cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 648 Documents
 59   60   61   62   63 
Analisis Izin PKKPR Berusaha di Darat dalam Proses Peralihan Hak atas Tanah Setyawan, Muhammad Notarianto; Mahmudah, Siti
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.64883

Abstract

ABSTRACTThe Approval for Spatial Utilization Activities (PKKPR) is granted based on its conformity with Spatial Planning (RTR) under Article 108(2) of Government Regulation No. 21 of 2021, following a hierarchical principle covering various planning levels. This study examines the legal framework of PKKPR in relation to land rights transfer licensing and the normative aspects of Spatial Utilization Activity Conformity (KKPR), along with influencing factors. Using a normative juridical method, the study finds that PKKPR must be obtained through OSS to ensure spatial utilization conformity in land rights transfers under the Job Creation Law and PP No. 21/2021. Reform is needed to ensure legal certainty and sustainable land use.Keywords: PKKPR License; Business on LandABSTRAKPersetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) diberikan berdasarkan kesesuaiannya dengan RTR sesuai Pasal 108 ayat 2 PP Nomor 21 Tahun 2021, dengan prinsip berjenjang dan komplementer berdasarkan RTR Kabupaten/Kota, Provinsi, KSN, RZ KAW, RTR Pulau/Kepulauan, dan/atau RTR Nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai PKKPR dalam kaitannya dengan proses perizinan pada peralihan hak atas tanah, dan aspek normatif yang berkaitan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya dalam sistem perizinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa PKKPR wajib diperoleh melalui OSS untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang dalam peralihan hak atas tanah sesuai UU Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021. PKKPR perlu direformasi untuk memastikan kepastian hukum dan pemanfaatan ruang yang tertib serta berkelanjutan.Kata Kunci: Izin PKKPR; Berusaha di Darat
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Swasta Menurut Hukum Positif di Indonesia Ramadhan, Satria Ilham; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.63728

Abstract

ABSTRACTThe obligation of the pawnbroker entails repaying the principal loan and interest according to the terms set by the pawn recipient, which includes a clause stipulating collateral auctioning if the loan remains unpaid by the due date as specified in the credit agreement. This research aims to investigate the execution of collateral in private pawnshops under Indonesian law and the creditor's entitlement to pledged assets in case of debtor default. Employing a normative juridical approach, the study reveals that while private pawnshops offer a new financial avenue, clients must comprehend the transaction risks. In collateral execution, pawnshops have the authority to auction off pledged items if clients default, with the pawnholder having the responsibility to refund the proceeds from the auction.Keywords: Execution; Private mortgage; GuaranteeABSTRAKKewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai, termasuk syarat bahwa jika pinjaman tidak dilunasi hingga tanggal jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang telah ditentukan dalam surat bukti kredit (SBK). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan dalam gadai swasta menurut hukum positif di Indonesia dan kreditur dapat memiliki objek yang di jaminkan oleh debitur apabila debitur wanprestasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Praktik perusahaan pergadaian swasta memberikan alternatif baru bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial, namun, nasabah perlu memahami risiko transaksi gadai. Dalam eksekusi jaminan gadai, pergadaian memiliki hak untuk menjual barang jaminan jika nasabah wanprestasi, dengan pemegang gadai memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang hasil lelangKata Kunci: Eksekusi; Gadai swasta; Jaminan
Proses Jual Beli Tanah Harta Warisan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Pekalongan Zulfa, Diah Ayu Kholivia; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.57144

Abstract

ABSTRACTThe sale of inherited assets can be carried out because they have become the right of the heir, thus making waqf, gift, or sale entirely the heir's rights, considering that the rights related to the inherited assets have been fulfilled. The aim of the research is to analyze the legal strength of judicial decisions in the process of buying and selling inherited land, and to analyze the process itself. The method used is an empirical legal research approach. Based on the results of an examination of the process of buying and selling the husband's inherited land conducted at a notary/PPAT, according to the decision of the Pekalongan City Religious Court, every action is legal, with similar consequences for PPAT's disobedience.Keywords: Buying and Selling Inheritance; Court ruling                                                                        ABSTRAKPenjualan harta warisan dapat dilakukan karena harta peninggalan telah menjadi hak pewaris, sehingga wakaf, hibah, atau penjualan sepenuhnya menjadi hak ahli waris dengan memperhatikan hak-hak yang terkait dengan harta warisan telah dipenuhi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kekuatan hukum putusan peradilan di proses jual beli tanah warisan dan menganalisis proses jual beli tanah warisan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis pendekatan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses jual beli tanah warisan suami yang dilakukan di notaris/PPAT berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan bahwa setiap perbuatan selalu sah. akibat yang sama dengan pantasnya tindakan PPAT yang tidak patuh.Kata Kunci: Jual Beli Waris; Putusan Pengadilan
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Expedisi terhadap Kurir Mitra apabila Terjadi Kecelakaan Kerja Putra, Luthfie Novansa; Sukirno, Sukirno
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.66622

Abstract

ABSTRACTEvery company in Indonesia is required to provide legal protection to workers by maintaining welfare and offering social security, reflecting the principles of mutual effort, family spirit, and cooperation in accordance with the spirit of Pancasila and the 1945 Constitution. This research aims to examine the legal protection and responsibility of expedition companies towards courier partners who experience workplace accidents. The research method used is normative juridical. The findings indicate that legal protection for courier partners is limited because labor laws focus on formal employment relationships and do not specifically address partnerships. Expedition companies must ensure courier safety through safe instructions, fair wages, provision of safety equipment, training, and mental health support, with more comprehensive regulations needed to effectively protect their rights.Keywords: Expedition Companies; Courier Partners; Accidents.ABSTRAKSetiap perusahaan di Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada pekerja melalui pemeliharaan kesejahteraan dan pemberian jaminan sosial yang mencerminkan asas usaha bersama, kekeluargaan, dan kegotongroyongan sesuai dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Mengetahui perlindungan hukum dan tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap kurir mitra yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum untuk kurir mitra masih terbatas karena undang-undang ketenagakerjaan fokus pada hubungan kerja formal dan belum mengatur kemitraan secara spesifik. Perusahaan ekspedisi harus memastikan keselamatan kurir melalui instruksi yang aman, pembayaran upah adil, penyediaan peralatan keselamatan, pelatihan, dan dukungan kesehatan mental, serta regulasi yang lebih komprehensif diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka secara efektif.Kata Kunci: Perusahaan Expedisi; Kurir Mitra; Kecelakaan
Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen SIM Card Swab Mobile Banking Megawati, Santi Candra; Prananda, Rahandy Rizki
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.62621

Abstract

ABSTRACTIn the digital era, mobile banking become the main choice for urban communities; Even though it practical, but it’s threaten by fraudsters such as SIM card swabs; This research aim to examine legal regulations related to transactions via mobile banking and protection steps from banks and telecommunications companies to protect mobile banking users; This research uses a normative juridical method, then analyzed qualitatively and conclusions drawn by deductive method; Even though it has not been regulated in Banking Law no. 7 of 1992, but the OJK has issued POJK which regulates banking digitalization in detail; Meanwhile, the Telecommunications Law has regulated the protection of consumers who use telecommunications facilities via SIM cards; Banks and telecommunications companies have both taken protection step for their users.Keywords: Consumer Protection; Mobile Banking; SIM Card SwabABSTRAKDi era digital, transaksi melalui mobile banking menjadi pilihan utama masyarakat urban; Meskipun memudahkan transaksi, pembayaran melalui sistem perbankan memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh fraudster salah satunya melalui SIM card swab; Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peraturan hukum terkait transaksi melalui mobile banking dan langkah apa yang telah dilakukan perbankan dan perusahaan telekomunikasi untuk melindungi pengguna mobile banking; Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan mengunakan metode deduktif; Meskipun belum diatur dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, namun OJK telah mengeluarkan POJK yang mengatur terkait digitalisasi perbankan ini secara rinci; Sementara itu, Undang-Undang Telekomunikasi telah mengatur terkait perlindungan konsumen pengguna sarana telekomunikasi melalui SIM card; Perbankan dan perusahaan telekomunikasi sama-sama telah melakukan langkah perlindungan bagi pengguna mobile banking.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Mobile Banking; SIM Card Swab
Penyelesaian Sengketa Tanah Terindikasi Overlapping di Luar Pengadilan Melalui Alternative Dispute Resolution Yoga Susilo, Nur Allim; Santoso, Budi
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.62437

Abstract

ABSTRACTLand disputes resulting from overlapping claims are significant and highly complex issues that can lead to prolonged conflicts and legal uncertainties. Alternative Dispute Resolution (ADR) has been recognized as a potential method for resolving land disputes. This study aims to analyze the effectiveness of resolving disputes through non-litigation pathways using Alternative Dispute Resolution (ADR) concerning overlapping land disputes in Indonesia. The research method employed is normative with a qualitative approach. The results indicate that non-litigation resolution of land disputes can contribute to the context of land dispute resolution, with ADR methods serving as effective and efficient tools outside the courtroom.Keywords: Land Disputes; Overlapping; Outside the CourtABSTRAKSengketa tanah akibat tumpang tindih (overlapping) merupakan masalah yang penting dan sangat kompleks, yang dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Alternative Dispute Resolution (ADR) telah diakui sebagai  metode yang potensial dalam menyelesaikan sengketa tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) yang berkaitan dengan sengketa tanah tumpang tindih (overlapping) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normative dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah secara non-litigasi dapat memberikan kontribusi dalam konteks penyelesaian sengketa tanah dengan metode ADR sebagai alat penyelesaian yang efektif dan efisien di luar pengadilan.Kata Kunci: Sengketa Tanah; Overlapping; Luar Pengadilan
Implikasi Hukum Terhadap Pengajuan Perkawinan Beda Agama Marta, Fakhirah; M.S., Edith Ratna
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.60148

Abstract

                                                                                 ABSTRACT                                                            Conventionally interfaith marriages are not regulated in detail in UU No. 1 of 1974 concerning Marriage. The aim of this research is to understand the consequences of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 on the sociological conditions of society on interfaith marriages in Indonesia and alternative recognition of interfaith marriages in Indonesia is the purpose of this research. The author conducts normative or theoretical research. The research results obtained are that SEMA Number 2 of 2023 does not allow judges to grant applications for interfaith marriages. Alternative recognition of interfaith marriages before the existence of SEMA Number 2 of 2023 was carried out by first submitting an application to the District Court or Religious Court to obtain a decision that legalizes interfaith marriages.Keywords: Legal Implication; Interfaith Marriage; Legal Implementation.ABSTRAKSejatinya Perkawinan beda agama tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menegetahui Dampak Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap kondisi sosiologis masyarakat atas perkawinan beda agama di Indonesia dan alternatif pengakuan atas perkawinan beda agama di Indonesia merupakan tujuan dalam penelitian ini. Penulis melakukan penelitian normatif atau teoritis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak meperbolehkan hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Alternatif pengakuan perkawinan beda agama sebelum adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama untuk memperoleh putusan yang mengesahkan perkawinan beda agama.Katakunci: Implikasi Hukum; Perkawinan Beda Agama; Implementasi hukum.
Terutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanggungan pada Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Rachmat, Sigit Nur; Wicaksono, Setiawan; Putri, Cyndiarnis Cahyaning
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.67031

Abstract

ABSTRACT Batu City Regional Regulation Number 4 of 2023, Article 17 paragraph (1) letter (a), stipulates that the debt of Land and Building Acquisition Fee (BPHTB) arises at the signing of the sale and purchase agreement. Sale and purchase agreement is only a preliminary contract and does not constitute the legal transfer of land and building rights. This study examines the validity of determining the time of BPHTB debt in relation to the sale and purchase agreement. Using a normative legal method, this research analyzes the regulation in the context of the concept of transfer of land and building rights. The findings show that setting the BPHTB debt at the signing of the agreement is inconsistent with the legal principle of rights transfer in property transactions.Keywords: Taxes; Agreement; Buy and SellABSTRAK Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 17 ayat (1) huruf (a) mengatur terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian pendahuluan yang belum mengakibatkan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisa keabsahan saat terutangnya BPHTB ditinjau perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Metode yang digunakan adalah normatif untuk mengkaji pasal 17 ayat (1) huruf (a) dengan konsep peralihan hak atas tanah dan bangunan.  Hasil penelitian ini adalah saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak sesuai dengan saat  peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli.Kata Kunci: Pajak; Perjanjian; Jual Beli
Tanggung Jawab Penyewa atas Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Mobil: Perspektif Perlindungan Konsumen Aulia, Hanna; Busro, Achmad
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.66996

Abstract

ABSTRACTThe car rental practice, such as at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat, often faces breaches of contract from renters, including returning scratched or damaged cars, transferring the car to others, and delays in returning the vehicle. The purpose of this study is to examine the liability of car renters in the event of a breach of the rental agreement at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat and the dispute resolution process in cases of such breaches. The research method used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach. The research findings indicate that Renters at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat are responsible for rental fees, damages exceeding Rp1,000,000, and legal procedures. Disputes arising from breaches are resolved through a review of the contract, direct discussions, and negotiations.Keywords: Liability; Breach of Contract; Car Rental Agreement.ABSTRAKPraktik sewa-menyewa mobil, seperti di Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat, sering menghadapi wanprestasi dari penyewa, termasuk pengembalian mobil yang lecet atau rusak, memindahtangankan mobil, dan keterlambatan dalam pengembalian. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban penyewa mobil dalam hal terjadi wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat dan penyelesaian sengketa dalam hal adanya wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyewa di Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat bertanggung jawab atas biaya sewa, kerusakan mobil di atas Rp. 1.000.000, dan prosedur hukum. Sengketa wanprestasi diselesaikan melalui peninjauan perjanjian, diskusi, dan negosiasi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Wanprestasi; Perjanjian Sewa Mobil
Perlindungan Hukum terhadap Jual Beli Tanah Transmigrasi secara di Bawah Tangan Arrofani, Annisa Jeflina; Musyafah, Aisyah Ayu
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.55806

Abstract

ABSTRACTThe lack of knowledge and understanding of transmigration community members regarding the procedures for land transaction according to positive law is a contributing factor to the large number of illegal land transactions. The aim of this research is to determine the legal consequences of rights  transaction to transmigration land and forms of legal protection for buyers of property rights to land at transmigration locations obtained through private transactions. The method used in this research is empirical juridical. The results of this research are that there is no legal certainty regarding the subject and object of land rights that have been purchased and the form of legal protection applied by registering with the Court to obtain a decision that has permanent legal force.Keywords: Protection; Transactions; Land; TransmigrationABSTRAKKurangnya pengetahuan serta pemahaman warga masyarakat transmigrasi mengenai tata cara transaksi jual beli tanah menurut hukum positif menjadi faktor pendukung banyaknya terjadi jual beli tanah di bawah tangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap jual beli hak atas tanah transmigrasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli hak milik atas tanah lokasi transmigrasi yang diperoleh melalui jual beli di bawah tangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis empiris. Hasil penelitian ini yaitu tidak adanya kepastian hukum terhadap subjek dan objek hak atas tanah yang telah dibeli dan bentuk perlindungan hukum yang diterapkan sejauh ini adalah dengan pendaftaran ke Pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.Kata Kunci: Perlindungan; Jual Beli; Tanah; Transmigrasi

Page 61 of 65 | Total Record : 648

 59   60   61   62   63 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue