Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM" : 10 Documents clear

STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL Ani Purwanti; Marzellina Hardiyanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompaok ini merupakan subyek yang rentan khususnya kekerasan seksual, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi. Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku. Penghapusan kekerasan seksual yang diatur dalam RUU ini adalah elaborasi dari kewajiban negara dalam mengurangi dan mpenegakan hukum persoalan yang terkait dengan kekerasan seksual yang sering dialami oleh perempuan dan anak. Dalam implementasinya, selain dengan Aparat Penegak Hukum negara wajib melibatkan keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, lembaga pers dan korporasi.

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH CABANG SURAKARTA Haryo Normala Meilano; Burhanudin Harahap
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah aplikasi akad wakalahditerapkan, untuk memenuhi rukun jual beli dalam pembiayaan murabahah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah maupun hukum yang berlaku demi tercapainya kemaslahatan. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum, menggunakanmetode pendekatan empiris.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif dan penafsiran hukum.Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa akad Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah cabang Surakarta tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN no 04/DSNMUI/IV/2000 sebagai pedoman dalam pelaksanaan produkpembiayaan tersebut

URGENSI HOLDING BUMN DALAM PENINGKATAN SEKTOR PELAYANAN ANGKUTAN DARAT DAN UDARA Boby Wilda Estanto
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pelayanan adalah factor yang diutamakan dan direncanakan dalam mewujudkan harapan dan keinginan konsumen namun ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu aspek vital dalam mempercepat proses pembangunan nasional di berbagai bidang.Berdasarkan hal inilah, bahwa ke depan diperlukan upaya Holding BUMN dalam rangka peningkatan infrastruktur terutama dalam bidang angkutan udara dan angkutan darat.Realisasi pembentukan induk perusahaan (Holding) pada BUMN berdasarkan core business perlu disikapi dan dilaksanakan secara hati-hati. Sebab ada sejumlah potensi hukum yang mungkin muncul ketika itu direalisasikan.Yaitu bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam sistem holding. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan Holding BUMN ditinjau dari perspektif hukum dan solusi Holding BUMN.Metode penelitian yang digunakan pendekatan normatif atau conseptual approach yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif mengenai Holdingisasi BUMN.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEREMPUAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH Esmi Warassih Pujirahayu; Sulaiman Sulaiman; Dyah Wijaningsih; Derita Prapti Rahayu; Untoro Untoro
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Nelayan perempuan sudah lama dikenal di Indonesia. Nelayan perempuan umumnya berkiprah dalam hal pengolahan hasil perikanan. Keberadaan nelayan perempuan sangat membantu kondisi ekonomi keluarga disebabkan aktivitas nelayan yang ditentukan oleh waktu dalam melaut. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nelayan perempuan dalam melaksanakan aktivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, dengan melihat aspek hukum yang tidak terlepas dari berbagai aspek lain seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Penelitian ini menemukan bahwa negara belum sepenuhnya melindunginelayan perempuan. Kerangka hukum perlindungan nelayan belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan berbagai fasilitas telah menyebabkan nelayan tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah kabupaten segeramelaksanakan secara utuh perlindungan nelayan terhadap nelayan perempuan.

MODEL TRANSFORMASI FIQH JINÂYAH KE DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL; KRITIK NAZHARIYAT AL-'UQÛBAH TERHADAP MATERI KUHP Junaidi Abdillah; Suryani Suryani
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Transformasi ﬁqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional (c.q. KUHP) hingga saat ini masihmemantik perdebatan di kalangan ahli. Baik dalam tataran teoritis maupun implementasinya. Selain itu upaya tersebut terkendala faktor baik eksternal maupun internal. Padahal secara yuridis formal eksistensi hukum Islam diakui menjadi sub sistem hukum nasional. Namun realitas transformasi ini yang seiring dengan pembaruan KUHP masih berjalan di tempat. Paper ini bertujuan menganalisis urgensi transformasi ﬁqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional. Kedua untuk mengetahui paradigma transformasi serta model integrasi pidana Islam kaitannya dengan pembaruan hukum nasional pidana di Indonesia.Pendekatan yang dipakai adalah yuridis-ﬁlosoﬁs dengan metode studi dokumentasi kritis. Paper ini menghasilkan simpulan bahwa eksistensi hukum pidana Islam mempunyai urgensi untuk diakomodir ke dalam hukum pidana nasional berdasarkan argumentasi argumentasi ﬁlosoﬁs. Kedua, paradigma positivisasi ﬁqh jinayah menggunakan harus memakai paradigma kritis. Serta, model integrasi maqashidy istishlahy merupakan model paling ideal untuk menyatukan ﬁqh jinayah dengan hukum pidana nasional.

PEMAHAMAN MASYARAKAT RIAU DAN LANDASAN FILOSOFIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PELAKSANAAN PIDANA TUTUPAN Mukhlis Ridwan
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pelaksanaan pidana tutupan secara yuridis telah diatur dalam UU No.20 Pnps Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dan Pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan. Dalam realitasnya pelaksanaan UU tentang Pidana tutupan hanya sekali diterapkan melalui putusan MA tertanggal 27 mei 1948 atas pelaku tindak pidana yang disebut peristiwa 3 juli 1946. Secara normative berlaku tetapi tidak pernah dilaksanakan, sehingga masyarakat hampir tidak mengetahui ada pidana tutupan. Melalui paradigma Konstrukstivime dengan Ontologi, epistemology dan metodeologi yang dimilikinya, akan menjawab bagaimana pemahaman masyarakat dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan, serta dinamika relasinya di Riau. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atas perbaikan aturan pelaksana pidana tutupan dimasa yang akan datang

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Riza Alifianto Kurniawan
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tindak Pidana Narkotika sudah menjadi prioritas penegakan hukum di Indonesia. Pemberian kewenangan khusus dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika bagi POLRI dan BNN memberikan peluang penegakan hukum yang lebih efektif, akan tetapi luasnya kewenangan penyidikan memberikan peluang juga untuk terjadinya pelanggaran atau penyalagunaan kewenangan apabila tidak diatur atau dievaluasi. Evaluasi kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan melalui mekanisme praperadilan. Kewenangan khususmembutuhkan dasar hukum dan aturan main yang khusus pula sehingga lembaga praperadilan dapat digunakan untuk menguji atau memberi perlindungan hak-hak tersangka yang menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah menguji konsep kewenangan penyidik tindak pidana narkotika dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG Sabarudin Hulu; Pujiyono Pujiyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.167-174

Penel i t i an i ni bert uj uan unt uk menget ahui bagai mana pert anggungj awaban pej abat pemerintahan atas tindakan diskresi yang berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang serta bagaimana tolok ukur tindakan diskresi oleh pejabat pemerintahan dapat dikategorikan sebagaipenyalahgunaan wewenang sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Penelitianini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Diskresi yang diambil pejabat pemerintahan dan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat rentan terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada perbuatan tindak pidana korupsi. Pejabat pemerintahan menerbitkan diskresi dengan berlindung pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan alasan karena ada persoalan yang harus diselesaikan sementara peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

PENGENDALIAN PERDAGANGAN SAMPAH ELEKTRONIK: KAJIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN FX. Joko Priyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Problematik pengendalian perdagangan sampah elektronik dari aspek perjanjian internasional terletak pada Konvensi Basel dan Persetujuan Perdagangan Barang dalam GATT/WTO. Konvensi Basel tidak memberikan definisi sampah elektronik namun telah melarang adanya perpindahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di dalamnya termasuk sampah elektronik sedangkan dalam ketentuan GATT/WTO sampah elektronik dikategorikan sebagai barang (goods) bekas. Dua hal yang saling bertentangan. Kebijakan Indonesia telah melarang import limbah B3 (termasuk sampah elektronik), meskipun tidak melarang ekspor. Perlu pemberdayaan kualitas kelembagaan, penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap sampah elektronik.

KECAKAPAN HUKUM DAN LEGALITAS TANDA TANGAN SEORANG TERPIDANA DALAM MENANDATANGANI AKTA OTENTIK Danang Wirahutama; Widodo Tresno Novianto; Noor Saptanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Eksistensi notaris sebagai pejabat umum adalah mengakomodir segala hal yang berkaitan denganhukum keperdataan, khususnya kebutuhan masyarakat akan pembuktian dengan pembuatan akta otentik. Kecakapan hukum dan legalitas tanda tangan penghadap sangat penting diperhatikan karena dapat mengakibatkan akta otentik tersebut menjadi akta dibawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa terpidana di lembaga pemasyarakatan cakap bertindak dalam hukum dengan menandatangani atau menjadi akta di hadapan notaris.Kecakapan bertindak dalam hukum sebagaimana pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada menyebut bahwa orang yang ada dalam lembaga pemasyarakatan menjalani sanksi pidana dinyatakan tidak cakap bertindak dalam hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak kewargaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA