NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
648 Documents
<![CDATA[Peran Camat sebagai PPATS dalam Pelayanan Pembuatan Akta Hibah di Pringsurat ]]>
<![CDATA[Ahadsa, Avedeanty]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.65432
<![CDATA[ABSTRACTThe sub-district head can serve as a Temporary Land Deed Official (PPATS) if the area lacks or has insufficient PPATs. As a PPATS, the sub-district head holds the same authority as regular PPATs, including drafting grant deeds. This study aims to uncover the reasons for establishing PPATS in Pringsurat Sub-district and analyze the role of the sub-district head in providing grant deed services to the community. Using an empirical juridical method, the study finds that the sub-district head was appointed as a PPATS to enhance land service accessibility and efficiency, ensure legal certainty, and improve transparency and accountability. This appointment aligns with the principles of utilitarianism and authority, benefiting the community by facilitating land administration.Keywords: Sub-District Head; PPATS; Services; Grant Deed.ABSTRAKCamat dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) jika di daerahnya belum terdapat atau kekurangan PPAT. Dalam menjalankan tugasnya sebagai PPATS, Camat memiliki kewenangan yang sama dengan PPAT pada umumnya, salah satunya adalah membuat akta hibah. Tujuan penelitian untuk mengungkap alasan dibentuknya PPATS di Kecamatan Pringsurat serta menganalisis peran Camat Pringsurat dalam pelayanan pembuatan akta hibah bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa Camat Pringsurat ditunjuk sebagai PPATS untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan pertanahan, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penunjukan ini mendukung kepastian hukum bagi masyarakat dan mempermudah administrasi pertanahan, sejalan dengan teori utilitarianisme dan kewenangan.Kata Kunci: Camat; PPATS; Pelayanan; Akta Hibah.]]>
<![CDATA[Hak dan Kewajiban Pemegang Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ]]>
<![CDATA[Ikram, Muhammad Dzul]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.68319
<![CDATA[ABSTRACTA trademark is a legal entity that provides protection for its owner against unauthorized use of trade signs by others. This study aims to examine the implementation of trademark registration for goods and services, as well as the rights and obligations of registered trademark holders under Law Number 20 of 2016, in supporting legal certainty, brand reputation protection, and consumer protection for authentic products. The research method employed is normative juridical. The findings reveal that trademark registration in Indonesia grants exclusive rights to the first party to register the trademark, ensuring its use in the trade of goods and services. Legal protection of trademarks aims to create legal certainty, safeguard brand reputation, and ensure a fair market with consumer protection for authentic and high-quality products.Keywords: Trademark Holder Rights; Registered Trademarks.ABSTRAKMerek merupakan entitas hukum yang memberikan perlindungan bagi pemiliknya terhadap penggunaan tanda perdagangan oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran merek produk barang dan jasa, serta hak dan kewajiban pemegang merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendukung kepastian hukum, perlindungan reputasi merek, dan perlindungan konsumen terhadap produk asli. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek dan melindungi penggunaannya dalam perdagangan barang dan jasa. Perlindungan hukum atas merek bertujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi reputasi merek, serta memastikan pasar yang adil dengan perlindungan konsumen terhadap produk asli dan berkualitas.Kata Kunci: Hak Pemegang Merek; Merek Terdaftar.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Pengaturan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Era Digitalisasi ]]>
<![CDATA[Fadhilah, Sarah]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.65545
<![CDATA[ABSTRACTDisharmonization related to the application of Indonesian cyber notary is an obstacle in terms of legal substance aspects. This legal vacuum occurs because the contradiction of the conflict between Notary Public Law on Article 15 paragraph (3) of the UUJN and Information and Transaction Electronic Law on Article 5 paragraph (4) of the ITE Law. Therefore, it is necessary to harmonize the laws and digital instruments of the notary profession into the Indonesian legal system. The purpose of this research is to examine the regulations that should be applied regarding electronic deeds in Indonesia. This research uses the juridical-normative method, using secondary data legal materials. The results of this study indicate that harmonization of integrated and consistent legal arrangements in order to create the concept of cyber-notary in Indonesia. Keywords: Cyber Notary; Legal Reconstruction; Digitalization.ABSTRAKDisharmonisasi hukum terkait penerapan cyber notary di Indonesia menjadi hambatan dari segi substansi hukum. Kekosongan hukum ini terjadi karena adanya pertentangan antara Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keabsahan akta yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi aturan hukum dan instrumen digital profesi notaris ke dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan yang seharusnya dapat diterapkan terkait akta elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi pengaturan hukum yang terintegrasi dan konsisten guna terciptanya konsep cyber notary di Indonesia.Kata Kunci: Cyber Notary; Rekonstruksi Hukum; Digitalisasi.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Cyber Notary dalam Era Digitalisasi 5.0 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Setiawati, Sicilia Firdaus]]>;
<![CDATA[Samosir, Tetti]]>;
<![CDATA[Deni, Fitraì]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.74376
<![CDATA[ABSTRACTThe rise of the digitalization era 5.0 urges legal modernization, including in the notarial field. The Cyber Notary concept emerges as a solution through the application of technology in authentic deed creation. However, Indonesia lacks specific regulations explicitly governing its implementation. This study uses a normative-descriptive approach based on literature review to analyze legal politics and obstacles to Cyber Notary adoption. The findings show that technologies such as AI offer efficiency but require a strong legal foundation to align with notarial principles. Regulatory harmonization, particularly regarding Article 1 point 7 of the UUJN, is crucial to realize a Cyber Notary system that adapts to the digital era.Keywords: Authentic Deed; Notary; Notary's Responsibility; Principle of Care ABSTRAKPerkembangan era digitalisasi 5.0 mendorong modernisasi hukum, termasuk dalam bidang kenotariatan. Konsep Cyber Notary hadir sebagai solusi melalui penerapan teknologi dalam pembuatan akta autentik. Namun, belum ada regulasi khusus di Indonesia yang mengaturnya secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan untuk menganalisis politik hukum dan hambatan penerapan Cyber Notary. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi seperti AI menawarkan efisiensi, namun memerlukan dasar hukum yang kuat agar selaras dengan prinsip notariat. Harmonisasi regulasi, khususnya terkait Pasal 1 angka 7 UUJN, menjadi urgensi utama untuk mewujudkan Cyber Notary yang adaptif terhadap era digital. Kata Kunci: Akta Otentik; Notaris; Tanggung Jawab Notaris; Prinsip Kehati-hatian]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab PPAT dalam Pemungutan BPHTB Sebagai Sumber Penerimaan Negara ]]>
<![CDATA[Yuliana, Klara]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.63075
<![CDATA[ABSTRACTPPAT in making act must ensure that BPHTB has been paid by showing paying proof. The aim of this research is to find out what PPAT's responsibilities in collecting BPHTB and what PPAT's role in managing BPHTB. The research used normative juridical and this type of research analytical descriptive. The type of data used is secondary data. The first result is the importance of PPAT's responsibility for the application of BPHTB tax and purchase transactions as well regarding the process of determining BPHTB, the second result the role of PPAT in managing BPHTB due to the lack of knowledge of the parties regarding how to calculate tax, verification and validation processes. taxes, as well as limited time to make deposits.Keywords: PPAT; BPHTB; Government Revenue.ABSTRAKPPAT dalam membuat akta jual beli wajib memastikan BPHTB telah dibayar dengan memperlihatkan bukti setoran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PPAT dalam pemungutan BPHTB dan bagaimana peran PPAT dalam pengurusan BPHTB pada proses peralihan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan jenis penelitian ini deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian pertama yaitu pentingnya tanggung jawab PPAT atas penerapan pajak BPHTB pada transaksi jual beli tanah juga pentingnya penyampaian informasi yang dibutuhkan terkait proses penetapan BPHTB, yang kedua terkait peran PPAT hadir dalam pengurusan BPHTB dikarenakan kurangnya pengetahuan para pihak mengenai cara menghitung pajak, proses verifikasi dan validasi pajak, serta keterbatasan waktu untuk melakukan penyetoran.Kata Kunci: PPAT; BPHTB; Penerimaan Negara.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis atas Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Kredit Kepemilikan Rumah ]]>
<![CDATA[Salsabila, Nabila]]>;
<![CDATA[Badriyah, Siti Malikhatun]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.68444
<![CDATA[ABSTRACTThe duties and responsibilities of a Notary in the mortgage loan (KPR) process often face challenges, including legally defective deeds due to negligence, disputes arising from the debtor's lack of understanding of the agreement, and misuse of documents by third parties. This research aims to analyze the role and responsibilities of Notaries in drafting mortgage loan deeds from a juridical perspective. Using a normative juridical approach with a literature study method, the research examines legal norms and regulations. The findings reveal that Notaries play a critical role in ensuring legal certainty and protecting the rights of both parties. By preparing agreements and providing legal advice, Notaries ensure that mortgage transactions are valid, binding, and legally secure.Keywords: Notary Role; Mortgage Ownership.ABSTRAKPelaksanaan tugas dan tanggung jawab Notaris dalam proses KPR tidak jarang menghadapi berbagai tantangan, antara lain: keberadaan akta yang cacat hukum akibat kelalaian Notaris, sengketa yang timbul karena isi perjanjian tidak dipahami sepenuhnya oleh debitur, hingga penyalahgunaan dokumen oleh pihak ketiga. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditinjau dari perspektif yuridis. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode kajian literatur untuk mengkaji norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak kedua belah pihak. Dengan menyusun akta perjanjian dan memberikan nasihat hukum, Notaris menjamin bahwa transaksi KPR sah, mengikat, dan terlindungi secara hukum.Kata Kunci: Peran Notaris; Kredit Kepemilikan Rumah.]]>
<![CDATA[Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Tanpa Sepengetahuan Penjual ]]>
<![CDATA[Natalia, Ria Evarini]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.64618
<![CDATA[ABSTRACTPPAT is authorized to execute deeds in land rights transfers. In debt and credit agreements, the use of an absolute power of attorney for transferring land rights is a frequent practice, though absolute power of attorney has been prohibited. This article examines the validity of land sale deeds relying on an absolute power of attorney in debt agreements and the responsibility of PPAT in executing such deeds. Using a normative legal approach, the research concludes that land sale deeds based on absolute power of attorney in debt agreements are null and void and the PPAT who drafts the deed can be held accountable under civil, and administrative law. Keywords: Deed; Absolute Power of Attorney; Agreement.ABSTRAKPada saat proses pemindahan hak atas tanah yang berwenang membuat akta adalah PPAT. Dalam Perjanjian hutang piutang sering kali ditemukan penggunaan kuasa jual sebagai dasar pemindahan hak atas tanah. Surat kuasa mutlak telah dilarang penggunaannya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta jual beli tanah berdasarkan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual dan tanggung jawab PPAT dalam membuat akta berdasarkan surat kuasa mutlak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu pembuatan akta jual beli berlandaskan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual merupakan batal demi hukum, dan PPAT yang membuat akta dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan administratif. Kata Kunci: Akta; Surat Kuasa Mutlak; Perjanjian.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Permasalahan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Gugatan Perdata ]]>
<![CDATA[Agripinia, Felita]]>;
<![CDATA[Aminah, Aminah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.64818
<![CDATA[ABSTRACTNotaries/PPATs as Public Officials often experience existing problems, and not infrequently each has been made a defendant or co-defendant due to problems that arise either due to personal problems or from clients and third parties. The problem in this study is first, what is the cause of Notaries/PPATs being sued in a civil case, and second, how to resolve it. This type of research is normative juridical, with the data used being qualitative descriptive. The results of this study concluded that the cause of Notaries/PPATs being sued in a civil case is two factors, namely internal factors and external factors. The settlement of the civil lawsuit is when a Notary/PPAT becomes a defendant, then legally it is not the Notary/PPAT's fault directly. This is because matters concerning the Notary's client personally are not entitled to know. So the Notary/PPAT can file a counterclaim.Keywords: Notary; PPAT; Lawsuit.ABSTRAKNotaris/PPAT sebagai Pejabat Umum tidak jarang mengalami permasalahan-permasalahan yang ada, dan tidak jarang juga masing-masing pernah dijadikan tergugat atau turut tergugat akibat permasalahan yang timbul baik karena permasalahan pribadi maupun dari para klien dan pihak ketiga. Permasalahan pada penelitian ini pertama, bagaimana penyebab Notaris/PPAT digugat secara perdata, dan kedua, bagaimana cara penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penyebab Notaris/PPAT digugat secara perdata terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyelesaian atas gugatan perdata tersebut yaitu ketika seorang Notaris/PPAT menjadi tergugat, maka secara hukum bukan kesalahan dari Notaris/PPAT langsung. Hal ini dikarenakan hal-hal yang menyangkut klien secara pribadi, Notaris tidak berhak untuk mengetahui. Maka, Notaris/PPAT dapat melakukan gugatan rekonvensi.Kata Kunci: Notaris; PPAT; Gugatan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris atas Perubahan Akta Perusahaan Tanpa Sepengetahuan Pihak Terkait ]]>
<![CDATA[Gani, Gunawan]]>;
<![CDATA[Ispriyarso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.62574
<![CDATA[ABSTRACTThe notary must comply with legal requirements in their duties, as violations can result in legal sanctions or dismissal. This study aims to clarify the notary's responsibilities from both civil and criminal law perspectives, and identify potential sanctions for negligence or abuse of authority in creating authentic deeds. The research uses a normative juridical approach. The results show that a notary is liable civilly, criminally, and ethically if they create a deed without the consent of relevant parties, causing the deed to lose its probative value. Negligence in creating authentic deeds may lead to criminal and ethical sanctions if the notary is found to have violated their duties.Keywords: Notary Responsibility; Deed Changes.ABSTRAKNotaris harus mematuhi syarat hukum dalam tugasnya, karena pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi hukum atau pemberhentian tidak hormat. Tujuan penelitian ini memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab notaris, baik dari perspektif hukum perdata maupun pidana, serta mengidentifikasi potensi sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada notaris dalam kasus kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan akta otentik. metode penelitian yang digunakan adalah yiridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Notaris bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan etika jika membuat akta tanpa persetujuan pihak terkait, yang mengakibatkan akta kehilangan kekuatan pembuktian. Kelalaian Notaris dalam pembuatan akta otentik dapat mengarah pada sanksi pidana dan etika jika terbukti melanggar kewajibannyaKata Kunci: Pertanggungjawaban Notaris; Perubahan Akta.]]>
<![CDATA[Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris terhadap Ketidaklengkapan Syarat Formil Data Pribadi ]]>
<![CDATA[Rizal Yara, Muhammad Ismu]]>;
<![CDATA[Surono, Agus]]>;
<![CDATA[Zulpadli, Barus]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i3.74374
<![CDATA[ABSTRACTA notary’s noncompliance with formal requirements for obtaining personal data may result in the deed losing its authentic evidentiary power and lead to legal consequences. This study aims to analyze the impact of the Personal Data Protection Law (PDP Law) on the implementation of the Notary Position Law (UUJN) regarding personal data acquisition, and to examine its legal implications on the evidentiary strength of notarial deeds if formal requirements are unmet. Using a normative juridical method and statutory approach, the findings indicate that the PDP Law strengthens notaries’ obligation to manage personal data lawfully and responsibly. Failure to comply may weaken the authenticity of the deed, create legal uncertainty, and undermine professional accountability.Keywords: Notarial Deed; Formal Requirement; Personal Data.ABSTRAKKetidakpatuhan notaris terhadap ketentuan formil pemerolehan data pribadi dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan otentik dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis pengaruh UU PDP terhadap penerapan UUJN dalam pemerolehan data pribadi, serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap kekuatan pembuktian akta notaris apabila syarat formil tersebut tidak dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan UU Perlindungan Data Pribadi memperkuat kewajiban notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola data pribadi secara sah dan akuntabel. Kelalaian notaris dalam memenuhi ketentuan formil pemerolehan data pribadi dapat menurunkan kekuatan pembuktian akta otentik dan menciptakan ketidakpastian hukum serta mencederai tanggung jawab profesi.Kata Kunci: Akta Notaris; Syarat Formil; Data Pribadi.]]>
