeit branded products. Keywords: Liability, Trademark Infringement, Indonesian National Team Jersey.

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH PENGGUGAT INTERVENSI (Studi Putusan No.774 K/PDT/2025) NIM. A1011221084, NAJWA ALMIRA DWI LASMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Sengketa pertanahan masih menjadi persoalan yang sering muncul dalam praktik peradilan perdata, khususnya yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik sebagai alat bukti kepemilikan tanah. Persoalan ini sering kali melibatkan pihak ketiga yang mengajukan gugatan melalui mekanisme intervensi, terutama ketika terdapat klaim kepemilikan atas objek tanah yang telah bersertifikat. Dalam praktik peradilan perdata, muncul persoalan mengenai kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik ketika digugat oleh penggugat intervensi yang mendasarkan haknya pada alat bukti di luar sertifikat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Sertifikat Hak Milik sebagai alat bukti serta konsistensi pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian pada setiap tingkat peradilan. Penelitian ini difokuskan pada analisis kekuatan pembuktian dalam sengketa Sertifikat Hak Milik yang melibatkan penggugat intervensi berdasarkan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ptk, dengan menitikberatkan pada putusan kasasi No. 774/K/2025 sebagai putusan akhir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan hukum pembuktian dan hukum pertanahan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menilai penerapan hukum pembuktian dalam perkara yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikat Hak Milik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah, namun kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak karena masih dapat digugurkan apabila penggugat intervensi mampu membuktikan adanya cacat yuridis dalam proses perolehannya. Cacat tersebut dapat berupa ketidaksesuaian prosedur pendaftaran tanah, adanya perolehan hak yang tidak sah, atau tumpang tindih hak atas objek tanah yang sama. Dalam putusan kasasi sebagai putusan akhir, Mahkamah Agung bertindak sebagai judex juris yang menilai penerapan hukumnya, sehingga perbedaan putusan dengan tingkat sebelumnya mencerminkan perbedaan dalam penerapan hukum pembuktian, bukan semata-mata perbedaan penilaian terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Kata Kunci: Sertifikat Hak Milik, Kekuatan Pembuktian, Penggugat Intervensi. ABSTRACT Land disputes remain a frequent issue in civil court practice, particularly those related to the evidentiary strength of Certificates of Ownership (Sertifikat Hak Milik) as proof of land ownership. Such disputes often involve third parties who file claims through intervention mechanisms, especially when there are competing ownership claims over registered land objects. In civil litigation practice, problems arise concerning the evidentiary value of Certificates of Ownership when they are challenged by intervening plaintiffs who rely on evidence outside the certificate. This condition raises questions regarding the legal status of Certificates of Ownership as evidence and the consistency of judges’ legal reasoning in assessing evidence at each level of judicial review. This study focuses on analyzing the evidentiary strength of Certificates of Ownership in land disputes involving intervening plaintiffs based on Decision Number 292/Pdt.G/2023/PN Ptk, with emphasis on the cassation decision Number 774/K/2025 as the final judgment. This research is normative legal research employing a statutory approach and a case approach. Data were obtained through library research on legislation, court decisions, and legal literature related to the law of evidence and land law. All legal materials were analyzed qualitatively to examine the application of evidentiary law in the case under study. The results indicate that Certificates of Ownership possess strong evidentiary value as proof of land ownership; however, such strength is not absolute and may be rebutted if the intervening plaintiff can prove the existence of juridical defects in the process of acquisition. Such defects may include non-compliance with land registration procedures, unlawful acquisition of rights, or overlapping rights over the same land object. In the cassation decision as the final judgment, the Supreme Court acted as judex juris by reviewing the application of law, thereby demonstrating that differences from lower court decisions reflect divergences in the application of evidentiary law rather than merely differences in the assessment of facts revealed at trial. Keywords: Certificate of Ownership, Evidentiary Strength, Intervening Plaintiff.

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN TANAH ULAYAT OLEH FUNGSIONARIS ADAT DI DESA SALATIGA KECAMATAN MANDOR NIM. A1012211077, FREDDY SAKSESA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This thesis discusses the resolution of disputes involving customary land burning by customary officials in Salatiga Village, Mandor District. Disputes over customary land burning are a significant issue within the Dayak Kanayatn indigenous community in Salatiga Village. This study aims to uncover the factors that contribute to disputes over customary land burning, the legal consequences (sanctions) for perpetrators of customary land burning, and the efforts made by customary officials to resolve disputes concerning customary land burning within the Dayak Kanayatn indigenous community. The research method used is empirical juridical research with a qualitative descriptive approach, combining primary data obtained through direct interviews with customary officials, perpetrators of burning, and community members as witnesses, along with secondary data in the form of legal materials and literature relevant to the research topic. The results indicate that customary officials play a crucial role in resolving customary land burning disputes. In the Dayak Kanayatn customary legal system, customary officials serve as supreme leaders, tasked with upholding justice, maintaining balance, and protecting the rights of indigenous communities. Negligence, unclear land boundaries, and a lack of awareness of customary law contribute to the burning of customary land. Based on customary deliberations led by customary officials, those who burn customary land are subject to the customary sanction "Siam Pahar Pangalabur Temenggung," a sanction regulated in Article 68 of the Musdat concerning Pangalabur Timawakng and Article 80 concerning Forest Burning. The efforts of customary officials demonstrate that the Dayak Kanayatn customary dispute resolution mechanism emphasizes not only legal aspects but also social and moral aspects. Thus, customary law serves as an instrument for maintaining social order, order, and the sustainability of the indigenous community in Salatiga Village as a whole. Keywords: Resolution, Dispute, Perpetrators, Burning, Customary_Land Abstrak Skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa terhadap pelaku pembakaran tanah ulayat yang dilakukan oleh fungsionaris adat di Desa Salatiga, Kecamatan Mandor. Sengketa pembakaran tanah ulayat merupakan persoalan penting dalam masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor yang meyebabkan terjadinya sengketa pembakaran tanah ulayat, mengungkapkan akibat hukum (sanksi) bagi pelaku pembakaran tanah ulayat dan upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam penyelesaian sengketa pembakaran tanah ulayat masyarakat adat Dayak Kanayatn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggabungkan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan fungsionaris adat, pelaku pembakaran dan masyarakat sebagai saksi, serta data sekunder berupa bahan hukum dan literatur yang relavan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsionaris adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa adat. Dalam sistem hukum adat Dayak Kanayatn, fungsionaris adat berperan sebagai pemimpin tertinggi yang bertugas menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pembakaran tanah ulayat disebabkan oleh kelalaian, batas tanah yang tidak jelas dan kurangnya kesadaran terhadap hukum adat. Berdasarkan musyawarah adat yang dipimpin oleh fungsionaris adat, pelaku pembakaran tanah ulayat dikenakan sanksi adat “Siam Pahar Pangalabur Temenggung”, sanksi tersebut diatur dalam Musdat Pasal 68 tentang Pangalabur Timawakng dan Pasal 80 tentang Pembakaran Hutan. Sedangkan upaya fungionaris adat menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa adat Dayak Kanayatn tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan moral. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai instrumen menjaga tatanan sosial, ketertiban, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat di Desa Salatiga secara menyeluruh. Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Pelaku, Pembakaran, Tanah_Ulayat

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA