Jurnal Transformative
Jurnal Transformative is published by the Department of Government Study, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya. There are three main issues focused on Local Government, Government Innovation, and Government Institution. The purpose is to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. Jurnal Transformative provides high-quality studies outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers, and the public to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in March and September. Jurnal Transformative invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Articles
113 Documents
<![CDATA[Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 ]]>
<![CDATA[Agus, Agus]]>;
<![CDATA[Setyono, Budi]]>;
<![CDATA[Sunu Astuti, Retno]]>;
<![CDATA[Sardini, Nur Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 7, No 2 (2021): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.02.2
<![CDATA[Artikel ini bertujuan mengeksplorasi apakah pandemi corona virus disease 2019 berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pilkada? Jawaban atas pertanyaan tersebut dieksplorasi melalui tiga fokus: dinamika kebijakan, tata kelola penyelenggaraan, dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Lokus kajian yang di pilih dalam melakukan ekspolarsi ketiga fokus tersebut yaitu tata kelola Pilkada oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah, karena fungsi Administrasi Pemilihan dimandatkan kepada KPU Kabupaten. Melalui alat analisis teori fungsionalisme-struktural dan metode penelitian kualitatif, ditemukan informasi bahwa kebijakan pemerintah yang menetapkan pemunugtan suara Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 menimbulkan pesimisme publik karena masih pada masa pandemi COVID-19. Pesimisme publik terlihat dari dua kehawatiran, rendahnya partisipasi politik masyarakat dan munculnya kluster Pilkada. Nyatanya, setelah Pilkada dilaksanakan, partisipasi politik masyarakat mencapai 71,16 persen, lebih besar dibandingkan Pilkada 2015 yang hanya 61,41 persen. Demikian halnya kluster penyebaran COVID-19 dalam Pilkada tidak terjadi. Dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Lombok Tengah tidak ditemukan jajaran penyelenggara yang terpapar COVID-19 dalam menjalankan tugasnya. Faktor berpengaruh terhadap keberhasilan tata kelola Pilkada tersebut adalah  berfungsinya struktur stakeholders secara kolaboratif dalam penyelenggaraan tahapan.      ]]>
<![CDATA[Praktik Akumulasi Lebenswelt Sebagai Basis Strategi BUMDes Yang Berkelanjutan ]]>
<![CDATA[Rozuli, Ahmad Imron]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 7, No 2 (2021): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.02.3
<![CDATA[In line with the emergence of constitutional frameworks that are designed to improving village development, there has been a significant increase in the presence of village economic institutions such as BUMDes in Indonesia. Yet, this institutional emergence quantitatively is not always followed by the increasing of quality and professional management of economic resource for the welfare of local communities. Specific factor such as weak empowerment, corrupt behavior of local elites and low capacity of resource management are still challenges faced in order to strenghthen the capacity of village economic institutions and in order to create a sustainable BUMDes. Based on local development experience at Gondowangi Village, in Wagir District, Malang Regency, this study intend to explain what sociological scholarship called as a lebenswelt (community knowledge) which serves as a main basis for village development planning and sustainable BUMDes maintanance strategies. This research uses a qualitative descriptive method combined with the perspective of communicative action theory which promoted by Jurgen Habermas. This research argue that there is three important factors influence the success of the practice of accumulating community knowledge in village development planning, namely, first: the leadership factor, secondly: mapping problems and potentials based on community participation, and third: the invovement of external group that can encourage innovation in the local communities. ]]>
<![CDATA[Politik Kebijakan: Sebuah Studi Pada Implementasi Kebijakan Politik Ekologi Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Hutan di Kabupaten Rokan Hilir ]]>
<![CDATA[Bahri, Saipul]]>;
<![CDATA[Kusmanto, Heri]]>;
<![CDATA[Broven, Fredrik]]>;
<![CDATA[Ardian, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 7, No 2 (2021): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.02.5
<![CDATA[Studi ini tentang kebijakan pelestarian dan perlindungan hutan yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ini merupakan indikator bahwa keutuhan cakupan luas hutan bermuara dari lahirnya kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penyebab utama kegagalanimplementasikebijakanterhadapcakupan luashutan.PendekatankualitatifPenelitian dengan menggunakan metode observasi digunakan sebagai desain penelitian. Penelitian ini dilakukan selama Maret-Agustus 2020 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sampel penelitian ini dibagi kepada locus objek, yaitu sampel expert sebagai responden yang diperoleh melalui accidental sampling yang ikut terlibat dalam proses dan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian dan perlindungan hutan di Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh faktor kepentingan, lemahnya penegakan hukum, dan apatisme. Pemerintah daerah danmasyarakat lokal belum memiliki kepekaan terhadap keberlangsungan lingkungan, mereka hanya melihat hutan hanya dari perspektif ekonomi, serta kemungkinan menguntungkan mereka dan masyarakat tanpa memahami bahwa kedaulatan hutan bukan semata-mata menjadi warisan tetapi titipan yang harus dijaga bersama.]]>
<![CDATA[Bertahan dan Menang: Strategi dan Modal Politik Sri Rahmi dalam Pemilihan Legislatif 2004-2019 di Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Lagabuana, Bias Fajar]]>;
<![CDATA[Sukri, Sukri]]>;
<![CDATA[Haryanto, Haryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 7, No 2 (2021): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.02.1
<![CDATA[Artikel ini mengkaji strategi dan modal politik aktor yang telah berhasil mempertahankan kekuasaannya. Studi bertahannya kekuasaan dalam politik lokal di Indonesia selalu diidentikkan dengan praktik politik dinasti. Akan tetapi, pada artikel ini, kami menemukan bahwa bertahannya kekuasaan tidak selalu bersumber dari kekuatan dinasti. Studi kasus Sri Rahmi merupakan sebuah fenomena yang menarik serta menjadi dinamika yang berbeda dari kajian arus utama mengenai bertahannya kekuasaaan lokal yang dominan selama ini. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Sri Rahmi dapat mempertahankan kekuasaannya sehingga terpilih menjadi anggota legislatif selama empat periode berturut-turut. Kami menggunakan metode deskriptif analisis yang menggambarkan dan menganalisis berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil wawacara dan pengamatan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi strategi politik politik dari Sri Rahmi yang berasal dari kekuatan personalitas, jaringan sosial, dan partai politik. Artikel ini berkontribusi dalam memahami mengapa dan bagaimana aktor politik lokal dapat terus bertahan dan menang dalam kontestasi politik lokal di Indonesia kontemporer. Melalui analisis strategi dan modal politik, artikel ini memberi wawasan berbeda mengenai bertahannya kekuasaan aktor politik lokal yang selama ini didominasi oleh perspektif politik dinasti.]]>
<![CDATA[Antara Pariwisata dan Ekologi: Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo ]]>
<![CDATA[Yuanjaya, Pandhu]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 7, No 2 (2021): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.02.6
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya yang dilakukan stakeholder pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo yang berada diantara sudut pandang ekologi dan pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari pegawai Balai Taman Nasional Alas Purwo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendapatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata Taman Nasional Alas Purwo. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, FGD dan dokumentasi. Â Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata Taman Nasional Alas Purwo yang dilakukan oleh stakeholder merupakan hasil dari kerjasama lintas sektoral. Terdapat tiga kebijakan utama, yaitu manajemen ekowisata, pengembangan infrastruktur dan sumberdaya manusia. Walaupun terdapat dua pendekatan berbeda dari sisi pendekatan dan penganggaran pengembangan ekowisata, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Balai Taman Nasional Alas Purwo mampu bersinergi dalam menciptakan kebijakan ekowisata yang bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan namun tetap menjaga nilai nilai konservasi.]]>
<![CDATA[Evaluation of the Covid 19 Vaccine Policy for the Elderly Community in Pekanbaru City ]]>
<![CDATA[Isril, Isril]]>;
<![CDATA[Harirah MS, Zulfa]]>;
<![CDATA[Rizaldi, Annas]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 7, No 2 (2021): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.02.4
<![CDATA[The number of Covid-19 cases in Indonesia is still high. One of the efforts made by the government is vaccination. As one of the cities with high enough Covid-19 cases, Pekanbaru City has also implemented a vaccination policy. One of the priority targets for vaccination in Pekanbaru City is the Elderly Community. However, the reality is that many older people still have not received the vaccination according to the target set. This study aims to determine the factors that influence the implementation of vaccination for the elderly and to see further how the relationship between the Central Government and Local Government in the implementation of vaccination policy. This study uses a qualitative method by collecting data from informants and various documents. The data obtained were then analyzed using a predetermined theory. The results of this study, the number of elderly who received the vaccine decreased in stage II. Factors that become obstacles in the implementation of vaccination for the elderly such as body conditions are not recommended and the lack of public confidence in the quality of vaccines. Public distrust will affect the success of a policy. Thus, clear information is needed regarding the safety of vaccination for the elderly.]]>
<![CDATA[Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam Menyikapi Tantangan Pilkada Selama Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Nofita Safitry]]>;
<![CDATA[Ahmad Fajar Rahmatullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol. 10 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.02.5
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, menggunakan pendekatan Tipe Strategi Kotten dan Analisis SWOT. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa Bawaslu menerapkan strategi utama, seperti Kampung Pengawasan Perempuan dan Borero Fola Pilkada, guna memastikan pengawasan partisipatif dan akses ke wilayah terpencil. Penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada juga menjadi fokus utama. Meskipun terdapat hambatan internal dan eksternal, Bawaslu berhasil mengatasinya demi menjaga efektivitas pengawasan.]]>
<![CDATA[Kebertahanan Petahanan dalam Menjaga Pencalonan Pilkada Kabupaten Probolinggo ]]>
<![CDATA[Huda, Alfan]]>;
<![CDATA[Maksum, Ali]]>;
<![CDATA[Tawakkal, George Towar Ikbal]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol. 10 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.02.4
<![CDATA[Terpilihnya bupati petahana tidak terlepas dari kontribusi partai politik dan masyarakat sipil. Namun demikian, dalam berjalannya pemilihan bupati kerap kali mengalami degradasi dalam praktiknya. Penelitian bertujuan mengungkap bagaimana petahana mampu bertahan dengan memanfaatkan partai politik dan masyarakat sipil. Untuk itu, tulisan ini bersandar pada data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan Informan dipilih secara purposive sampling. Studi ini menemukan, dalam berjalannya pemilihan bupati terjadi praktik pelemahan dan intimidasi pada masyarakat sipil, dan oportunisme partai politik. Argumen penting lainnya, bupati petahana menjadi dominan dan semi otoriter dalam menjalankan kekuasaan. Terpilihnya bupati petahana bukan melalui citra yang positif, melainkan citra negatif yang telah terbangun, sehingga masyarakat tunduk dan patuh. Selain itu, mereka juga melemahkan dan mengintimidasi masyarakat sipil. Hal ini berimplikasi terhadap berjalannya kontestasi di Kabupaten Probolinggo. Menegaskan perbedaan, sekaligus menjadi perluasan pandangan dari penelitian sebelumnya. Bahwa dalam mempertahankan kekuasaan, bupati petahana tidak cukup hanya menguasai banyak partai politik, serta tidak harus membangun citra yang positif pada masyarakat untuk terpilih kembali.]]>
<![CDATA[Analisis Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Sorraya Abrar, Sabrina Ainun]]>;
<![CDATA[Haryanto]]>;
<![CDATA[Nadir, Sakinah]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol. 10 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.02.3
<![CDATA[Artikel ini mengkaji interaksi aktor kebijakan yang terlibat program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar dengan menggunakan kerangka analisis Advocacy Coalition Framework (ACF). Berdasarkan pada penelitian kualitatif artikel ini mendeskripsikan interaksi aktor kebijakan baik secara formal dan informal dalam program PSEL di Kota Makassar dan melihat potensi dampak terhadap kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam kebijakan PSEL terbagi menjadi dua, yaitu aktor negara meliputi pemerintah kota dan parlemen lokal yang memiliki keputusan untuk melaksanakan program, dan aktor non-negara terdiri dari perusahaan dan masyarakat sipil. Aktor kebijakan tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan berusaha melibatkan kepentingan yang berbeda yang menciptakan pola ketergantungan. Dari interaksi tersebut terbentuk koalisi pro dan koalisi kontra yang menghasilkan potensi dampak terjadinya konflik antara eksekutif dan legislatif, penentuan lahan pembangunan, dan perencanaan kebijakan yang berkelanjutan. Temuan ini berkontribusi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan program PSEL yang menghadapi tantangan implementasi di tingkat lokal. Para pengambil kebijakan dapat mengambil pelajaran berdasarkan studi kasus ini untuk pembelajaran kebijakan terkait aktor-aktor yang terlibat untuk menjembatani kesenjangan antara formulasi dan implementasi kebijakan program PSEL di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif: Menuju Warga Negara Berpikir Politis ]]>
<![CDATA[Ali Mukmin, Budi]]>;
<![CDATA[Sihaloho, Oksari Anastasya]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol. 10 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.02.2
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji urgensi pengembangan pendidikan kewarganegaraan transformatif di Indonesia, dengan mengintegrasikan pendekatan berpikir politis (thinking politically). Melalui metode desk research terhadap dokumen kebijakan, kurikulum nasional, dan literatur akademik, penelitian ini mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia belum mampu menjelaskan secara komprehensif realitas politik yang kompleks pasca dua dekade reformasi. Dominasi pendekatan kognitif-teoritis dalam ruang kelas menjadi salah satu faktor mengapa pendidikan kewarganegaraan tidak cukup memadai untuk memahami bagaimana proses demokratisasi hari ini membetuk karakter warga negara. Penelitian ini mengusulkan pendekatan berpikir politis (thinking politically) sebagai fondasi pendidikan kewarganegaraan transformatif, yang dioperasionalisasikan melalui model kewarganegaraan yang hidup (living citizenship). Pendekatan ini bertujuan untuk membelajarkan warga negara memahami realitas kehidupan politik Indonesia sehari-hari, memberikan kesempatan bagi setiap warga negara tidak hanya memahami aspek keanggotaan kewarganegaraan, tetapi juga aspek demokrasi kewargaan yang memposisikan warga negara setara dan memiliki hak yang sama. Kami berpendapat, pendidikan kewarganegaraan transformatif menjadi fondasi terhadap penguatan kapasitas nalar warga negara untuk menjalankan bagaimana popular kontrol (Beetham, 1997) bekerja yang diperkenalkan melalui kanal-kanal institusi pendidikan sejak awal.]]>
