cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,296 Documents
 74   75   76   77   78 
WANPRESTASI PEMESAN DALAM PEMBAYARAN PEMBUATAN PLANG NAMA PADA PENGUSASHA CV. SUKSES SOLUTION DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK NIM. A1011131322, SYARIF HAMID
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan  perjanjian antara Pengusaha CV. Sukses Sulution dengan pemesan pembuatan plang nama sebagai pengguna jasa yang mana dalam hokum perdata termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu. Perjanjian antara Pengusaha CV. Sukses Solution dengan pemesan pembuatan plang nama dilakukan secara lisan ( tidk tertulis ). Walaupun dilakukan secara lisan tetapi kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis dan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak,, karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka  yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat atau mengatakan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.Skripsi ini menurut rumusan masalahnya :“Faktor Apa Yang Menyebabkan Pemesan Wanprestasi dalam Pembayaran Pembuatan Plang Nama Pada CV. Sukses Solution Di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak”. Adapun metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Yang mana penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, karangka konsep, data sekunder dan data primer. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan antara pemesan pembuatan plang nama dengan CV. Sukses Solution dilakukan secara lisan ( tidak tertulis ) dan pihak pemesan wanprestasi dalam pembayaran plang nama. Pihak pemesan belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang di perjanjikan ( wanprestasi ). Adapun factor yang menyebabkan adanya pemesan yang belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau wanprestasi adalah dikarenkan kondisi keuangan yang belum mencukupi, dan adanya keperluan lain-lain. Akibat yang ditimbulkan kepada pemesan yang wanprestasi yaitu, diberi teguran dan membayar ganti rugi dalam pelunasan pembayaran plang nama kepada Pengusaha CV. Sukses Solution. Upaya yang terlambat melakukan pembayaran atau wanprestasi adalah ditagih secara terus – menerus dan diselesaikan secara kekeluargaan, tidak pernah diselesaikan melalui jalur pengadilan.  Kata Kunci : Perjanjian jasa, Wanprestasi
PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT MILIK PT. ANI (AGRONUSA INVESTAMA) PAHAUMAN DI DUSUN KEPAYANG KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI NIM. A1011151071, HENDRIKUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur di segala bidang kehidupan.Pelaksanaannya sendiri, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, diantaranya dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit.Kelapa sawit merupakan prospek kedepan dalam meningkatkan kesejahtraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengangkat kembali Bangsa ini dari keterburukan.Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang setiap hari terjadi di lingkungan masyarakat.Di wilayah hukum Daerah Kabupaten Landak Kecamatan Sengah Temila kejahatan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Ani (Agronusa Investama) Pahauman sering terjadi.Pelakunya adalah petani anggota kelompok tani perkebunan plasma PT. Ani (Agronusa Investama) Pahauman ataupun masyarakat setempat.Kejahatan pencurian buah kelapa sawit ini jika dibiarkan akan mengakibatkan kerugian yang makin lama makin besar jumlahnya. Apabila kejahatan pencurian tersebut tidak segera di atasi, maka citra perusahaan akan menjadi buruk dimata masyarakat. Adapun modus oprandi terjadinya pencurian ini adalah memanen dan memindahkan buah kelapa sawit dari perkebunan inti kemudian menjualnya kepada perusahaan sebagai hasil panen petani perkebunan plasma.Adapun faktor-faktor yang menyebapkan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit adalah karena pelaku terdesak oleh kondisi ekonomi rumah tangganya yang kekurangan, karena ikut-ikutan ataupun diajak oleh kelompoknya dan masih rendahnya kesadaran hukum para pelaku pencurian.Untuk itulah didalam menekan terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit di perkebunan inti PT. Ani (Agronusa Investama) Pahauman, diharapkan agar para penegak hukum, masyarakat dan pihak perusahaan perlu bekerja sama dan saling memberikan informasi yang dibutuhkan. Selain itu perusahaan juga harus dapat meningkatkan pendapat petani dan masyarakat setempat sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan tersebut.Karena dengan meningkatnya pendapatan secara psikologis dapat menekan terjadinya suatu tindak pidana tertentu. Kata Kunci : Menegakkan Hukum Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku
WANPRESTASI PEMBELI TERHADAP PEMILIK TOKO REZI ACC DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG ACCESSORIES DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011151236, AUWGITA MAWAR AFIESYAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian jual beli barang accessories dilakukan antara pemilik Toko Rezi ACC dan pembeli. Kebutuhan masyarakat untuk menunjang penampilan di Indonesia semakin meningkat sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan adanya praktek jual beli barang accessories. Seperti halnya kegiatan jual beli barang accessories antara pemilik Toko Rezi ACC dan pembeli disepakati bahwa jual beli barang accessories dilakukan secara angsuran dengan minimum pembelian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dengan uang muka terlebih dahulu sebesar 20% dari harga total barang accessories dan sisanya dibayar secara angsuran sebanyak 4 kali angsuran dengan jangka waktu 1 bulan. Namun kenyataannya pihak pembeli belum memenuhi kewajibannya membayar uang angsuran harga barang accessories sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, meskipun telah diberikan peringatan/penagihan oleh pihak pemilik Toko Rezi ACC.Rumusan masalah yaitu “Apakah pembeli yang wanprestasi telah menyelesaikan sisa pembayaran barang accessories terhadap pemilik Toko Rezi ACC di Kota Pontianak sesuai perjanjian ? Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah jenis metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum empiris yaitu untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dan penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder, dan data primer.Adapun hasil penelitian , yaitu : Adanya pihak pembeli yang belum melaksanakan kewajibannya membayar angsuran meskipun telah diberi teguran. Bahwa yang menjadi faktor penyebab pembeli wanprestasi adalah belum memiliki uang yang cukup dan adanya keperluan lain yang mendesak. Akibat hukum bagi pembeli yang wanprestasi adalah ganti rugi dengan mengembalikan barang accessories dan diberikan peringatan/penagihan sebanyak 3 kali dari pemilik Toko Rezi ACC. Upaya yang dilakukan oleh pemilik Toko Rezi ACC terhadap pembeli yang wanprestasi yakni meminta ganti rugi dengan mengembalikan barang accessories yang sudah dibeli dan dengan sistem kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah mufakat. Kata kunci : Perjanian Jual Beli, Wanprestasi, Angsuran
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 10 HURUF E PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( STUDI DESA MEKAR BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ) NIM. A1011161243, MUHAMMAD GOZALI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Peranan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 10 Huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Badan Permsyawaratan Desa (Studi Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya). Badan Permusyawaratan Desa adalah penyambung lidah masyarakat desa,dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa Masyarakat sudah terwakilkan dalam hal pengawasan kinerja Pemerintah Desa serta masyarakat desa memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi.Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalahbagaimana peranan Badan Permusyaan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Pasal 10 Huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa..Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui dan menganalisa peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 2) mengetahui kendala Badan Permusyawaratan Desadalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya 3) mengetahui upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa mengatasi kendala dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu RayaHasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Pasal 10 Huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa belum dijalankan dengan baik dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum tersampaikan. Hal ini juga yang menjadi indikasi bahwa dalam menjalankan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa belum tampak.2)Bahwa terdapat perbedaan pernyataan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang tugas dan wewenang Badan Permmusyawaratan Desa yang menjadi indikasi bahwa sebetulnya belum terjadi sinkronisasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.3) Bahwa terdapat kendala didalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu dalam menyatukan suatu tindakan untuk mengambil suatu keputusan dari dalam tubuh anggota Badan Permusyawartan Desa Mekar Baru itu sendiri. 4) Bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga peranannya di Pemerintahan Desa masih sangat minim. Kata kunci : pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, peraturan daerah
WANPRESTASI PENGUSAHA PT. PUTRA LIRIK DOMAS DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN PENGANGKUT TANDAN BUAH KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS NIM. A1011151123, DOMITILA PATRICA SARERA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT. Putra Lirik Domas merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. PT. Putra Lirik Domas didirikan di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas pada tanggal 03 April 2006. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakannya dalam bidang perikatan. untuk menjamin kepastian hukum bagi Pengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit maupun pihak PT. Putra Lirik Domas maka dalam pembuatan perjanjian kerja antara Pengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit dan PT. Putra Lirik Domas dibuat secara tertulis. Dari perjanjian kerja, timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Tidak menutup kemungkinan terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban sepenuhnya. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati namun faktanya PT. Putra Lirik Domas menunda pemenuhan pembayaran pada Pengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit.Rumusan masalah : Faktor Apa Yang Menyebabkan Pengusaha PT. Putra Lirik Domas Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Dengan Pengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit Di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Metode penelitian : Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Tujuan penelitian : Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian kerja antara Pengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit dengan PT. Putra Lirik Domas dan Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan PT. Putra Lirik Domas wanprestasi.Hasil Penelitian : Bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara Pengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit dengan PT. Putra Lirik Domas dilaksanakan selama jangka waktu 8 (delapan) bulan. Bahwa PT. Putra Lirik Domas menunda pemenuhan pembayaran terhadap Pengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit. Bahwa faktor penyebab pihak PT. Putra Lirik Domas menunda pemenuhan pembayaran dalam perjanjian kerja pada Pengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit dikarenakan penurunan harga kelapa sawit global, penggantian personalia manajemen dan terlambatnya rekapitulasi kartu timbang dikarenakan diakhir bulan masih banyak supir terlambat memberikan kartu timbang ke kantor. Bahwa akibat hukum terhadap PT. Putra Lirik Domas adalah pemenuhan prestasi. Bahwa upaya yang dilakukan pihak Pengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit pada pihak PT. Putra Lirik Domas adalah musyawarah dan mufakat.Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Pengusaha, Pengangkut, Pembayaran, Wanprestasi
PELAKSANAAN PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN ANTARA PELANGGAN DENGAN PEMILIK BENGKEL SERVICE MOBIL DI PONTIANAK NIM. A1012151006, LARAS KURNIASIH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan Antara Pelanggan Dengan Pemilik Bengkel Service Mobil Di Pontianak, dan tujuan penelitian ini adalah Pertama: untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan kewajiban pihak bengkel dalam melakukan service mobil sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, kedua: untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan pihak bengkel service mobil tidak melaksanakan kewajibannya melakukan service sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, ketiga untuk mengungkapkan akibat hukum wanprestasi yang dilakukan pihak bengkel terhadap pemilik mobil dalam melakukan service mobil yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, keempat: untuk mengungkapkan upaya yang dapat ditempuh oleh pihak pemilik mobil terhadap pihak bengkel yang wanprestasi dalam melakukan service yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.Metode Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Analisis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual belio batako, dan hasil penelitian ini adalah: Pertama: Bahwa pihak bengkel mobil belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yakni terlambat dalam penyelesaian service, kedua: bahwa faktor yang menyebabkan pihak bengkel Mobil tidak memenuhi kewajiban adalah karena waktu penyelesaian pekerjaan selama 1 (satu) minggu terlalu singkat, dan karena banyak mobil lain yang datang lebih dahulu untuk diservice., ketiga: bahwa akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak bengkel Mobil adalah sebagian pembatalan perjanjian dan sebagian membayar ganti rugi, berupa pengurangan biaya service, keempat: bahwa upaya yang dilakukan pihak pemilik mobil terhadap pihak bengkel mobil yang tidak memenuhi kewajibannya adalah upaya penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan, meminta pihak bengkel mobil untuk memenuhi kewajibannya meservice sesuai dengan perjanjian.Kata Kunci: Perjanjian Melakukan Pekerjaan tertentu, wanprestasi.
KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG HUKUM PEMAKAIAN PARFUM YANG MENGANDUNG ALKOHOL DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011161137, MUHAMMAD KAHFI AULIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKParfum merupakan suatu zat yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari yang dimana hampir seluruh masyarakat dunia menggunakannya. Menurut Muhammad Said al-Suyuthi, alkohol merupakan istilah yang diarabkan dari sebuah kata berbahasa Perancis, yaitu alcool. Dalam perspektif Islam secara umum tidak ada pengertian parfum beralkohol secara spesifik. Alkohol berasal dari bahasa arab yaitu alghaul atau al khuhul. Khamr artinya raksasa, nama itu diberi kepada pati arak, lantaran khasiatnya yang seperti raksasa, selain itu dapat diartikan minuman memabukkanYang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pendapat Ulama Kota Pontianak Tentang Hukum Pemakaian Parfum Yang Mengandung Alkohol Menurut Hukum Islam?. Adapun tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mendapatkan Data dan Informasi pemakaian parfum yang mengandung alkohol menurut hukum Islam, Untuk mengungkapkan Faktor yang menyebabkan pemakaian parfum yang mengandung alkohol, Untuk mengungkapkan Akibat Hukum pemakaian parfum yang mengandung alkohol menurut Hukum Islam, Untuk mengetahui penjelasan dari perspektif Ulama tentang Hukum pemakaian parfum yang mengandung alkohol menurut Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan deskriptif dengan bentuk penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research), sampel dalam penelitian ini yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pontianak, Ustadz di Kota Pontianak sebanyak 3 orang, 10 orang pemakai parfum di Kota Pontianak serta Data penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; Bahwa kebanyakan pemakai parfum yang berada di Kota Pontianak menyatakan memakai parfum yang mengandung alkohol dan meyatakan bahwa Hukum pemakaian parfum yang mengandung alkohol adalah Mubah. Bahwa faktor penyebab masyarakat memakai parfum yang mengandung alkohol yaitu jika memakai parfum yang mengandung alkohol bisa bertahan lama, wanginya lebih kuat, membuat lebih segar, masyarakat masih ada yang belum terbiasa dengan non-alkohol, dan juga masyarakat ada yang tahu dan tidak tahu tentang perbedaan pendapat Ulama tentang hal tersebut. Bahwa akibat Hukum pemakaian parfum yang mengandung alkohol menurut Hukum Islam yaitu Mubah, tidak apa-apa baik dipakai dalam kehidupan sehari-hari maupun dipakai dalam hal beribadah sholat, baik banyak maupun sedikit kadar alkoholnya, tetapi jika kandungan alkoholnya berasal dari sumber yang najis maka hukumnya tetap Haram. Bahwa pendapat Ulama tentang Hukum pemakaian parfum yang mengandung alkohol menurut Hukum Islam yaitu kebanyakan berpendapat Mubah, baik dipakai dalam kehidupan sehari-hari maupun dipakai untuk beribadah sholat, baik banyak maupun sedikit kandungan alkoholnya, tetapi jika kandungan alkoholnya berasal dari sumber yang najismaka hukumnya tetap najis.Kata Kunci : Hukum Islam, Pendapat Ulama, Parfum, Alkohol
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL ANGKRINGAN YANG TIDAK MENDAPATKAN BAYARAN TIDAK SESUAI DARI KONSUMEN STUDI PADA PENJUAL ANGKRINGAN DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA) NIM. A1012161013, AURELLIA ANARCHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Angkringan Yang Mendapatkan Bayaran Tidak Sesuai Dari Konsumen  (Studi Pada Penjual Angkringan Di  Kecamatan Pontianak Kota)” bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penjual angkringan yang mendapatkan bayaran tidak sesuai di Kecamatan Pontianak Kota. Untuk mengungkapkan faktor penyebab konsumen tidak membayar sesuai dengan harga makanan yang dimakan di Kecamatan Pontianak Kota.Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh penjual angkringan terhadap konsumen yang membayar makanan tidak sesuai dengan apa yang telah dimakan.Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penjual angkringan yang mendapatkan bayaran tidak sesuai di Kecamatan Pontianak Kota belum dapat dilaksanakan sebagaimana meskipun dalam Pasal 6 UUPK mengenai hak-hak pelaku usaha khususnya pada ayat b, telah disebutkan yaitu mendapatkan  perlindungan  hukum  dari tindakan konsumen yang beritikad  tidak baik, ternyata masih ada pelaku usaha yang mendapatkan tindakan tidak baik dari konsumen, dan konsumen tidak melakukan pembayaran makanan sesuai yang dimakan. Bahwa faktor penyebab konsumen tidak membayar sesuai dengan harga makanan yang dimakan di Kecamatan Pontianak Kota adalah dikarenakan kelalaian konsumen tersebut mengingat makanan yang dimakan serta adanya faktor kesengajaan tidak membayar sesuai dengan apa yang telah dimakan serta kekurangan uang untuk membayar. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh penjual angkringan terhadap konsumen yang membayar makanan tidak sesuai dengan apa yang telah dimakan adalah dengan cara musyawarah dan mufakat, dikarenakan pihak pelaku usaha tidak ingin memperpanjang persoalan dengan konsumen. Juga dipengaruhi oleh sikap konsumen yang sudah meminta maaf dan untuk menjaga hubungan baik antara pelaku usaha dengan konsumen apalagi jika makanan yang tidak dibayar dianggap tidak seberapa harganya oleh si penjual angkringan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum , Penjual Angkringan, Konsumen
ANALISA YURIDIS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KEDUA KALI PERKARA TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 154 PK/TUN/2016) NIM. A1011151058, ARIA NUGRAHA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Menurut Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali adalah suatu bentuk upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pihak-pihak yang bersengkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan terhadap putusan Peninjauan kembali tidak adapat dilakukan Peninjauan kembali. Di dalam penelitian diketemukan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Peninjuaan kembali atas putusan Peninjauan Kembali di dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Dasar pertimbangan Hakim dalam perkara tersebut karena terdapat novum yang telah dipalsukan di persidangan sebelumnya.Kata kunci: Peninjauan Kembali, Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI DALAM PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN) PADA MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN KUBURAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (STUDI PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA PONTIANAK) NIM. A1011161049, AURIEL FEBBY ANANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang Penolakan Klaim Asuransi Dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Pada Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk mengungkapkan dan mengetahui faktor penyebab timbulnya penolakan klaim asuransi pada masyarakat nelayan Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Pontianak, selain itu untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penolakan klaim asuransi nelayan dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang terkait dengan penolakan klaim asuransi nelayan pada masyarakat nelayan dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam khususnya ditinjau dari sudut pandang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Pontianak dan masyarakat nelayan peserta asuransi di Kuburaya, Kalimantan Barat.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil : Bahwa faktor penyebab timbulya penolakan klaim asuransi pada Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) ialah jangka waktu pelaporan yang lewat dari tanggal periode pertanggungan, tertanggung meninggal dalam jangka waktu pengajuan klaim maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian atau tertanggung meninggal dalam masa tunggu, tertanggung memberikan laporan palsu yang melanggar ketentuan polis, hal tersebut dilandasi Polis Induk Asuransi Nelayan Jasindo Tahun 2018 Nomor : 110.793.110.18.90001/000/000 (disesuaikan dengan polis terbaru) serta Petunjuk Teknis BPAN dan Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan. Bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menangkal penolakan klaim asuransi BPAN adalah dengan melakukan upaya preventif dengan cara musyawarah bersama pihak internal penanggung, sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepada Badan Mediasi Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau badan peradilan terkait, apabila diketahui klaim yang diajukan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.Kata Kunci : Penolakan Klaim Asuransi, Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)

Page 76 of 330 | Total Record : 3296

 74   75   76   77   78 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue