cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 3: Agustus 2020" : 20 Documents clear
KEKUATAN ALAT BUKTI PERKARA ZINA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN QANUN HUKUM ACARA JINAYAT Erha Ari Irwanda; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan adalah untuk menjelaskan kekuatan pembuktian saksi di dalam KUHAP  dan Qanun Hukum Acara Jinayat, kedudukan pembuktian pengakuan terdakwa serta mekanismenya dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan  data sekunder sebagai data utamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat memiliki beberapa perbedaan, antara lain  adalah jumlah saksi dalam KUHAP minimal  dua orang saksi sedangkan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, khusus untuk zina minimal empat orang saksi. Kedudukan pengakuan terdakwa dalam pembuktian terhadap jarimah zina lebih diutamakan karena didasarkan inisiatif sendiri agar terhapus dari dosa. Mekanisme pengakuan terbagi dua yaitu di luar dan di dalam persidangan, di luar persidangan di mulai pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan di Mahkamah majelis hakim menanyakan kembali tentang pengakuan itu. Sedangkan mekanisme pengakuan terdakwa di dalam persidangan.Terdakwa mengaku dan mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘uqubat hudud.
BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA JINAYAT (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Gibran Zulian Qausar; Dahlan Ali
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 62 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat mewajibkan seluruh aparat penegak hukum untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Namun dalam perkara jinayat pemberian bantuan hukum belum dilaksanakan dengan baik. Faktor yang menjadi penyebab tersangkan atau terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum adalah pelaku jinayat menolak didampingi oleh penasihat hukum, perbedaan penafsiran antara hak pelaku dengan kewajiban aparat penegak hukum terhadap penunjukan penasihat hukum, tidak ada kejelasan kepada siapa bantuan hukum tersebut harus ditunjuk.Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan bantuan hukum perkara jinayat adalah Pasal 62 Qanun Hukum Acara Jinayat multitafsir, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tidak menyebut secara implisit bantuan hukum dalam perkara jinayat, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Bertentangan dengan peraturan lainnya. jaksa menerima berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak di damping penasihat hukum, hakim Mahkamah Syar’iyah hanya menawarkan bantuan hukum kepada terdakwa bukan menunjuk bantuan hukum bagi terdakwa.
PENANGANAN TINDAK PIDANA TABRAK LARI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA DI TINGKAT PENYIDIKAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PIDIE) Devy Alya Pratama; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal  312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dn Angkutan Jalan menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlihat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”, namun dalam prakteknya masih saja terdapat pelaku tindak pidana tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penanganan yang dilakukan oleh penyidik adalah upaya represif, yaitu dengan memproses perkara tersebut dan juga dilakukannya upaya preventif , dengan meningkatkan sarana dan prasarana, serta menyiapkan Forum Peduli Laka Lantas. Sedangkan hambatan yang dialami oleh penyidik adalah adanya faktor eksternal, luasnya wilayah dan faktor internal, jumlah personil yang sedikit.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong) Fauzi Rahman Rahman; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah perlindungan yang diberikan pemerinah dalam bentuk edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi soial, pendampingan psikososial dan pemberian perlindungan setiap tingkat pemeriksaan. Penulisan artikel ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, hambatan-hambatan yang terjadi dan  upaya-upaya yang dilakukan terhadap hambatan-hambatan tersebut. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dengan mewawancarai keluarga korban, unit PPA, unit P2TP2A, serta instansi terkait. Hasil penelitian berupa edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan serta pendampingan disetiap tingkat pemeriksaan. Hambatan berupa jarak terlalu jauh, minimnya anggaran, fasilitas kurang memadai dan kurangnya sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan dengan pembentukan paralegal komunitas, membangun komitmen dengan calon legislatif, menjalin mou  dengan stakeholder dan membentuk qanun desa. Disarankan pemerintah agar meyiapkan transportasi, anggaran yang cukup dan fasilitas yang memadai untuk P2TP2A.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN DI WAHANA PERMAINAN ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Irhami Irhami; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PasaI 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paIing lama sepuIuh tahun atau pidana denda paIing banyak dua puIuh Iima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin yang disebutkan daIam huruf c) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. DaIam PasaI 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjeIaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja meIakukan Jarimah Maisir dengan niIai taruhan dan/atau keuntungan Iebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paIing banyak 30 (tiga puIuh) kaIi atau denda paIing banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paIing Iama 30 (tiga puIuh) buIan. Namun kenyataannya terdapat pelaku yang melakukan perjudian. Tujuan penuIisan artikel ini adaIah untuk menjeIaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian yang dilakukan di wahana permainan anak, Alasan kasus tindak pidana perjudian tersebut penanganannya dilimpahkan kepada Mahkamah Syar’iyah dan upaya pihak KepoIisian daIam menangguIangi tindak pidana perjudian. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. PeneIitian kepustakaan diIakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Hasil peneIitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian dimulai dari adanya laporan masyarakat sehingga dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penanahan, penggeledahan, penuntutan, sidang pengadilan. Alasan kasus tindak pidana perjudian penanganannya dilimpahkan kepada Mahkamah Syar’iyah karena sesuai dengan surat keputusan Ketua MA Nomor 070/SK/X/2004 tentang PeIimpahan Sebagian Kewenangan dari PeradiIan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, sehingga proses penanganan perkara tindak pidana perjudian dilimpahkan ke Mahkamah Syar’iyah serta upaya yang dilakukan oleh penyidik memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, melakukan kontrol atau pengecekan terhadap para pelaku usaha yang memungkinkan usahanya tersebut bisa dilakukan tindak pidana perjudian.Disarankan daIam upaya pencegahan dan penangguIangan perjudian harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi maraknya perjudian yang terjadi sehingga bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian, serta lebih sering melakukan kontrol atau pengawasan terhadap tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek perjudian tersebut, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian.
STATISTIK KRIMINAL TINDAK PIDANA NARKOTIKA TAHUN 2015-2018 (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GAYO LUES) Elli Putri Wahyu; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan statistik kriminal tindak pidana narkotika pada tahun 2015-2018 di Kabupaten Gayo Lues, karakteristik pelaku tindak pidana narkotika dan upaya aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan judul artikel ini. Sedangkan  penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa statistik kriminal tindak pidana narkotika pada tahun 2015-2018 di Kabupaten Gayo Lues mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017 dan kembali menurun pada tahun 2018. Adapun jenis narkotika yang paling banyak didapatkan adalah narkotika jenis ganja dengan total sebanyak 57 kasus dalam jangka waktu 4 tahun. Karakteristik dari pelaku tindak pidana narkotika yaitu 94,51% pelaku dengan jenis kelamin laki-laki, 80,49% pelaku dengan kisaran umur 19 sampai 40 tahun yang merupakan usia produktif, dengan pekerjaan 32,31% sebagai petani dan tempat tinggal pelaku yang paling dominan adalah berasal dari Kecamatan Blangkejeren sebanyak 45,12%. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku, melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pelajar, melakukan razia kendaraan di daerah perbatasan, memberantas langsung tanaman ganja ke lokasi dengan cara membakar tanaman ganja di tempat yang bersangkutan. Disarankan kepada semua pihak yang menyusun statistik kriminal tindak pidana narkotika pada tahun-tahun selanjutnya untuk lebih memperhatikan dan mencermati statistik kriminal tersebut agar dapat menentukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika secara efektif, setidaknya dapat menekan angka kenaikan tindak pidana narkotika.
TINDAK PIDANA PEMALSUAN PENCATATAN TRANSAKSI PERBANKAN OLEH PEGAWAI BANK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Gebby Pricilia Amanda; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelmasuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank, pertanggung jawaban pidana dan upaya penanggulangannya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelmasuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank disebabkan karena adanya faktor internal dan juga faktor eksternal serta karena masih lemahnya sistem pengawasan terhadap pengawasan internal dan eksternal. Pertanggung jawaban pidananya berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda dan sanksi administratif. Upaya penanggulangannya berupa upaya preventif dan upaya represif.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fathurrahman Althaf; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kasus tindak pidana perpajakan perbedaan pendapat dalam penerapan ketentuan hukum sering ditemukan. Penuntut Umum dalam tuntutannya menerapkan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, penasihat hukum berpendapat untuk mengadili persoalan tindak pidana perpajakan menggunakan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah UUNo.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Penulisan ini bertujuan untukmenjelaskan pengaturan ketentuan pidana perpajakan terkaitdalam UU Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pidana dalam UU Perpajakan. Serta  bagaimana suatu pidana perpajakan dapat ditarik jadi sebuah perbuatan korupsi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat terdapat 34 pasal perumusan tindak pidana perpajakan yang tersebar dalam 8 peraturan perundang-undangan dan 6 Pasal yang mengatur tindak pidana korupsi yang bisa dikaitkan dalam tindak pidana perpajakan. Serta,perumusan ketentuan hukum yang menjadikan tindak pidana perpajakan bertumpang tindih dengan tindak pidana korupsi adalah berdasarkan terpenuhinya unsur kerugian negara yang menjadi unsur utama penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi. Disarankan, perlu adanya perbaikan mengenai ancaman pidana penjara dan denda yang dirancang secara kumulatif,serta pertanggungjawaban tindak pidana yang lebih baik khususnya di dalamUndang-Undang Perpajakan, karena di dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif..
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA (Suatu Penelitian di Wilayah Kepolisian Resor Sabang) Iftikar Fathiyah; M Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelajar merupakan salah satu bentuk kejahatan dan dapat dipidana. Tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP, dan yang dimaksud secara bersama-sama adalah penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Namun, pada kenyataannya tindak pidana penganiayaan masih terjadi dikalangan masyarakat Sabang.Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan upaya pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelajar secara bersama-sama di Kota Sabang.Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan mempelajari buku, teori, perundang-undangan serta tulisan ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan pelajar melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terbagi atas faktor intern dan extern. Faktor intern antara lain, yaitu faktor adanya objek yang diperselisihkan, faktor sakit hati, faktor batin yang masih terlalu labil dan faktor lebih percaya diri. Faktor extern yaitu faktor kurang pengawasan dari orang tua dan faktor kurangnya norma agama. Upaya-upaya yang harus dilakukan terbagi atas upaya preventif dan represif. Upaya preventif antara lain yaitu mendidik dari lingkungan, penyuluhan dari penegak hukum, adanya wadah untuk pengaduan orang tua, patrol yang dilakukan oleh penegak hukum, dan adanya tempat rekreasi dan penyaluran bakat. Upaya represif yaitu upaya yang sesuai dengan undang-undang yang dimualai dari proses penegakan hingga proses pembinaan di lembaga permasyarakatan anak dengan melihat hak-hak anak remaja tersebut.Diharapkan kepada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya masing-masin, demikian juga dengan masyarakat harus menjaga dan melindungi anak-anak dengan cara membina dan juga dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila anak-anak tersebut telah termasuk dalam juvenile delinquency. Pihak penegak hukum juga harus banyak melakukan upaya-upaya preventif agar anak tidak melakukan hal-hal yang negatif dimasa sekarang dan masa depan.
KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) Dinda Nurul Hasanah; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mengetahui karakteristik tindak pidana pencurian dengan pemeberatan maka digunakan statistik kriminal. Namun, pada kenyataannya penyusunan statistik kriminal tindak pidana pencurian denngan pemberatan kurang dipaparkan secara detail oleh pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh. Karakteristik pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tahun 2016-2018 yang berdominan yaitu berjenis kelamin laki-laki (97%), korban yang berdominan juga berjenis kelamin laki-laki (74%), rentang usia pelaku tertinggi diatas 18 tahun (97%), wilayah dan bulan terjadinya tindak pidana tertinggi yaitu Kecamatan Kuta Alam (22%) dan bulan Oktober (15%), tempat lahir pelaku tertinggi diluar Banda Aceh (54%), objek pencurian tertinggi didalam kediaman (84%) pekerjaan pelaku tertinggi yaitu swasta (86%), pendidikan pelaku yang tertinggi yaitu tidak diketahuinya pendidikan (36%), cara melakukan tindak pidana tertinggi dengan cara membongkar,  memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian  jabatan palsu (31%), jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tertinggi yaitu ke 4 dan ke 5 (24%), lama waktu tuntutan tertinggi yaitu 18 bulan dan 24  bulan (24%), lama waktu sanksi yang dijatuhkan 24 bulan (22%). Disarankan kepada pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menyusun statistik kriminal lebih jelas dan detail.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue