Articles
161 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI TERHADAP KAPAL SEBAGAI JAMINAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Siti Nur Janah]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.264 KB)
<![CDATA[Kapal adalah angkutan utama untuk dunia bahari. Hal ini di maksud apapunjenis pekerjaan tambangnya baik di laut, perikanan, pariwisata maupun alatutama sistem dari pertahanan bahari dimana barang yang dijualnya yangsangat penting sehingga kapal digolongkan seperti bagian dari infrastrukturdari pembangunan nasional, industri perkapalan dan bahkan galangan kapaldipertimbangkan sesuatu pembangunan dengan kepentingan strategis untukIndonesia. Tahapan yang telah dibawa dari status alur sah Indonesia,memberikan satu dorongan besar ke institusi bank untuk menyediakanpembiayaan ke perusahaan angkutan niaga domestik. Pada tiap-tiap langkahyang dimiliki Indonesia, salah satunya perusahaan angkutan niagamenyediakan sejumlah besar pinjaman dari institusi bank, perusahaanangkutan niaga perlu menyediakan jaminan kepada bank pada pinjaman telahdiijinkan. Jaminan tetap yang telah diberikan ke bank oleh debitur biasanyapada bentuk dari objek dan punya nilai cukup ke penyelesaian pembayaranhutang dari debitur. Dalam hal ini pinjaman oleh perusahaan angkutan niaga,satu jaminan bank memberikan assetnya ke perusahaan angkutan niaga yaituberupa "kapal". Jaminan kemudian adalah dikenal sebagai satu hipotek dan diIndonesia kapal masa menggadaikan terpakai seperti sejalan untukpembayaran hutang hipotek dikenal sebagai kapal, kapal akan makakeluarkan satu bentuk baru dari kapal perbuatan menggadaikan grosse.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PERUM PNRI DALAM HAL TERJADI KERUGIAN YANG DIALAMI PIHAK KETIGA AKIBAT KESALAHAN PERUM PNRI DALAM PENCETAKAN PENGUMUMAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Moni Indriani, Siti Hamidah]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.559 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v6i2.1058
<![CDATA[Permasalahan ini berawal dari adanya kasus PERUM PNRI salah memuat anggaran dasaratas akta pendirian PT X yang harus di umumkan dalam TBNRI bukanlah anggaran dasarakta pendirian PT X yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiakibat hukum terhadap akta pendirian PT X, siapa yang bertanggung jawab ataskesalahan pencetakan TBNRI dan upaya apa dalam memberikan kepastian hukum atasterjadinya kesalahan pencetakan pengumuman TBNRI. Metode penelitian menggunakanpenelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatankonseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akandianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis. Dari hasil penelitiandiketahui bahwa, akta pendirian PT X yang dimuat dalam TBNRI, walaupun telahmemperoleh Keputusan Menteri atas pengesahan status badan hukum, tetapi karenaPERUM PNRI salah memuat anggaran dasar atas akta pendirian PT X, sehinggamengakibatkan akta pendirian PT X hanya mengikat secara internal (kedalam) bagi parapendiri, Direksi dan Dewan Komisaris saja dan tidak mengikat bagi pihak ketiga. Ataskesalahan pencetakan TBNRI, maka DITJEN AHU sebagai pemberi tugas bertanggungjawab atas TBNRI tersebut dengan cara meminta pertanggungjawaban dari PERUMPNRI untuk segera mencetak ulang TBNRI dan PERUM PNRI sebagai penerima tugasbertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya tersebut dengan melakukanpencetakan ulang TBNRI PT X agar disesuaikan dengan akta pendirian yang benar.Upaya dalam memberi kepastian hukum bagi PT X yaitu TBNRI harus dimuat ulangsesuai dengan akta pendirian yang benar.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PROPERTI ATAS SISTEM PRE PROJECT SELLING DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Rizki Tri Anugrah Bhakti]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v7i1.1196
<![CDATA[Sistem Pre Project Selling yang dilakukan oleh pengembang perumahan (developer) sebagai pelaku usaha, seringkali enimbulkan kerugian bagi para konsumen. Apabila konsumen menderita kerugian makai a berhak untuk menuntut penggantian kerugian tersebut kepada pengembang perumahan (developer) yang bersangkutan. Tuntutan penggantian kerugian inilah yang oleh hukum dimungkinkan dan sepenuhnya diatur dalm bentuk perlindungan hukum, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya sistem Pre Project Selling yang dilakukan pengembang perumahan (developer) dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dari adanya sistem Pre Project Selling yang dilakukan pengembang perumahan (developer) tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Penelitian normatif ini juga berfungsi untuk memberikan argumentasi secara yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Dengan demikian penelitian ini dirasa sangat penting sebagai bahan masukan kebijakan agar memeberikan nilai keadilan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUBUNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TERHADAP BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN INDUSTRI PADA KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Rony Prasetyo, Ukas, Rizki Tri Anugrah Bhakti]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.258 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v6i2.1050
<![CDATA[Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaruh UU No.32 tahun 2009 terhadap BahanBerbahaya dan Beracun (B3) dan AMDAL . Objek riset adalah perusahaan penghasil limbahkhususnya limbah “Slug” industri dengan melibatkan 108 perusahaan di kota Batam.Hasilnya, riset membuktikan dari uji korelasi didapatkan kuatnya hubungan antara Multi R ,merupakan koefisien korelasi, yaitu sebuah nilai untuk mengukur keeratan hubungan anataravaribel respon atau variabel dependen dengan variabel predictor atau variabel indepanden .Nilai ini merupakan akar dari koefisien determinan (R2 ) . Nilai R = 0,952 dapat diartikanbahwa variabel pengaruh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang limbah B3 memilikihubungan yang sangat kuat dengan implementasi analisa dampak lingkungan hidup danhubungan ini memiliki arah yang positif. R Square (R2), disebut juga nilai Koefisiendeterminasi, nilai yang dilihat sejauhmana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisiyang sebenarnya. Nilai R2 dapat diintepretasikan sebagai persentase nilai yang dapatmenjelaskan keragaman nilai Y, artinya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dapatmenjelaskan atau mampu memberikan solusi 90,6% dari permasalahan AMDAL di KotaBatam]]>
<![CDATA[SERTIFIKAT HALAL YANG DIKELUARKAN OLEH LPPOM KEPULAUAN RIAU ]]>
<![CDATA[irene svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v7i1.1198
<![CDATA[Perkembangan bisnis yang semakin lama semakin meningkat membuat pelaku usaha bersaing satu sama lain untuk memperbaiki produk mereka agar lebih baik. Perbaikan yang dilakukan oleh pengusaha harus diiringi oleh pemenuhan syarat produk agar dapat dijual dan beredar di tengah masyarakat. Penjualan produk harus mengikuti pemenuhan standar barang-barang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mayoritas umat islam yang berkembang di Indonesia, mengakibatkan penyesuaian persyaratan penjualan produk untuk mengikuti standar kehalalan produk tersebut. Saat ini, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM dimana terlebih dahulu juga harus dipenuhinya persyaratannya. Fatwa MUI juga menjadi salah satu penentu dari keluarnya sertifikat dari LPPOM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tatacara penerbitan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah . penelitian hukum normatif yang mencakup: penelitian terhadap azaz-azaz hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Hasil penelitian yang dapat dijabarkan dari penelitian ini mengenai izin halal yang diajukan oleh Industri Pengolahan dimana Persyaratan Pengurusan Sertifikat Halal antara lain: a. Pendaftaran yang diajukan oleh pemohon sebesar Rp. 150.000; b. Pas photo yang diberikan ukuran 3x4 lembar (Pemilik); c. Memberikan Foto kopi KTP dari pemilik yang membuat produk tersebut; d. Photo Copy KTP dari karyawan; e. Lampiran dari Daftar Menu; f. Photo copyan pembelian sertifikat halal ayam dan daging yang masih berlaku (Apabila daging box dapat melampirkan foto box dalam kemasan); g. Daftar Bahan Baku untuk seluruh produk yang disertifikasi halal; h. Lampiran bahan baku (Foto kemasan bahan); i. Matrix Bahan Baku untuk setiap produk yang disertifikasi halal; j. Dokumen pendukung bahan baku (Sertifikat/diagram alir/Nota Pembelian); k. Copy Sertifikat Halal Produk yang lama (untuk sertifikasi pengembangan/perpanjangan); l. Manual SJH untuk perusahaan baru atau revisi manual SJH untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal (jika ada); m. Copy status SJH atau Sertifikat SJH (untuk perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Halal); n. Diagram alir proses produksi produk yang disertifikasi; o. Peta lokasi pabrik (untuk perusahaan/pabrik baru); p. Tata letak/layout pabrik (untuk perusahaan/pabrik baru). Jika pabrik merupakan bagian dari sebuah site/ komplek pabrik, maka lampirkan juga layout site pabrik keseluruhan; q. Pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur babi; r. Daftar alamat pabrik, maklon, gudang (termasuk gudang produk intermediet), dan fasilitas persiapan pra produksi (contoh fasilitas pencampuran, penimbangan, pengeringan); s. Profil perusahaan (untuk perusahaan baru); t. Rancangan perjalanan audit dari keberangkatan sampai pulang (khusus audit luar negeri); u. Surat izin Depatemen Kesehatan; v. NPWP; Surat Domisili Usaha. Tatacara pengurusan: 1. Memasukkan syarat yang telah dipersiapkan 2 Pengecekkan Bahan 3. Sidang Auditor; 4 Masuk Ke Komisi Fatwa; 5. Komisi Fatwa menyampaikan ke Auditor; 6. Auditor turun Kelapangan; 7. Hasil auditor kelapangan disampaikan ke Komisi Fatwa; 8. Mengeluarkan Sertifikat Halal]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KAVLING SIAP BANGUN DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Padrisan Jamba, Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (512.231 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v6i2.1056
<![CDATA[Kota Batam yang merupakan salah satu kota yang aturannya sedikit berbeda dengan Kota yanglain di Indonesia tentang prosedur permohonan administratif pendaftaran kepemilikan lahan,namun untuk izin pengalokasian lahan masih dipegang oleh Badan Pengusaha Batam yangdisingkat dengan BP Batam. Di Kota Batam pemberian KSB sebenarnya diberikan kepadawarga dikarenakan berbagai hal. Untuk mendapatkan KSB masyarakat perlu memenuhiprosedurnya terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat penulis tertarik mengambil judulTinjauan Yuridis Kaveling Siap Bangun di Kota Batam. Tujuan dari penulisan ini adalah untukmengetahui Kaveling Siap Bangun boleh dimiliki oleh pengguna lahan (masyarakat umum) diKota Batam. Metode Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitianhukum normatif. Penelitian normatif di dalamnya juga diperbolehkan penggunaan analisisilmiah ilmu-ilmu lain (termasuk ilmu empiris) untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yangditeliti dengan cara kerja ilmiah serta cara berfikir yuridis (yuridis danken). Pengambilan Datayang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder, dimana teknik dokumentasi danpencatatan dengan melalui sistem file. Adapun Hasil Penelitian Kaveling Siap Bangun di KotaBatam boleh dimiliki oleh orang pribadi, tetapi pemberian KSB tersebut dapat diberikan kepadamasyarakat. Masyarakat yang mendapatkannya sedangkan masyarakat yang mendapatkankaveling tersebut masih ada yang belum membangun kaveling padahal ketentuannya dalamperjanjian sementara yang disepakati oleh pemohon dengan Badan Pengusaha Batam sipemohon harus segera membangun bangunan di atas tanah tersebut.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ]]>
<![CDATA[Zuhdi - Arman]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v7i1.1199
<![CDATA[Pengaturan terhadap sidang pembacaan putusan mengenai pengujian Undang-Undangdi Mahkamah Konstitusi hanya diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.Sedangkan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atasUndang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak diatursecara khusus mengenai pengaturan tentang hal tersebut. Hal ini yang kemudianmenjadi pro dan kontra terkait dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah KostitusiNomor 14/PUU-XI/2013. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakahpengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum PresidenDan Wakil Presiden telah sesuai berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.Metode Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitianhukum normatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang padapokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presidensecara terpisah adalah inkonstitusional, sehingga berdasarkan original intent yangdikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) adalah Pemilu serentak. Mahkamah Konstitusi juga mengimbuhkan amarputusannya tersebut dengan menangguhkan waktu berlakunya akibat hukum putusantersebut hingga Pemilu 2019. Penangguhan sendiri meski tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, namun oleh UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) tegasmenyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengandijaminnya konstitusionalitas putusan MK, maka penangguhan akibat putusan a quodianggap beralasan demi hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG SENGKETA DALAM PROSPEKTIF KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[ukas .]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (643.692 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v6i2.1057
<![CDATA[Sengketa dan atau konflik baik ia secara privat maupun publik akan berujung padaketidak/kesepahaman para pihak atau subjek hukum lainnya. Dalam hubungan Internasionalantar negara diperlukan keharmonisan diberbagai kegiatan, dan ini tidak akan tercapai jika parapihak tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian sengketakarenanya merupakan satu tahap penting dan menentukan. Dalam hal terjadinya sengketa,hukum internasional memainkan peranan yang juga esensial. Ia memberikan pedoman, aturan,dan cara atau metode bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secaradamai. Upaya penyelesaian sengketa telah menjadi perhatian bagi masyarakat internasional,utamanya apabila menghdapi sengketa yang sifatnya bisnis yang melampaui batas-batas wilayahkedaulatan suatu negara. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan cara yang telah diakuidan dipraktikkan sejak lama sampai saat ini. Suatu negara meskipun tunduk pada kewajibanpenyesaian sengketa secara damai, ia tetap memiliki kewenangan menentukan caraa atau metodepenyelesaian sengketanya. Kewajibannya tetap tunduk pada kesepakatan negara yangbersangkutan.]]>
<![CDATA[INDEKS KEPUASAN PUBLIK TERHADAP KEGAGALAN MUTU KINERJA PELAYANAN BPM PTSP (BADAN PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Riko Riyanda, Wira Haryanti, Lenny Husna.]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.051 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v6i2.1211
<![CDATA[Ditahun 2013 Ombudsman perwakilan Kepulauan Riau telah melakukan survei, yanghasilnya menyatakan belum optimalnya kualitas pelayanan pada BPM PTSP KotaBatam. Belum optimalnya pelayanan PTSP tersebut maka penelitian ini bertujuan untukuntuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi analisis kegagalan mutu kinerjaPelayanan BPM PTSP (Badan Pelayanan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) KotaBatam Terhadap Indeks Kepuasan Publik. Metode pengambilan data dilakukan dengancara wawancara, observasi ketempat penelitian dan melakukan pengambilamdokumentasi, memilik teknik informan dengan purposive sampling, teknik analisis datadilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasildari penelitian ini adalah yang menyebabkan kegagalan mutu kinerja pelayanan BPMPTSP (Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Batam terhadapindeks kepuasan publik adalah Kekurangan staff teknis di lapangan, masih kurangsosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur layanan berbasis digital, masihrendahnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan layanan dan kemandirianpengelolaan SDM pada unit layanan terpadu dan DPM PTSP Kota Batam sangat minimmelakukan survei kepuasan masyarakat.]]>
<![CDATA[Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Tentang Pajak Restoran ]]>
<![CDATA[Irene Svinarky, Renniwaty Siringoringo]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.37 KB)
|
DOI: 10.33884/jck.v6i2.1212
<![CDATA[Pungutan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan melalui pegawai yang diberikan tugas olehPemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak dari penghasilan masyarakat. Setelahdilakukannya pemungutan pajak, pemerintah tidak langsung memberikan manfaatnya kepadamasyarakat, tetapi manfaat tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentukfasilitas umum. Adanya pembayaran pajak sebagai pemasukan negara, maka seharusnyamasyarakat sadar terhadap kewajiban mereka dalam pembayaran pajak, Pajak restribusi daerahterutama pajak restoran merupakan kewajiban dari orang atau badan yang menggunakan jasalangsung dari restoran. Pelayanan yang disediakan dari pihak restoran kepada konsumen yangdatang untuk mengkosumsi langsung makanan ditempat restoran tersebut dikenakan tarif pajaksebesar 10%. Tujuan tulisan ini dibuat agar para pengusaha restoran dapat membantu dalammelakukan pemungutan pajak kepada konsumen. Metode penelitian hukum yang digunakandalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjawab bahwasebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah DanRestribusi Daerah pembayaran pajak 10% lebih ditekankan kepada konsumen, sehinggakonsumen perlu mengetahui kewajibannya.]]>
