cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Transformative
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25810308     EISSN : 25483323     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Transformative is published by the Department of Government Study, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya. There are three main issues focused on Local Government, Government Innovation, and Government Institution. The purpose is to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. Jurnal Transformative provides high-quality studies outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers, and the public to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in March and September. Jurnal Transformative invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 117 Documents
 8   9   10   11   12 
Optimalisasi Kebijakan Smart Governance: Studi Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik Alam, Syamsu; Anwar, Andi Faisal; Wahyuddin, Andi; Pada, Andi Tenri; Anwar, Puspita Hardianti
Jurnal Transformative Vol. 10 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.02.1

Abstract

Agenda smart governance di Kota Makassar diperhadapkan oleh satu masalah utama, yakni memburuknya capaian kota ini dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur level kematangan smart governance dan mengukur efektifitas layanan bidang ekonomi dan Pendidikan smart governance di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa level kematangan penerapan smart governance yang di Kota Makassar, yakni dimensi teknologi dan kelembagaan, menunjukkan capaian yang jauh lebih baik dibandingkan dimensi manusia. Kedua, layanan smart governance dalam sektor ekonomi menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan utilitas yang dirasakan secara signifikan oleh masyarakat, dibandingkan dengan layanan pendidikan yang jauh lebih rendah. Implikasi dari penelitian ini perlunya pendekatan yang holistik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar, khususnya pada layanan pendidikan. Sedangkan layanan bidang ekonomi, perlu terus berinovasi untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas layanan, sehingga penerapan smart governance dapat berjalan secara maksimal dikota ini.
Realisme atau Romantisme? “Peran Masyarakat Sipil dalam Minimalisasi Kutukan Sumber Daya Alam di Bojonegoro” Sholikin, Ahmad
Jurnal Transformative: Ilmu Pemerintahan Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2025.011.01.1

Abstract

Kutukan sumber daya alam (resource curse) menjadi tantangan bagi daerah kaya sumber daya seperti Bojonegoro, di mana eksploitasi minyak dan gas sering kali menyebabkan ketimpangan ekonomi, ketergantungan fiskal, serta degradasi lingkungan. Masyarakat sipil berperan dalam meminimalisasi dampak negatif ini melalui pengawasan kebijakan, pemberdayaan ekonomi, dan mediasi antara pemerintah, perusahaan, serta masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Bojonegoro. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis kebijakan daerah, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sipil mendorong transparansi kebijakan, mengadvokasi keberlanjutan ekonomi, dan menjembatani kepentingan berbagai pihak. Namun, efektivitas peran ini masih terkendala keterbatasan akses informasi, fragmentasi gerakan, serta tekanan politik dan ekonomi. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan masyarakat sipil tidak hanya bergantung pada idealisme gerakan (romantisme), tetapi juga pada strategi adaptif (realisme) dalam menghadapi dinamika politik dan ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Exploring GovTech Practices in Indonesia: Potential, Barriers and Lesson Learned Likuwatan Werang, Nicolaus Petrus; Werang, Maria Lusiana Florentin; Rizki, Mia
Jurnal Transformative: Ilmu Pemerintahan Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2025.011.01.4

Abstract

The adoption of GovTech in Indonesia is still relatively minimal, with several reflections (e.i., potential, obstacles and lessons learned) in concretisation not yet fully actualised proportionally and consistently through the government as the party responsible. Pertinent to this, this study focuses on the actualisation of GovTech in Indonesia and other countries as empirical evidence in the analysis to find applicable solutions, with a focus on potential barriers and lessons that can be educated from the transformation process, especially the digitalisation of the public sector through GovTech practices. The findings display limited infrastructure, a digital skills gap among government employees, and resistance to technological change in comprehensive GovTech practices. Thereupon, urgency emphasised from this that in building GovTech, it is necessary to pay attention to the element of public trust, involve citizens in the change process, and encourage collaboration between the government/private sector, which is highly emphasised in GovTech practices. Notwithstanding GovTech can elevate transparency, service quality, and citizen involvement, its adoption in Indonesia still faces significant barriers, including uneven concretisation between regions and a lack of resources and training. Finally, we underline the solution requires a more intensive approach, including expanding digital access, training for government employees, and building public trust in GovTech practices.
Continuous Improvement dengan Siklus PDCA dalam Pelayanan Kependudukan Berbasis Digital di Kabupaten Wonogiri Naufal, Muhammad; Sumartono; Putra, Fadillah
Jurnal Transformative: Ilmu Pemerintahan Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2025.011.01.2

Abstract

Pelayanan administrasi kependudukan menjadi pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun seringkali masyarakat sulit mengakses layanan tersebut karena proses yang lama dan letak kantor yang jauh. Pelayanan kependudukan digital hadir secara berkelanjutan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbaikan berkelanjutan dengan siklus PDCA untuk melihat tahapan dalam perbaikan berkelanjutan pada pelayanan kependudukan berbasis digital. Untuk itu, tulisan ini bersandar pada data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan Informan dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan perbaikan berkelanjutan dengan siklus PDCA mampu berjalan dengan kompleks melihat permasalahan terlebih dahulu yang kemudian menjadi rencana Desa Nyawiji Migunani dengan aplikasi Telunjuk Sakti. Pelaksanaan dilakukan dengan jemput bola, pelatihan SDM, dan sosialisasi masyarakat. Selain itu, terdapat pemeriksaan untuk melihat kekurangan atau hambatan yang terjadi dalam pelayanan kependudukan berbasis digital. Dari hasil pemeriksaan tersebut diambillah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan, tindakan yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder lain dan membuat layananan call center untuk mempermudah masyarakat melakukan pengaduan dan memperoleh informasi.
Bureaucratic Complexity in Thailand: Transformation, Socio-Culture, Law, and Politics Febriali Sahl, Dafiq; Abrillioga; Hilmi Syafiq
Jurnal Transformative: Ilmu Pemerintahan Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2025.011.01.3

Abstract

This study aims to explain bureaucracy or public administration in Thailand as a system and organisation of public services and state policy implementation that is connected to various aspects: socio-cultural, legal, and political, especially in transformation efforts to improve public service performance. The data collection method for this study is a systematic literature review of books, journal articles, reports, and other sources over the past 10 years, classified into aspects of culture, politics, barriers and drivers of transformation, and law within Thailand's bureaucracy. Using the Public Administration Culture theoretical framework formulated by Guy Peters (2001) in his book The Politics of Bureaucracy, this research focuses on answering how Buddhist social culture, legal politics, and internal bureaucratic culture mutually influence bureaucratic transformation in Thailand? This study found that social culture, which is related to the social system, public participation, and Buddhism, as well as the legal framework, are social forces that construct the behaviour patterns and services of bureaucrats as part of Thai society. Similarly, political culture, which is related to power politics (the king, military, executive, and others) and the patterns of relationships between politicians and bureaucrats in both law and practice, also plays a role. In line with this, public administration culture also involves patrimonialism and clientelism practised in inter-bureaucratic relations as part of Thailand's broader political and public service system. In conclusion, bureaucracy in Thailand is a complex public service organisational system where its transformation efforts are shaped or influenced by multi-faceted interactions between socio-cultural, political, legal, and internal administrative factors.
Hambatan Struktural dan Strategi Inklusif dalam Respresentasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia Rizki, Nisrina Febiana; Zainudin, Arif; Widodo, Agus Setio
Jurnal Transformative: Ilmu Pemerintahan Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2025.011.01.5

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika pencalonan calon legislatif dari kelompok penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada ketimpangan politik, faktor penyebab kekalahan, persepsi publik, serta strategi penguatan partisipasi elektoral difabel dalam sistem politik nasional. Meskipun kerangka hukum nasional telah mengakui hak politik penyandang disabilitas, pelaksanaannya di tingkat praksis masih menghadapi hambatan yang bersifat struktural dan kultural. Beberapa di antaranya meliputi diskriminasi administratif dalam proses pencalonan, keterbatasan sumber daya ekonomi, minimnya dukungan dari partai politik, serta rendahnya tingkat literasi politik di kalangan penyandang disabilitas. Studi ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review yang dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekalahan calon legislatif dari kelompok disabilitas erat kaitannya dengan lemahnya jejaring sosial-politik, terbatasnya modal kampanye, serta kuatnya sentimen negatif masyarakat terhadap kapabilitas mereka. Persepsi publik cenderung dibentuk oleh stigma paternalistik daripada penilaian atas kompetensi objektif. Sebagai respons terhadap temuan tersebut, studi ini menawarkan model penguatan partisipasi politik difabel melalui tiga pendekatan utama: (1) pengembangan pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan, (2) pembentukan aliansi strategis antara komunitas disabilitas, LSM, dan aktor politik, serta (3) penyediaan pelatihan dan skema pembiayaan afirmatif. Temuan ini diharapkan dapat memperluas wacana tentang demokrasi yang inklusif sekaligus mendorong reformasi struktural dalam sistem politik Indonesia agar lebih akomodatif terhadap representasi kelompok disabilitas.
The Effectiveness of Performance of E-Office System in Tanzania's Public Institutions Kanyengele Abdallah, Sophia; A. Kopoka, Peter
Jurnal Transformative Vol. 10 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.01.6

Abstract

The main objective of this study was to examine the effectiveness of the performance of the e-office system in Tanzania's Public Institutions at the President's Office of Public Service Management and Good Governance (POPSMGG). Specifically, the study determined the extent to which the e-office system is used at PO PSMGG, assessed the impact of using the e-office system at PO PSMGG, and examined the challenges faced in using the e-office system at PO PSMGG. The study adopted a cross-sectional research design. A total of 132 participants participated in this study, equal to an 86.8% response rate. The Resource-Based View theory guided the study. The study employed questionnaires and interview methods to collect data. The findings revealed that the majority of respondents, 58%, said they use e-office daily. The study results indicated that most respondents, 90%, agreed that the e-office system improves customer service. The findings revealed that most of the respondents, 71% disagreed with the statement that the lack of adequate ICT infrastructure affects the POPSMGG to use the e-office system. Also, the study revealed that most of the respondents, 59% disagreed with the statement that the most significant barrier to using the e-office system is a lack of willingness to use the system. Generally, the overall results regarding the challenges experienced when using the e-office system showed that most respondents indicated issues such as unreliable power supply, security concerns, and technology dependency. The study recommends that the government integrate the e-office system with other government systems to facilitate data and information sharing.
Kepemimpinan Jawa Arek di Desa Hulurejo dalam Perspektif Kewirausahaan Politik Sadewa, Bayu; Sobari, Wawan; Habbodin, Muhtar
Jurnal Transformative Vol. 10 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.01.5

Abstract

Penelitian studi kasus kausalitas ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik kewirausahaan politik dengan mempertimbangkan variabel kebudayaan dalam menjalankan strategi sebagai seorang usahawan politik dimana studi ini belum banyak didiskusikan dalam riset akademis. Kewirausahaan politik menurut pandangan Petridou (2016) dibagi menjadi empat aspek utama, yakni Who, How, Where dan Impact. Berbeda dengan teori yang digunakan, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan aspek how dari sisi kebudayaan. Dua indikator penting yang dimuat dari aspek how adalah interaksi antar aktor dan strategi seorang usahawan politik akan dielaborasikan dengan kebudayaan jawa arek. Kebudayaan Jawa Arek yang dikenal dengan karakter lugas, blak-blakan, hingga bondho nekat akan mewarnai terhadap bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Hulurejo yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa filosofi jawa arek yang diimplementasikan dalam strategi kewirausahaan politik kepala desa mampu untuk menjadi solusi terkait dengan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, hal ini didasarkan pada pola komunikasi yang cair dan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktik kewirausahaan ini juga mengandung dua cabang utama kewirausahaan politik yakni ekonomi politik dalam hal relokasi sumber daya dan perubahan kebijakan. Fenomena penyaluran BLTDD pandemi mendukung pernyataan Petridou (2016) tentang imbalan beberapa jenis keuntungan politik dalam proses relokasi sumber daya.
Ekonomi Politik Platformisasi dan Datafikasi dalam Gig Economy: Studi Kasus Bali dan Jawa Timur Noak, Piers Andreas; Pramana, Gede Indra; Putri, Dinda Arifa; Munawarroh, Fitria Siti; Wulandari, Della Putri
Jurnal Transformative Vol. 10 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.01.4

Abstract

Penelitian ini berupaya menguraikan perubahan dalam tatanan kehidupan akibat masifnya ekspansi perusahaan berbasis platform digital. Pada bentuk mutakhirnya, revolusi teknologi informasi memungkinkan praktik akumulasi kapital berbasis jaringan dalam bentuk gig economy. Ekspansi pekerjaan gig yang berlangsung melalui platformisasi terjadi dalam kondisi sosial yang spesifik. Dalam melacak lokus relasi sosial dan politik yang berubah sebagai konsekuensi logis dari interkoneksi, fokus diberikan terhadap friksi akibat ekspansi dan akumulasi kapital industri transportasi berbasis platform beserta ragam responsnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan mengambil studi kasus pada empat wilayah yaitu, Surabaya, Denpasar, Badung, dan Gianyar. Penelitian ini akan berkontribusi dalam perdebatan, pertama, upaya memahami platformasi, mencakup aspek konektivitas dan diskoneksi, sebagai sebuah proses yang melekat dengan kondisi sosialnya. Kedua, melihat proses akumulasi kapital beserta implikasi sosialnya, melalui ekspropriasi. Tulisan ini menunjukkan bahwa interkoneksi global menjadi lokus kontestasi kekuasaan antara perusahaan berbasis platform, negara, dan masyarakat.
Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Malang Selama Pandemi Covid-19 adila, Isma; Aminuddin , M. Faishal; Prasetya , Arif Budi
Jurnal Transformative Vol. 10 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.01.1

Abstract

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan kondisi krisis yang berdampak pada banyak aspek. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan Good Governance dalam menangani pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang efektif bagi masyarakat. Namun, pandemi Covid-19 tidak ditangani secara cepat dan efektif oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dinilai gagap, lamban dan tidak memiliki petunjuk yang progresif untuk menangani pandemi Covid-19. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah daerah di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjelaskan evaluasi kebijakan publik terkait penanganan pandemi Covid-19 di Kota Malang. Melalui evaluasi tersebut, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar penanganan pandemi oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian tindakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Kota Malang tidak dapat berjalan secara efektif karena kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran, buruknya koordinasi antar pemangku kepentingan, kurangnya evaluasi penanganan Covid-19 oleh dinas terkait dan karakteristik masyarakat yang heterogen. Hasil evaluasi tersebut mendorong pembentukan rekomendasi kebijakan prioritas, kebijakan transformatif dan kebijakan suplementer.

Page 11 of 12 | Total Record : 117

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Revisiting Local Democracy in Indonesia: Power, Protest, and Governance Vol. 11 No. 1 (2025): Civic Agency, Bureaucratic Reform, Digital Governance, and Resource Curse in S Vol. 10 No. 2 (2024) Vol. 10 No. 1 (2024): Maret Vol 7, No 2 (2021): September Vol 7, No 1 (2021): Maret Vol 6, No 2 (2020): September Vol 6, No 1 (2020): Maret Vol 5, No 2 (2019): September Vol 5, No 1 (2019): Maret Vol 4, No 2 (2018): Pilkada Serentak dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): Korupsi dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017): Pilkada Serentak Vol 3, No 1 (2017): Potret Birokrasi Vol 2, No 2 (2016): Kompleksitas Pemerintahan Daerah Vol 2, No 1 (2016): Aktor Dalam Pemilihan Umum Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum More Issue