cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,296 Documents
 319   320   321   322   323 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUSAKAN KUKU AKIBAT PENGGUNAAN JASA NAIL ART DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011221047, MARIA ANTONIA LALA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research aims to identify and analyze how legal protection is provided to consumers of nail art services based on laws and regulations, as well as the forms of legal protection for consumers who experience nail damage due to nail art services in Kubu Raya Regency, with a focus on the obligations of business actors to provide safe services in accordance with legal provisions. The research method uses a juridical sociological type with statutory and conceptual approaches. The results show that legal protection for nail art service consumers in Kubu Raya Regency has not been optimally implemented, both preventively and repressively. In practice, there are still business actors who do not provide adequate information about service risks, are not consistent in applying hygiene and sterilization standards for tools, and use nail art products that are not registered with BPOM. On the other hand, consumers who experience nail damage tend not to pursue legal remedies due to their low understanding of their rights. Keywords: Consumers Protection, Nail Art Services, Nail Damage Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa nail art berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerusakan kuku akibat penggunaan jasa nail art di Kabupaten Kubu Raya, dengan fokus pada kewajiban pelaku usaha dalam memberikan pelayanan yang aman dan sesuai dengan ketentua hukum. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen jasa nail art di Kabupaten Kubu Raya belum terlaksana secara optimal, baik secara preventif maupun represif. Dalam praktik masih ditemukan pelaku usaha yang belum memberikan informasi risiko layanan secara memadai, belum konsisten menerapkan standar kebersihan dan sterilisasi alat, serta menggunakan produk nail art yang belum terdaftar BPOM. Di sisi lain, konsumen yang mengalami kerusakan kuku cenderung tidak menempuh upaya hukum karena rendahnya pemahaman terhadap hak-haknya. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Jasa Nail Art, Kerusakan Kuku
PERBANDINGAN RESTORATIVE JUSTICE ANTARA INDONESIA DAN BELANDA DALAM KAITANNYA DENGAN KEADILAN HUKUM NIM. A1011221201, ANNISAA RAISADINNA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah mengubah orientasi hukum pidana dari retributive justice ke arah restorative justice melalui pengaturan Pasal 2 KUHP Nasional mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Pasal 2 KUHP Nasional membuka ruang untuk mewujudkan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sementara itu, restorative justice di Belanda diatur dalam Pasal 51 KUHAP Belanda merupakan dasar untuk melakukan mediasi penal. Pengaturan restorative justice tersebut menunjukan orientasi sistem peradilan pidana Belanda yang menjunjung kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan restorative justice di Indonesia dan Belanda dalam kaitannya dengan keadilan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bentuk penelitian perbandingan hukum. Hasil penelitian didapati adanya perbedaan mendasar, mulai dari sistem hukum yang memengaruhi paradigma hukum, paradigma hukum yang memengaruhi asas legalitas, kemudian asas legalitas memengaruhi dasar hukum serta aspek-aspek dalam restorative justice. Perbedaan aspek-aspek restorative justice meliputi perbedaan nilai keadilan adat, para pihak, proses, dan hasil. Keseluruhan perbandingan tersebut kemudian mencapai suatu kesimpulan sebagai puncak dari perbandingan ini adalah perbedaan nilai keadilan sebagai tujuan hukum yang dianut oleh Indonesia dan Belanda. Kata Kunci: Restorative Justice, Nilai Keadilan, Perbandingan Hukum. ABSTRACT Law No. 1 of 2023 (the National Criminal Code) reforms Indonesia’s criminal law. It reorients the system from retributive to restorative justice by recognizing living law (hukum yang hidup dalam masyarakat) in Article 2. Article 2 of the National Criminal Code opens the door to the realization of substantive justice within Indonesia's criminal justice system. In the Netherlands, restorative justice is regulated by Article 51 of the Dutch Code of Criminal Procedure, which provides the legal basis for penal mediation. This restorative justice provision reflects on the orientation of the Dutch criminal justice system, which prioritizes legal certainty. This study intends to examine the similarities and differences between restorative justice in Indonesia and the Netherlands in relation to legal justice. This study is a normative legal research conducted using comparative law approach. The study found fundamental differences, starting from the legal system that shape legal paradigm; the legal paradigm that influence the principle of legality; and the principle of legality that influence the legal basis and various aspects of restorative justice. Differences in aspects of restorative justice include customary justice values, the parties involved, the procedure, and the outcomes. The comparison ultimately finds that the fundamental divergence lies in the value of justice as the legal objective upheld by Indonesia and the Netherlands. Key Words: Restorative Justice, Justice Value, Comparative Law.
PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 27 AYAT ( 5) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI TERHADAP JURU PARKIR DIPASAR FLAMBOYAN PONTIANAK SELATAN) NIM. A1011181004, ENDRO RONIANUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang pelanggaran ketentuan menjadi Juru Parkir di Pasar Flamboyan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjamin keamanan dan kertertiban Parkir yang ada di Daerah Kota Pontianak. Penelitian ini mengunakan metode ilmiah yang bersifat deskriptif analitis untuk mengambarkan dan menjelaskan situasi saat ini dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan saat penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ditemukan banyak Juru Parkir tidak memiliki izin, semua juru parkir liar di Pasar Flamboyan mengetahui adanya Peraturan Daerah berkaitan dengan juru parkir namun dalam praktiknya tidak ditaati dengan tidak mengikuti aturan yang telah dikeluarkan dalam Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum yang berbunyi “izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut apabila melanggar ketentuan pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)”. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak khususnya bidang perparkiran dalam menangani pelanggaran pelaksanaan izin juru parkir di Kota Pontianak sebagai pelaksana penertiban dari Peraturan Daerah/aparat penegak hukum dengan melakukan dua acara yaitu: tindakan preventif yaitu Dinas Perhubungan Kota Pontianak mengadakan peningkatan sosialisasi tentang cara mendapatkan izin untuk menjadi juru parkir di Kota Pontianak dan tindakan respresif yaitu tindakan dalam bentuk teguran dan menindak tegas para pelaku juru parkir liar di Pasar Flamboyan dengan pemberlakukan sanksi yaitu diberhentikan. Kata kunci : Izin, Juru Parkir, Pengawasan ABSTRAC This thesis discusses violations of the provisions of becoming a parking attendant at the Flamboyan Market in Pontianak City in accordance with Pontianak City Regional Regulations Article 27 Paragraph (5) Pontianak City Regional Regulations Number 11 of 2019 concerning Public Order. The authority of the Pontianak City Transportation Service is one form of effort to ensure parking security and order in the Pontianak City area. This research uses a scientific method that is descriptive-analytical to describe and explain the current situation and is intended to solve problems based on data and facts collected when this research was conducted. The results of the study found that many parking attendants did not have permits, all illegal parking attendants at Pasar Flamboyan knew that there were regional regulations relating to parking attendants but in practice they were not complied with by not following the rules issued in Article 27 Paragraph (5) Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning Public Order which reads "permits that have been granted as referred to in paragraph (1), can be revoked if they violate the provisions in paragraphs (2), paragraphs (3) and paragraphs (4)". Efforts made by the Pontianak City Transportation Service, especially in the parking sector, in dealing with violations of the implementation of parking attendant permits in Pontianak City as implementing regulations from Regional Regulations/law enforcement officials by carrying out two events, namely: obtaining permission to become a parking attendant in Pontianak City and taking repressive action, namely action in the form of reprimanding and taking firm action against the perpetrators of illegal parking at Pasar Flamboyan by imposing sanctions, namely being dismissed. Keywords: Permit, Parking Attendant, Supervision
PERLINDUNGAN RESEP KOPI PADA “KARDJA KOPI” DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG NIM. A1011211144, UTHRUJAH ANDI NURUL RAMADHANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pertumbuhan industri kedai kopi yang semakin kompetitif menempatkan inovasi resep minuman sebagai aset bernilai yang perlu dilindungi melalui rezim rahasia dagang, agar pelaku usaha tidak kehilangan keunggulan akibat kebocoran informasi, termasuk bagi kedai lokal seperti Kardja Kopi yang bergantung pada keunikan racikan resepnya.. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh pemilik usaha “Kardja Kopi” dalam menjaga kerahasiaan resep kopi sebagai rahasia dagang. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum positif mengenai rahasia dagang serta memadukannya dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data primer dikumpulkan dari pemilik kafe, barista, dan supervisor, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan rahasia dagang di Kardja Kopi masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar perlindungan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pemilik usaha belum menerapkan perjanjian kerahasiaan (NDA), belum melakukan identifikasi formal atas rahasia usaha, serta belum menerapkan kontrol akses yang memadai terhadap formula minuman. Perlindungan yang berjalan saat ini lebih bertumpu pada etika kerja, arahan lisan, dan hubungan personal antara pemilik dan karyawan. Namun, terdapat indikasi awal perlindungan di tingkat supervisor melalui klausul kontrak kerja yang memuat ketentuan kerahasiaan. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan rahasia dagang di usaha mikro, sehingga diperlukan penguatan kebijakan internal, penataan sistem keamanan informasi, serta penggunaan instrumen hukum tertulis agar perlindungan rahasia dagang dapat berjalan efektif. Kata Kunci: Rahasia Dagang, Kardja Kopi, Perlindungan Hukum Abstract The rapid growth of the coffee shop industry has intensified business competition, positioning beverage recipe innovation as a valuable asset that requires protection under trade secret law to prevent the loss of competitive advantage due to information leakage. This need for protection also applies to local coffee shops such as Kardja Kopi, which rely on the uniqueness of their recipe formulations as a distinctive product identity. Based on this context ,this study aims to identify and analyze the measures taken by the owner of “Kardja Kopi” to protect its coffee recipe as a trade secret. The research employs an empirical juridical method, examining the applicable legal provisions on trade secrets and integrating them with field data obtained through interviews, observations, and document analysis. Primary data were collected from the café owner, baristas, and supervisors, while secondary data were derived from legislation, legal literature, and relevant academic sources. The results indicate that the trade secret protection efforts implemented by Kardja Kopi remain limited and do not yet meet the protection standards mandated by Law Number 30 of 2000 on Trade Secrets. The business owner has not implemented Non-Disclosure Agreements (NDAs), has not formally identified or codified the confidential business information, and has not established adequate access control systems for the beverage formula. Current protection relies heavily on work ethics, verbal instructions, and personal trust between the owner and employees. However, there is an initial indication of protection at the supervisory level through employment contracts containing confidentiality provisions. These findings demonstrate a significant gap between the normative legal framework and the actual practices of trade secret protection in micro-businesses. Therefore, strengthening internal policies, improving information security measures, and utilizing written legal instruments are necessary to ensure effective protection of trade secrets. Keywords: Trade Secret, Kardja Kopi, Legal Protection
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM BERDASARKAN PUTUSAN Nomor125/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn TENTANG HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN YANG DI PHK DALAM KEAADAN HAMIL DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL NIM. A1012221084, BINTANG RAMADHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Protection of maternity rights is a crucial aspect of labor law to ensure the welfare of female workers. Although regulations explicitly prohibit the termination of employment for workers who are pregnant, in practice there remains a significant gap between normative legal provisions and their implementation. Pregnant female workers are often placed in a weak bargaining position, resulting in the neglect of their constitutional rights in favor of corporate administrative formalities. This study employs a descriptive-analytical research type using a normative juridical method with a case approach to Decision Number 125/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn. Data were collected through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Qualitative analysis was conducted to examine the judges’ legal considerations and their conformity with labor protection principles applicable in Indonesia. The results indicate that the judges’ legal reasoning in the decision tends to be formalistic, with primary emphasis placed on formal evidence such as fixed-term employment agreements and resignation letters. This condition results in legal protection for pregnant female workers being fulfilled only normatively while failing substantively. The judges overlooked indications of coercion in the resignation process, thereby preventing the achievement of optimal justice for female workers who experienced termination of employment during pregnancy. Keywords: worker, pregnant, termination, employment, relationship Abstrak Perlindungan terhadap hak maternitas merupakan aspek krusial dalam hukum ketenagakerjaan guna menjamin kesejahteraan pekerja perempuan. Meskipun regulasi secara tegas melarang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja yang sedang dalam keadaan hamil, namun pada praktiknya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara aturan normatif dengan implementasi di lapangan. Seringkali, pekerja perempuan hamil berada dalam posisi tawar yang rendah, sehingga hak-hak konstitusional mereka terabaikan demi kepentingan formalitas administratif perusahaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn. Data dikumpulkan melalui data kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami pertimbangan hukum hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut cenderung bersifat formalistik, di mana fokus utama lebih dititikberatkan pada bukti formal seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan surat pengunduran diri. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan hamil hanya terpenuhi secara normatif namun gagal secara substantif. Hakim mengabaikan fakta adanya tekanan dalam pengunduran diri tersebut, sehingga keadilan bagi pekerja perempuan yang mengalami PHK saat hamil tidak tercapai secara optimal. Kata Kunci: pekerja, hamil, pemutusan, hubungan, kerja
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL (BEGAL PAYUDARA) DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011221150, MAULIDYA AZZARA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Sexual harassment in public spaces is an increasingly prevalent form of moral violation and causes public unrest, particularly among women. One common form of sexual harassment is physical breast groping, known locally as "begal payudara" (breast groping). Pontianak City, as an urban area with high mobility, also faces this problem. This study aims to analyze the causal factors of sexual harassment (begal payudara) in Pontianak City from a criminological perspective, as well as to examine mitigation efforts and legal protection for victims. The research methods used are descriptive, qualitative, and sociological legal studies. Data were obtained through interviews with perpetrators, victims, police investigators, the Regional Child Protection Commission (KPAD), and the community. The data are supported by a literature review of laws and regulations, specifically Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The analysis was conducted using criminological theories, including psychoanalysis and social control theory. The study's findings indicate that sexual harassment (breast groping) is influenced by internal factors on the part of the perpetrator, including uncontrolled sexual urges, poor self-control, and the influence of pornographic content. External factors include a lack of social supervision, quiet and poorly lit environments, weak community oversight, and limited surveillance equipment such as CCTV. This study concludes that eradicating breast groping requires not only strict law enforcement but also strengthened social oversight, public education, and increased protection and rehabilitation for victims. Keywords: Criminology, Sexual Harassment, Breast Groping, Causal Factors, Pontianak City. Abstrak Pelecehan seksual di ruang publik merupakan bentuk pelanggaran moral yang semakin marak dan menyebabkan keresahan publik, khususnya di kalangan perempuan. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang umum adalah pelecehan seksual fisik berupa meraba payudara, yang dikenal secara lokal sebagai "begal payudara". Kota Pontianak, sebagai daerah perkotaan dengan mobilitas tinggi, juga menghadapi masalah ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pelecehan seksual (begal payudara) di Kota Pontianak dari perspektif kriminologi, serta untuk meneliti upaya mitigasi dan perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum deskriptif, kualitatif, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku, korban, penyidik kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), dan masyarakat. Data didukung oleh tinjauan literatur tentang undang-undang dan peraturan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kriminologi, termasuk psikoanalisis dan teori kontrol sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual (meraba payudara) dipengaruhi oleh faktor internal pelaku, termasuk dorongan seksual yang tidak terkendali, lemahnya pengendalian diri, dan pengaruh konten pornografi. Faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan sosial, lingkungan yang sepi dan kurang penerangan, lemahnya pengawasan masyarakat, dan terbatasnya peralatan pengawasan seperti CCTV. Studi ini menyimpulkan bahwa pemberantasan perabaan payudara tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga penguatan pengawasan sosial, pendidikan publik, serta peningkatan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Kata kunci: Kriminologi, Pelecehan Seksual, Perabaan Payudara, Faktor Penyebab, Kota Pontianak.
KESADARAN HUKUM PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM PENGUNGGAHAN WEB SERIES YANG DISEBARKAN MELALUI APLIKASI TIKTOK NIM. A1011221014, SURYANI MARTHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “KESADARAN HUKUM PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM PENGUNGGAHAN WEB SERIES YANG DISEBARKAN MELALUI APLIKASI TIKTOK”. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya praktik pengunggahan web series ilegal di TikTok yang menimbulkan kerugian besar bagi pemegang hak cipta sekaligus mencerminkan rendahnya kesadaran hukum pengguna media sosial. Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua aturan tersebut secara tegas melarang penggandaan maupun distribusi karya cipta tanpa izin, termasuk pengunggahan web series secara ilegal di platform digital.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengguna media sosial dalam mengunggah web series melalui aplikasi TikTok serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui kuesioner kepada 10 pengunggah dan 10 penonton web series di TikTok, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum responden terhadap aturan hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengguna TikTok masih rendah. Sebagian besar responden telah mengetahui bahwa web series dilindungi hak cipta, namun tidak semuanya menerapkan pengetahuan tersebut dalam perilaku nyata. Faktor yang mempengaruhi antara lain rendahnya literasi hukum, motivasi ekonomi, budaya digital yang permisif, kemudahan teknologi, dan lemahnya penegakan hukum. Pengunggahan web series ilegal di TikTok terbukti melanggar Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 40 UUHC serta Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan edukasi hukum, literasi digital, serta penegakan hukum yang konsisten untuk mendorong kesadaran hukum masyarakat dalam menghormati hak cipta dan mendukung keberlanjutan industri kreatif. Kata Kunci: Kesadaran hukum, hak cipta, media sosial, TikTok, web series. ABSTRACT This study is entitled “LEGAL AWARENESS OF SOCIAL MEDIA USERS IN UPLOADING WEB SERIES DISTRIBUTED THROUGH THE TIKTOK APPLICATION”. The background of this study is the rampant practice of uploading illegal web series on TikTok, which causes significant losses to copyright holders and reflects the low legal awareness of social media users. Copyright, as part of Intellectual Property Rights, is protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). Both regulations explicitly prohibit the reproduction and distribution of copyrighted works without permission, including the illegal uploading of web series on digital platforms. The purpose of this study is to determine the level of legal awareness among social media users in uploading web series through the TikTok application and to identify the factors that influence it. The research method used was empirical legal research with a descriptive nature. Primary data was obtained through questionnaires administered to 10 uploaders and 10 viewers of web series on TikTok, while secondary data was obtained from laws and regulations, literature, and related documents. The analysis was conducted qualitatively with a focus on four indicators of legal awareness, namely the respondents' knowledge, understanding, attitudes, and legal behavior towards copyright rules. The results of the study show that TikTok users' legal awareness is still low. Most respondents are aware that web series are protected by copyright, but not all of them apply this knowledge in their actual behavior. Factors that influence this include low legal literacy, economic motivation, a permissive digital culture, technological ease, and weak law enforcement. The uploading of illegal web series on TikTok violates Article 113 paragraph (3) and Article 40 of the Copyright Law and Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law, with a maximum penalty of six years in prison and/or a maximum fine of one billion rupiah. Therefore, this study emphasizes the importance of improving legal education, digital literacy, and consistent law enforcement to promote public legal awareness in respecting copyright and supporting the sustainability of the creative industry. Keywords: Legal awareness, copyright, social media, TikTok, web series.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 279 AYAT (2) KUHP NASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN NIM. A1011221151, MUHAMMAD BAYU RIFQI DZULFIQAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research examines the clarity of the phrase “making a commotion” as stipulated in Article 279 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, as well as the forms of commotion occurring in court proceedings, in order to prevent multiple interpretations in law enforcement practice. The study focuses on criminal law policy in regulating crimes against the judicial process (Contempt of Court) to ensure legal certainty and the protection of fair trial principles. This research employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through literature study, including statutory regulations, criminal law doctrines, and relevant scholarly opinions. The analysis was conducted qualitatively through legal interpretation. The results indicate that the phrase “making a commotion” has not been formulated with clear and objective limitations, which creates the potential for subjective application by law enforcement authorities. The absence of definite criteria makes it difficult to distinguish between acts that genuinely disrupt court proceedings and lawful expressions of legal defense or criticism. This research concludes that although the regulation of Contempt of Court in the National Criminal Code reflects an effort toward criminal law reform, clearer normative boundaries are required to ensure legal certainty and to prevent violations of freedom of expression and fair trial principles. Keywords: Criminal Law Policy, Contempt of Court, National Criminal Code, Commotion. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejelasan makna frasa “membuat gaduh” dalam Pasal 279 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), serta mengkaji bentuk-bentuk kegaduhan di dalam ruang sidang agar penerapannya tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini berfokus pada kebijakan hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana terhadap proses peradilan (Contempt of Court) guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan prinsip peradilan yang adil (fair trial). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta pendapat para ahli yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “membuat gaduh” belum dirumuskan secara limitatif dan objektif, sehingga berpotensi menimbulkan penerapan yang subjektif oleh aparat penegak hukum. Ketiadaan kriteria yang jelas menyulitkan pembedaan antara perbuatan yang benar-benar mengganggu jalannya persidangan dengan kritik atau pembelaan hukum yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan Contempt of Court dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana, diperlukan penegasan batasan normatif agar penerapannya tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, kebebasan berekspresi, dan prinsip peradilan yang adil. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Contempt of Court, KUHP Nasional, Kegaduhan, Proses Peradilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS BUKTI PEMBAYARAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH KONSUMEN NIM. A1011221046, CHERYL THEREZA ISABEL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research aims to analyze the forms of legal protection for business operators who become victims of payment manipulation and the legal liability of consumers for the losses incurred This research employs an empirical juridical method supported by direct interviews with business operators who became victims, conducted directly with the owner of Cheryl Traditional Costume Rental Store. The juridical approach is used to examine statutory provisions governing the rights and legal protection of business actors as well as the obligations and responsibilities of consumers, while the empirical approach is applied to understand the implementation of these legal provisions in the practice of traditional costume rental. This research is descriptive-analytical in nature, systematically describing and analyzing legal phenomena based on normative data and empirical evidence. The results of this research conclude that legal protection for business operators is actually regulated in several laws and regulations, where their rights are guaranteed by the 1945 Constitution, Consumer Protection Law (UUPK), Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), Government Regulation on the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE), and the Civil Code. However, based on research findings on the handling efforts of consumer fraud cases at Cheryl Store, it can be concluded that handling is carried out in stages from internal verification to external efforts adjusted to the level of losses. Cases with limited material losses are handled minimally, while material and immaterial losses require intensive handling including identity tracing and third-party coordination. Although assets were successfully returned, the consumer's financial obligations remained unfulfilled, indicating that asset recovery does not guarantee comprehensive loss recovery. Thus, the consumer as the perpetrator did not fulfill their financial responsibility. Keywords: Digital Payment Evidence, Manipulation, Business Operators, Consumer Protection, ITE Law. Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha yang menjadi korban manipulasi pembayaran dan pertanggungjawaban hukum Konsumen atas kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan didukung melalui wawancara langsung dengan Pelaku Usaha yang menjadi korban, wawancara dilakukan langsung dengan pemilik usaha Gerai Penyewaan Baju Adat Cheryl. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan perlindungan pelaku usaha serta kewajiban dan tanggung jawab konsumen, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penyewaan pakaian adat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena hukum secara sistematis berdasarkan data normatif dan bukti empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebenarnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di mana hak mereka dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Namun berdasarkan hasil penelitian terhadap upaya penanganan kasus penipuan konsumen di Gerai Cheryl, dapat disimpulkan bahwa penanganan dilakukan secara berjenjang dari verifikasi internal hingga upaya eksternal yang disesuaikan dengan tingkat kerugian. Kasus dengan kerugian materiil terbatas ditangani minimal, sedangkan kerugian materiil dan immateriil memerlukan penanganan intensif meliputi pelacakan identitas dan koordinasi pihak ketiga. Meskipun aset berhasil dikembalikan, kewajiban finansial konsumen tetap tidak terpenuhi, menunjukkan bahwa pengembalian aset tidak menjamin pemulihan kerugian secara menyeluruh. Maka konsumen sebagai pelaku tidak melakukan tanggung jawab secara finansial. Kata Kunci: Bukti Pembayaran Digital, Manipulasi, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, UU ITE.
ANALISIS YURIDIS DALAM PENGGUNAAN APLIKASI FOTOYU DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NIM. A1011221058, SABILA FITHRIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Advances in information technology have led to the emergence of various digital applications that rely on the management of personal data and electronic transactions, one of which is the FotoYu application, which collects and processes user data such as email addresses, facial photos, and location information, and facilitates transactions between users and photographers. This situation raises potential legal issues, particularly regarding the protection of personal data and the security of electronic transactions. This study aims to analyze personal data protection for FotoYu users and examine the legal implications of the application provider's potential non-compliance with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and its amendments. The research method used is normative legal with a legislative and conceptual approach, using secondary data in the form of primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study show that the management of personal data in the FotoYu application does not yet fully comply with the principles of transparency, purpose limitation, and fulfillment of user rights as stipulated in the PDP Law. There is also potential non-compliance in terms of system security and electronic transaction reliability according to the provisions of the ITE Law. Therefore, it is necessary for application providers to improve their legal compliance in order to provide more optimal legal protection and strengthen legal certainty in electronic transactions in Indonesia. Keywords: Personal Data Protection, Electronic Transactions, Legal Compliance Abstrak Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya berbagai aplikasi digital yang bergantung pada pengelolaan data pribadi dan transaksi elektronik, salah satunya aplikasi FotoYu yang mengumpulkan dan memproses data pengguna seperti email, foto wajah, dan informasi lokasi serta memfasilitasi transaksi antara pengguna dan fotografer. Kondisi ini menimbulkan potensi permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan data pribadi bagi pengguna FotoYu serta menelaah implikasi yuridis atas potensi ketidakpatuhan penyelenggara aplikasi terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi dalam aplikasi FotoYu belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi, pembatasan tujuan, dan pemenuhan hak pengguna sebagaimana diatur dalam UU PDP, serta masih terdapat potensi ketidakpatuhan dalam aspek keamanan sistem dan keandalan transaksi elektronik menurut ketentuan UU ITE, sehingga diperlukan peningkatan kepatuhan hukum oleh penyelenggara aplikasi guna memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal dan memperkuat kepastian hukum dalam transaksi elektronik di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Transaksi Elektronik, Kepatuhan Hukum

Page 321 of 330 | Total Record : 3296

 319   320   321   322   323 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue