cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,508 Documents
 346   347   348   349   350 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGECUALIAN KERUGIAN BERSAMA AKIBAT KEJAHATAN SALAH SATU PASANGAN BERDASARKAN PASAL 163 KUH PERDATA NIM. A1011211282, DEBORA PRISCILA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A prenuptial agreement enables spouses to separate their assets, including property acquired before marriage; in practice, however, such property may still be contested by third parties, creating legal uncertainty. This study examines the issue from a civil law perspective based on Article 163 of the Indonesian Civil Code. It employs normative legal research with a descriptive-analytical approach, using data gathered through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. Findings show that assets acquired before marriage and separated through a prenuptial agreement constitute independent personal property that cannot be encumbered by a spouse's obligations; their confiscation is unlawful when unrelated to the alleged offense; and legal protection may be pursued through pretrial motions or civil lawsuits. The study concludes that a valid prenuptial agreement must be respected as the legal basis for protecting personal property, provided it is unrelated to any offense, implying the need for consistent recognition by law enforcement. Keywords: Prenuptial Agreement, Separated Property, Asset Confiscation,Unlaw Act     Perjanjian kawin memungkinkan suami-istri memisahkan harta masing-masing, termasuk harta sebelum perkawinan; namun dalam praktiknya harta tersebut berpotensi dipersoalkan pihak ketiga sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji persoalan tersebut dari perspektif hukum perdata berdasarkan Pasal 163 KUHPerdata. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif deskriptif-analitis, dengan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta sebelum perkawinan yang dipisahkan melalui perjanjian kawin berkedudukan sebagai harta pribadi yang tidak dapat dibebani kewajiban pasangan; perampasannya merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak terkait tindak pidana yang didakwakan; dan perlindungan hukum dapat ditempuh melalui praperadilan maupun gugatan perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian kawin yang sah wajib dihormati sebagai dasar perlindungan hukum bagi harta pribadi, sepanjang tidak terkait tindak pidana, sehingga berimplikasi pada perlunya konsistensi penegak hukum dalam menghormati keabsahan perjanjian kawin. Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Harta Terpisah, Perampasan aset, Perbuatan Melawan Hukum
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG DRAINASE KOTA PONTIANAK SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN BANJIR (STUDI DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA) NIM. A1011221028, CAHAYA AZZAHRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banjir dan genangan air akibat curah hujan tinggi, pasang surut air laut, serta berkurangnya lahan resapan air merupakan permasalahan lingkungan serius yang berdampak negatif terhadap infrastruktur, mobilitas, dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Drainase Kota Pontianak sebagai instrumen penanggulangan banjir di Kecamatan Pontianak Tenggara, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Jenis penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 belum efektif secara menyeluruh dalam menanggulangi banjir di Kecamatan Pontianak Tenggara yang dipengaruhi oleh lima faktor utama. Dari faktor hukum, terdapat kekosongan Peraturan serta ketidakselarasan normatif antara ketentuan larangan dengan pasal sanksi administratif. Pada faktor penegak hukum, belum ada koordinasi terprogram antara Dinas PUPR dan Satpol PP serta terdapat keterbatasan jumlah personel operasional dan pengawasan lapangan. Dari aspek sarana dan prasarana, kapasitas saluran tidak sebanding dengan pesatnya alih fungsi lahan, keterbatasan dan penuaan alat kerja, serta hambatan dari utilitas pihak ketiga dan bangunan di atas saluran. Sementara itu, kendala dari faktor masyarakat dan kebudayaan bersumber dari rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat akibat minimnya sosialisasi spesifik. Pemerintah Kota telah mengupayakan tindakan preventif, persuasif, hingga represif melalui pengerukan sedimen, normalisasi kawasan prioritas, penegakan hukum berjenjang, hingga penyediaan kanal aduan. Namun, hasil yang dicapai belum mampu menghilangkan banjir secara menyeluruh. Kata Kunci: Efektivitas Peraturan Daerah, Banjir, Drainase.     Flooding and water inundation resulting from high rainfall, ocean tides, and the reduction of water catchment areas represent serious environmental issues that negatively impact infrastructure, mobility, and community welfare in South East Pontianak District. This study aims to analyze the effectiveness of Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Pontianak City Drainage as an instrument for flood management in South East Pontianak District, identify the influencing factors, and examine the efforts undertaken by the Pontianak City Government. This research utilizes an empirical legal research design with a descriptive qualitative method. The results and discussion show that Regional Regulation Number 5 of 2016 is not yet fully effective in managing floods in South East Pontianak District, influenced by five main factors. From a legal standpoint, legal vacuums exist alongside normative inconsistencies between prohibition provisions and administrative sanction articles. Regarding law enforcement, structured coordination between the Public Works and Spatial Planning Office (Dinas PUPR) and the Public Order Agency (Satpol PP) remains absent, alongside limited operational personnel and field supervision. In terms of infrastructure, drainage capacity fails to keep pace with rapid land-use conversion, compounded by limited and aging equipment, third-party utility obstructions, and structures built over drainage channels. Meanwhile, socio-cultural constraints stem from low public legal knowledge and awareness due to minimal targeted public outreach. The City Government has pursued preventive, persuasive, and repressive measures—including sediment dredging, priority area normalization, tiered law enforcement, and the provision of complaint channels. However, these results have not completely eliminated flooding.   Keywords: Regional Regulation Effectiveness, Flooding, Drainage.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2023 PN MGN) NIM. A1011221298, FRISHELA ENJELITA PUTRI TOBING
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hukum Pengadilan Negeri Melonguane dalam menjatuhkan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgn, akibat hukum yang ditimbulkannya, serta upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Isu utama dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa tanah warisan (boedel waris) keluarga Arimau yang dialihkan secara sepihak, namun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil dalam penyusunan gugatan dan surat kuasa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer yang digunakan mencakup HIR/RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, serta salinan Putusan PN Melonguane Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mgn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) didasarkan pada 3 (tiga) cacat formil dalam gugatan Penggugat, yaitu: 1) Surat kuasa khusus Penggugat cacat hukum karena tidak mencantumkan identitas spesifik ahli waris dan objek sengketa secara rinci; 2) Gugatan bersifat kabur (obscuur libel) akibat ketidakjelasan letak, luas, dan batas-batas tanah sengketa dan adanya kontradiksi antara posita dan petitum; serta 3) Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat tidak melibatkan seluruh ahli waris sah sebagai pihak dalam perkara tanah warisan bersama. Akibat hukum dari putusan NO ini adalah perkara belum memiliki kekuatan hukum tetap yang memutus hak materiil dan tidak ada pihak yang dinyatakan menang atau kalah karena Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara. Oleh karena itu, upaya hukum yang dapat ditempuh Penggugat adalah mengajukan banding atau gugatan baru (re-filing) ke Pengadilan Negeri Melonguane dengan melakukan perbaikan formil secara menyeluruh. Kata kunci: Putusan NO, Gugatan Kabur, Kurang Pihak, Surat Kuasa, Tanah Warisan, Pengadilan Negeri Melonguane.   This study aims to analyze the legal decision of the Melonguane District Court in issuing a Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) decision in Decision Number 1/Pdt.G/2023/PN Mgn, its legal consequences, and the legal remedies available to the parties. The core issue of this research is rooted in an inherited land (boedel waris) dispute of the Arimau family that was unilaterally transferred, where the Plaintiff's lawsuit was declared inadmissible due to formal defects in the drafting of the lawsuit and the power of attorney. The research method used is normative legal research utilizing a statutory approach and a case approach. The primary legal materials used include the HIR/RBg, the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 6 of 1994, and a copy of the Melonguane District Court Decision Number 1/Pdt.G/2023/PN Mgn. The results show that the judges' decision to issue the Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) decision was based on 3 (three) formal defects in the Plaintiff's lawsuit, namely: 1) The Plaintiff's special power of attorney was legally defective as it failed to detail the specific identity of the heirs and the object of the dispute; 2) The lawsuit was obscure (obscuur libel) due to unclear location, size, and boundaries of the disputed land, as well as contradictions between the posita and the petitum; and 3) The lawsuit suffered from a lack of parties (plurium litis consortium) because the Plaintiff did not include all lawful heirs as parties in the joint inheritance land dispute. The legal consequence of this NO decision is that the case lacks binding legal force that decides material rights, and neither party is declared a winner or loser because the panel of judges has not yet examined the merits of the case. Therefore, the legal remedies available to the Plaintiff are to file an appeal or re-file a new lawsuit at the Melonguane District Court with comprehensive formal revisions. Keywords: NO Decision, Obscuur Libel, Plurium Litis Consortium, Power of Attorney, Inheritance Land, Melonguane District Court.  
PELAKSANAAN UPACARA PERKAWINAN ADAT EMPANGONG DAYAK KEBAHAN DI DESA ENTOGONG KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG NIM. A1011221128, EFRINA VIOLISTA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Empangong Traditional Marriage Ceremony is one of the traditional marriage customs of the Dayak Kebahan community, carried out through various customary stages as a form of respect for customary traditions, ancestors, and the strengthening of kinship between the families of the bride and groom. This study aims to examine the implementation of the Empangong Traditional Marriage Ceremony, the factors causing shifts in its implementation, the customary legal consequences of not performing the ceremony, and the preservation efforts undertaken by the indigenous community and customary functionaries. This study employed a descriptive method with an empirical legal research approach. Data were collected through interviews, observations, questionnaires, and documentation, then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results show that the Empangong Traditional Marriage Ceremony consists of several customary stages, beginning with preparation and ending with mukak tuak pamali. In its development, the implementation of the ceremony has undergone a shift, characterized by the decreasing number of community members who perform the Empangong ceremony and the increasing preference for ordinary customary marriage ceremonies. These shifts are influenced by economic, educational, and modernization factors, while religious factors are not considered to be a cause of the shift. The study also found that there are no customary sanctions for community members who do not perform the Empangong Traditional Marriage Ceremony; therefore, it does not affect the validity of marriage under customary law. Preservation efforts are carried out through the transmission of customary knowledge to younger generations, their involvement in customary activities, and cultural documentation. Keywords: Empangong Traditional Marriage Ceremony; Dayak Kebahan; Cultural Shift; Customary Law; Cultural Preservation. Upacara Perkawinan Adat Empangong merupakan salah satu tradisi perkawinan adat masyarakat Dayak Kebahan yang dilaksanakan melalui berbagai tahapan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat, leluhur, serta penguatan hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak mempelai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat Empangong, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam pelaksanaannya, akibat hukum adat apabila tidak dilaksanakan, serta upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat adat dan fungsionaris adat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan bentuk penelitian empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upacara Perkawinan Adat Empangong terdiri atas beberapa tahapan adat mulai dari persiapan hingga mukak tuak pamali. Dalam perkembangannya, pelaksanaan upacara mengalami pergeseran yang ditandai dengan semakin berkurangnya masyarakat yang melaksanakan Empangong dan lebih memilih perkawinan adat biasa. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan modernisasi, sedangkan faktor agama tidak menjadi penyebab pergeseran. Tidak terdapat sanksi adat bagi masyarakat yang tidak melaksanakan Upacara Perkawinan Adat Empangong sehingga tidak memengaruhi sah atau tidaknya perkawinan menurut adat. Upaya pelestarian dilakukan melalui pewarisan pengetahuan adat kepada generasi muda, keterlibatan dalam kegiatan adat, dan dokumentasi budaya. Kata Kunci: Upacara Perkawinan Adat Empangong, Dayak Kebahan, Pergeseran, Hukum Adat, Pelestarian Budaya.
ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIKELOLA SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI: YAYASAN BAITUL MAAL PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN BARAT NIM. A1011211172, MUHAMMAD DAVID
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan hukum Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, dengan studi pada Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat. Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan YBM PLN sebagai yayasan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat di lingkungan PT PLN. Secara kelembagaan, YBM PLN telah berbentuk badan hukum yayasan dan memperoleh pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam pengaturan zakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan Lembaga Amil Zakat mensyaratkan izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum YBM PLN dalam melaksanakan pengelolaan zakat, khususnya pada YBM PLN UIP Kalimantan Bagian Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum dan akibat hukum Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara di Yayasan Baitul Maal PLN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif untuk menilai kesesuaian kedudukan hukum YBM PLN berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YBM PLN memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai badan hukum yayasan, sehingga dapat menjalankan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sesuai dengan anggaran dasarnya. Akan tetapi, kedudukan YBM PLN sebagai Lembaga Amil Zakat masih memerlukan penegasan karena terdapat perbedaan antara pengukuhan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mekanisme perizinan Lembaga Amil Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan demikian, kedudukan hukum YBM PLN dalam pengelolaan zakat berada dalam wilayah abu-abu yang memerlukan sinkronisasi kewenangan agar memperoleh kepastian hukum. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Lembaga Amil Zakat, Badan Usaha Milik Negara, Yayasan Baitul Maal PLN, Kepastian Hukum. This study discusses the legal position of the Amil Zakat Institution which is managed directly by State-Owned Enterprises, with a study on the Baitul Maal Foundation, the State Electricity Company of the West Kalimantan Development Main Unit. The problem of this research is motivated by the existence of YBM PLN as a foundation that carries out zakat collection and distribution activities within PT PLN. Institutionally, YBM PLN has been in the form of a foundation legal entity and has been inaugurated as a National Amil Zakat Institution from the Ministry of Law and Human Rights. However, in the regulation of zakat after the enactment of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, the establishment of the Amil Zakat Institution requires permission from the Minister of Religion or an appointed official. This situation raises questions about the legal position of YBM PLN in carrying out zakat management, especially in YBM PLN UIP West Kalimantan. Based on this background, the formulation of the problem in this study is how the legal position and legal consequences of the Amil Zakat Institution which is managed directly by State-Owned Enterprises at the Baitul Maal PLN Foundation. This study uses a normative legal research method with a legislative approach. Legal materials are obtained through literature studies and documentation, then analyzed qualitatively normatively to assess the suitability of YBM PLN's legal position based on the provisions of the Foundation Law and the Zakat Management Law. The results of the study show that YBM PLN has a legal status as a legal entity of the foundation, so that it can carry out social, religious, and humanitarian activities in accordance with its articles of association. However, the position of YBM PLN as an Amil Zakat Institution still needs to be affirmed because there is a difference between the inauguration by the Ministry of Law and Human Rights and the licensing mechanism of the Amil Zakat Institution according to Law Number 23 of 2011. Thus, YBM PLN's legal position in the management of zakat is in a gray area that requires synchronization of authority in order to obtain legal certainty. Keywords: Legal Standing, Amil Zakat Institution, State-Owned Enterprise, Yayasan Baitul Maal PLN, Legal Certainty.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS TANPA KONTRAK KERJA TERTULIS DALAM INDUSTRI PERFILMAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011221196, DINDA SULISTIASARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk kerentanan hukum yang terjadi pada pekerja harian lepas dalam industri perfilman di Kota Pontianak karena ketiadaan kontrak kerja tertulis, serta mengkaji terkait dengan perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris berdasarkan data primer berupa wawancara terhadap pekerja harian lepas tanpa kontrak kerja tertulis dalam industri perfilman di Kota Pontianak dan data sekunder berupa pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan kontrak kerja dalam hubungan kerja yang dilakukan dalam industri perfilman di Kota Pontianak menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. Pola hubungan kerja yang fleksibel dan berbasis proyek dalam industri perfilman dalam praktiknya seringkali dibangun dengan berdasarkan kepercayaan personal, sehingga menimbulkan posisi rentan dan lemah bagi pekerja harian lepas apabila terjadi perselisihan. Adapun bentuk kerentanan hukum yang terjadi yakni, kerentanan jam kerja, kerentanan mekanisme pembayaran upah dan kerentanan terkait pembagian tugas dan rangkap pekerjaan. Apabila ditelaah secara normatif, ruang lingkup ketenagakerjaan telah menyediakan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum, baik dari segi sistem pengupahan, durasi kerja dan upah lembur serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas tanpa kontrak kerja tertulis dalam industri perfilman di Kota Pontianak masih belum terlaksana secara efektif. Sehingga, diperlukan penguatan kesadaran hukum, profesionalitas hubungan kerja dan optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan sehingga aturan hukum yang ada dapat berfungsi sebagai perlindungan dan keadilan. Kata Kunci: Perlindungan hukum;pekerja harian lepas;kontrak kerja;industri perfilman;hukum ketenagakerjaan.   This study aims to analyze the various forms of legal vulnerability faced by casual daily workers in the film industry in Pontianak due to the absence of written employment contracts, as well as to examine the legal protections available under applicable laws and regulations. This study employs a normative-empirical legal research method based on primary data in the form of interviews with daily casual workers without written employment contracts in the film industry in Pontianak City and secondary data in the form of a review of applicable laws and regulations. This study shows that the absence of employment contracts in labor relations within the film industry in Pontianak City leads to legal uncertainty. In practice, the flexible, project-based nature of labor relations in the film industry is often built on personal trust, placing casual daily workers in a vulnerable and weak position in the event of a dispute. The forms of legal vulnerability that arise include vulnerability regarding working hours, vulnerability regarding wage payment mechanisms, and vulnerability related to task distribution and overlapping duties. When examined normatively, the labor sector has established various forms of legislation as legal protections, including provisions regarding the wage system, working hours, overtime pay, and social security for workers. However, there is a gap between legal norms and on-the-ground practices. This study concludes that legal protection for daily casual workers without written employment contracts in the film industry in Pontianak has not yet been effectively implemented. Therefore, it is necessary to strengthen legal awareness, professionalize labor relations, and optimize labor oversight so that existing legal regulations can function as a means of protection and justice.   Keywords: Legal protection;daily casual workers;employment contracts;film industry;labor law
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMESANAN BUAH RAMBUTAN PADA MASYARAKAT DESA ANTIBAR KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR NIM. A1012191046, PENTY ANGGRAENI DWINANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perjanjian pesanan buah rambutan, jual beli terjadi saat kedua belah pihak mencapai persetujuan mengenai jumlah  buah rambutan dan harga yang ditetapkan. Perhitungan harga ditentukan berapa banyak jumlah batang pohon  buah rambutan yang dipesanankan dengan menaksir berapa kilogram semua buah rambutan yang dipajakkan apabila dipanen. Selanjutnya setelah terjadi jual beli pesanan buah tersebut, maka timbul hak dan kewajiban dimana hak penjual menyerahkan buah rambutan pada saat panen kepada pembeli, sedangkan pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Dengan tujuan penelitian ini adalah : untuk Mengetahui Pelaksanaan, hak dan kewjiban, akibat hukum dan upaya hukum yang dalam pelaksanaan perjanjian pesanan buah rambutan pada masyarakat Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur. Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan serta penulis mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang ada kemudian pelaksanaannya di lapangan atau menelusuri kenyataan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bahwa pelaksanaan perjanjian pesanan buah rambutan pada  Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur  dilakukan sebelum musim panen rambutan terjadi atau sewaktu buah rambutan masih hijau. Perjanjian ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan masih terjadi hingga kini, dan tentu dapat terjadi bila harga telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Bahwa masih ada perjanjian pesanan buah rambutan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak karena masih ada yang melakukan hanya secara lisan; Bahwa faktor yang menyebabkan penjual tidak melaksanakan isi perjanjian pesanan buah rambutan dengan semestinya seperti, hanya melakukan secara lisan tanpa tertulis dan adanya pihak lain yang berani membeli dengan harga jual lebih rendah serta penjual (Pemilik kebun) yang ingin menjual tanahnya; Bahwa akibat hukum bagi pihak pembeli rambutan yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanki pemotongan uang panjar; dan Bahwa upaya yang dapat dilakukan pihak penjual atas wanprestasi dari pihak pembeli adalah dengan pengembalian uang panjar sebesar 50% yang telah di sepakati.   Kata Kunci : Jual Beli, Pemesanan, Buah Rambutan     In a rambutan pre-order agreement, the sale is concluded when both parties agree on the quantity of rambutan trees and the set price. The price is calculated based on the number of trees ordered, estimating the total yield in kilograms upon harvest. Once the sale is agreed upon, rights and obligations arise: the seller is entitled to deliver the rambutan at harvest time, while the buyer is obligated to pay the agreed sum. The objective of this study is to examine the implementation, rights and obligations, legal consequences, and legal remedies associated with rambutan pre-order agreements among the community of Antibar Village, East Mempawah District. The author employs an empirical research method, which involves describing and analyzing the issues at hand. The study seeks to address these issues by examining relevant laws and regulations alongside their practical application in the field, as well as by exploring the legal realities existing within the community. The study concludes that rambutan pre-order agreements in Antibar Village, East Mempawah District, are typically made before the harvest season, while the fruit is still green. This practice is a local custom that persists to this day, contingent upon a mutually agreed-upon price. However, some agreements are not executed in accordance with the mutual understanding because they are made verbally rather than in writing. Factors leading to the improper fulfillment of agreements include the lack of written contracts, the intervention of third parties offering lower prices, and orchard owners deciding to sell their land. Regarding legal consequences, buyers who fail to fulfill their obligations face the sanction of having their down payment deducted. Finally, the remedy available to the seller in the event of a buyer's breach of contract is the retention of 50% of the down payment, as previously agreed upon.     Keywords: Sale and Purchase, Ordering, Rambutan Fruit
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSAINGAN USAHA ANTARA E-COMMERCE SHOPEE DAN TOKOPEDIA NIM. A1012191080, ANDINI SALSABILLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid growth of e-commerce in Indonesia has established Shopee and Tokopedia as the two dominant platforms commanding a significant market share. Intense competition between them often gives rise to practices that potentially violate competition laws—such as pricing below production costs, excessive subsidization, algorithmic discrimination, and the abuse of dominant market positions—thereby harming other business players and consumers. This study aims to analyze the prevailing legal framework for competition protection, identify legal issues arising from the rivalry between these two platforms, and evaluate the effectiveness of the oversight and enforcement carried out by the Indonesian Competition Commission (KPPU). The study employs a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Key legal references include Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, alongside supplementary regulations such as the ITE Law and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning E-Commerce. The findings indicate that while the existing legal framework provides a sufficient foundation, challenges remain regarding its application in the digital sector—particularly concerning the evidentiary burden regarding algorithmic impacts, data dominance, and service integration practices, which are not yet fully addressed in specific terms. Furthermore, the study identifies alleged violations of Articles 19, 20, and 25 of Law No. 5 of 1999 by both platforms, though addressing these issues continues to face technical and evidentiary hurdles. Research findings indicate that legal protection regarding business competition between the e-commerce platforms Shopee and Tokopedia requires regulatory adjustments specifically tailored to digital platforms, enhanced supervisory capacity for the KPPU (Indonesian Competition Commission), and greater adherence to fair competition principles by business operators. These measures are essential to ensure a fair and efficient business climate that delivers optimal benefits for both businesses and consumers in Indonesia. Keywords: Legal protection, business competition, e-commerce, Shopee, Tokopedia, Law No. 5 of 1999.   Perkembangan pesat perdagangan elektronik di Indonesia menjadikan Shopee dan Tokopedia sebagai dua platform utama yang menguasai pangsa pasar secara signifikan. Persaingan yang ketat di antara keduanya sering kali menimbulkan praktik-praktik yang berpotensi melanggar ketentuan hukum persaingan usaha, seperti penetapan harga di bawah biaya produksi, pemberian subsidi yang tidak wajar, diskriminasi algoritma, serta penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum perlindungan persaingan usaha yang berlaku, mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam persaingan antara kedua platform, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum utama yang diacu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan pelengkap lainnya seperti UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Elektronik . Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup menjadi landasan, masih terdapat tantangan dalam penerapannya pada sektor digital, terutama terkait pembuktian dampak algoritma, penguasaan data, dan praktik integrasi layanan yang belum sepenuhnya terakomodir secara spesifik. Selain itu, ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19, 20, dan 25 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh kedua platform, namun penanganannya masih menghadapi kendala teknis dan pembuktian . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Usaha Antara E-commerce Shopee dan Tokopedia memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih spesifik bagi platform digital, peningkatan kapasitas pengawasan KPPU, serta kepatuhan yang lebih tinggi dari pelaku usaha terhadap prinsip persaingan sehat. Hal ini penting guna menjamin terciptanya iklim usaha yang adil, efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha dan konsumen di Indonesia. Kata kunci : Perlidungan Hukum, Persaingan Usaha, E-commerce, Shopee, Tokopedia, UU No. 5 Tahun 1999.  
PERLINDUNGAN PELAKU USAHA TERHADAP SENGKETA PINJAMAN DANA KONSUMEN PADA LEASING PT FIF NIM. A1012191106, TIARA TRISHNA DIO
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of information technology has given birth to financial innovations such as loans that offer easy access to credit for the community. However, this convenience has also given rise to new legal issues related to the protection of business actors against consumer loan disputes in PT FIF leasing. The aim is to analyze the forms of legal protection available to debtors and creditors in Leasing loan transactions and to analyze the effectiveness of their implementation. This study uses a normative research method with a legislative approach and a conceptual approach. The legislative approach is carried out by examining laws and regulations relevant to loans. So the results of the study are that the protection of business actors against consumer loan disputes in PT FIF leasing is regulated in various laws and regulations. This protection includes aspects of information transparency, prevention of illegal collection practices, dispute resolution, and regulation of interest and fines. However, the effectiveness of the implementation of these regulations still faces several challenges, such as low legal literacy in the community, weak law enforcement, and the persistence of legal loopholes in online lending practices. Further efforts are needed to increase the effectiveness of legal protection for business actors against consumer loan disputes in PT FIF leasing. These efforts can be in the form of increasing legal literacy in society, strengthening law enforcement, and improving existing laws and regulations. Keywords: Legal Protection. Loans, Leasing   Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan inovasi finansial seperti pinjaman yang menawarkan kemudahan akses kredit bagi masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan permasalahan hukum baru terkait perlindungan pelaku usaha terhadap sengketa pinjaman dana konsumen pada leasing PT FIF. Tujuannya untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur dan kreditur dalam transaksi pinjaman Leasing serta menganalisis efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pinjaman. Maka hasil dari penelitian bahwa perlindungan pelaku usaha terhadap sengketa pinjaman dana konsumen pada leasing PT FIF diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut meliputi aspek transparansi informasi, pencegahan praktik-praktik penagihan yang tidak sah, penyelesaian sengketa, dan pengaturan bunga serta denda. Namun, efektivitas penerapan peraturan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan masih adanya celah hukum dalam praktik pinjol. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap sengketa pinjaman dana konsumen pada leasing PT FIF. Upaya tersebut dapat berupa peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan penegakan hukum, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada. Kata Kunci : Perlindungan Hukum. Pinjaman, Leasing
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PEMILIK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA SUNGAI TEMPAYAN KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012191108, MUHAMMAD HAEKAL ARRAZI
Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Where in making an agreement they are given the freedom to determine the contents of the agreement as they wish. The parties are free to enter into any agreement they wish, not being bound to a particular form, however, this freedom has limitations, in that the agreement made is not prohibited by law, does not conflict with the law, and does not conflict with public order. Article 1, Paragraph 2 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower defines a "worker" as any person capable of performing work to produce goods and/or services, whether to meet their own needs or those of the community. The content of the agreement described above entails reciprocal rights and obligations between the worker and the oil palm plantation owner; specifically, the worker's rights correspond to the plantation owner's obligations, and vice versa. For instance, workers perform their duties with the expectation of receiving wages, while plantation owners pay wages with the expectation of receiving satisfactory work results from the workers.Thus, the central issue addressed in this study is whether workers have fulfilled the employment agreement with oil palm plantation owners in Sungai Tempayan Village, Kubu Raya Regency, in accordance with the terms of said agreement. The objective of this research is to gather data and information regarding the causal factors, legal consequences, and legal remedies associated with the implementation of employment agreements between workers and oil palm plantation owners. The research method employed by the author is the empirical research method. This involves describing and analyzing the issues at hand and attempting to answer the research questions by examining existing legislation alongside its practical implementation in the field, or by investigating the legal realities as they exist within the community. The study concludes that the implementation of employment agreements between workers and oil palm plantation owners in Sungai Tempayan Village, Kubu Raya Regency, is predominantly conducted verbally, based on principles of kinship and mutual trust. Although legally valid, this form of agreement is prone to undermining workers' rights—particularly regarding wage volatility, suboptimal Occupational Health and Safety (K3) protections, and the absence of social security coverage. Furthermore, any legal disputes that have arisen to date have consistently been resolved through village-level deliberation and consensus, without recourse to formal legal channels. Keywords: Worker, Plantation, Oil Palm Dimana dalam membuat perjanjian mereka diberikan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang mereka inginkan. Para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian yang dikehendakinya, tidak terikat pada bentuk tertentu, akan tetapi kebebasan itu ada pembatasannya, yang dimana perjanjian dibuat tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “ Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Isi perjanjian seperti yang dkemukakan diatas adalah merupakan hak dan kewajiban kedua belah pihak antara pekerja dan pemilik perkebunan kelapa sawit, yang jelasnya adalah hak dan kewajiban mereka bertimbal balik, dimana hak pekerja berada pada kewajiban pemilik perkebunan kelapa sawit. Misalnya, pekerja mereka bekerja dengan harapan berhak mendapatkan upah, kemudian pemilik perkebunan kelapa sawit membayar upah dengan harapan berhak menerima hasil pekerjaan dengan baik dari pekerja. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Pekerja Telah Melaksanakan Perjanjian Kerja Pada Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sungai Tempayan Kabupaten Kubu Raya Sesuai Dengan Perjanjian?. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi factor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum mengenai pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pemilik perkebunan kelapa sawit. Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan serta penulis mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang ada kemudian pelaksanaannya di lapangan atau menelusuri kenyataan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Tempayan, Kabupaten Kubu Raya, mayoritas masih dilakukan secara lisan berdasarkan asas kekeluargaan dan rasa saling percaya. Meskipun sah di mata hukum, bentuk perjanjian ini rawan memicu pelemahan hak-hak pekerja, terutama terkait ketidakpastian upah yang fluktuatif, belum optimalnya jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta ketiadaan jaminan sosial. Adapun penyelesaian sengketa hukum yang terjadi sejauh ini selalu diselesaikan melalui jalur musyawarah mufakat di tingkat desa tanpa melibatkan jalur hukum formal. Kata Kunci : Pekerja, Perkebunan, Sawit

Page 348 of 351 | Total Record : 3508

 346   347   348   349   350 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 4 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 3 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 9 No. 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 7 No. 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 7 No. 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 6 No. 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 5 No. 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue