Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 3 (2022): Dinamika"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS PEMOTONGAN PAJAK DALAM SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT ]]>
<![CDATA[Sri Muliana]]>;
<![CDATA[Cut Asmaul Husna]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i3.8521
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi dalam tugas Perbendaharaan daerah salah satu nya yaitu melakukan pemotongan dalam surat perintah pencairan dana (SP2D). jika pemotongan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan maka dapat menganggu pengeluaran dan pendapatan retribusi pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bidang perbendaharan Daerah melakukan tugas nya dengan efektif dalam melakukan pemotongan pajak dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskritif. dimana peneliti menguraikan data angka pemotongan yang ada dalam SP2D serta melakukan Observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian bahwa dalam pemotongan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan pemotongan tersebut sudah di lakukan dengan efektif yang dilakukan pada bidang perbendaharaan. Dimana sasaran dan tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan DJP sudah dilakukan dengan baik oleh pihak perbendahaaran daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat. Kata Kunci : Efektifitas, Pemotongan Pajak, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).]]>
<![CDATA[PENERAPAN TEKNOLOGI SEBAGAI INOVASI PELAYANAN DI SEKTOR PUBLIK (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran) ]]>
<![CDATA[Dede Syahril Sidik]]>;
<![CDATA[Ari Kusumah Wardani]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i3.9350
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan ingin mengetahui peran kepemimpinan yang strategis dan inovatif dalam pelayanan di sektor publik dan implementasi inovasi yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran, yaitu tentang Inovasi dalam Pelayanan pengeluaran perizian usaha bagi masyarakat. Dengan dilatarbelakangi karena pemberian pelayanan sebelumnya menggunakan pencacatan secara manual yang kurang efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan deskriptif. Model analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan hasil penelitian yang diperoleh bahwa kepemimpinan yang memiliki inovasi yang harus memiliki perubahan-perubahan dalam organisasi yang sesuai dengan lingkungannya. Kemampuan ini sangat penting, mengingat seorang pemimpin menjadi pelopor utama dalam memulai perubahan tersebut. Oleh karena itu konsistensi pimpinan dalam membina dan mengelola organisasi di lingkungan DPMPTSP melakukan perubahan khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat dengan perubahan dari permohonan dan pencatatan manual diganti dengan menggunakan sistem teknologi.Kata kunci: Kepemimpinan Inovatif, Inovasi Sektor Publik, Pelayanan.]]>
<![CDATA[PERAN PERPUSTAKAAN DESA DALAM PROGRAM LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Melinda Putri]]>;
<![CDATA[Endah Vestikowati]]>;
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>;
<![CDATA[Neti Sunarti]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i3.8441
<![CDATA[Perpustakaan desa berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan desa yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan agar terciptanya masyarakat sejahtera. Ditemukan beberapa indikator permasalahan terkait hal ini di perpustakaan Desa Karanganyar yaitu belum adanya aturan tentang pelayanan perpustakaan desa, kuran efektifnya pelayanan perpustakaan desa dikarenakan petugas perpustakaan yang merangkap jabatan sebagai perangkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perpustakaan desa dalam program literasi berbasis inklusi sosial di Desa Karanganyar melalui tiga peran utama sektor publik yaitu regulatory role, enabling role dan direct provision of goods and service. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatid dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelititian menunjukkan bahwa peran perpustakaan desa dalam program literasi berbasis inklusi sosial di Desa Karanganyar sudah dilakukan dengan cukup baik, namun masih terdapat kendala yaitu belum adanya aturan tentang pelayanan perpustakaan desa, merangkap jabatannya petugas perpustakaan menjadi perangkat desa, dan kurangnya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Peran perpustakaan desa yang sudah dilakukan yaitu petugas perpustakaan desa bersama masyarakat sudah mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, terbukti bahwa sudah ada hasil dari potensi-potensi di tiap dusun di Desa Karanganyar dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan petugas perpustakaan desa.Kata Kunci: Peran, Perpustakaan Desa, Inklusi Sosial.]]>
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEGIATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN GARUT ]]>
<![CDATA[Rd. Ade Purnawan]]>;
<![CDATA[Rifad Rahadian]]>;
<![CDATA[Nurbudiwati Nurbudiwati]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i3.9349
<![CDATA[Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah banyak yang belum melengkapi izin usaha, juga terbatasnya sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Garut membuat proses pendataan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Garut tersebut menjadi terhambat, Padahal program pembinaan dari tahun 2017 sampai 2021 sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Garut. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi program Ppembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten. Garut dengan Model Evaluasi Contetxt, Evaluasi Input, Evaluasi Process dan Evaluasi Product (CIPP) dan dampak program pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Karangpawitan.. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, data didapatkan melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Informan penelitian 2 orang pegawai Dinas Koperasi dan UMKM, 1 orang Kepala Seksi PMD di Kecamatan Karangpawitan, 6 orang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai sasaran program, Hasil penelitian dengan menggunakan metode Evaluasi Model CIPP yaitu Evaluasi Konteks menyebutkan bahwa program ini sejalan dengan tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Evaluasi Masukan meliputi Perencanaan program, SDM Aparatur, Sarana dan Fasilitasi. Evaluasi Proses meyebutkan bahwa proses pelaksanaan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan PUMKM. Evaluasi Hasil menyebutkan Munculnya Ide-ide baru menandakan hasil program pembinaan sudah dapat dirasakan oleh PUMKM. Kata Kunci : Evaluasi, Pembinaan, Usaha Mikro Kecil Menengah, Evaluasi Process dan Evaluasi Product (CIPP)]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DESA/KELURAHAN MANDIRI GOTONG ROYONG OLEH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN SUBANG ]]>
<![CDATA[Sumarna Sumarna]]>;
<![CDATA[Indra Kristian]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i3.7664
<![CDATA[Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa/Kelurahan di Kabupaten Subang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analsiis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan adalah evaluasi studi kasus model kelembagaan. Evaluasi kebijakan program pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa/Kelurahan di Kabupaten Subang belum berjalan secara efektif, ketidakefektifan ini akan menganggu serta berdampak kepada progress pemberdayaan masyarakat dan kelembagaannya di seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Subang. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang terhadap masyarakat Kabupaten Subang belum berjalan secara efektif, karena tidak adanya pembinaan yang berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Subang, sehingga pembangunan desa berlanjut tanpa pengelolaan, tahapan penilaian Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong yang lama membuat desa/kelurahan menjadi jenuh.Kata Kunci : Evaluasi Dampak Kebijakan, Pemberdayaan Desa/Kelurahan, Kemandirian Desa/Kelurahan]]>
<![CDATA[RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Andi Zaelani]]>;
<![CDATA[Oti Kusumaningsih]]>;
<![CDATA[Andri Trianfano]]>;
<![CDATA[Johar Mamuri]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i3.9116
<![CDATA[Pembangunan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat harus mampu beroreintasi pada peningkatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Upaya pemerintah dalam penggunaan anggaran harus mampu mengedepankan anggaran yang pro poor, dimana anggaran pemerintah harus mampu secara bertahap mengetaskan kemiskinan dan upaya dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi.Penelitian ini membahas bagaimana upaya pemerintah kabupaten Kebumen dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengalokasikan anggaran dan belanja daerah menggunakan metode literatur review. Hasil penelitian ini menunjukan beberapa fakta yang menarik dimana sumber pendapatan pada APBD Kabupaten kebumen masih sangat bergantung pada keuangan bantuan keuangan dari pusat dan propinsi sehingga kemandirian APBD Kabupaten Kebumen masih sangat kecil. Campur tangan pemerintah pusat dalam aktivitas pembangunan daerah di Kabpaten Kebumen dalam melaksanakan otonomi daerah masih sangat besar. Keuangan daerah Kabupaten Kebumen sebagian besar lebih banyak dibelanjakan untuk belanja operasional yang berhubungan dengan kegiatan secara langsung. ]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT ]]>
<![CDATA[Nur Aida]]>;
<![CDATA[Sudarman Sudarman]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i3.8523
<![CDATA[Pengegolaan keuangan dalam pengunaan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat untuk mengoptimalkan pembagunan dalam pembagunan infrstruktur di Kabupaten Aceh Barat yang mengunakan dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah ke kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan dalam pengalokasian dana otsus untuk mengoptimalkan pembagunan infrastruktur di kabupaten aceh barat. Penelitiaan ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi serta mengumpulkan data-data yang diperlukan. Hasil penelitian menujukkan bahwa Kabupaten Aceh Barat dalam pengelolaan dana otonomi khusus lebih kepada pengoptimalkan pembagunan pada pembagunan jembatan penghubung antar desa- desa terpencil dan pembagunan jalan akses desa yang berada di pendalaman atau terpincil di Kabupaten Aceh Barat.]]>
<![CDATA[UPAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MITIGASI BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN BOJONEGORO ]]>
<![CDATA[Merintha Suryapuspita]]>;
<![CDATA[Anggara Setya Saputra]]>;
<![CDATA[Suryoto Suryoto]]>;
<![CDATA[Nidya Ayu Wulandari Ramdan]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i3.9088
<![CDATA[Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur bernama Bojonegoro. Karena topografi Kabupaten Bojonegoro yang unik, kemungkinan terjadinya kekeringan di Labupaten Bojonegoro cukup tinggi. Karena karakteristik tanah Kabupaten Bojonegoro, air tidak dapat diserap pada musim hujan, yang menyebabkan tanah mengering pada musim kemarau. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan teknik deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi praktik penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Studi ini menemukan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan beberapa proyek, antara lain pembangunan waduk, sumur bor, fasilitas pengolahan air, geo membran, toren air, dan jaringan pipa air bersih (masih dalam pembangunan), serta inisiatif sosialisasi untuk menangani kekeringan dan inisiatif lain untuk mempromosikan konservasi air.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN EKOLOGI ADMINISTRASI DALAM KEBIJAKAN SEKTOR PARIWISATA KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Fadjar Tri Sakti]]>;
<![CDATA[Engkus Engkus]]>;
<![CDATA[Misbahul Munir]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i3.9434
<![CDATA[Kampung Naga merupakan slah satu Bumi Cantik yang berada di tanah Pasundan, kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan menjalankan adatistiadat warisan nenek moyang yang menghormati para leluhur atau karuhun. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran karuhun Kampung Naga, dan sesuatu yang tidak dilakukan karuhunnya dianggap sesuatu yang tabu. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan peraturan daerah untuk Kampung Naga Tasikmalaya. Masalah penelitian ini adalah masih banyak hal yang belum terungkap mengenai Nilai Budaya pada Kampung Naga di Tasikmalaya karena masyarakatnya yang sangat menjaga dan merahasiakan informasi mengenai Kampung Naga. Tujuan Penelitian Ini adalah untuk mengetahui dan mensdeskripsikan apa saja nilai budaya yang dimiliki oleh Kampung Naga Tasikmalaya,sehingga menjadi nilai-nilai lokal daya tarik wisata. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara, dan studi dokumentasi/studi kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa dalam kajian Ekologi Administrasi melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Taikmalayan cukup ampuh dalam melestarikan dan merawat Kampung Naga yang memiliki Nilai dan Budaya yang unik, kebudayaan serta kesenian yang beragam,sehingga menjadi daya tarik wisata.Kata Kunci : Ekologi Administrasi, Kebijakan, Nilai Budaya Kampung Naga]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD PUSKESMAS DI KABUPATEN GARUT ]]>
<![CDATA[Inge Andriani Heriawan]]>;
<![CDATA[Budi Hartono]]>;
<![CDATA[Samingan Samingan]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v9i3.9008
<![CDATA[Latar Belakang Penelitian meneliti fenomena implementasi kebijakan BLUD Puskesmas tentang mekanisme pengangkatan pegawai BLUD di Kabupaten Garut. Dengan fleksibilitas BLUD dapat menjadi solusi bagi Puskesmas, namun disisi lain terjadi permasalahan yang menghambat implementasi kebijakan BLUD. Tujuan memperoleh data dari informan yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan BLUD tentang mekanisme pengangkatan pegawai BLUD di Puskesmas Sekabupaten Garut. Metode penelitian kualitatif deskripsi. Dilakukan terhadap 7 informan. Analisis data menggunakan teori dari Milles dan Huberman, analisis situasi menggunakan analisis SWOT. Hasil, implementasi kebijakan BLUD tentang mekanisme pengangkatan pegawai BLUD di Kabupaten Garut dalam kondisi di kuadran 3 (mendukung strategi berbalik). Dari empat aspek yaitu komunikasi belum efektif, sumber daya belum optimal, sikap dan komitmen berbeda-beda dari pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi tidak optimal sehingga terjadi fragmentasi. Namun memiliki potensi yang kuat atas pengaruh dari luar terutama kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Berdasarkan matrik IE, berada dalam sel II, yaitu kondisi tumbuh dan berkembang. Kesimpulan proses komunikasi dalam implementasi kebijakan BLUD belum efektif, adanya kesenjangan antara rencana kebutuhan dan kondisi faktual di Puskesmas, sikap pelaksana kebijakan beragam dan adanya pertentangan regulasi menyebabkan struktur birokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa upaya yang sudah dilaksanakan. Situasi dalam kondisi tumbuh dan berkembang, dengan strategi minimalisis kelemahan dan memaksimalkan peluang]]>
