Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Articles
557 Documents
<![CDATA[JEJARING KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DIKABUPATEN SUBANG ]]>
<![CDATA[Dedy Tardiyo]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2020): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v7i2.3067
<![CDATA[Jejaring kebijakan dengan pendekatan jaringan penting dalam menyelesaikan problem sosial yang bersifat kompleks dan merancang kebijakan berbasis pemberdayaan sehingga melalui kebijakan di masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), pihak yang berkepentingan dapat mengakses proses kebijakan tersebut untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses Jejaring kebijakan dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Aktor Jejaring kebijakan adalah Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha memiliki posisi yang seimbang. (2) Fungsi Jejaring kebijakan belum berjalan dengan semestinya. (3) Struktur Jejaring bersifat konsultatif, namun overlapping membership tidak membawa dampak positif pada efektifitas jaringan. (4) Pelembagaan pada Jejaring kebijakan berjalan dengan baik. (5) Pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya bersifat konsultatif. (6) Distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan ditandai adanya kegiatan riset partisipatif yang dilakukan fasilitator. (7) Strategi aktor menjadi kunci mampu merubah perspektif pemerintah daerah dalam menetapkan luas wilayah hectare kumuh.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM UPAYA MENEKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KELURAHAN SUMUR BATU KECAMATAN BANTAR GEBANG KOTA BEKASI ]]>
<![CDATA[Widya Febriyani Tifannii]]>;
<![CDATA[Mayasari Mayasari]]>;
<![CDATA[Maulana Rifai]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2020): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v7i3.4348
<![CDATA[Keluarga Berencana (KB) merupakan program skala nasional untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu Negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, spiritual setiap penduduknya. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana Impelentasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang. Tingginya jumlah penduduk dan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kelurahan Sumur Batu merupakan permasalahan utama yang sedang dihadapi saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan di temukan bahwa Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang belum sepenuhnya berjalan baik dan efektif. Seperti masih banyaknya masyarakat yang menolak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan haram atau bertentangan dengan agama (Islam), rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat dilapangan serta kurangnya peningkatan sumber daya, mulai dari kurangnya jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kurangnya sarana dan prasarana kerja PLKB.Kata Kunci: Implementasi, Keluarga Berencana, Pertumbuhan Penduduk.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OBJEK WISATA RELIGI TAJUG GEDE CILODONG KABUPATEN PURWAKARTA MENGGUNAKAN MODEL DONALD van METTER DAN CARL van HORN ]]>
<![CDATA[Diena Pahlewi]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>;
<![CDATA[Gun Gun Gumilar]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2020): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v7i3.4143
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembangunan objek wisata religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran dan Minuman Keras dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penataan Kawasan Bungursari Istimewa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gagasan dari Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta Periode 2008 – 2018 yang menetapkan perlunya mendirikan sebuah masjid megah di kawasan Prostitusi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menghilangkan prostitusi di Kabupaten Purwakarta khususnya di daerah Cilodong, Bungursari yang sudah ada sejak Tahun 1973. Dibangunnya Tajug Gede Cilodong menjadi magnet menarik wisatawan dari berbagai daerah untuk berkunjung ke Purwakarta karena konsep dari Tajug Gede Cilodong adalah memadukan aspek wisata religi, edukasi dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, interview, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Keberhasilan implementasi kebijakan dinilai dari Standar dan tujuan kebijakan; Sumber Daya; Komunikasi antar organisasi; Karakteristik agen pelaksana;Kecendrungan pelaksana(implementor); Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, Keyword : Implementasi, Prostitusi, Tajug Gede Cilodong, Dedi Mulyadi.]]>
<![CDATA[URGENSI PENERAPAN SMART GOVERNANCE DALAM PRESPEKTIF PELAYANAN PUBLIK DI DESA PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Irfan Nursetiawan]]>;
<![CDATA[Rifki Agung Kusuma Putra]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2021): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v8i1.5098
<![CDATA[Desa pada hakikatnya tidak terlepas dari memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pelayanan administrasi dan non-administrasi. Desa Pangandaran sebagai salah satu desa yang berinisiasi dalam memberikan pelayanan secara digital telah bertransformasi menjadi desa dengan program unggulan, yakni smart governance. Hal tersebut dikarenakan terdapat masalah yang muncul, yaitu berkaitan dengan aksesibilitas, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan peningkatan, serta perbaikan. Namun, dalam praktiknya belum ada satu kesepahaman mengenai dimensi dari smart governance, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari setiap elemen Pemerintah Desa dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan smart governance di Desa Pangandaran dapat mendorong peningkatan aktivitas dan produktivitas ekonomi masyarakat, perbaikan pelayanan dan tata kelola Pemerintahan Desa, keterbukaan sumber informasi, serta peningkatan ekonomi masyarakat Desa Pangandaran. Walaupun demikian, implementasi smart governance harus diiringi dengan kebijakan yang relevan dan adaptif dalam penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi sebagai bentuk validitas produk yang dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat perdesaan.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CURUG KEMBAR DESA RAKSABAYA ]]>
<![CDATA[Eet Saeful Hidayat]]>;
<![CDATA[R Didi Djadjuli]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2020): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v7i2.3643
<![CDATA[Lahirnya undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa merupakan titik awal kelahiran kembali desa sebagai pioner pembangunan, dimana desa memiliki kewenangan mandiri untuk mengatur dan mengelola suluruh potensi yang dimilikinya dalam mewujudkan pembangunan masyarakatnya. Sektor pariwisata merupakan salah satu primadona potensi yang banyak dikembangkan oleh pemerintah desa sebagai salah satu alternatif pendapatan desa yang memiliki dampak luas tehadap penguatan pembangunan sektor lainnya. Curug Kembar sebagai salah satu potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, merupakan asset bagi desa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Curug Kembar merupakan obyek wisata yang masih perawan, belum ada pembangunan dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi suatu obyek wisata. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam melaksanakan kajian ini.Metode yang digunakan adalah pendekatan deskkriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Latar belakang penelitian ini diangkat untuk melihat bagaimana peran pemerintah dalam mewujudan peran kelembagaanya. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa peran pemerintah Desa Raksabaya dalam mengembangkan potensi wisata Curug Kembar sudah on the track, diwujudkan dalam penataan lokasi wisata dengan keragaman fasilitas dan perbaikan infrastruktur pendukung lainnya. Peran tersebut telah sesuai dengan peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, dan pelaksana sendiri. Dalam pengembangan potensi wisata yang menjadi faktor pendukung antara lain daya dukung regulasi, sumber daya alam dan bantuan dari pemerintah. Faktor penghambat, kurangnya daya dukung SDM yang rendah dan rendahnya peran serta perangkat dan masyarakat]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN JIWA DI KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Bagus Setiawan]]>;
<![CDATA[Eka Yulyana]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2021): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v8i1.4370
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan kesehatan jiwa dan jaminan kualitas hidup penderita gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal di Kabupaten Karawang. Belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa secara tidak langsung mempengatuhi tingkat kesehatan penderita gangguan jiwa secara fisik, sehingga menurunkan produktivitas, baik dalam bekerja maupun beraktivitas sehari hari. Hak penderita gangguan jiwa juga sering terabaikan, karena masih mendapat stigma yang buruk di masyarakat Kabupaten Karawang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa dalam upaya mencapai di Kabupaten Karawang dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 5 (Lima) orang yang ditentukan dengan sampel nonpropability sampling dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Puskesmas Kecamatan Teluk Jambe, Yayasan Panti Darma Sosial Padepokan Karang Anyar dan Yayasan Islam Darul Iman At-Tharfiyah. Hasil penelitian ini menyatakan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa merupakan keberhasilan daerah dalam keseriusan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan terjaminnya kualitas hidup penderita gangguan jiwa di Kabupaten Karawang. Keberhasilan adanya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aktualisasi di lapangan berkenaan dengan sarana prasarana yang tidak memadai, sumber daya manusia yang tidak mencukupi, sistem informasi dan komunikasi yang tidak responsif serta struktur birokrasi dan keterlibatan lintas sektoral yang berjalan tidak terorganisir. Oleh karenanya, perlu ada pembinaan berkala berkenaan dengan peningkatakan sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem informasi dan komunikasi serta struktur birokrasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa yang menjadi dasar dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa dan jaminan kualitas hidup penderita gangguan jiwa secara optimal di Kabupaten Karawang. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan;Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa; Gangguan jiwa]]>
<![CDATA[PENGANGGARAN DANA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF AKUNTABILITAS LEGAL ]]>
<![CDATA[Tengku Imam Syarifuddin]]>;
<![CDATA[Budiman Budiman]]>;
<![CDATA[Suswanta Suswanta]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2020): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dinamika.v7i2.3332
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang penganggaran dana pendidikan dan kesehatan dalam perspektif akuntabilitas legal di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan menanalisis laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul belum bisa melaksanakan akuntabilitas legal pada alokasi anggaran pendidikan. Akan tetapi dalam alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mampu melaksanakan dengan baik. Selain itu penulis juga beranggapan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri hanya bersifat formalitas dalam rangka menitipkan kepentingan pusat kepada daerah. Penulis merekomendasikan dalam penganggaran dana pendidikan dan kesehatan harus proporsionis dan seimbang agar tercapainya tujuan serta akuntabilitas di Kabupaten Bantul.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI JAWA TIMUR BELANJA ONLINE SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH AKIBAT PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Binti Azizatun Nafiah]]>;
<![CDATA[Beta Viola]]>;
<![CDATA[Diajeng Putri Yanuardani]]>;
<![CDATA[Muhammad Faisol Haq]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2021): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v8i2.5347
<![CDATA[Jawa Timur Belanja online yang selanjutnya disingkat Jatim Bejo adalah proses pengadaan barang atau jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan E-marketplace dalam bentuk toko daring dengan mengikutsertakan pelaku UMKM yang terkena dampak Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur sebagai penyedia. Latar belakang adanya program Jatim Bejo dikarenakan perkembangan UMKM di Provinsi Jawa Timur yang lesu akibat adanya pandemi Covid-19, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui implementasi Jatim Bejo dalam upaya peningkatan peran UMKM akibat pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif, serta data yang diperoleh berasal dari dokumen, wawancara pihak Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pelaksanaan Jatim Bejo serta para Pelaku UMKM di beberapa Kota/Kabupaten dengan meninjau tahapan intrepetasi, tahapan pengorganisasian, serta tahapan implikasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi Jatim Bejo dapat meningkatkan Peran UMKM di Provinsi Jawa Timur.]]>
<![CDATA[PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT ]]>
<![CDATA[Aceng Ulumudin]]>;
<![CDATA[Widi Dwiandini]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2021): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v8i2.5759
<![CDATA[Berdasarkan penelitian di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut terdapat beberapa permasalahan kaitannya dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang masih belum efektif, fokus dalam penelitian ini adalah kaitannya dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.Desain yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.Berdasarkan hasil analisis dari hasil penelitian terkait dengan dimensi reliability (kehandalan), responsiviness (ketanggapan), emphaty (empati), assurance (ketanggapan) dan tangibel (bukti fisik) hasil dari wawancara dan observasi di lapangan di temukan sudah cukup baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, namun terdapat beberapa hambatan yang diantaranya adalah jumlah pegawai yang sedikit, sarana dan prasarana yang perlu perbaikan dan penambahan sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)]]>
<![CDATA[ANALISIS TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DENGAN PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI DESA DUREN KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Adelia Fauziyah Syafikri]]>;
<![CDATA[Lukmanul Hakim]]>;
<![CDATA[Rachmat Ramdani]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2021): Dinamika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/dak.v8i2.4682
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Perspektif Good Governance Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus karena peneliti akan menganalisis dan mengukur sejauh mana optimal atau tidak Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Perspektif Good Governance Di Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Teknik Analisis Data Menggunakan analisis model interaktif dengan menggunakan teori good governance menurut Mardiasmo terdapat 4 prinsip yaitu : (1) Aturan Hukum, (2) Partisipasi, (3) Transparansi, dan (4) Akutabilitas. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pemerintah Desa Duren belum mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam mengelola BUMDes dilihat dari segi aturan hukum, partisipasi, transparansi maupun akuntabilitas. Keywords: BUMDes, Good Governance, Desa Duren]]>
