cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 648 Documents
 60   61   62   63   64 
Pelaksanaan Pendaftaran Merek Barang Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi Arta, Erlangga Dana; Santoso, Budi
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.67361

Abstract

ABSTRACTRegistering trademark rights for creative ideas in the clothing business is crucial for protecting brand identity and preventing unauthorized use. The aim of this research is to explore the trademark registration process for goods and services and to analyze the implementation of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in this context. The research employs a normative legal approach. Findings indicate that the trademark registration process in Indonesia provides significant legal protection for brand owners, helping them maintain their identity and exclusivity in a competitive market. The implementation of Law No. 20 of 2016 offers strong legal safeguards through registration, ensuring exclusive rights, preventing misuse, and fostering consumer trust in the marketplace.Keywords: Trademark Registration; Goods; ServicesABSTRAKMendaftarkan hak merek (trademark) untuk ide kreasi dalam usaha pakaian adalah langkah penting untuk melindungi identitas brand dan mencegah penggunaan yang tidak sah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pendaftaran merek untuk produk barang dan jasa, serta implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pendaftaran merek untuk produk barang dan jasa. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Proses pendaftaran merek produk barang dan jasa di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang penting bagi pemilik merek untuk menjaga identitas dan eksklusivitas produk mereka di pasar yang kompetitif. Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik merek melalui pendaftaran, yang memastikan hak eksklusif, mencegah penyalahgunaan, dan mendukung kepercayaan konsumen di pasar.Kata Kunci : Pendaftaran Merek; Barang; Jasa
Tinjauan Hukum Sosiologis Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Wibowo, Awignamastu; Santoso, Budi
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.62338

Abstract

ABSTRACTChildren are the nation's future generation and pivotal to national development as human investments deserving protection from both government and society. This study aims to elucidate the legal protection, barriers, and local cultural aspects concerning child labor in Desa Setu, Mundu District, Cirebon Regency. Utilizing a socio-legal approach, findings reveal suboptimal legal safeguards for child workers. Barriers include parents' lack of legal knowledge, inadequate oversight from the Manpower Office (Disnaker), and a culture encouraging child labor. The research underscores the need for improved legal awareness among parents, stricter oversight, and cultural shifts to enhance child protection in the workplace within Desa Setu, Mundu District, Cirebon Regency.Keywords: Child labor;  Protection; Setu Village.ABSTRAKAnak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional sebagai investasi manusia yang seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari pemerintah maupun masyarakat suatu negara. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum, hambatan dan budaya dalam masyarakat setempat terkait pekerja anak di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak belum optimal. Hambatan meliputi kurangnya pengetahuan hukum orang tua pekerja anak, pengawasan yang tidak memadai dari Disnaker, dan budaya masyarakat yang mendorong anak untuk bekerja. Penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kesadaran hukum orang tua, pengawasan yang lebih ketat, dan perubahan budaya untuk meningkatkan perlindungan anak dalam lingkungan pekerjaan di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.Kata Kunci: Perlindungan; Pekerja Anak;  Desa Setu.
Implementasi Penggunaan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Notaris Anggre, Uci Kartika; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.53257

Abstract

ABSTRACTA surrogate in a notarial deed refers to a statement made by the notary, based on the appearer’s direct explanation, indicating their inability to sign. This statement holds the same legal force as a signature and is placed at the end of the deed. This study aims to analyze the implementation and legal validity of using a surrogate as a substitute for a signature in a notarial deed. Using a normative juridical method, the research finds that surrogates are used when appearers are physically unable to sign due to illness, illiteracy, or visual impairment. The use of a surrogate is valid if the deed is read before the notary, formulated correctly, and made within the notary’s jurisdiction.Keyword: Surrogate; Signature; Notary deedABSTRAKSurrogate dalam akta notaris adalah pernyataan notaris berdasarkan keterangan langsung penghadap yang menyatakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan, kedudukannya setara dengan tanda tangan dan dilekatkan pada akhir akta. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi dan keabsahan penggunaan surrogate sebagai pengganti tanda tangan dalam akta notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surrogate digunakan ketika penghadap tidak dapat menandatangani secara fisik karena sakit, tidak mampu membaca dan menulis, atau mengalami gangguan penglihatan. Penggunaan surrogate sah selama akta dibuat dan dibacakan langsung di hadapan notaris, klausula disusun sesuai pernyataan penghadap, bentuk akta sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta dibuat di tempat yang sesuai dengan wilayah kerja notaris.Kata Kunci: Surrogate; Tanda Tangan; Akta Notaris
Kepastian Hukum Atas Pemilik Tanah Yang Tumpang Tindih Akibat Penerbitan Sertifikat PTSL Artika, Shinta Dewi; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.57791

Abstract

ABSTRACTConventional land registration processes often take a long time and are marked by various potential abuses, such as extortion, bribery, and abuse of power. This study aims to understand the legal protection for parties experiencing overlapping land ownership due to the issuance of PTSL certificates and the legal certainty in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program. The research uses a normative juridical method. The findings indicate that legal protection for overlapping land ownership due to PTSL certificate issuance is often neglected due to procedural violations, thus necessitating more effective protection and faster, more accurate land registration to prevent conflicts and enhance legal certainty, given the existing challenges in PTSL regulation and enforcement.Keywords: Overlapping; Land; Certificate; PTSL.ABSTRAKProses pendaftaran tanah konvensional sering kali memakan waktu yang lama dan diwarnai dengan berbagai potensi penyalahgunaan, seperti tindakan pemerasan, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami tumpang tindih kepemilikan tanah akibat penerbitan sertifikat PTSL dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap tumpang tindih kepemilikan tanah akibat penerbitan sertifikat PTSL sering terabaikan karena pelanggaran prosedur, sehingga diperlukan perlindungan yang lebih efektif serta pendaftaran tanah yang cepat dan akurat untuk mencegah konflik dan meningkatkan kepastian hukum, mengingat tantangan yang masih ada dalam pengaturan dan penegakan hukum terkait PTSL.Kata Kunci: Tumpang Tindih; Tanah; Sertifikat; PTSL.
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Direksi atas Pengalihan Kekayaan Perseroan Tanpa Melalui RUPS Siregar, Kathrin Angelika; Trihastuti, Nanik
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.65112

Abstract

Peran Kode Etik Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Jabatannya sebagai Pejabat Umum Yudhoyono, Gatot Eko; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.69433

Abstract

ABSTRACTNotaries play a vital role in ensuring legal certainty through the creation of authentic deeds in civil transactions. Professionalism and ethics are essential to prevent legal violations and maintain public trust. This study aims to explore how the notarial code of ethics contributes to upholding the notary's status as a public official. Using a normative juridical approach, this research analyzes secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings show that the notarial code of ethics serves as a key guideline in preserving integrity and public confidence, while ensuring digital practices align with legal and ethical principles. The urgency of ethics in the notarial profession lies in its role in maintaining integrity, public trust, and professional resilience in the digital era.Keywords: Profession; Notary; Code of Ethics; Electronics.ABSTRAKNotaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik dalam transaksi keperdataan. Profesionalisme dan etika notaris menjadi kunci dalam mencegah pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kode etik notaris berkontribusi dalam menjaga kedudukan profesi notaris sebagai pejabat publik. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif, dengan mengevaluasi menggunakan sumber data sekunder, termasuk teks bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kode etik notaris menjadi pedoman penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, sekaligus memastikan praktik digital tetap sejalan dengan prinsip hukum dan etika di era 4.0 menuju 5.0. Urgensi etika dalam profesi notaris di era digital terletak pada fungsinya menjaga integritas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan peran notaris dalam sistem hukum yang adil dan berdaya tahan.Kata Kunci: Profesi; Notaris; Kode Etik; Elektronik.
Perlindungan Hukum Hak Merek UMKM: Studi Lumpia Cenol Semarang Arya Nurudin, Ikhsan Bintang; Santoso, Budi
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.70377

Abstract

ABSTRACTVarious types of MSME products require legal protection, including food, beverages, and other products. One example is a traditional Semarang snack called Lumpia Cenol. This study aims to examine the legal protection for the trademark rights of MSME "Lumpia Cenol" in Semarang based on Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications and the legal consequences arising after the registration of the "Lumpia Cenol" trademark. The research employs an empirical juridical method. The findings indicate that trademark registration under Law No. 20 of 2016 grants exclusive legal protection, including exclusive usage rights and legal remedies for infringements. Challenges such as a lack of legal awareness and registration costs must be addressed through education and government support to ensure sustainable MSME growth.Keywords: Legal Protection; Trademark; MSMEs.ABSTRAKBerbagai jenis produk UMKM perlu mendapatkan perlindungan, baik itu produk makanan, minuman, maupun produk lainnya. Contohnya, produk cemilan khas Semarang, yaitu lumpia yang diberi nama Lumpia Cenol. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek UMKM 'Lumpia Cenol' di Semarang berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan akibat hukum yang timbul setelah pendaftaran merek Produk Merek Lumpia Cenol Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum eksklusif kepada pemegang merek, meliputi hak penggunaan eksklusif dan upaya hukum terhadap pelanggaran. Kendala seperti kurangnya pemahaman hukum dan biaya pendaftaran merek perlu diatasi melalui edukasi dan dukungan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Merek; UMKM.
Legalitas Perjanjian Jual Beli Menggunakan Uang Kethip di Pasar Ciplukan Karanganyar Anugrah, Apriani; M.S., Edith Ratna
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.61562

Abstract

ABSTRACTBank Indonesia requires the public to use Rupiah currency in every transaction in Indonesia. However, in Ciplukan Karanganyar Market, the payment system is done by using kethip money. The purpose of the research is to find out the validity of the sale and purchase agreement using kethip money in Ciplukan Karanganyar Market. The research method used is a normative juridical approach that refers to the way to understand written law and the legal norms contained therein. The research results conclude that the use of wooden coin money (kethip) in the sale and purchase transactions in Ciplukan Karanganyar Market is declared valid because it does not violate or has fulfilled the validity requirements of the agreement Article 1320 of the Civil Code and other related financial laws.Keywords: Valid; Agreement; Sale Purchase; Money.ABSTRAKBank Indonesia menetapkan bahwa setiap orang harus menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi di wilayah Indonesia. Namun, di Pasar Ciplukan Karanganyar, sistem pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang kethip. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli dengan menggunakan uang kethip di Pasar Ciplukan Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan untuk memahami hukum tertulis dan norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan uang koin kayu (kethip) dalam transaksi jual beli di Pasar Ciplukan Karanganyar dinyatakan sah karena tidak menyalahi, bahkan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang keuangan lainnya.Kata Kunci: Sah; Perjanjian; Jual Beli; Uang.
Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Tidak Dibacakan di Hadapan Para Pihak Syahrudin, Dedy; Musyafah, Aisyah Ayu
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.59479

Abstract

ABSTRACTOne of the duties of a Notary is to read out the deed in the presence of the parties involved as mandated by the law. This research aims to determine the responsibility, legal consequences, and sanctions against a Notary for deeds not read out in the presence of the parties. The research method employed is a juridical-normative approach. The findings conclude that a Notary's responsibility for unread deeds may result in moral and legal accountability for the material accuracy of the deed. The legal consequence is that the deed may degrade into a private deed with imperfect probative force, thus providing inadequate legal protection. Sanctions for such actions may include oral warnings, written warnings, temporary dismissal, honorable dismissal, or dismissal without honorKeywords: Responsibility; Notary; Deed.ABSTRAKSalah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap sesuai dengan perintah Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab, akibat hukum dan sanksi notaris terhadap akta yang tidak dibacakan dihadapan penghadap. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan, Notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara moral dan perdata atas kebenaran materiil akta yang dibuatnya. Akibat hukum tersebut akta dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang belum sempurna sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum. Sanksi atas perbuatan Notaris tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat.Kata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; Akta.
Perlindungan Konsumen dalam Rekayasa Genetika: Kajian Penegakan Hukum di Indonesia Ramadhani, Rosita Riskiana; Santoso, Budi
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.69052

Abstract

ABSTRACTThe Consumer Protection Law has not specifically regulated the safety of genetically modified products, creating a gap between biotechnology and consumer protection, and lacking harmonization with international protocols. This study aims to analyze the legal framework for consumer protection of genetically modified agricultural products in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach, focusing on the analysis of the Consumer Protection Law, the Food Law, and other regulations related to consumer rights protection regarding genetically modified products. The study finds that consumer protection of genetically modified products in Indonesia requires stronger regulations, improved monitoring capacity, better information transparency, and active involvement of relevant institutions to ensure product safety and compliance with standards, addressing challenges in regulation implementation and the lack of specific regulations.Keywords: Consumer Protection; Genetic Engineering.ABSTRAKUndang-undang perlindungan konsumen belum mengatur secara khusus keamanan produk rekayasa genetik, menciptakan kesenjangan antara bioteknologi dan perlindungan konsumen, serta kurangnya harmonisasi dengan protokol internasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk rekayasa genetik di bidang pertanian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menekankan pada analisis terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan, serta ketentuan lain yang mengatur perlindungan hak-hak konsumen atas produk rekayasa genetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap produk rekayasa genetik di Indonesia membutuhkan penguatan regulasi, kapasitas pengawasan, transparansi informasi, serta peran aktif lembaga terkait untuk memastikan produk yang dikonsumsi aman dan sesuai standar, mengingat implementasi pengaturan yang masih menghadapi tantangan terkait pengawasan dan kurangnya regulasi khusus.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Rekayasa Genetika.

Page 62 of 65 | Total Record : 648

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue