cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 76   77   78   79   80 
PERSAINGAN USAHA JASA ANGKUTAN OJEK ONLINE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011161062, ARIF NURHAKIM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada masa kini teknologi pada bisnis transportasi online yang semakin canggih mempermudah masyarakat dalam kebutuhan hidup. Di satu sisi, adanya jasa angkutan yang berbasis aplikasi ojek online ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat di Kota Pontianak. Namun disisi lain, karena banyak bermunculannya perusahaan jasa angkutan ojek online di Kota Pontianak ketatnya persaingan usaha juga kembali marak terjadi pada sekarang ini, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat pada perusahaan jasa angkutan ojek online di Kota Pontianak. Permasalahan dalam penulisan skrispi ini adalah Apakah di antara pelaku usaha jasa angkutan ojek online terjadi persaingan tidak sehat ?. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengungkapkan persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa angkutan ojek online di Kota Pontianak dapat di kategorikan sebagai persaingan tidak sehat menurut aturan yang berlaku, dan untuk mengetahui peran dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi kondisi persaingan usaha jasa angkutan ojek online di Kota Pontianak.Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dan pendekatan penelitian deskriptif analisis dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dihasilkan. Sampel dalam penelitian ini yaitu PT. Grab, PT. Maxim, PT. Go-Jek Operasional Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dan Pakar Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak. Kemudian data dan informasi yang di dapat dari narasumber tersebut akan di olah dan di analisis untuk diambil kesimpulannya.Dari hasil penilitian ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat pada perusahaan jasa angkutan ojek online di Kota Pontianak. Bentuk pelanggarannya seperti penetapan tarif angkutan ojek online yang masih menetapkan tarif di bawah tarif minimal yang telah di tetapkan oleh Menteri Perhubungan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Selain itu juga pemberlakuan promo-promo yang berakibat pada pemberlakuan harga yang sangat rendah (predatory pricing) sehingga dapat mematikan perusahaan lawan.Kata Kunci: Persaingan Usaha, Ojek Online dan Kota Pontianak
Faktor Penyebab Perusahaan Jasa Konstruksi Tidak Memilih Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase (Studi Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Di Kota Pontianak) NIM. A1011161033, MUHAMAD SATRIA PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demi mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur Pemerintah dengan konsep pembangunan nasional gencar membangun proyek infrastruktur ke berbagai daerah. Sektor jasa konstruksi kemudian memberikan konstribusi bagi perekonomian Indonesia. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah timbulnya sengketa jasa konstruksi akibat meningkatnya intensitas pembangunan saat ini. Sengketa jasa konstruksi merupakan masalah yang serius mengingat begitu kompleksnya sektor jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi hadir untuk mengakomodir dalam mengatasi masalah yang timbul akibat dari sengketa jasa konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis sengketa jasa konstruksi di Kota Pontianak, penyelesaian sengketa yang ditempuh penyedia jasa konstruksi di Kota Pontianak dalam menyelesaikan sengketa, dan faktor penyebab pelaku penyedia jasa konstruksi di Kota Pontianak tidak memilih lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga penulis dapat mengukur seberapa jauh pelaku penyedia jasa konstruksi memahami dan menerapkan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa utamanya arbitrase sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan pada kontrak kerja konstruksi yang disepakati oleh para pihak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa jasa konstruksi yang seringkali terjadi di Kota Pontianak adalah keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa konstruksi dan wanprestasi/cidera janji oleh penyedia jasa konstruksi. Selain itu penyedia jasa konstruksi di Kota Pontianak memilih musyawarah mufakat namun bila tidak tercapai kesepakatan akan memilih Pengadilan Negeri sebagai jalur penyelesaian sengketa. Dan faktor yang menyebabkan penyedia jasa konstruksi di Kota Pontianak tidak memilih lembaga arbitrase dikarenakan penyedia jasa konstruksi tidak memahami mengenai arbitrase.Kata Kunci : Konstruksi, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MEMBERIKAN KONSULTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN (KAJIAN HUKUM TERHADAP BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN KETAPANG) NIM. A1011161059, ANGELA WYNNE TAMMY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsultasi pada umumnya dilakukan oleh orang yang bersengketa dengan orang yang dianggap profesional serta memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsultasi perlindungan konsumen merupakan salah satu tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa dikenal dengan BPSK. Namun masih sedikit masyarakat yang berkonsultasi dengan BPSK Kabupaten Ketapang. Hal ini menunjukkan bahwa tugas dan wewenang BPSK Kabupaten Ketapang belum berjalan dengan maksimal.Pada Penelitian ini, peneliti berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat agar berkonsultasi dengan BPSK Kabupaten Ketapang untuk mendapatkan perlindungan konsumen. Maka dari itu, diperlukan adanya sosialisasi agar diberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam melindungi hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen maupun pelaku usaha.Berdasarkan pembahasan terhadap data penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK dalam konsultasi perlindungan konsumen di Kabupaten Ketapang telah dilaksanakan namun belum optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan, fungsi serta tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Ketapang. Kendala-kendala pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK di Kabupaten Ketapang antara lain BPSK Kabupaten Ketapang belum memiliki Sekretariat, pendanaan masih terhambat, sarana dan prasarana BPSK Kabupaten Ketapang belum memadai, pengetahuan masyarakat mengenai BPSK terutama perlindungan konsumen yang masih rendah, serta posisi kantor BPSK Kabupaten Ketapang sangat jauh dari jangkauan masyarakat yang tinggal di pedalaman. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Ketapang dalam hal pemberian konsultasi perlindungan konsumen antara lain pembinaan, pengawasan, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Ketapang, pengadaan untuk perlengkapan sarana dan prasarana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Ketapang dan keaktifan dari Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan masyarakat Kabupaten Ketapang.Kata Kunci: Konsultasi, Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
KENDALA PENYELESAIAN PERKARA ANAK MELALUI DIVERSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PUT.NO.1/PIDSUS-ANAK/2015 PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH ) NIM. A11112076, TIA JULIASARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, Pasal 28B UUD 1945 anak dipandang memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia, sehingga pemerintah harus membuat kebijakan yang bertujuan untuk melindungi anak.          Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.          Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu dengan mengungkapkandata dari hasil penelitian yangmenggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. Jenis pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan deskriptif analisis yaitu menggambarkankeadaan atau gejala tertentu dari objek penelitian, kemudian menganalisis data dan fakta yang di dapat untuk memperoleh kesimpulan akhir.          Berdasarkan pada uraian ?uraian  yang telah dikemukakan  pada BAB terdahulu, maka penulis mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan, bahwa Penyelesaian Perkara Anak (Studi Kasus PutusanNomor Put.No.1/Pidsus-Anak/2015 Pengadilan Negeri Mempawah ).? pelaksanaan mekanisme penyelesaian perkara anak telah melalui upaya Diversi, dan bahwa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan dalam mekanisme Diversi pada PutusanNOMOR PUT.NO.1/PIDSUS-ANAK/2015 di wilayah hukum Polres Mempawah adalah karena faktor Permintaan  dari pihak korban tidak dapat dipenuhi Anak Berhadapan dengan Hukum dalam hal ganti rugi. Kata Kunci : Anak, penyelesaian Perkara, Diversi
PELAKSANAAN PEMBAYARAN SIMPANAN WAJIB BAGI ANGGOTA CREDIT UNION (CU) MUARE PESISIR CABANG SIANTAN. NIM. A01112292, PANDI SADONO SIMANJUNTAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sehubungan dengan terjadinya proses perjanjian pelaksanaan pembayaran simpanan wajib bagi setiap anggota Credit Union (CU) Muare Pesisir Cabang Siantan yang dimana telah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak belum tercapai sesuai dengan semestinya. Pelaksanaan pembayaran simpanan wajib bagi anggota Credit Union (CU) Muare Pesisir Cabang Siantan yaitu dengan membayarkan besaran yang telah ditentukan pihak pengurus Credit Union (CU) Muare Pesisir Cabang Siantan setiap bulannya. Masih saja ada anggota Credit Union (CU) Muare Pesisir Cabang Siantan yang tidak menepati janjinya atau tidak melaksanakan. Itu dikarenakan oleh keterbatasan keuangan dari pihak anggota Credit Union (CU) Muare Pesisir Cabang Siantan sehingga mereka masih ada yang tidak membayar simpanan wajibnya setiap bulannya. Tidak semua dari anggota Credit Union (CU) Muare Pesisir Cabang Siantan mempunyai alas an yang sama ada beberapa karena lupa atau lalai sehingga pihak pengurus Credit Union (CU) Muare Pesisir Cabang Siantan memberikan teguran secara lisan. Padahal simpanan wajib haruslah dibayar setiap bulannya demi menunjang permodalan dari Credit Union (CU) Muare Pesisir Cabang Siantan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab VII pasal 41 tentang Modal Koperasi.Menunjukkan bahwa jenis wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran simpanan wajib bagi anggota Credit Union (CU) Muare Pesisir Cabang Siantan adalah anggota Credit Union (CU) Muare Pesisir Cabang Siantan tidak menunaikan prestasinya yaitu tidak melaksanakan pembayaran simpanan wajibnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dari awal masuk sebagai anggota Credit Union (CU) Muare Pesisir Cabang Siantan. Mengenai upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh, pengurus dan anggota Credit Union (CU) Muare Pesisir Cabang Siantan mengupayakan dengan cara damai yaitu melalui alternatif penyelesaian permasalahan diluar pengadilan (non litigasi) dengan cara negosiasi untuk mencari solusi melalui musyawarah antar pengurus Credit Union (CU) Muare Pesisir Cabang Siantan kepada anggotanya yang tidak melaksanakan pembayaran simpanan wajibnya. Hal ini didahului dengan pemberian teguran secara lisan hingga tidak diberikannya pengajuan pinjaman secara sempurna oleh pihak pengurus kepada anggota Credit Union (CU) Muare Pesisir Cabang Siantan yang tidak melaksanakan pembayaran simpanan wajibnya.Kata Kunci : Pinjaman, Simpanan Wajib, CU.
PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM YANG MELEWATI BATAS MAKSIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw) NIM. A1011161109, ERNA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terkecuali oleh anak. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa : Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun pada kasus tindak pidana pembunuhan yang menjadi fokus penelitian ini adalah anak tersebut dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Dalam putusan perkara tersebut Hakim menggunakan Pasal 338 KUHP dimana pelaku tindak pidana pembunuhan diancam 15 tahun penjara. Berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya hukuman yang patut dijatuhkan terhadap anak tersebut adalah 7 tahun penjara. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Mengapa hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara melewati batas maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan (studi putusan perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mpw) ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif . Dalam penelitian ini penulisan mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan dan lapangan. Untuk mendukung dan melengkapi data dalam penelitian ini, penulis menetapkan populasi, yaitu: polisi, jaksa, hakim, balai pemasyarakatan, pelaku dan keluarga pelaku. Dan yang menjadi sample dalam penelitain ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dan 1 (satu) orang anggota kejaksaan negeri mempawah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada pelaku yang masih tergolong sebagai anak lebih menitikberatkan terhadap hal atau keadaan yang memberatkan terdakwa daripada hal atau keadaan yang meringankan terdakwa. Padahal dalam mempertimbangkan suatu putusan seorang hakim seharusnya tidak hanya melihat pada sisi yang memberatkan pelaku tindak pidana terlebih lagi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur. Hakim harus melihat dan mempertimbangkan segala aspek seperti teori, kepentingan anak, hak anak, dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.Kata kunci : pembunuhan yang dilakukan oleh anak dan putusan hakim yang melewati batas maksimum
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. NIM. A1011161023, FEDRY DWI SAPUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengenai penegakan sanksi pidana terhadap Korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Barat.Metode yang digunakan pada peneltian ini adalah penelitian hukum empiris dengan penelitian yang bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan data yang seteliti mungkin terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif demi mendapatkan data yang sedatilnya.Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dilengkapi bahan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Kemudian bahan hukum tadi dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Didalam teori ini yang menjadi faktor berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum adalah Undang-Undang, Penegak Hukum, Sarana atau Fasilitas, Masyarakat, dan Budaya.Data-data primer dan sekunder yang didapatkan oleh penulis berdasarkan dengan data yang diberikan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam mengolah data tersebut.Hasil penelitian menunjukan bahwa:1) Pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi bertujuan untuk mencari keuntungan kalangan korporasi dan beberapa oknum saja.2) Dalam melakukan pencegahan, penegakan hingga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sangat banyak melibatkan lembaga-lembaga baik itu dari pemerintahan, swasta, ataupun sipil.3) Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat peningkatan luas hutan dan lahan yang terbakar.4) Penegakan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan bersifat ultimum remedium atau upaya hukum terakhir, sehingga ini menyebabkan lebih diutamakannya sanksi administratif dan sanksi perdata.5) Sanksi yang diberikan terhadap korporasi dan penanggungjawab korporasi dilakukan secara terpisah.6) Sanksi pidana yang diberikan terhadap korporasi adalah pidana denda dan pidana tambahan, sedangkan untuk penanggungjawab korporasi sanksi pidana yang diberikan bisa berupa pidana badan, pidana denda, ataupun pidana tambahan.Kata kunci: penegakan, korporasi, hutan dan lahan.
AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH SECARA DI BAWAH TANGAN DI DESA KUALA SECAPAH KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1012151080, NOPAL RISKI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksistensi tanah memang menjadi kebutuhan setiap manusia. Sehingga keinginan dan tingkat kebutuhan akan areal pertanahan dengan bergai kepentingan terus meningkat, sehingga memicu terjadinya peralihan hak milik khususnya yang terjadi melalui proses jual beli. Akan tetapi pada masyarakat kita sekarang ini masih ada yang melakukan transaksi jual beli tanah secara dibawah tangan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak hukum tersendiri dikarenakan proses transaksi tersebut, tidak melalui prosedur hukum sebagaimana yang telah ditentukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Di Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Tujuan penelitian ialah Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan jual beli tanah secara di bawah tangan di Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya jual beli tanah secara di bawah tangan di Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah. Untuk mengungkapkan akibat hukum dari jual beli tanah secara di bawah tangan. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak pembeli tanah agar bisa mendapatkan legalitas kepemilikan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Deskriptif.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa di Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, biasa terjadi transaksi jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan. Faktor penyebab terjadinya transaksi jual beli tanah secara di bawah tangan, karena pemilik tanah sebelumnya juga tidak memiliki alas hak berupa sertipikat. Akibat hukum dari transaksi jual beli tanah secara di bawah tangan akan menimbulkan ketidak pastian hukum atas status kepemilikan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sampai saat ini pihak pembeli sendiri juga belum berupaya untuk melakukan langkah pensertipikatan tanah yang telah dibelinya, sebagai penguatan akan hak milik atas tanah.Kata Kunci : Jual Beli Tanah, Di Bawah Tangan, Akibat Hukum.
PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE (GOJEK) DALAM MENGGUNAKAN FITUR GOSEND PADA APLIKASI GOJEK DI PONTIANAK NIM. A1011161251, STELLA BILLY PUTRI APRILLINCA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan aplikasi penyedia transportasi online yang masuk ke Pontinanak dan digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Pontianak. Khusus dalam pengiriman barang yang sangat memudahkan konsumen dengan adanya layanan GoSend pada aplikasi Gojek,namun karena semakin ramai digunakan berbagai resiko yang mungkin timbul mulai bermunculan dan meresahkan konsumen sebagai pengguna layanan pengiriman tersebut. Penelitian ini kemudian dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang dapat diterima oleh konsumen pengguna layanan GoSend agar merasa aman dalam menggunakan aplikasi tersebut serta untuk mengetahui bagaimana upaya ganti rugi apabila ditemukan masalah kehilangan dan kerusakan barang dalam proses pengiriman yang dilakukan selama pegiriman berlangsung. Penulis merujuk pada penggunaan metode sosio-legal yang dilakukan dengan mengkaji ilmu hukum dengan faktor sosial dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Selain itu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan teknik komunikasi langsung dan tidak langsung yaitu wawancara kepada narasumber dan membagikan angket penelitian pada responden. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif karena pengumpulan data dengan menggunakan angket penelitian. Hasil penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan terhadap pengguna layanan pengiriman Gosend pada aplikasi Gojek apakah mendapat perlindungan dalam proses berlangsungnya pengiriman dari layanan yang disediakan serta bagaimana upaya ganti rugi dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Gojek maupun Mitra/Driver dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada konsumen.Dan dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumen/pengguna layanan GoSend mendapatkan perlindungan secara hukum,serta perlindungan sesuai syarat dan ketentuan dari Gojek.Mengenai upaya ganti rugi dan tanggung jawab dalam permasalahan yang terjadi ditemukan bahwa sebagian kecil dari Mitra/Driver melaksanakan ganti rugi dan tanggung jawab langsung kepada konsumen sedangkan dari PT.Gojek belum melakukan ganti rugi atau tanggung jawab apapun terhadap pengguna/konsumen.Kata Kunci : Gojek,GoSend,Perlindungan Hukum,Ganti Rugi
PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN DENGAN ALAT TANGKAP PUKAT HELA (TRAWL) YANG DI LARANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015 (Studi Kasus Pada Nelayan Di Sungai Kakap Kalimantan Barat). NIM. A1011151089, ARLINGGA DWIASRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perikanan merupakan kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam, aktivitas penangkapan ikan di Indonesia telah mendekati kondisi kritis. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah terutama di Sungai Kakap adalah akibat tekanan penangkapan dan tingginya kompetisi antar alat tangkap adalah alat tangkap pukat hela (trawl). Akibatnya pengoperasian alat tangkap tersebut menyebabkan rusaknya ekosistem dasar laut, terkurasnya potensi sumber daya perikanan sampai titik terendah, konflik nelayan, dan redupnya desa-desa nelayan karena mengalami kemerosotan yang tajam dalam kegiatan ekonomi perikanan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat hela (trawl) dan untuk mengetahui alat tangkap ramah lingkungan yang dapat digunakan di Sungai Kakap sebagai pengganti pukai hela (trawl). Jenis penelitian yang digunakan hukum empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menggunakan teknik komunikasi langsung yaitu pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara wawancara dimana hasil dari studi lapangan tersebut digunakan sebagai pelengkap data primer yang diperoleh melalui observasi.Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat dua nelayan di Sungai Kakap yang merupakan nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, contohnya seperti alat tangkap pukat hela (trawl). Dan nelayan tradisonal adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, contohnya seperti alat tangkap jaring insang (gill net), dan jermal. Pemerintah telah menggantikan alat tangkap pukat hela (trawl) dengan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti jaring insang (gill net), tetapi tidak semua nelayan menaati peraturan tersebut.Kata Kunci : Sungai Kakap, Perikanan, Nelayan, Alat Tangkap,

Page 78 of 319 | Total Record : 3190

 76   77   78   79   80 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue