Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BELUM DIPROSESNYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LIMA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN NIM. A1012191209, GERY VAREZA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Juridical Analysis of the Unprocessed Criminal Liability of Five Perpetrators of the Crime of Theft This study aims to analyze the juridical reasons why the criminal liability of five individuals suspected of participating in a theft offense has not yet been processed and to examine the efforts made by law enforcement officers to ensure legal certainty in handling the case. This research employs an empirical legal research method using a sociological juridical approach. The data were collected through interviews with investigators, examination of Investigation Reports (Berita Acara Pemeriksaan/BAP), and literature studies on relevant statutory regulations and legal doctrines. The data were analyzed using a qualitative method. The results of the study indicate that the delay in processing the criminal liability of the five suspected perpetrators is influenced by several factors, including insufficient evidence, the need to further establish the respective roles of each suspect in the participation of the criminal act, and investigative considerations in completing the evidentiary process in accordance with Indonesian criminal procedural law. The investigation revealed that each suspect had a different role in the commission of the offense; therefore, the form of criminal participation must be established individually under the provisions of the Indonesian Criminal Code. The efforts undertaken by law enforcement authorities include further investigation, examination of witnesses and suspects, collection of additional evidence, and coordination with public prosecutors to ensure legal certainty, justice, and legal benefit. Based on these findings, it is necessary to strengthen investigators' professionalism in identifying all individuals involved, optimize the collection of evidence, and improve coordination between the police and public prosecutors so that criminal liability can be imposed upon all perpetrators fairly, transparently, and in accordance with applicable laws and regulations. Keywords: Criminal Liability, Criminal Participation, Theft, Law Enforcement, Legal Certainty. Penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Belum Diprosesnya Pertanggungjawaban Pidana Lima Pelaku Tindak Pidana Pencurian." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan yuridis belum diprosesnya pertanggungjawaban pidana terhadap lima orang yang diduga turut serta melakukan tindak pidana pencurian serta menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap para pelaku tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, studi dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum diprosesnya pertanggungjawaban pidana terhadap lima pelaku dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain belum terpenuhinya alat bukti yang cukup, perlunya pendalaman terhadap peran masing-masing pelaku dalam penyertaan tindak pidana, serta pertimbangan penyidik dalam melengkapi pembuktian sesuai ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan fakta penyidikan, para pelaku memiliki peran yang berbeda dalam pelaksanaan tindak pidana sehingga diperlukan pembuktian mengenai bentuk penyertaan masing-masing sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum meliputi pengembangan penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan alat bukti tambahan, serta koordinasi dengan jaksa penuntut umum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan peningkatan profesionalitas penyidik dalam mengungkap seluruh pihak yang terlibat, optimalisasi pengumpulan alat bukti, serta koordinasi yang efektif antara kepolisian dan kejaksaan agar proses pertanggungjawaban pidana terhadap seluruh pelaku dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan, Tindak Pidana Pencurian, Penegakan Hukum, Kepastian Hukum.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 20 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT NIM. A1012191231, MECRYS BILLI YOSUA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Umum." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar sehingga menimbulkan kebisingan dan mengganggu ketenteraman masyarakat di Kota Pontianak. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pelanggaran tersebut masih terus terjadi sehingga diperlukan kajian mengenai pelaksanaan penegakan hukum, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta kendala yang dihadapi aparat dalam menegakkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot yang menimbulkan gangguan ketenteraman masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 telah dilaksanakan melalui upaya preventif berupa sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan, serta upaya represif berupa razia, penertiban, pemberian teguran, dan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel dan sarana prasarana, serta perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta peningkatan sarana dan prasarana guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif sehingga tujuan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat tercapai. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Satpol PP, Ketenteraman Umum, Knalpot Tidak Standar. This research is entitled "Law Enforcement Against Violations of Article 20 of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 Concerning the Maintenance of Public Order." The study is motivated by the continued occurrence of violations involving the use of non-standard motorcycle exhausts, which generate excessive noise and disturb public order in Pontianak City. Although various law enforcement efforts have been undertaken by the Civil Service Police Unit (Satpol PP), such violations continue to occur. Therefore, this study aims to examine the implementation of law enforcement, the factors influencing its effectiveness, and the obstacles faced by law enforcement officers in enforcing Article 20 of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021. This study employed an empirical juridical research method with a descriptive qualitative approach. The data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies. The collected data were then analyzed qualitatively to provide a comprehensive description of the implementation of law enforcement against the use of non-standard motorcycle exhausts that disrupt public order. The findings indicate that the enforcement of Article 20 of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 has been carried out through preventive measures, including public education, guidance, and supervision, as well as repressive measures, such as inspections, law enforcement operations, warnings, and other actions in accordance with the applicable regulations. However, the implementation has not yet been fully effective due to several factors, including low public legal awareness, limited personnel and supporting facilities, and the need for stronger coordination among relevant agencies. Therefore, increasing public legal awareness, strengthening inter-agency coordination, and improving supporting facilities and infrastructure are essential to enhance the effectiveness of law enforcement and achieve the objectives of maintaining public order and peace. Keywords: Law Enforcement, Regional Regulation, Civil Service Police Unit (Satpol PP), Public Order, Non-Standard Motorcycle Exhausts.

PELAKSANAAN SANKSI ADAT PELAKU PENYALAHGUNAAN ADAT PAMABAKNG DAYAK KANAYATN DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012211082, VIONA VANESSA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masyarakat adat Dayak Kanayatn hingga saat ini masih menjunjung tinggi adat yang telah ditetapkan sejak zaman dahulu. Pamabakng merupakan suatu peraga adat masyarakat Dayak Kanayatn. Apabila terjadi pelanggaran adat, termasuk penyalahgunaan adat maka hal ini dapat menimbulkan reaksi masyarakat adat yaitu pelaku penyalahgunaan adat wajib dijatuhi sanksi adat yang ditentukan Timanggong. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Pelaksanaan Adat Bagi Pelaku Penyalahgunaan Adat Pamabakng Dayak Kanayatn Di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya Sudah Dilaksanakan Berdasarkan Aturan Adatnya?. Penulis memilih permasalahan ini karena adanya penyalahgunaan simbol adat Pamabakng yang tidak sesuai dengan tata cara hukum adat Dayak Kanayatn, namun dilakukan secara sepihak dan mengarah pada kepentingan pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan dan sifat penelitian secara Deskriptif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder,. Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dewan Adat, Timanggong, serta narasumber anonim yang terlibat dalam kasus. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan pemasangan adat Pamabakng oleh pelaku di Desa Sungai Raya dilakukan tidak sesuai dengan tata cara menurut hukum adat Dayak Kanayatn, karena dilakukan tanpa adanya koordinasi, izin, maupun keterlibatan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas adat, seperti Pangaraga, Timanggong, Pasirah dan Dewan Adat Dayak (DAD) setempat. Dalam konteks ini, simbol adat yang seharusnya menjadi bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap hukum adat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penelitian ini mempertegas bahwa hukum adat masih memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keharmonisan sosial, serta dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik dalam komunitas adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur. Kata Kunci: Pamabakng, Sanksi Adat, Penyalahgunaan Adat The Dayak Kanayatn indigenous community continues to uphold customary practices that have been established and preserved since ancient times. Pamabakng is one of the customary instruments used by the Dayak Kanayatn community. When a customary violation occurs, including the misuse of customary practices, it may trigger a customary response in which the perpetrator is subject to customary sanctions determined by the Timanggong. The research question in this study is whether the implementation of customary law against perpetrators of the misuse of Pamabakng among the Dayak Kanayatn community in Sungai Raya Village, Sungai Raya Subdistrict, Kubu Raya Regency, has been carried out in accordance with the applicable customary rules. The author chose this issue because of the misuse of the Pamabakng customary symbol in a manner that does not comply with the customary legal procedures of the Dayak Kanayatn community, but was carried out unilaterally and appeared to serve personal interests. This study employs an empirical legal research method with a descriptive research approach. The data used in this study consist of primary and secondary data. Data were collected through structured interviews with the Customary Council, Timanggong, and an anonymous informant involved in the case. The results of this study indicate that the installation of Pamabakng by the perpetrator in Sungai Raya Village was not carried out in accordance with the procedures prescribed by Dayak Kanayatn customary law, as it was conducted without coordination, permission, or involvement of the parties holding customary authority, such as the Pangaraga, Timanggong, Pasirah, and the local Dayak Customary Council (Dewan Adat Dayak/DAD). In this context, a customary symbol that should serve as a form of protection for and respect toward customary law was instead misused for the interests of certain individuals or groups. This study emphasizes that customary law continues to play an important role in maintaining social order, justice, and harmony, as well as serving as a foundation for resolving conflicts within indigenous communities that uphold ancestral values. Keywords: Pamabakng, Customary Sanctions, Misuse of Customary Practices

WANPRESTASI SEWA MENYEWA RAK PRODUK ANTARA BRAND BARENBLISS DENGAN TOKO RETAIL KOSMETIK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012191236, SALWA RIDHA ZAHRA PRATIWI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rak produk antara Brand Barenbliss dengan toko retail kosmetik di Kota Pontianak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk dan faktor penyebab wanprestasi, akibat hukum yang timbul, serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Penelitian dilakukan pada toko retail kosmetik di Kota Pontianak yang bekerja sama dengan Brand Barenbliss. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Brand Barenbliss dan toko retail kosmetik dengan jumlah 4 (empat) responden. Data juga didukung oleh studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa rak produk dibuat secara tertulis. Kerja sama berlangsung selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Namun, pelaksanaan kewajiban para pihak belum sepenuhnya sesuai dengan isi perjanjian. Seluruh responden menyatakan pernah terjadi wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang terjadi yaitu tidak tersedianya rak sesuai kesepakatan dan perubahan penempatan produk tanpa persetujuan. Faktor penyebab wanprestasi adalah kelalaian dalam memenuhi kewajiban perjanjian sebesar 50%, kurangnya komunikasi sebesar 25%, dan perubahan kondisi usaha atau operasional sebesar 25%. Akibat hukum yang timbul adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak serta terganggunya pelaksanaan kerja sama. Wanprestasi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui musyawarah atau negosiasi. Seluruh responden menyatakan bahwa penyelesaian dilakukan secara nonlitigasi dan belum pernah sampai pada somasi maupun gugatan ke pengadilan. Musyawarah dipilih karena dianggap lebih efektif dan dapat menjaga hubungan kerja sama para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis yang diajukan terbukti, yaitu wanprestasi terjadi karena kelalaian dalam memenuhi kewajiban, kurangnya komunikasi, serta perubahan kondisi usaha atau operasional. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa, Rak Produk, Brand Barenbliss, Toko Retail Kosmetik. This research aims to examine the implementation of the product rack rental agreement between Brand Barenbliss and cosmetic retail stores in Pontianak City. This research also aims to identify the forms and factors causing breach of contract, the legal consequences arising from such breaches, and the efforts made by the parties to resolve them. The research method used is empirical juridical research with a descriptive approach. The research was conducted at cosmetic retail stores in Pontianak City that cooperate with Brand Barenbliss. Data were obtained through interviews with representatives of Brand Barenbliss and cosmetic retail stores, involving 4 (four) respondents. The data were also supported by a literature study consisting of laws and regulations, books, journals, and legal literature. The collected data were then analyzed qualitatively. The results show that the product rack rental agreements are made in written form. The cooperation lasts between 6 (six) months and 1 (one) year. However, the parties have not fully fulfilled their obligations in accordance with the agreement. All respondents stated that breaches of contract had occurred. The forms of breach included the unavailability of racks as agreed and changes in product placement without approval. The factors causing the breaches were negligence in fulfilling contractual obligations by 50%, lack of communication by 25%, and changes in business or operational conditions by 25%. The legal consequences include the non-fulfillment of the parties' rights and obligations and disruption to the implementation of the cooperation. A breach of contract may also cause losses to the affected party. The breaches were resolved through deliberation or negotiation. All respondents stated that the disputes were resolved through non-litigation methods and had not proceeded to formal written warnings or lawsuits in court. Deliberation was chosen because it was considered more effective and could maintain the business relationship between the parties. Based on the research results, the proposed hypothesis is proven, namely that breaches of contract occur due to negligence in fulfilling contractual obligations, lack of communication, and changes in business or operational conditions. Keywords: Breach of Contract, Rental Agreement, Product Rack, Brand Barenbliss, Cosmetic Retail Stores.

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JAWAI LAUT KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS NIM. A1011221050, WIWIET FITRI AMELIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Village-Owned Enterprises are instruments established to boost the village economy through the professional management of village potential and assets. However, implementation faces various obstacles preventing optimal management. This study aims to analyze the management effectiveness of the BUMDes in Jawai Laut Village based on Government Regulation Number 11 of 2021 and to identify the factors influencing this effectiveness, as well as the efforts undertaken to enhance it. The study employs an empirical legal research method with a descriptive-qualitative approach. Data collection involved in-depth interviews with the Village Head, Village Secretary, Head of the Village Consultative Body (BPD), BUMDes Director, and community leaders, alongside a documentary review of applicable regulations. The results indicate that the management of the Jawai Laut BUMDes is not yet effective across all management functions. The planning function is weak due to the absence of a formal annual work plan and business feasibility analysis. The organizing function is hindered by overlapping roles among administrators and the lack of formal business unit heads. The implementation function is constrained by recurring operational issues within each business unit. The oversight function is non-existent, as financial audits and annual accountability reporting to the community have never been conducted. From the perspective of Soekanto's theory, this ineffectiveness stems from weak regulatory implementation, limited management competence, a lack of adequate facilities, low community participation, and cultural barriers. While the Jawai Laut village government has undertaken efforts such as capital injection, guidance, and coordination, these have not yet yielded optimal results. The study recommends comprehensive management reform involving all stakeholders in a synergistic manner. Keywords: Village-Owned Enterprise, Effectiveness, Management. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu instrumen yang dibentuk untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan potensi dan aset desa secara profesional. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pengelolaan BUMDes belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Jawai Laut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaannya beserta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Direktur BUMDes, dan tokoh masyarakat, serta studi dokumen terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Jawai Laut belum berjalan efektif pada seluruh fungsi pengelolaan. Fungsi perencanaan lemah karena tidak tersedianya rencana program kerja tahunan yang formal dan analisis kelayakan usaha. Fungsi pengorganisasian terhambat oleh tumpang-tindih fungsi pengurus dan ketiadaan kepala unit usaha formal. Fungsi pelaksanaan terkendala oleh permasalahan operasional berulang pada setiap unit usaha. Fungsi pengawasan belum berjalan karena tidak pernah dilaksanakannya audit keuangan dan pertanggungjawaban tahunan kepada masyarakat. Dari perspektif teori Soekanto, ketidakefektifan ini bersumber dari lemahnya implementasi regulasi, terbatasnya kompetensi pengelola, ketiadaan sarana yang memadai, rendahnya partisipasi masyarakat, serta hambatan nilai budaya. Pemerintah desa Jawai Laut juga telah melakukan beberapa upaya diantaranya penyertaan modal, pembinaan dan koordinasi, namun belum mampu memberikan hasil yang optimal. Penelitian ini merekomendasikan reformasi manajemen komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis. Kata Kunci: BUMDes, Efektivitas, Pengelolaan.

KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DAERAH SEBAGAI PENJAMIN DALAM PEMBERIAN KREDIT TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH NIM. A1012201086, MUHAMMAD ARIF MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The limited collateral possessed by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) makes it difficult for these business units to obtain credit from banks. Consequently, this research aims to analyze the legal framework concerning credit guarantees for MSMEs by Regional Credit Guarantee Institutions (LPKD) in Indonesia and to understand the legal implications arising from the implementation of these credit guarantees. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, focusing on the analysis of primary legal materials such as legislation, secondary legal materials like books and journals, and tertiary legal materials such as legal dictionaries. The approaches used include the statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach to understand the legal aspects of credit guarantees, including collateral guarantees, personal guarantees, bank guarantees, and subrogation. Research findings reveal that the credit guarantee for MSMEs in Indonesia is regulated under Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs and Law Number 1 of 2016 concerning Guarantees. Regional Credit Guarantee Companies (LPKD) act as guarantors for MSMEs facing difficulties in meeting collateral requirements, thereby facilitating access to financing. This credit guarantee gives rise to complex legal implications concerning the responsibilities of the LPKD, the obligations of the MSMEs, and the rights of financial institutions. With the guarantee provided by the LPKD, a subrogation mechanism occurs, as stipulated in Article 1400 of the Indonesian Civil Code and Article 47 of the Guarantee Law. This mechanism takes place when MSMEs are unable to settle their credit or default on payments. Keyword: Regional Credit Guarantee Institutions; Micro, Small, and Medium Enterprises; legal implications Terbatasnya jaminan yang dimiliki oleh UMKM berimplikasi sulitnya bagi unit usaha ini untuk mendapatkan kredit pada perbankan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penjaminan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) di Indonesia serta mengetahui implikasi hukum yang timbul dari pelaksanaan penjaminan kredit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang berfokus pada analisis bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual untuk memahami aspek hukum penjaminan kredit, termasuk jaminan kebendaan, jaminan perorangan, bank garansi, dan subrogasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa penjaminan kredit UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. LPKD berperan sebagai penjamin bagi UMKM yang kesulitan memenuhi syarat agunan, memudahkan akses pembiayaan. Penjaminan kredit ini menimbulkan implikasi hukum kompleks terkait tanggung jawab LPKD, kewajiban UMKM, dan hak lembaga keuangan. Dengan adanya penjaminan yang dilakukan oleh LPKD, maka terjadi mekanisme subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdata dan Pasal 47 Undang-Undang Penjaminan. Mekanisme ini terjadi saat UMKM tidak dapat menyelesaikan kredit atau gagal bayar. Kata kunci: Lembaga Penjamin Kredit Daerah; Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Impikasi Hukum

PENERAPAN PERDA KOTA PONTIANAK No. 19/2021 TERHADAP PELAKU PERBUATAN ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA NIM. A1011191034, RIANTA YEREMIA TARIGAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 against students who commit immoral acts in Pontianak City and to identify factors that support and hinder its implementation. This research is motivated by the continued violation of Article 39 paragraph (2) of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021, which prohibits men and women who are not married couples from being together in closed rooms in boarding houses, hotels, inns, and similar establishments. This study uses an empirical legal research method with a descriptive analytical nature. Data were obtained through interviews with officers from the Pontianak City Civil Service Police Unit (Satpol PP) as enforcers of the Regional Regulation, documentation, and literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively by linking the results of field research with theories of legal application and the provisions of the applicable Regional Regulation. The results indicate that the implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 has been implemented through preventive and repressive efforts. Preventive efforts are carried out through public outreach using brochures and conducting routine raids twice a week. Meanwhile, repressive efforts are carried out through enforcement of violations discovered during raids and based on public reports. According to data from the Pontianak City Public Order Agency (Satpol PP), in 2026, there were 18 cases involving students. The implementation of this Regional Regulation is supported by the active participation of the community in reporting, but still faces obstacles such as limited evidence and low legal awareness among some. Therefore, increased outreach, inter-agency coordination, and consistent enforcement of the Regional Regulation are needed to maintain peace and public order in Pontianak City. Keywords: Law Enforcement, Regional Regulation, Immoral Acts, Students, Satpol PP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan asusila di Kota Pontianak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur larangan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri berada bersama di ruangan tertutup pada rumah kos, hotel, penginapan, dan tempat sejenis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak sebagai penegak Peraturan Daerah, dokumentasi, serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan hasil penelitian lapangan dengan teori penerapan hukum dan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat menggunakan media brosur serta pelaksanaan razia rutin sebanyak dua kali dalam satu minggu. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan saat razia maupun berdasarkan laporan masyarakat. Berdasarkan data Satpol PP Kota Pontianak, pada tahun 2026 terdapat 18 kasus yang melibatkan mahasiswa. Penerapan Peraturan Daerah tersebut didukung oleh peran aktif masyarakat dalam memberikan laporan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pembuktian dan rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, koordinasi antarinstansi, dan konsistensi penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Pontianak. Kata Kunci: Penerapan Hukum, Peraturan Daerah, Perbuatan Asusila, Mahasiswa, Satpol PP.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG MEMBATALKAN COD (CASH ON DELIVERY) DIKOTA PONTIANAK NIM. A1011201108, EVAN ROBERT HASUDUNGAN SIBARANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The growth of electronic commerce (e-commerce) has facilitated buying and selling transactions, notably through the Cash On Delivery (COD) payment method. However, in practice, instances of consumers cancelling COD transactions still occur, causing financial losses for business operators and delivery services, as well as potentially leading to disputes. This situation reveals an imbalance in the understanding of the rights and obligations of consumers and business operators, as well as the dispute resolution mechanisms applicable to COD transaction cancellations. This study aims to analyze the resolution of disputes arising from consumers cancelling COD orders in Pontianak City and to assess its alignment with consumer protection laws. The study employs a normative legal research method with a normative-analytical approach. Data was gathered through literature reviews and document analysis—examining legislation, legal doctrine, and literature on disputes—and analyzed qualitatively. The findings indicate that cancelling a COD transaction without a valid reason, after the business operator has fulfilled its obligations, can essentially be classified as a breach of contract. Dispute resolution can be pursued through negotiation, complaints filed with e-commerce platforms, the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), or the courts. The study concludes that resolving disputes over COD cancellations requires balancing the rights and obligations of consumers and business operators through a tiered resolution mechanism. Keywords: Consumer Protection, Cash On Delivery (COD), Transaction Cancellation. Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, salah satunya melalui metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pembatalan transaksi COD oleh konsumen yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha maupun pihak jasa pengiriman serta berpotensi menimbulkan sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha serta mekanisme penyelesaian sengketa akibat pembatalan transaksi COD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa konsumen yang membatalkan Cash On Delivery (COD) atas pemesanan barang di Kota Pontianak serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat normatif-analitis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur sengketa, analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan transaksi COD tanpa alasan yang sah setelah pelaku usaha memenuhi Kewajibannya pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, pengaduan pada platform e-commerce, BPSK maupun pengadilan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pembatalan COD perlu memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme penyelesaian secara bertahap. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Cash On Delivery (COD), Pembatalan Transaksi.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENERIMA DONASI ATAS PENYALAGUNAAN DONASI ONLINE BERDASARKAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi kasus Agus Salim, 2024) NIM. A1012211051, MARIO MARSELUS GERE BARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research is titled "Legal Liability of Donation Recipients for Misuse of Online Donations Based on Article 1365 of the Civil Code (a case study of Agus Salim in 2024)." This research is motivated by the development of information technology, which has shifted conventional fundraising patterns toward online donations based on trust and good faith. However, this convenience has given rise to legal risks in the form of misuse of funds that deviate from the initial purpose, as seen in the 2024 Agus Salim case. The issues examined are whether the misuse of online donations can be qualified as an unlawful act (perbuatan melawan hukum) and what the forms and limits of the donation recipient's legal liability are. This study is important because online donations are developing through digital media, while the relationship between donors and donation recipients is often not set out in a written agreement. The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach. This research employs both statutory and conceptual approaches by examining the Civil Code (KUHPerdata), regulations regarding the collection of money or goods, civil law doctrines, scientific journals, and relevant information sources concerning the Agus Salim case. Legal materials were analyzed through normative qualitative methods using deductive reasoning. The results show that the misuse of online donations can be qualified as an unlawful act if it fulfills the elements of an act, unlawfulness, fault, damage, and a causal link. The use of donation funds that is inconsistent with the purpose of the fundraising can incur civil liability if it is proven to harm the donor and contradicts the principles of good faith and propriety. The forms of the recipient's liability include the obligation to use the funds according to their intended purpose, provide reports on fund usage, return the funds, or provide compensation for damages. The limits of liability are determined by the purpose of the fundraising, the proof of loss, the causal relationship, and the good faith of the donation recipient. Keywords: legal liability, online donation, unlawful act, Article 1365 of the Civil Code, Agus Salim. Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Hukum Penerima Donasi Atas Penyalahgunaan Donasi Online Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (studi kasus Agus Salim tahun 2024). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perkembangan teknologi informasi yang mengubah pola penggalangan dana konvensional menjadi donasi online yang berbasis pada kepercayaan dan itikad baik. Namun, kemudahan ini memunculkan risiko hukum berupa penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal, sebagaimana terlihat dalam kasus Agus Salim tahun 2024. Permasalahan yang dikaji adalah apakah penyalahgunaan donasi online dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum serta bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab hukum penerima donasi. Kajian ini penting karena donasi online berkembang melalui media digital, sedangkan hubungan antara donatur dan penerima donasi sering tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menelaah KUHPerdata, peraturan mengenai pengumpulan uang atau barang, doktrin hukum perdata, jurnal ilmiah, dan sumber informasi yang relevan mengenai kasus Agus Salim. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan donasi online dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Penggunaan dana donasi yang tidak sesuai dengan tujuan penggalangan dapat menimbulkan tanggung jawab perdata apabila terbukti merugikan donatur dan bertentangan dengan asas itikad baik serta kepatutan. Bentuk tanggung jawab penerima donasi meliputi kewajiban menggunakan dana sesuai peruntukan, memberikan laporan penggunaan dana, mengembalikan dana, atau mengganti kerugian. Batas tanggung jawab ditentukan oleh tujuan penggalangan, pembuktian kerugian, hubungan kausalitas, dan itikad baik penerima donasi. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Donasi Online, Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 Kuhperdata, Agus Salim.

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN TEORI ASOSIASI DIFERENSIAL DI KABUPATEN KETAPANG NIM. A1011201325, TK. STEVANI ABEL YOGANSA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ancaman pidana yang berat ternyata tidak berbanding lurus dengan turunnya angka perkara narkotika di Kabupaten Ketapang sepanjang 2023 sampai 2025. Kenyataan itu mengisyaratkan bahwa akar persoalannya terletak di luar jangkauan pendekatan normatif. Artikel ini menelaah sebab bekerjanya penyalahgunaan narkotika Golongan I pada anggota masyarakat setempat dengan pisau analisis Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland, lalu menyusun rancangan penanggulangannya. Kajian disusun dengan metode hukum empiris bercorak deskriptif-kualitatif. Keterangan lapangan digali melalui wawancara mendalam terhadap penyidik Satresnarkoba Polres Ketapang, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, serta pemakai dan bekas pemakai, ditunjang pengamatan pada titik-titik rawan; informan ditetapkan secara purposive sampling, sedangkan pengolahan keterangan memakai Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña disertai triangulasi. Kajian menemukan bahwa penyalahgunaan berlangsung sebagai hasil pembelajaran di dalam lingkaran pergaulan yang akrab, mencakup pewarisan teknik bertransaksi berupa Cash on Delivery dan sistem ranjau sekaligus pembenaran yang menjadikan pemakaian terasa wajar, dengan pergaulan sebagai penyebab terkuat. Kajian ini sekaligus memperlihatkan bahwa teori tersebut tidak memadai bila berdiri sendiri: ia tidak menerangkan asal mula lingkungan yang permisif, tidak menerangkan daya tahan sebagian orang, dan mengabaikan unsur kesempatan. Ketiga kekurangan itu ditutup oleh Teori Anomie, Teori Kontrol Sosial, dan pembacaan atas kondisi struktural wilayah. Asal suku maupun agama yang dianut bukanlah penentu; yang menahan adalah kekuatan nilai keluarga dan kedalaman penghayatan agama. Penanggulangan menuntut rangkaian langkah pre-emtif, preventif, represif yang membidik jaringan, serta rehabilitatif. Kata kunci: penyalahgunaan narkotika Golongan I; kriminologi; teori asosiasi diferensial; teori kontrol sosial; Kabupaten Ketapang. Severe criminal sanctions have not translated into a decline in narcotics cases in Ketapang Regency between 2023 and 2025, suggesting that the roots of the problem lie beyond the reach of a normative approach. This article examines why Class I narcotics abuse persists among local community members through the lens of Edwin H. Sutherland's Differential Association Theory and then designs a framework for addressing it. The study applies empirical legal research of a descriptive-qualitative character. Field material was gathered through in-depth interviews with investigators of the Ketapang Police Narcotics Unit, officers of the West Kalimantan Provincial National Narcotics Agency, and users and former users, supported by observation at vulnerable sites; informants were determined purposively, while the material was processed using the Miles, Huberman and Saldaña Interactive Model together with triangulation. The study finds that abuse operates as a product of learning within close peer circles, encompassing the inheritance of transaction techniques—Cash on Delivery and the dropping-point method—as well as justifications that render consumption unremarkable, with peer association emerging as the strongest cause. The study likewise demonstrates that the theory is inadequate on its own: it explains neither the origin of the permissive environment nor the resilience of certain individuals, and it overlooks the element of opportunity. These three shortcomings are closed by Anomie Theory, Social Control Theory, and a reading of the region's structural conditions. Neither ethnic origin nor religious affiliation determines the outcome; what restrains is the strength of family values and the depth of religious observance. Addressing the problem demands a sequence of pre-emptive, preventive, network-targeted repressive, and rehabilitative measures. Keywords: Class I narcotics abuse; criminology; differential association theory; social control theory; Ketapang Regency.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA