cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,508 Documents
 347   348   349   350   351 
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGGUNA JASA JOKI KARYA ILMIAH DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011211200 , RANI PUTRI WAHYU LESTARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi merupakan salah satu dari bagian penting dari proses pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai kejujuran. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terlibat dalam pembuatan karya ilmiah tersebut yang di lakuan oleh mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai fenomena penggunaan jasa joki karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi dalam perspektif kriminologi. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor apa saja yang melat belakangi seorang mahasiswa menggunakan jasa joki serta merumuskan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam kasus perjokian karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan lokasi penelitian pada mahasiswa fakultas hukum universitas Tanjungpura Pontianak. Data diperoleh melalui sesi wawancara kepada beberapa mahasiswa fakultas hukum universitas Tanjungpura Pontianak, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori kriminologi yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan jasa joki karya ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa disebabkan oleh adanya tekanan yang mereka hadapi. Hal tersebut yang kemudian menjadikan penggunaan jasa joki karya  ilmiah dinilai sebagai jalan pintas untuk tujuan yang ingin dicapai, meskipun menggunakan sarana yang menyimpang untuk mencapainya. Secara kriminologi, fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori Anomi/Strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan terhadap pengawasan dan pendampingan akademik kepada para mahasiswa sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan agar tekanan yang dialami oleh mahasiswa tidak mendorong mereka untuk menggunakan cara-cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan akademik yang di inginkan.   Kata kunci : kriminologi, jasa joki karya ilmiah, perguruan tinggi, perilaku menyimpang, kejahatan akademik     Writing scientific papers in a university environment is one of the important parts of the educational process that emphasizes the values of honesty. But in reality, there are still a lot of violations involved in the creation of the scientific paper that are committed by students. This study aims to analyze the phenomenon of using the services of scientific work jockeys in the university environment from a criminological perspective. This study examines what factors are behind a student using jockey services and formulates countermeasures that can be carried out by universities in the case of jockeying scientific works. The research method used in this study is a qualitative method with a research location on students of the faculty of law, Tanjungpura University of Pontianak. Data was obtained through interview sessions with several students of the Faculty of Law, Tanjungpura University of Pontianak, observation, and literature studies. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner by relating research findings with the criminological theory used. The results of the study show that students' decision to use the services of scientific work jockeys is based on rational considerations of the benefits and advantages they get, especially time efficiency and the tendency to increase academic grades which are valued as greater than the costs and risks that may arise such as academic witnesses and social consequences. Criminologically, this phenomenon can be explained through the theory of rational choice. This study concludes the need to strengthen the academic supervision system and revitalize integration values to reduce the number of academic crimes in the university environment   Keywords : Criminology, Scientific Work Jockey Services, College, Deviant Behavior, Academic Crime
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEJAKSAAN ATAS KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN PELARIAN TAHANAN PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK NIM. A1012221193, APRILYA ANGELICA MANULLANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelarian tahanan dalam proses peradilan pidana tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai tindakan tahanan yang melarikan diri, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat yang mempunyai kewajiban untuk menjaga tahanan apabila pelarian tersebut terjadi akibat kealpaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kealpaan aparat Kejaksaan yang mengakibatkan pelarian tahanan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Pontianak dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..   Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen, serta sumber elektronik yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kealpaan aparat Kejaksaan pada prinsipnya dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 531 ayat (2) sepanjang seluruh unsur ketentuan tersebut dapat dibuktikan secara kumulatif..   Dalam peristiwa pelarian tiga tahanan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Pontianak pada 10 Maret 2026, terdapat fakta awal berupa dugaan pintu sel tidak dikunci kembali setelah tahanan dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Namun, keadaan tersebut tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Harus dibuktikan secara konkret pejabat yang memperoleh tugas menjaga tahanan, adanya kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta hubungan kausal antara kealpaan tersebut dan terjadinya pelarian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 531 ayat (2) bersifat personal dan fungsional, bukan pertanggungjawaban institusional Kejaksaan..   Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Aparat Kejaksaan; Kealpaan Pelarian Tahanan; Pasal 531 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. The escape of detainees during criminal proceedings raises not only legal issues concerning the conduct of the escaping detainees but also the potential criminal liability of officials responsible for their custody when the escape results from negligence. This research aims to analyze whether the negligence of prosecution officials resulting in the escape of detainees in a theft case at the Pontianak District Prosecutor’s Office fulfills the elements of criminal liability under Article 531 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research employs normative legal research with a descriptive-analytical approach and uses secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Data were collected through library research by examining legislation, books, journals, documents, and relevant electronic sources and were subsequently analyzed qualitatively. The results show that the negligence of prosecution officials may, in principle, fulfill the elements of criminal liability under Article 531 paragraph (2), provided that all statutory elements are cumulatively proven. In the escape of three detainees in a theft case from the Pontianak District Prosecutor’s Office on March 10, 2026, preliminary information indicated that the cell door was allegedly not relocked after the detainees were placed inside. However, this circumstance does not automatically establish criminal liability. It must be specifically proven which official was assigned responsibility for guarding the detainees, whether legally attributable negligence occurred, and whether a causal relationship existed between such negligence and the escape. Therefore, criminal liability under Article 531 paragraph (2) is personal and functional rather than institutional liability of the Prosecutor’s Office. Keywords Criminal Liability; Prosecution Officials; Negligence; Detainee Escape; Article 531 of Law Number 1 of 2023.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI KEANDALAN BAGI PELAKU USAHA DIGITAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK NIM. A1011191315, RIANDHI HIMAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara dramatis kondisi perdagangan di zaman modern ini merubah lanskap transaksi, dari yang semula berbasis interaksi fisik harus tatap muka kemudian menjadi transaksi maya. Namun, ketiadaan tatap muka dan kontak fisik ini menyisakan celah, seperti kettidakseimbangan informasi, penipuan identitas, kebocoran data pribadi, hingga ketidakjelasan pihak yang akan bertanggung jawab saat terjadinya kesalahan. Untuk merespons dinamika tersebut, negara hadir tidak hanya untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital saja, melainkan juga untuk menjamin perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah adalah dengan menerbitkan instrumen pengawasan preventif berupa Sertifikasi Keandalan, yang dirancang untuk memverifikasi kelayakan teknis, keamanan sistem, serta kredibilitas bagi pelaku usaha digital. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, bentuk hadirnya negara sebagai penjamin keamanan, keandalan sistem, dan akuntabilitas dari para pelaku usaha digital. Namun hingga diberlakukannya Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini masih didapati fakta bahwa banyak permasalahan terjadi seperti kejelasan norma, batasan subjek yang diwajibkan, serta keterhubungan pengaturannya dengan ketentuan lain yang mengatur sistem dan transaksi elektronik. Kedua, Akibat hukum berupa sanksi administratif ini sudah tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kemudian dipertegas di Pasal 65 ayat (6) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Adapun bunyi daripada Pasal 65 ayat (6) tersebut adalah Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. Kata Kunci: Sertifikasi Keandalan, PMSE, Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas
PENERAPAN ADAT SARAK (PERCERAIAN) TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK KENINJAL DI DESA UPIT NIM. A1011211291, MISAEL ELROY WALUBA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai penerapan adat sarak terhadap pasangan suami istri yang melakukan perceraian pada masyarakat adat Dayak Keninjal di Dusun Pekolai Desa Upit Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, dalam penerapan adat perceraian beberapa ada perceraian secara baik-baik atau perceraian karena masalah, sehingga adat yang dikenakanpun berbeda namun pada perceraian yang karena alasan tertentu atau masalah masih ditemukan pasangan yang melakukan perceraian tapi tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap sanksi yang dikenakan. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana penerapan sanksi adat sa rak terhadap pasangan suami istri pada masyarakat adat Dayak Keninjal di Desa Upit. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris, penelitian yang bersifat deskriptif, sumber data menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Teknik analisis data melalui wawancara dan penyebaran kuesioner atau angkat penelitian dengan analisis data bersifat kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh Penulis ditemukan bahwa dalam penerapan sanksi adat sarak dilaksanakan oleh pengurus adat, Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian adalah karena perselingkuhan, perjudian, perkelahian dan lain-lain. Adapun akibat hukum yang diterima oleh pelaku pelanggar adat dikenakan sanksi adat, dalam upaya penegakkan penerapan sanksi adat fungsionaris adat melakukan tindakan tegas kepada para pelaku yang tidka bertanggung jawab atas sanksi adat. Kata kunci : adat, hukum adat, adat perceraian, Dayak Keninjal. This thesis examines the application sarak customary law regarding divorce among married couples within the Dayak Keninjal indigenous community in Pekolai Hamlet, Upit Village, Belimbing District, Melawi Regency. The application of divorce customs varies depending on the circumstances—whether the divorce is amicable or arises from specific disputes—resulting in different customary consequences; however, in cases involving specific issues or disputes, instances still occur where couples fail to fulfill their obligations regarding the imposed sanctions. The research problem addressed in this thesis is how sarak customary sanctions are applied to married couples within the Dayak Keninjal indigenous community in Upit Village. The author employs an empirical legal research method—specifically a descriptive study—utilizing both library research and field research to gather data. Data analysis is conducted qualitatively based on information obtained through interviews and questionnaires. The research findings indicate that sarak customary sanctions are administered by customary officials. Causes of divorce include infidelity, gambling, and physical altercations, among others. Violators of customary law are subject to customary sanctions; to ensure enforcement, customary officials take firm action against individuals who fail to meet their obligations regarding these sanctions. Keywords: custom, customary law, divorce customs, Dayak Keninjal
EFEKTIVITAS HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA NIM. A1012211195, AHMAD FAIRUZ ABHYASA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) remain vulnerable to human rights violations at every stage of migration, even though international instruments such as the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW) and ILO Conventions Nos. 97 and 143 have been in place, and Indonesia has ratified the ICMW through Law No. 6 of 2012 and enacted Law No. 18 of 2017. This normative legal research examines (1) the synchronization of PMI human rights protection between international and national law, and (2) the effectiveness of that protection viewed through the principle of state responsibility. The study uses a statute and conceptual approach, analyzed qualitatively and descriptively-analytically. The findings show that, normatively, harmonization between the ICMW, ILO Conventions and Law No. 18 of 2017 is high, but legal gaps persist in the protection of domestic and female workers, non-procedural workers, differing commitments among destination states, and new forms of exploitation such as online scams. Measured by four parameters, namely ratification, national synchronization and harmonization, supervision and enforcement (the "to punish" function), and the gap between das sollen and das sein, protection in Indonesia as the state of origin is largely adequate in form but only partially implemented in practice. Obstacles include destination states that have not ratified the ICMW, overlapping institutional authority, territorial jurisdiction limits, and weak follow-up of bilateral mechanisms. Keywords: International Law Effectiveness, State Responsibility, Indonesian Migrant Workers, Human Rights, ICMW 1990. Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih berada dalam posisi rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada setiap tahapan migrasi, meskipun berbagai instrumen hukum internasional seperti International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW) 1990 serta Konvensi ILO Nomor 97 dan Nomor 143 telah tersedia, dan Indonesia telah meratifikasi ICMW melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 serta membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Penelitian hukum normatif ini mengkaji (1) sinkronisasi pengaturan perlindungan HAM PMI antara hukum internasional dan hukum nasional, dan (2) efektivitas perlindungan tersebut ditinjau dari prinsip tanggung jawab negara. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan analisis kualitatif bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif harmonisasi antara ICMW, Konvensi ILO, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tergolong tinggi, tetapi masih terdapat celah hukum pada perlindungan pekerja domestik dan perempuan, PMI non-prosedural, perbedaan komitmen negara tujuan, serta bentuk eksploitasi baru seperti online scam. Diukur melalui empat parameter, yaitu ratifikasi, sinkronisasi dan harmonisasi hukum nasional, pengawasan dan penegakan hukum (fungsi to punish), serta kesenjangan das sollen dan das sein, perlindungan pada sisi Indonesia sebagai negara asal sudah sesuai secara norma tetapi baru terlaksana sebagian dalam praktik. Hambatannya meliputi negara tujuan yang belum meratifikasi ICMW, tumpang tindih kewenangan kelembagaan, keterbatasan yurisdiksi teritorial, dan lemahnya tindak lanjut mekanisme bilateral. Kata Kunci: Efektivitas Hukum Internasional, Tanggung Jawab Negara, Pekerja Migran Indonesia, Hak Asasi Manusia, ICMW 1990.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PPAT TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DATANYA TIDAK SESUAI DENGAN DOKUMEN ASLI NIM. A1012191030, SATRIO FABIYANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kurun waktu semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Peraturan Pelaksanaan UUPA, sebagai pelengkap dari Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan telah dijanjikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 24 Tahun 1997) (selanjutnya disingkat UUPA), diterbitkan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (selanjutnya disingkat PP No. 37 Tahun 1998), Pasal 7 maka tugas dan ruanglingkup jabatan PPAT lebih jelas dan rinci.Jual beli atas tanah diatur dalam UUPA, di dalam Pasal 19 menentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Maka penulis mengambil masalah sebagai berikut : “Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Perjanjian Pengikat Jual Beli Tanah Di Kota Pontianak?”.Dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi, factor yang mempengaruhi tanggung jawab, akibat hukum dan upaya hukum tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Perjanjian Pengikat Jual Beli Tanah Di Kota Pontianak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang secara induktif peneliti terjun langsung ke objek penelitian untuk mengamati serta mempelajari kenyataan hukum yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis meneliti data primer sebagaidata utama disamping juga menggunakan data sekunder. Hasil yang di simpulkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap perjanjian jual beli tanah yang datanya tidak benar (palsu) yang disampaikan oleh penghadap adalah notaris tidak bertanggung jawab penuh atas kebenaran materil data, namun memiliki kewajiban untuk bertindak hati-hati, profesional, dan memastikan keabsahan formal dokumen yang diajukan. notaris dilindungi sepanjang ia telah menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi dengan penuh kehati-hatian, dan ketidakbenaran data berasal dari itikad buruk atau penipuan yang dilakukan oleh pihak yang menghadap, di luar kemampuan notaris untuk memverifikasi kebenaran materilnya dan Akibat hukum dari akta notaris yang dibuat berdasarkan data atau keterangan yang tidak sebenarya (palsu) adalah sangat serius, terutama bagi para pihak yang terlibat. Akta tersebut berpotensi batal demi hukum dan notaris yang bersangkutan dapat menghadapi tuntutan perdata, pidana, dan sanksi etik. kebenaran data adalah fundamental bagi keabsahan akta notaris, dan ketidakbenaran data akan mengarah pada konsekuensi hukum yang serius bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi pemberi data yang tidak sebenarnya.. Katakunci:Tanggung Jawab , Akta Tanah , JualBeli     In the period since the issuance of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, which was further regulated in Government Regulation No. 10 of 1961 concerning Implementing Regulations of UUPA, as a complement to the Government Regulation concerning Land Registration and has been promised in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration (hereinafter abbreviated as PP No. 24 of 1997) (hereinafter abbreviated as UUPA), a Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulations on the Position of Land Deed Making Officials (PPAT) (hereinafter abbreviated as PP No. 37 of 1998), Article 7, the duties and scope of the Land Titles Registrar position are clearer and more detailed. The sale and purchase of land is regulated in UUPA, in Article 19 it is stipulated that the sale and purchase of land must be proven by a deed made by and before the Land Deed Making Official. Therefore, the author takes the following problem: "What is the Notary's Responsibility for Making Binding Land Sale and Purchase Agreements in Pontianak City?". With the aim of the research to obtain data and information, factors that influence responsibility, legal consequences and legal remedies regarding the Notary's Responsibility for Making Binding Land Sale and Purchase Agreements in Pontianak City. The approach used in this research is a sociological-juridical approach, which inductively involves the researcher diving directly into the research object to observe and study the legal reality on the ground. The sociological-juridical approach examines primary data as the primary data, while also utilizing secondary data. The conclusion is that the notary's responsibility for a land sale and purchase agreement whose data is incorrect (false) submitted by the party appearing is that the notary is not fully responsible for the material accuracy of the data, but has an obligation to act carefully, professionally, and ensure the formal validity of the submitted documents. The notary is protected as long as he has carried out his duties in accordance with the Notary Law and the Code of Professional Ethics with full care, and the inaccuracy of the data stems from bad faith or fraud committed by the party appearing, beyond the notary's ability to verify its material accuracy and The legal consequences of a notarial deed made based on inaccurate (false) data or information are very serious, especially for the parties involved. The deed has the potential to be null and void by law and the notary concerned can face civil, criminal, and ethical sanctions. The accuracy of the data is fundamental to the validity of the notarial deed, and inaccuracy of the data will lead to serious legal consequences for all parties involved, especially for the person providing the inaccurate data. Keywords: Responsibility, Land Deed, Sale and Purchase.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ISTRI DALAM HUKUM KEWARISAN HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16 K/AG/2010 NIM. A1012221069, RISA FELISHA WANDIRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

     Perlindungan hak keperdataan serta pertimbangan hukum Hakim Mahkamah agung dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010 mengenai hak kewarisan ahli waris beda agama dari hasil perkawinan beda agama Berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam KHI syarat utama untuk menjadi ahli waris adalah beragama Islam, sehingga perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris secara normatif menjadi penghalang  dalam penerimaan harta warisan. Permasalahan timbul ketika anak atau anggota keluarga non-Muslim dari hasil perkawinan beda agama terancam kehilangan hak keperdataannya atas harta peninggalan orang tua.    Penelitian ini menggunakan  metode yuridis-normatif.  pendekatan yang digunakan perundang-undangan dan pendekatan kasus . Sumber data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer berupa Putusan MA No. 16 K/AG/2010, peraturan perundang-undangan  KHI dan UU Perkawinan, serta bahan hukum sekunder terkait         Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan No. 16 K/AG/2010 melakukan terobosan hukum penemuan hukum/ijtihad dengan menjamin perlindungan hak keperdataan non-Muslim termasuk istri/anak beda agama melalui instrumen wasiat wajibah. Meskipun Pasal 171 huruf c KHI membatasi hubungan kewarisan langsung, Majelis Hakim memberikan porsi harta peninggalan kepada pihak non-Muslim menggunakan prinsip kerelaan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan al-musawah. Besaran porsi yang diberikan melalui wasiat wajibah tersebut ditetapkan setara atau tidak melebihi porsi ahli waris sederajat yang beragama Islam maksimal 1/3 bagian.    Kata kunci: Putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010,pengampu,hart  waris   This study examines the protection of civil rights and the legal reasoning of Supreme Court justices in Decision Number 16 K/AG/2010 regarding the inheritance rights of heirs of a different religion born of interfaith marriages. Under Article 171(c) of the Compilation of Islamic Law (KHI), the primary requirement for being an heir is adherence to Islam; thus, a religious disparity between the testator and the heir normatively acts as a barrier to receiving the inheritance. Issues arise when non-Muslim children or family members from interfaith marriages face the potential loss of their civil rights regarding a parent's estate. This research employs a normative-juridical method, utilizing both statutory and case-based approaches. Secondary data sources were obtained through primary legal materials—specifically Supreme Court Decision No. 16 K/AG/2010, the KHI, and the Marriage Law—as well as relevant secondary legal materials. The research findings indicate that, in Decision No. 16 K/AG/2010, the Supreme Court achieved a legal breakthrough—an act of legal discovery or guaranteeing the protection of the civil rights of non-Muslims, including spouses or children of a different religion, through the instrument of  wasiat wajibah  Although Article 171(c) of the KHI restricts direct inheritance relationships, the panel of judges allocated a portion of the estate to non-Muslim parties based on principles of willingness, justice, and the humanitarian value of  al-musawah  The amount allocated via this mandatory bequest was set to be equal to, but not exceed, the share of a Muslim heir of the same degree of kinship, capped at a maximum of one-third of the estate   Keywords: Supreme Court Decision No. 16K/AG/2010, guardian, inheritance  
TINJAUAN HUKUM PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF PASAL 19 HURUF F PERATURAN PEMERINTAH NO 9 TAHUN 1975 NIM. A1012191162, RIZKI HALIK
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perselingkuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap sebuah kewajiban suami atau istri untuk setia dalam perkawinan. Dalam konteks hukum di indonesia, perselingkuhan sering dijadikan alasan perceraian karena dianggap merusak keharmonisan rumah tangga dan melanggar norma hukum maupun moral. Oleh sebab itu maka terjadinya sebuah perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya ikatan perkawinan yang diatur secara ketat dalam sistem hukum di Indonesia. Serta juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 memberikan dasar hukum mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, salah satunya adalah adanya perbuatan zina, pemabuk, pemandat, dan penjudi, atau perselingkuhan. Dengan demikian perselingkuhan sebagai alasan perceraian adalah sebuah bentuk regulasi yang memberikan kapasitas hukum bahwa kesetian adalah prinsip fundamental dalam perkawinan dan pelanggaran terhadapnya dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara sah. Kajian ini menegaskan pentingnya kesetiaan sebagai pondasi rumah tangga, serta menunjukan bahwa hukum hadir untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri. Oleh karna itu, analisis ini tidak hanya relevan dalam ranah hukum, tetapi juga dalam ranah sosial dan moral, sebagai refleksi atas nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berkeluarga di indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis konsep hukum. dan implementatif dari peraturan tersebut. Kegiatan penelitian ini meliputi menganalisis pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis dan ditafsirkan dengan konsep hukum yang bersumber dari teori hukum, asas hukum yang dikaitkan dengan perkara tertentu dengan mengacu pada penetapan hakim berdasarkan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasal 19 dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 memberikan dasar hukum yang kuat bahwa bagi individu yang merasa dirugikan untuk melaksanakan perceraian di pengadilan aturan ini menekankan bahwa kesetian adalah elemen krusial dalam mempertahankan integritas di dalam sebuah rumah tangga sehingga tindakan perselingkuhan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran etika dan sosial, tetapi juga merupakan alasan yang valid menurut hukum yang berlaku di Indonesia untuk memutuskan ikatan perkawinan. Kata Kunci: Kesetian dalam perkawinan, perselingkuhan sebagai alasan perceraian, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal Infidelity is a violation of a husband's or wife's obligation to be faithful in marriage. In Indonesian law, infidelity is often cited as grounds for divorce, as it is considered detrimental to marital harmony and violates legal and moral norms. Therefore, divorce is a form of marital dissolution that is strictly regulated in the Indonesian legal system. Furthermore, Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 provides the legal basis for grounds for divorce, including adultery, drunkenness, drug addiction, gambling, or infidelity Thus, infidelity as a reason for divorce is a form of regulation that provides legal capacity that loyalty is a fundamental principle in marriage and violations of it can be used as a basis for legally terminating the marriage bond. This study emphasizes the importance of loyalty as the foundation of a household, and shows that the law exists to maintain a balance between the rights and obligations of husband and wife. Therefore, this analysis is not only relevant in the legal realm, but also in the social and moral realm, as a reflection of the values ​​that are upheld in family life in Indonesia. This research was conducted using a normative juridical research method with a legal concept analysis approach. and the implementation of the regulation. This research activity includes analyzing certain articles in legislation which are then analyzed and interpreted with legal concepts derived from legal theory, legal principles associated with certain cases by referring to the judge's decision based on. The results of this study indicate that article 19 of Government Regulation No. 9 of 1975 provides a strong legal basis that for individuals who feel disadvantaged to carry out divorce in court this rule emphasizes that loyalty is a crucial element in maintaining integrity in a household so that the act of infidelity is not only considered an ethical and social violation, but also a valid reason according to applicable law in Indonesia to break the bonds of marriage. Keywords: Fidelity in marriage, infidelity as a reason for divorce, Government Regulation No. 9 of 1975 Article 19

Page 351 of 351 | Total Record : 3508

 347   348   349   350   351 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 3 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 7 No. 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 7 No. 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue