Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DAN URGENSI PERLINDUNGAN BERDASARKAN LAPORAN AJI INDONESIA NIM. A1011211256, JAMALUDIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini menelaah secara komprehensif perlindungan hukum terhadap jurnalis yang mengalami ancaman dan kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Fokus kajian diarahkan pada data dan temuan Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, yang menunjukkan tren kekerasan terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari intimidasi verbal, perampasan alat kerja, penganiayaan fisik, serangan digital, hingga kriminalisasi melalui instrumen hukum. Fenomena ini menegaskan bahwa jurnalis masih berada dalam posisi rentan, sementara perlindungan hukum yang seharusnya hadir belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman dan kepastian. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menelaah instrumen hukum yang berlaku, antara lain UU Pers, UU ITE, KUHP, UU HAM, UU Keterbukaan Informasi Publik, serta Pasal 19 ICCPR yang telah diratifikasi, di samping regulasi Dewan Pers. Analisis normatif ini kemudian dipadukan dengan data empiris dari laporan tahunan AJI guna memperoleh gambaran faktual mengenai tren kekerasan terhadap jurnalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Pers masih bersifat deklaratif karena tidak mengatur secara rinci mekanisme perlindungan yang dapat dijalankan secara eksekutorial, sementara implementasi di lapangan kerap diwarnai abainya aparat penegak hukum sehingga banyak kasus berhenti pada tahap pelaporan tanpa tindak lanjut yang tuntas. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas di lapangan. Kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya diperlakukan sebagai pelanggaran pidana biasa, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia. Fakta impunitas pelaku, lemahnya sistem perlindungan, dan absennya mekanisme khusus menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih berjalan setengah hati serta berimplikasi pada praktik swasensor di kalangan jurnalis. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan reformulasi kebijakan berupa revisi terhadap UU Pers dan pembentukan regulasi turunan yang lebih spesifik, komprehensif, dan adaptif terhadap tantangan era digital. Penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga negara, dan organisasi pers seperti AJI menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem yang aman bagi kerja jurnalistik. Penelitian ini menyoroti adanya ketimpangan serius antara norma hukum yang menjanjikan perlindungan dengan praktik implementasi yang masih jauh dari harapan, sehingga mendorong perlunya penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berpihak pada independensi serta keselamatan jurnalis sebagai pilar demokrasi. Kata Kunci : Kekerasan terhadap Jurnalis, Perlindungan Hukum, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Impunitas, Penegakan Hukum This study comprehensively examines legal protection for journalists who experience threats and violence in the course of their journalistic duties. The study focuses on data and findings from the Annual Report of the Alliance of Independent Journalists (AJI) Indonesia, which shows a trend of increasing violence from year to year, ranging from verbal intimidation, confiscation of work equipment, physical abuse, digital attacks, to criminalization through legal instruments. This phenomenon confirms that journalists are still in a vulnerable position, while the legal protection that should be in place has not been fully able to provide a sense of security and certainty. The research methodology used a normative and empirical legal approach by examining applicable legal instruments, including the Press Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Criminal Code, the Human Rights Law, the Public Information Disclosure Law, and Article 19 of the ratified ICCPR, in addition to Press Council regulations. This normative analysis is then combined with empirical data from AJI's annual reports to obtain a factual picture of the trend of violence against journalists. The results of the study show that the Press Law is still declarative in nature because it does not regulate in detail the mechanisms of protection that can be enforced, while implementation in the field is often marked by the negligence of law enforcement officials, resulting in many cases being stopped at the reporting stage without any follow-up action. These findings reveal a gap between legal norms and reality on the ground. Violence against journalists is not only treated as a common criminal offense, but also as a serious threat to press freedom and human rights. The fact that perpetrators enjoy impunity, the weakness of the protection system, and the absence of specific mechanisms indicate that legal protection is still half-hearted and has implications for self-censorship among journalists. Based on the results of this study, it is necessary to reformulate policies by revising the Press Law and establishing more specific, comprehensive, and adaptive derivative regulations to meet the challenges of the digital age. Strengthening coordination between law enforcement agencies, state institutions, and press organizations such as AJI is a strategic step in creating a safe ecosystem for journalistic work. This study highlights the serious imbalance between legal norms that promise protection and implementation practices that are still far from expectations, thus encouraging the need for firm, consistent law enforcement that supports the independence and safety of journalists as pillars of democracy. Keywords : Violence against Journalists, Legal Protection, Alliance of Independent Journalists (AJI) Indonesia, Impunity, Law Enforcement

TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA ASRAMA BENGKAYANG DI JALAN SEPAKAT II KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA NIM. A1012201049, M. RAIHAN RAMADHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dewasa ini kamar asramauntuk mahasiswa menjamur di mana-mana dan dibangun di area kampus dan semakin mempengaruhi letaknya dan fasilitasnya maka biayanya semakin mahal, biasanya kamar asrama dibayar dengan jangka waktu per bulan, pertiga tahun ataupun per tahun khususnya di Jalan Sepakat II Kecamatan Pontianak Tenggara ini harga per kamar biasanya bertarif mulai dari Rp 100.000,- rupiah perbulan hal tersebut dikarenakan Jalan Sepakat II Kecamatan Pontianak Tenggrara ini tempat ataupun area yang sangat strategis untuk menyewa kost karena tidak jauh dari jalan sepakat II Terdapat dua perguruan tinggi yaitu Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiah Pontianak.P Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Penyewa Telah Bertanggung Jawab Terhadap Kamar Asrama Bengkayag Dalam Perjanjian Sewa Menyewa?. Dengan tujuan penelitian yaitu mendapatkan data dan informasi, factor-faktor penyebab, akibat hokum dan upaya hukum dalam Tanggung Jawab Pihak Sewa Menyewa Asrama Bengkayang Di Jalan Sepakat II Kecamatan Pontianak Tenggara Dalam penelitian ini dipergunakan Jenis Metode Hukum Empiris dengan menggunakan analisis kualitatif. Maka disimpulkan bahwa Asrama Mahasiswa Kabupaten Bengkayang, merupakan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset resmi di bawah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang, bentuk perjanjian yaitu secara tertulis, faktor pihak penyebab melakukan wanprestasi dikarenakan faktor ekonomi dan keuangan, akibat hukum yang dilakukan pihak pengelola kepada pihak penyewa yaitu denda keterlambatan pembayaran sedangkan upaya hukum yang di lakukan oleh pihak penyewa kepada pihak pengelola asrama yaitu paya yang dilakukan Pihak Penyewa kepada Pihak pengelolah Asrama Kabupaten Bengkayang secara musyawarah dan kekeluargaan, karena merupakan solusi terbaik, tercepat, dan paling minim biaya demi menjaga nama baik Anda sebagai mahasiswa atau pelajar di lingkungan asrama. Kata Kunci : Kamar/Kost, Asrama, Wanprestasi Perjanjian Nowadays, student rental rooms are proliferating, particularly around campus Pareas; rental rates are increasingly influenced by location and amenities. Payments are typically made on a monthly, tri-annual, or annual basis. Specifically on Jalan Sepakat II in the Southeast Pontianak District, room rates start from IDR 100,000 per month. This area is highly strategic for rentals due to its proximity to two higher education institutions: Tanjungpura University and Muhammadiyah University Pontianak. The research problem addressed here is: Have the tenants fulfilled their responsibilities regarding the Bengkayang student dormitory rooms under the rental agreement? The research aims to gather data and information regarding the contributing factors, legal consequences, and legal remedies concerning the responsibilities of parties involved in the rental of the Bengkayang dormitory on Jalan Sepakat II, Southeast Pontianak District. This study employs an empirical legal research method utilizing qualitative analysis. The study concludes that the Bengkayang Regency Student Dormitory is a Regional Asset (BMD) under the administration of the Bengkayang Regency Government. The rental agreement is executed in writing. Instances of breach of contract (default) by tenants are primarily driven by economic and financial factors. The legal consequence imposed by the management on tenants is a late-payment fine. Meanwhile, the remedy pursued by tenants involves resolving issues with the dormitory management through deliberation and an amicable, family-oriented approach; this is considered the best, fastest, and most cost-effective solution to preserve the tenants' reputations as students within the dormitory community. Keywords: Rental Room/Boarding, Dormitory, Breach of Contract

KEABSAHAN HUKUM OVER KREDIT RUMAH SUBSIDI TANPA SEPENGETAHUAN BANK TABUNGAN NEGARA DI KAB. KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT NIM. A1011191011, ADNAN FATHURAHMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Praktik over kredit rumah subsidi di bawah tangan tanpa sepengetahuan bank masih banyak terjadi di masyarakat, khususnya karena faktor ekonomi dan kemudahan proses dibandingkan dengan mekanisme resmi melalui lembaga perbankan. Praktik tersebut menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait keabsahan perjanjian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum over kredit rumah subsidi yang dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan bank serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik over kredit rumah subsidi di bawah tangan tanpa sepengetahuan bank tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya terkait unsur sebab yang halal dan kewenangan para pihak. Selain itu, praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan perjanjian kredit dan regulasi perumahan subsidi yang mewajibkan persetujuan pihak bank. Akibat hukum dari praktik ini adalah perjanjian over kredit tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak bank, serta berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi debitur, kreditur, maupun pihak ketiga. Dengan demikian, diperlukan pemahaman hukum yang lebih baik bagi masyarakat serta pengawasan yang lebih ketat dari pihak terkait guna mencegah terjadinya praktik over kredit rumah subsidi secara tidak sah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kata Kunci : Keabsahan hukum, over kredit, rumah subsidi, perjanjian di bawah tangan, bank The practice of transferring subsidized housing loans through informal agreements without the knowledge of the bank is still commonly found in society, particularly due to economic factors and the perceived ease of the process compared to official banking procedures. However, such practices raise legal issues, especially regarding the validity of the agreement and legal protection for the parties involved. Therefore, this study aims to analyze the legal validity of subsidized housing loan transfers conducted underhandedly without the bank’s knowledge and to examine the legal consequences arising from such practices. This research employs an empirical legal research method with a sociological legal approach. The data were obtained through field research by conducting interviews with relevant parties and supported by secondary data consisting of laws and regulations, legal literature, and relevant documents. The collected data were analyzed qualitatively to address the research problems. The results of the study indicate that the practice of transferring subsidized housing loans through informal agreements without the bank’s knowledge does not fulfill the legal requirements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, particularly regarding the element of lawful cause and the authority of the parties. Furthermore, such practices contradict the provisions of credit agreements and subsidized housing regulations that require the bank’s approval. The legal consequence is that the underhand loan transfer agreement does not have binding legal force against the bank and may potentially cause legal losses to the debtor, the creditor, and third parties. Therefore, greater legal awareness among the public and stricter supervision by relevant authorities are necessary to prevent unlawful subsidized housing loan transfer practices and to ensure legal certainty for all parties involved. Keywords : Legal validity, loan transfer, subsidized housing, underhand agreement, bank

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KETENTUAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK PADA AKTIVITAS USAHA PEDAGANG KAKI LIMA KOTA PONTIANAK NIM. A1011221272, ANGELIA MARETINA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas analisis hukum mengenai kebijakan larangan penggunaan kantong plastik dalam kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di kota Pontianak yang diberlakukan melalui Peraturan Wali Kota No. 06 Tahun 2019 serta Pemberitahuan Wali Kota No. 43 Tahun 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025 Kebijakan ini dibuat sebagai respons terhadap jumlah limbah plastik besar yang dihasilkan Pontianak setiap hari (mencapai 441,88 ton) .Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan, sejauh ini berpotensi memunculkan dampak negatif secara ekonomi bagi PKL, misalnya bagi pedagang kecil yang mengandalkan kantong plastik murah untuk melayani konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan larangan kantong plastik terhadap PKL di Pontianak dari perspektif hukum ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif empiris. Aspek normatif mengkaji aturan hukum tertulis, sedangkan aspek empiris melihat bagaimana aturan ini direalisasikan dan dampaknya di masyarakat, khususnya pada PKL. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi keselarasan kebijakan dengan Teori Perlindungan Hukum dan Asas Hukum (Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik terhadap PKL di Kota Pontianak belum efektif. Kebijakan ini memiliki dampak positif berupa upaya pengurangan sampah plastik dan perlindungan lingkungan hidup. Akan tetapi di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan dampak negatif bagi PKL seperti susahnya mencari kemasan alternatif lain karena harganya cenderung lebih mahal. Juga rendahnya pemahaman pedagang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih belum optimal Kata Kunci: Larangan Kantong Plastik, Pedagang Kaki Lima, Hukum Ekonomi, Perlindungan Lingkungan, Kebijakan Publik. This study discusses the legal analysis of the policy banning the use of plastic bags in street vendor (PKL) activities in Pontianak city, which is implemented through Mayor Regulation No. 06 of 2019 and Mayor Circular Letter No.43 of 2024, effective from January 1, 2025. This policy was created in response to the large amount of plastic waste generated by Pontianak every day (reaching 441.88 tons. Although this policy aims to protect the environment, it has so far had a negative economic impact on street vendors, for example, small traders who rely on cheap plastic bags to serve their customers. This study aims to analyze the impact of the plastic bag ban policy on street vendors in Pontianak from the perspective of economic law. The type of research used in this study is empirical normative research. The normative aspect examines written legal rules, while the empirical aspect looks at how these rules are implemented and their impact on society, particularly street vendors (PKL). Data were obtained through literature studies, interviews, and observation, and then analyzed qualitatively and descriptively to evaluate the alignment of policies with the Theory of Legal Protection and Legal Principles (Justice, Legal Certainty, and Benefit). The results of the study indicate that the implementation of the policy prohibiting the use of plastic bags for street vendors in Pontianak City has not been effective. This policy has positive impacts in the form of efforts to reduce plastic waste and protect the environment. However, on the other hand, the policy also creates negative impacts for street vendors, such as difficulties in finding alternative packaging because the prices tend to be more expensive. In addition, the low level of understanding among vendors indicates that the implementation of the policy is still not optimal Keywords: Plastic Bag Ban, Street Vendors, Environmental Protection, Public Policy.

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN TERHADAP PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II PONTIANAK NIM. A1011201266, RAJAMAHAYAN SARULLAH SITOMPUL
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan lembaga pemasyarakatan untuk memenuhi hak warga binaan atas pelatihan keterampilan kerja sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana. Namun dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara amanat regulasi dan realitas pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait keterbatasan kapasitas, anggaran, dan cakupan peserta program. Hal ini mendorong perlunya kajian mendalam terhadap bagaimana implementasi hak warga binaan untuk mendapatkan pelatihan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja bagi warga binaan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi warga binaan, serta mengungkap peran dan upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak dalam menyelenggarakan program pembinaan tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam terhadap lima warga binaan dan lima petugas pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan dalam periode Desember 2024 hingga Februari 2025, hanya 10 persen dari 1.000 warga binaan yang aktif mengikuti program pelatihan, disebabkan adanya syarat administratif berupa ketentuan 2/3 masa tahanan dan sidang TPP. Partisipasi warga binaan dipengaruhi oleh faktor internal berupa minat dan motivasi pribadi serta harapan ekonomi pascabebas, dan faktor eksternal berupa ketersediaan fasilitas, kualitas instruktur, serta variasi jenis pelatihan. Lapas Kelas IIA Pontianak telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan meliputi laundry, pengelasan, bengkel, budidaya ikan dan ayam, hidroponik, serta tata boga, dengan dukungan kerja sama berbagai pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun program pelatihan keterampilan kerja telah berjalan dan petugas menilainya telah memenuhi hak warga binaan, pelaksanaannya belum optimal karena masih terkendala keterbatasan anggaran, fasilitas yang belum memadai sepenuhnya, minimnya tenaga pelatih, serta kesulitan pemasaran hasil produk. Kata kunci: Warga Binaan, Pelatihan Keterampilan Kerja, Lembaga Pemasyarakatan,Pemenuhan Hak, Pembinaan As a state governed by the rule of law, Indonesia mandates correctional institutions to fulfill inmates' rights to vocational skills training as stipulated under Law Number 22 of 2022 on Corrections and Government Regulation Number 31 of 1999 on the Guidance and Supervision of Inmates. In practice, however, a significant gap exists between regulatory mandates and actual implementation, particularly with regard to limitations in capacity, budget allocation, and program coverage. This gap necessitates an in-depth examination of how inmates' rights to vocational skills training are implemented at Class IIA Pontianak Correctional Institution. This study aims to obtain data and information on the implementation of vocational skills training for inmates, to identify factors influencing inmate participation, and to examine the role and efforts of Class IIA Pontianak Correctional Institution in administering such training programs. The study employs an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through direct observation, in-depth interviews with five inmates and one correctional officer representing the institution’s staff. The findings indicate that during the period of December 2024 to February 2025, only 10 percent (approximately 100) of more than 1,000 inmates actively participated in vocational training programs, primarily due to administrative prerequisites requiring the completion of two-thirds of the sentence and approval through the Correctional Observation Team (TPP) hearing. Inmate participation was shaped by internal factors, including personal interest, individual motivation, and post-release economic aspirations, as well as external factors such as the availability of facilities, instructor quality, and the diversity of training programs on offer. Class IIA Pontianak Correctional Institution has conducted a range of training programs encompassing laundry services, welding, automotive repair, fish and poultry farming, hydroponics, and culinary arts, supported through collaborative partnerships with various stakeholders. This study concludes that although vocational skills training programs have been operational and are considered by the correctional officer interviewed to have fulfilled inmates' rights, their implementation remains suboptimal due to persistent constraints, including limited budget allocation, inadequate facilities, a shortage of qualified instructors, and difficulties in marketing inmates' work products. Keywords: Inmates, Vocational Skills Training, Correctional Institution, Fulfillment of Rights, Rehabilitation

ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT IBNU TAIMIYAH DAN IMAM ASY SYAFI’I TERHADAP NASAB ANAK HASIL ZINA DAN PENERAPAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA NIM. A1011191288, ALIF AL KAUSAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Status Nasab Anak hasil zina merupakan satu persoalan Hukum Islam yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan antara para ulama. Perbedaan yang besari ini membuat implikasi hukum yang besar pula terhadap hak-hak anak seperti waris, nafkah dan perwalian. Dua Tokoh besar yang memiliki perbedaan yang sangat kontras adalah Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Asy Syafi’. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan membandingkan pendapat serta metode istinbat (penetapan) hukum yang digunakan oleh kedua Tokoh ulama yaitu Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Asy Syafi’i mengenai nasab anak hasil zina. Adapun metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian Studi Kepustakaan (library research) yang memiliki sifat deskriptif komparatif serta pendekatan Normatif-Yuridis. Sumber-sumber data didapatkan dari Kitab-kitab besar kedua Tokoh Ulama seperti Majmu’Fatwa Karya Ibnu Taimiyah dan Al-Umm karya Imam Asy Syafi’i.. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara kedua Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Asy Syafi’i yaitu Imam Ibnu Taimiyah berpendapat terhadap Anak Hasil Zina menjelaskan bahwa Nasab Anak Hasil Zina dapat dinasabkan pada ayah biologisnya apabila ia melakukan Istilhaq nasab, dengan syarat ibunya bukanlah farisy atau istri orang lain, apabila ibu tersebut berstatus istri orang maka nasab anak tersebut tetap tidak tsabit atau tidak terhubung kepada ayah biologisnya. Sedangkan menurut Imam Asy Syafi’i nasab anak hasil zina tetap akan terputus dari ayah biologisnya maka status anak tersebut dikategorikan sebagai ajnabiyyah (orang asing). Dalam Hukum Positif Indonesia terdapat dua atruan yang menjelaskan tentang Nasab Anak Hasil zina yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa Nasab Anak Hasil Zina hanya pada Ibunya saja, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Anak Hasil Zina dapat mendapatkan nasab dari ayah biologisnya apabila adanya pengakuan atau hasil dari putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri terhadap perkara Asal Usul Anak. Kata Kunci : Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy Syafi’i, Analisis Kooperatif, Perbandingan Hukum The legal status of a child born out of wedlock is an issue in Islamic law that remains a subject of debate among scholars to this day. This significant divergence has major legal implications for the child’s rights, such as inheritance, child support, and guardianship. Two prominent figures with starkly contrasting views on this matter are Imam Ibn Taymiyyah and Imam al-Shafi’i.The purpose of this study is to identify, analyze, and compare the opinions and methods of legal deduction (istinbat) used by these two prominent scholars—Imam Ibn Taymiyyah and Imam al-Shafi’i—regarding the lineage of children born out of wedlock. The research method employed is a literature review (library research) with a descriptive-comparative nature and a normative-juridical approach. Data sources were obtained from the major works of these two scholars, such as *Majmu’ al-Fatwa* by Ibn Taymiyyah and *Al-Umm* by Imam al-Shafi’i.The results of this study reveal a difference between the opinions of Imam Ibn Taymiyyah and Imam al-Shafi’i. Specifically, Imam Ibn Taymiyyah holds that the lineage of a child born out of wedlock can be attributed to the biological father if he performs *istilhāq* (a legal act of acknowledging paternity), provided that the mother is not a farisy or the wife of another man; if the mother is married to another man, the child’s lineage remains unestablished and is not connected to the biological father. Meanwhile, according to Imam al-Shafi’i, the lineage of a child born out of wedlock is severed from the biological father, and the child’s status is categorized as ajnabiyyah (a stranger). In Indonesian positive law, there are two provisions addressing the lineage of a child born out of wedlock: first, Law No. 1 of 1974 on Marriage, which states that the lineage of a child born out of wedlock is established solely through the mother, while a Constitutional Court ruling states that a child born out of wedlock may derive lineage from his biological father if there is an acknowledgment or a ruling from a Religious Court or District Court regarding the child’s parentage. Keywords: Imam Ibn Taymiyyah, Imam al-Shafi’i, Cooperative Analysis, Comparative Law

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK MAKANAN MIE TIAW YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA SINGKAWANG NIM. A1011191306, MUHAMMAD RIFQI ABDULLAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatar belakangi dengan pentingnya Jaminan Produk Halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia, terkhususnya di Kota Singkawang yang merupakan salah satu Kota dengan Julukan Kota Toleransi. Heterogenitas Budaya dan Kuliner di Kota Singkawang menjadi salah satu yang mengharuskan Para pelaku usaha wajib memiliki Sertifikat Halal. Salah satu Kuliner Lokal yang banyak digemari oleh Konsumen Muslim adalah Mie Tiaw, namun sebagian besar Pelaku Usaha Mie Tiaw belum memiliki Sertifikat Halal resmi dari Badan Penyelenggaran Produk Jaminan Halal (BPJPH). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memberikan Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen muslim. Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Penggunaan Sertifikat Halal pada Produk Makanan Mie Tiaw di Kota Singkawang dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim pada Produk Makanan Mie Tiaw yang tidak bersertifikat halal. Metode Penelitin yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif dengan menganalisis Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Data di peroleh dari studi kepustakaan Bahan Hukum Primer berupa Undang-undang dan Peraturan Wali Kota, Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku hukum. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Implementasi Penggunaan Ssertifikat Halal Pada Produk Makanan Mie Tiaw di Kota Singkawang belumlah terlaksanakan secara optimal, masih ditemukannya para pelaku usaha yang menggunakan Logo Halal tidak resmi hal ini dapat dilihat dari para pelaku usaha yang menggunakan logo halal namun pada kenyataannya hanya satu pelaku usaha yang telah mendaftarkan Produk Makanannya pada LPOM MUI. Perlindungan secara Preventif ini belum berjalan maksimal karena terkendala beberapa hal yaitu kurangnya sosialisasi, biaya yang mahal, sosialisasi yang konvensional dan kurangnya pengetahuan teknologi informasi di kalangan pelaku usaha. Diperlukannya sinergritas yang kuat dari pihak-pihak yang ikut andil dalam permasalahan ini agar Perlindungan terhadap Konsumen muslim di Kota Singkawang dapat berjalan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Kota Singkawang, Mie Tiaw, Perlindungan Konsumen Muslim, Sertifikat Halal This research is motivated by the importance of the Halal Product Guarantee for Muslim consumers in Indonesia, particularly in Singkawang City, which is widely known as a City of Tolerance. The cultural and culinary heterogeneity in Singkawang City necessitates that business actors possess a Halal Certificate. One of the local culinary dishes popular among Muslim consumers is Mie Tiaw; however, the majority of Mie Tiaw business actors have not yet obtained an official Halal Certificate from the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH). This situation creates legal uncertainty in providing consumer protection to Muslim consumers. The purpose of this study is to analyze the implementation of Halal Certification on Mie Tiaw food products in Singkawang City and to examine the form of legal protection for Muslim consumers regarding non-halal certified Mie Tiaw products. The research method used in this study is normative legal research by analyzing Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Data were obtained through a literature study comprising primary legal materials (laws and local/mayor regulations) and secondary legal materials (legal textbooks and literature) The results of the study indicate that the implementation of Halal Certification on Mie Tiaw food products in Singkawang City has not been executed optimally. Business actors were still found using unofficial Halal logos, as evidenced by only one business actor having officially registered their products. Preventive legal protection has not functioned maximally due to several constraints, including a lack of socialization, perceived high costs, conventional dissemination methods, and limited information technology literacy among business actors. Therefore, strong synergy among stakeholders is required so that legal protection for Muslim consumers in Singkawang City can be fully realized in accordance with Law Number 33 of 2014 and Law Number 8 of 1999. Keywords: Halal Certificate, Muslim Consumer Protection, Mie Tiaw, Singkawang City

ANALISIS PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN JENIS KELAMIN NIM. A1011191312, SEPTIAN LOIS FIGO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Beberapa Putusan Pengadilan tentang Penetapan Pergantian Jenis Kelamin merupakan penelitian yang mengkaji dan membandingkan dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus permohonan penetapan pergantian jenis kelamin. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan penetapan pergantian jenis kelamin dan menganalisis perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam beberapa putusan pengadilan tentang penetapan pergantian jenis kelamin. Adapun metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan pergantian jenis kelamin didasarkan pada pembuktian medis, psikologis, yuridis, administratif, dan sosial yang saling bersesuaian. Pada perkara dengan kelainan biologis (Disorders of Sex Development), hakim lebih mengutamakan bukti medis, sedangkan pada perkara gender dysphoria hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologis, tindakan medis, serta perlindungan hak asasi manusia. Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan Pengadilan, dan Penetapan Pergantian Jenis Kelamin Comparison of Judges' Legal Considerations in Several Court Decisions on the Determination of Gender Reassignment is a study that examines and compares the legal considerations applied by judges in deciding petitions for the legal determination of gender reassignment. The purpose of this study is to identify and analyze the legal grounds used by judges in court decisions granting petitions for gender reassignment and to compare the legal reasoning adopted in several court decisions concerning such petitions. This research employs a normative legal research method, also known as doctrinal legal research, by examining legislation, court decisions, legal doctrines, and other relevant legal materials. Research findings indicate that the legal reasoning employed by judges in granting petitions for a change of legal gender is based on mutually consistent medical, psychological, legal, administrative, and social evidence. In cases involving biological abnormalities (Disorders of Sex Development), judges prioritize medical evidence, whereas in cases of gender dysphoria, they also take into account psychological assessment results, medical interventions, and the protection of human rights. Keywords: Judges' Legal Considerations, Court Decisions, Gender Reassignment Determination.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) TERHADAP TERSANGKA PEGI SETIAWAN DALAM KASUS VINA CIREBON NIM. A1011211154, IMANUEL JUSBIE BRAVIANO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penangkapan dan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka oleh Penyidik Polda Jawa Barat dalam perkara tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan di Cirebon. Penetapan tersangka dan penangkapan tersebut kemudian diuji melalui praperadilan dengan Nomor Perkara 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg dan dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Penyidik Polri dalam kasus salah penangkapan (error in persona) terhadap Pegi Setiawan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Penyidik Polri Polda Jawa Barat dalam kasus Pegi Setiawan. Namun, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, terdapat ketentuan mengenai pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan tindakan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi, dan/atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Poin e, serta mengurangi,menambahkan, merusak, menghilangkan, dan/atau merekayasa barang bukti, serta sanksi administratif yang dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 109 Ayat 1 Poin e yang berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Oleh karena itu, perlunya meningkatkan mekanisme pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas penyidik, khususnya dalam proses penetapan tersangka, penangkapan, pemeriksaan, dan pengelolaan barang bukti serta , serta sanksi secara pidana terhadap Penyidik Polri dapat dijalankan secara tegas agar kasus salah penangkapan (error in persona) tidak terulang kembali. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Penyidik, Error In Persona, Pegi Setiawan. This research is motivated by the arrest and designation of Pegi Setiawan as a suspect by West Java Regional Police investigators in a murder and rape case in Cirebon. The suspect designation and arrest were subsequently challenged through a pretrial hearing (Case No. 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg) and were declared invalid and null and void by operation of law. The issue addressed in this research concerns the forms of liability that can be imposed on National Police investigators in the case of the wrongful arrest (error in persona) of Pegi Setiawan. The research employs a normative juridical legal research method with a descriptive-analytical nature. The approaches utilized include the statute approach and the case approach. Data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials were obtained through library research and subsequently analyzed qualitatively. The research findings indicate that there is currently no form of criminal liability applicable to the West Java Regional Police investigators in the Pegi Setiawan case. However, under Indonesian National Police Regulation Number 7 of 2022, there are provisions regarding code of ethics violations related to interrogation methods involving coercion, intimidation, and/or violence to extract a confession (as stipulated in Article 10, Paragraph (2), Point e), as well as the tampering with evidence (reducing, adding to, damaging, destroying, and/or fabricating evidence). Administrative sanctions specifically Dishonorable Discharge may also be imposed pursuant to Article 109, Paragraph (1), Point e. Therefore, it is necessary to strengthen internal oversight mechanisms regarding the performance of investigators' dutiesparticularly concerning suspect designation, arrest, interrogation, and evidence management and to strictly enforce criminal sanctions against National Police investigators to prevent the recurrence of wrongful arrest (error in persona) cases. Keywords: Investigator Accountability, Error In Persona, Pegi Setiawan.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MUATAN PERJUDIAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011191189, FATKHAN NUR FEBRIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research is entitled “Law Enforcement against Online Gambling Content through Social Media Reviewed from Article 27 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions in Pontianak City.” This research aims to examine and analyze the implementation of law enforcement against the dissemination and promotion of online gambling through social media and the obstacles faced by law enforcement authorities. This research uses an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officers and literature studies, and were analyzed qualitatively using Soerjono Soekanto’s law enforcement theory. The results show that law enforcement against the dissemination and promotion of online gambling in Pontianak City has been carried out through preventive and repressive measures, including cyber patrols, social media monitoring, public education, gambling website blocking, investigation, prosecution, and enforcement. However, its implementation has not been fully optimal. The main obstacles include the use of servers located abroad, false identities, anonymous accounts, difficulties in linking digital accounts to the identities of perpetrators, and the ease with which perpetrators can delete digital traces. In addition, enforcement still tends to prioritize gambling operators or organizers rather than promoters. Based on Soerjono Soekanto’s theory, the main problems do not lie in the absence of legal regulations or facilities and infrastructure, but rather in the anonymous and cross-border characteristics of cybercrime. Therefore, stronger cyber patrols, improved digital identification capabilities, inter-agency coordination, and consistent application of Article 27 Paragraph (2) in conjunction with Article 45 Paragraph (3) are required. Keywords: Law Enforcement, Online Gambling, Social Media, Electronic Information and Transactions Law, Pontianak City. Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum terhadap Muatan Perjudian Online melalui Media Sosial Ditinjau dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyebaran dan promosi perjudian online melalui media sosial serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran dan promosi perjudian online di Kota Pontianak telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif, berupa patroli siber, pemantauan media sosial, sosialisasi, pemblokiran situs perjudian, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama meliputi penggunaan server di luar negeri, identitas palsu, akun anonim, kesulitan menghubungkan akun digital dengan identitas pelaku, serta mudahnya pelaku menghapus jejak digital. Selain itu, penindakan masih lebih diprioritaskan terhadap bandar atau penyelenggara perjudian dibandingkan pelaku promosi. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan aturan maupun sarana dan prasarana, tetapi pada karakteristik kejahatan siber yang anonim dan lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan patroli siber, kemampuan identifikasi digital, koordinasi lintas lembaga, dan penerapan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) secara konsisten. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perjudian Online, Media Sosial, UU ITE, Kota Pontianak.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA