cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 288 Documents
 25   26   27   28   29 
Kekuatan Hukum Sertipikat Hak atas Tanah Sebagai Alat Bukti dalam Kepemilikan Tanah Hilang Akibat Abrasi Savinatun Najati; Supriyadi Supriyadi; Tri Mulyani; Carolina Da Crusz; Dyah Ayu Sulistyarini
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 16 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v16i1.14406

Abstract

This study aims to analyze the legal force of land title certificates as evidence of ownership of land lost due to coastal abrasion in Timbulsloko Village, Sayung District, Demak Regency. The research focuses on the legal status of land title certificates when the physical object of the land has disappeared as a result of coastal abrasion, while its legal and administrative records remain registered in the land registration system. This study employs an empirical juridical method by combining a normative approach through the analysis of statutory regulations with an empirical approach based on field research. The research data consist of primary data obtained through interviews with relevant stakeholders and secondary data derived from legislation, legal literature, and other supporting documents. The findings indicate that a land title certificate retains its legal force as valid evidence of ownership as long as the corresponding land right has not been revoked or annulled in accordance with the applicable laws and regulations. Nevertheless, in practice, land rights holders affected by coastal abrasion encounter various administrative and technical challenges in maintaining their legal rights. Where land that has been lost due to coastal abrasion subsequently re-emerges as a result of natural processes, the rights holder may apply for the reaffirmation of the land right before the Land Office by submitting the land title certificate and other valid evidence of ownership in accordance with the prevailing legal framework. This study concludes that stronger legal protection through adaptive and responsive land policies is necessary to ensure legal certainty and provide effective protection for coastal communities affected by coastal abrasion.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti kepemilikan terhadap tanah yang hilang akibat abrasi pantai di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Permasalahan penelitian berfokus pada status hukum sertipikat hak atas tanah ketika objek tanahnya telah hilang secara fisik akibat abrasi, tetapi secara yuridis dan administratif masih tercatat dalam sistem pendaftaran tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan memadukan pendekatan normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan. Data penelitian diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait serta data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat hak atas tanah tetap memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah sepanjang hak atas tanah tersebut belum dihapus atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktiknya, pemegang hak atas tanah yang terdampak abrasi menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis dalam mempertahankan haknya. Apabila tanah yang hilang akibat abrasi muncul kembali sebagai akibat proses alam, pemegang hak dapat mengajukan permohonan penegasan kembali hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan dengan melampirkan sertipikat dan alat bukti kepemilikan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui kebijakan pertanahan yang adaptif dan responsif guna menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat pesisir yang terdampak abrasi pantai.
Analisis Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Aria Roby Putra
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 16 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v16i1.14412

Abstract

This study aims to analyze the legal position of notaries as controllers of personal data in the implementation of notarial office and examine their responsibilities and legal implications for the protection of data subjects' rights. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were obtained through a literature study consisting of relevant laws and regulations, books, and scientific journals. The results of the study indicate that notaries substantively fulfill the elements of being a controller of personal data because they have the authority to determine the purpose and exercise control over the processing of personal data of parties in notarial services. This position creates a legal obligation for notaries to maintain the confidentiality, security, and use of personal data in accordance with the principles of personal data protection. Violation of these obligations can result in civil, administrative, ethical, and criminal liability. This study also found a disharmony in norms between the obligation to store notarial protocols and the right to delete personal data, so that harmonization of regulations is needed to ensure legal certainty and the protection of data subjects' rights in notarial practice.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum notaris sebagai pengendali data pribadi dalam pelaksanaan jabatan kenotariatan serta mengkaji tanggung jawab dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak subjek data. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris secara substantif memenuhi unsur sebagai pengendali data pribadi karena memiliki kewenangan menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi para pihak dalam pelayanan kenotariatan. Kedudukan tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi notaris untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan penggunaan data pribadi sesuai prinsip pelindungan data pribadi. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, etik, maupun pidana. Penelitian ini juga menemukan adanya disharmoni norma antara kewajiban penyimpanan protokol notaris dan hak penghapusan data pribadi sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak subjek data dalam praktik kenotariatan.
Perlindungan Hukum Pencipta-Penampil dalam Royalti dan Lisensi Konser Komersial: Legal Protection of Creator-Performers in Commercial Concert Royalty and Licensing Rendy Setyo Prakoso; Zaenal Arifin; Wijayono Hadi Sukrisno
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 16 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v16i1.14421

Abstract

This study aims to analyze the legal framework governing licensing and royalty arrangements for songs created and performed by creator-performers in commercial concerts, as well as to examine the forms of legal protection afforded to creator-performers under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research is motivated by the increasing number of copyright disputes in commercial performances, which reveal normative ambiguities between the obligation to obtain direct authorization from creators and the royalty payment mechanism administered through Collective Management Organizations (CMOs). This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and contemporary practices within the Indonesian music industry. The findings demonstrate that the Copyright Law and Government Regulation Number 56 of 2021 have not explicitly differentiated the legal position of creator-performers from non-performing creators, thereby creating legal uncertainty in the practice of commercial concerts. The novelty of this research lies in its normative argument concerning the necessity of differentiated legal protection between creator-performers and non-performing creators based on their moral, artistic, and economic attachment to musical works. The theoretical contribution of this study strengthens the development of copyright law discourse based on the characteristics of creators within the modern music industry, while its practical contribution provides recommendations for regulatory reform concerning licensing mechanisms, royalty management, and the exclusive rights of creator-performers in order to establish greater legal certainty and more proportionate legal protection within Indonesia’s music industry.   Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perizinan dan pembayaran royalti atas penggunaan lagu yang diciptakan sekaligus dibawakan oleh penampil dalam konser komersial serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta-penampil berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sengketa penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial yang menunjukkan adanya ambiguitas norma antara kewajiban memperoleh izin langsung dari pencipta dan mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik hukum yang berkembang dalam industri musik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 belum secara tegas membedakan kedudukan pencipta lagu yang sekaligus merupakan penampil dengan pencipta non-penampil, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik konser komersial. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan argumentasi normatif mengenai perlunya diferensiasi perlindungan hukum antara pencipta-penampil dan pencipta non-penampil berdasarkan keterikatan moral, artistik, dan ekonomi terhadap karya yang dipertunjukkan. Kontribusi penelitian ini secara teoretis memperkuat pengembangan kajian hukum hak cipta berbasis karakteristik subjek pencipta dalam industri musik modern, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi reformulasi regulasi mengenai mekanisme lisensi, royalti, dan hak eksklusif pencipta-penampil guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih proporsional dalam industri musik Indonesia.
Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: The Formulation of the Restorative Justice Concept in the Reform of Indonesia’s Criminal Justice System Kamila Amelina Rahmi; RB Sularto; Rahmi Dwi Sutanti Sutanti
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 16 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v16i1.14423

Abstract

Indonesia's retributive sentencing policy has caused overcrowding and the prosecution of insignificant cases, creating a need for restorative justice. Prior to reform, its legal basis was scattered across sectoral regulations, raising questions about its coherent formulation. This doctrinal research examines the formulation of restorative justice before and after Indonesia's criminal law reform. The findings show that before the reform, restorative justice was positioned merely as an extra-judicial alternative through diversion and sectoral rules, leading to regulatory disharmony and inconsistent case handling. After the reform, the 2023 Criminal Code (KUHP) implicitly integrates restorative justice into the purposes of sentencing (Article 51) and establishes it as a ground for extinguishing prosecution in Article 132 paragraph (1) letter (g). Furthermore, the 2025 Criminal Procedure Code (KUHAP) accommodates these provisions in Articles 79-88.   Abstrak Kebijakan pemidanaan di Indonesia menempatkan unsur pembalasan (vergelding) sebagai orientasi utama menimbulkan sejumlah masalah serius, yaitu overcrowding dan penegakan hukum terhadap insignificant cases, sehingga menciptakan kebutuhan terhadap pendekatan keadilan restoratif. Namun sebelum pembaruan, peraturan tersebut masih tersebar dalam berbagai produk hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan sejauh mana pembaruan hukum pidana memformulasikan keadilan restoratif sebagai konsep. Penelitian bertujuan untuk mengetahui formulasi keadilan restoratif sebelum dan sesudah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan keadilan restoratif sebelum pembaruan ditempatkan sebagai alternatif di luar peradilan melalui diversi dan peraturan sektoral. Kosongnya peraturan induk menyebabkan disharmoni peraturan, berimplikasi pada perbedaan penanganan perkara dalam tahapan peradilan. Setelah pembaruan, keadilan restoratif dalam KUHP 2023 secara implisit diintegrasikan dalam tujuan pemidanaan Pasal 51 dan ditempatkan sebagai alasan gugurnya penuntutan dalam Pasal 132 ayat (1) huruf (g). Sedangkan, KUHAP 2025 sudah mengakomodir ketentuan tersebut dalam Pasal 79-Pasal 88.
Perbandingan Regulasi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Lingkungan Hidup di Indonesia dan Filipina: Comparison of Environmental Anti- Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Regulations in Indonesia and the Philippines Yudhitiya Dyah Sukmadewi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 16 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v16i1.14424

Abstract

Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) in environmental cases remain a significant challenge to protecting the rights of individuals and communities advocating for ecological interests. Indonesia and the Philippines are ASEAN countries that adopted Anti-SLAPP regulations within a relatively similar period and share comparable characteristics as developing nations. Differences in their regulatory frameworks have created a need to examine the degree of legal certainty provided by each system. This study aims to compare Anti-SLAPP regulations in environmental litigation in Indonesia and the Philippines and to evaluate the legal certainty generated by their respective legal frameworks. The research employs a normative legal method with a comparative law approach. The analysis focuses on relevant regulations and judicial decisions using Jan Michiel Otto’s theory of legal certainty as the analytical framework. The findings indicate that Indonesia regulates Anti-SLAPP more specifically through a single environmental legal framework supported by implementing regulations and judicial procedural guidelines. This framework provides a clearer legal basis for protecting public participation from both civil and criminal lawsuits. In contrast, the Philippines regulates Anti-SLAPP through several legal instruments, resulting in a less comprehensive regulatory framework, although it provides a summary hearing mechanism to filter cases containing SLAPP elements. This study offers a comparative perspective on the legal certainty of Anti-SLAPP regulations in Indonesia and the Philippines as an effort to strengthen the protection of public participation in environmental law enforcement.   Abstrak Litigasi strategis terhadap partisipasi publik (Strategic Lawsuit Against Public Participation atau Anti-SLAPP) dalam perkara lingkungan hidup masih menjadi tantangan dalam perlindungan hak masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan ekologis. Indonesia dan Filipina merupakan negara ASEAN yang mengadopsi regulasi Anti-SLAPP dalam periode yang relatif berdekatan serta memiliki karakteristik serupa sebagai negara berkembang. Perbedaan pengaturan di kedua negara mendorong perlunya kajian mengenai tingkat kepastian hukum yang diberikan oleh masing-masing sistem. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan Anti-SLAPP dalam litigasi lingkungan di Indonesia dan Filipina serta mengevaluasi kepastian hukum yang dihasilkannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Analisis dilakukan terhadap regulasi dan putusan yang relevan dengan menggunakan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur Anti-SLAPP secara lebih spesifik melalui satu kerangka regulasi lingkungan hidup yang didukung oleh peraturan pelaksana dan pedoman beracara di pengadilan. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam melindungi partisipasi publik dari tuntutan perdata maupun pidana. Sebaliknya, Filipina mengatur Anti-SLAPP melalui beberapa regulasi sehingga pengaturannya tidak terkonsolidasi secara komprehensif, meskipun menyediakan mekanisme summary hearing untuk menyaring perkara yang mengandung unsur SLAPP. Penelitian ini memberikan perspektif komparatif mengenai tingkat kepastian hukum regulasi Anti-SLAPP di Indonesia dan Filipina sebagai upaya penguatan perlindungan partisipasi publik dalam penegakan hukum lingkungan.
Kajian terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024: A Study on the Age Limit Requirement for Regional Head Candidates Following the Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024 Muhammad Naufal Syutan Firmansyah; Muhammad Junaidi; Albertus Heru Nuswanto
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 16 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v16i1.14506

Abstract

Regional Head Elections are key to carrying out the people's will in Indonesia’s democracy. Candidates must meet several requirements, including a minimum age. This study examines the legal basis for the age rule for regional head candidates, based on Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024, the judges' reasoning, and its implications for legal certainty in elections. The main question is whether candidates must meet the age requirement when registering or when taking office. Using a normative legal method, this study finds that the Constitutional Court decided the age requirement must be met when the General Election Commission sets the candidates. This strengthens legal certainty, maintains election rules, and protects democracy. The age rule is considered constitutional and fair if it has a clear legal basis. This decision gives clearer legal guidance to those organizing, joining, or making laws for future elections.   Abstrak Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia yang mensyaratkan terpenuhinya ketentuan administratif dan substantif bagi setiap calon kepala daerah, termasuk ketentuan mengenai batas usia minimum pencalonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum syarat usia calon kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, mengkaji pertimbangan hukum hakim konstitusi, serta menelaah implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini terletak pada penentuan titik waktu pemenuhan syarat usia calon kepala daerah, yakni apakah syarat tersebut harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon atau pada saat pelantikan calon terpilih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi putusan melalui analisis terhadap norma hukum, doktrin, serta ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan pemenuhan syarat usia minimum calon kepala daerah harus telah terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk penegasan asas kepastian hukum, keseragaman norma pencalonan, serta integritas proses demokrasi elektoral. Pembatasan usia tersebut dinilai sebagai pembatasan yang sah secara konstitusional dan tidak bertentangan dengan hak warga negara untuk dipilih sepanjang ditujukan untuk kepentingan hukum yang legitimate. Dengan demikian, putusan ini memperkuat konsistensi penafsiran norma hukum pemilu serta memberikan landasan yuridis yang lebih tegas bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilihan, dan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan pencalonan kepala daerah di masa mendatang.
Decolonizing the Universal Child: A Critique of Hegemonic Rights Discourses in the Global South Uche Nnawulezi; Jacques Kabano; Muhammad Iftar Aryaputra
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 16 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v16i1.14645

Abstract

Children’s rights have gained universal recognition through various international human rights instruments, particularly the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). However, prevailing discourses remain dominated by Western developmental paradigms and individualistic perspectives that are often criticized as forms of neo-colonialism for marginalizing the lived experiences, social relations, and cultural realities of children in the Global South. This article aims to examine how children’s rights can be decolonized by strengthening local contexts, to analyze how children in the Global South negotiate and interpret their rights, and to explore the contribution of local socio-cultural practices to the development of a decolonial perspective on children’s rights. This study employs a doctrinal legal research method based on the analysis of primary and secondary legal materials through conceptual and critical approaches. The findings reveal that the conception of children’s rights embodied in the UNCRC remains rooted in Western-centric epistemological assumptions, often overlooking the diversity of childhood experiences in the Global South. The study further demonstrates that children are active social agents who interpret and adapt their rights within specific social, economic, and cultural contexts. Local community practices, kinship relations, and informal social norms provide alternative conceptual frameworks that enrich understandings of children’s rights. The novelty of this article lies in integrating children’s agency, epistemic pluralism, and local knowledge systems as foundations for reconstructing a more inclusive and contextual children’s rights framework.   Abstrak Hak-hak anak telah memperoleh pengakuan universal melalui berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Akan tetapi, diskursus yang berkembang masih didominasi oleh paradigma Barat dan pandangan individualistik yang kerap dipandang sebagai bentuk neo-kolonialisme karena memarginalkan pengalaman hidup, relasi sosial, dan realitas budaya anak-anak di Global South. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana hak-hak anak dapat didekolonisasi melalui penguatan konteks lokal, mengkaji cara anak-anak di Global South menegosiasikan dan memaknai hak-hak mereka, serta mengeksplorasi kontribusi praktik sosial budaya lokal terhadap pengembangan perspektif dekolonial. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan konseptual dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi hak-hak anak dalam UNCRC masih berakar pada asumsi epistemologis yang berpusat pada Barat sehingga sering kali mengabaikan keragaman pengalaman masa kanak-kanak di Global South. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa anak-anak merupakan aktor sosial yang aktif dalam menafsirkan dan mengadaptasi hak-hak mereka sesuai konteks sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Praktik komunitas lokal, relasi kekerabatan, dan norma sosial informal menyediakan alternatif konseptual yang memperkaya pemahaman mengenai hak-hak anak. Kebaruan artikel ini terletak pada pengintegrasian agensi anak, pluralisme epistemik, dan sistem pengetahuan lokal sebagai fondasi rekonstruksi kerangka hak anak yang lebih inklusif dan kontekstual.
The Reconstruction of The Authorityof The Indonesian Waqf Board (BWI) in Relation to The Supervision of Waqf Assets Huzaimah Al Anshori
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 16 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v16i1.14668

Abstract

Supervision of waqf property is essential to ensure its protection, sustainability, and utilization for the public benefit. In this context, the Indonesian Waqf Board (BWI) plays a strategic role in safeguarding both movable and immovable waqf property from disputes, misuse, and claims for repossession by the waqif's heirs. This study aims to analyze the current legal framework governing the authority of BWI and to reconstruct its supervisory authority for future implementation. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The data consist of primary and secondary legal materials collected through library and document studies and analyzed qualitatively. The findings indicate that BWI is authorized to supervise and develop nazhir, dismiss and replace nazhir, approve changes in the designation and legal status of waqf property, authorize the exchange of waqf property, manage and develop waqf assets at the national and international levels, and provide recommendations and considerations to the government in formulating waqf policies. This study further proposes a reconstruction of the supervisory authority of BWI through the establishment of BWI offices at the sub-district level within the Office of Religious Affairs (KUA) to strengthen the supervision of both movable and immovable waqf property, thereby enhancing legal protection and ensuring more effective and optimal waqf governance.   Abstrak untuk menjamin perlindungan, keberlanjutan, dan pemanfaatannya bagi kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran strategis dalam memastikan harta benda wakaf, baik bergerak maupun tidak bergerak, terlindungi dari sengketa, penyalahgunaan, maupun penarikan kembali oleh ahli waris wakif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan BWI berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini serta merekonstruksi pengaturan kewenangan pengawasannya pada masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BWI meliputi pembinaan nazhir, pemberhentian dan penggantian nazhir, pemberian persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, pemberian persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, serta pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Penelitian ini juga menawarkan rekonstruksi pengaturan kewenangan pengawasan melalui pembentukan BWI di tingkat kecamatan yang berkedudukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) guna memperkuat pengawasan terhadap harta benda wakaf, baik bergerak maupun tidak bergerak, sehingga tercipta perlindungan hukum yang lebih efektif dan optimal.
Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan (Studi Putusan No.1671/Pdt.G/2024/PA.Sr): Annulment of Marriage due to Coercion (a Study of Decision No. 1671/pdt.G/2024/PA. Sr) Erli Elvina Dzakiyyah Iman; Dian Septiandani; Amri Panahatan Sihotang
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 16 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v16i1.14932

Abstract

This study aims to analyze the legal reasoning of the judges and the legal consequences of the annulment of marriage on the grounds of coercion in Decision Number 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr. The research focuses on the annulment of a marriage resulting from coercion that deprived the parties of their free and genuine consent to marry. Pursuant to Articles 27 and 28 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, and Article 71(f) of the Compilation of Islamic Law, the annulment of a marriage may only be granted by a court decision where a defect in consent, including coercion, is established. This study employs a normative juridical method with a case approach and applies qualitative analysis to statutory regulations, legal literature, and the court decision. The findings reveal that the panel of judges granted the petition for annulment after determining that the marriage had been concluded under psychological and social pressure, thereby eliminating the parties' free will to consent to the marriage. Consequently, the subjective legal requirements for a valid marriage under Indonesian marriage law and the principles of Islamic law were not fulfilled. The legal consequences include the annulment of the marriage by court decision, the restoration of the parties to their previous legal status, the invalidation of the marriage registration, and the non-existence of marital joint property. Nevertheless, the law continues to protect parties acting in good faith and guarantees the legal status of children born from the marriage.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum pembatalan perkawinan karena paksaan dalam Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Sr. Permasalahan penelitian berfokus pada pembatalan perkawinan yang didasarkan pada adanya paksaan sehingga menghilangkan persetujuan bebas para pihak dalam melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan hanya dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan apabila terbukti terdapat cacat kehendak berupa paksaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan salinan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan karena terbukti adanya tekanan psikis dan sosial yang menghilangkan kehendak bebas para pihak dalam memberikan persetujuan perkawinan. Keadaan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subjektif perkawinan menurut hukum perkawinan nasional dan prinsip hukum Islam. Akibat hukumnya, perkawinan dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan, para pihak dikembalikan pada status hukum semula, pencatatan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta harta bersama tidak terbentuk. Namun demikian, hukum tetap memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik serta menjamin status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Kualitas Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Kasus Kopi Sianida (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst) Aninda Putriana
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i2.12363

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya kedudukan circumstantial evidence dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST dan menganalisis putusan tersebut ditinjau dari hukum kebenaran materil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data menggunakan data sekunder berupa putusan pengadilan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kedudukan circumstantial evidence dalam perkara pembunuhan berencana dengan racun sianida pada Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST adalah sangat penting karena tidak ada bukti dan saksi yang melihat secara langsung kejadian. Kedudukan circumstantial evidence digunakan sebagai penguat dari salah satu alat bukti. Kedudukan circumstantial evidence merupakan alat yang membantu proses pembuktian dalam sidang peradilan pidana yaitu untuk membantu hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa. Putusan PN JKT Pusat No 777 ditinjau dari Hukum Acara Pidana/hukum kebenaran materil adalah sudah sesuai. Terpenuhinya unsur-unsur delik dalam Pasal 340 KUHP membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan telah melalui serangkaian pembuktian di sidang pengadilan sehingga telah didapatkan suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu tindak pidana. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyebab matinya korban adalah karena racun Sianida (NaCN) yang dimasukkan oleh terdakwa ke dalam minuman VIC. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada orang lain yang memasukkan racun Sianida (NaCn) di minuman VIC selain terdakwa.

Page 28 of 29 | Total Record : 288

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2026): Mei Vol. 15 No. 2 (2025): November Vol. 15 No. 1 (2025): Mei Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol. 10 No. 2 (2020): November Vol. 10 No. 1 (2020): Mei Vol. 9 No. 2 (2019): November Vol. 9 No. 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol. 7 No. 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol 6, No 3 (2016): November Vol. 6 No. 3 (2016): November Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol. 5 No. 3 (2015): November More Issue